Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.601
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) PERSPEKTIF ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Somasi (Sosial Humaniora Komunikasi) INCOME: Indonesian Journal of Community Service and Engagement Jurnal Pengabdian Sosial Journal Recht
Saragih, Rayani
Universitas Quality Berastagi
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Formation of Village Regulations in the Administration of Village Administration in Indonesia Editya S, Maria Ferba; Saragih, Rayani; Firmantua, Edwardo
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 5, No 2 (2023): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum November
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v5i2.2621

Abstract

This article aims to determine the formation of village regulations in the implementation of village administration in Indonesia. The problem in this research is focused on the BPD process in preparing and establishing village regulations and the formation of village regulations in terms of the principles of forming good laws and regulations. To approach this problem, a theoretical reference to the statutory approach is used. Data was collected through literature study by examining laws and other references relevant to this research, then the data was analyzed qualitatively. This study concludes that the optimal role of the BPD is not sufficient in establishing village regulations together with the Village Head as an extension of the village community, this is because the village regulations that have been formed in the last 2 (two) years do not reflect community needs and community expectations. The position of village regulations is based on Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, Law No. 6 of 2014 concerning Villages, and Government Regulation No. 43 of 2014. . UU no. 10 of 2004 and Law no. 12 of 2011 view village regulations as legal products, and Law no. 32 of 2004 views village regulations as political products, not legal products. Meanwhile, Law No. 6 of 2014 sees village regulations on two sides, both as a legal product and as a political product.
Sosialisasi Prosedur Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Dan Sporadik Di Desa Jaranguda Editya, Maria Ferba; Saragih, Rayani; Hutabalian, Maslon
INCOME: Indonesian Journal of Community Service and Engagement Vol 2 No 3 (2023)
Publisher : EDUPEDIA Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56855/income.v2i3.651

Abstract

Sistem pendaftaran tanah lengkap merupakan program yang diselenggarakan oleh pemerintah khususnya Kementerian Pertanahan dan Perencanaan Wilayah atau Kepala Badan Pertanahan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pendaftar tanah yang menerbitkan sertifikat di Indonesia. Keputusan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, menggantikan Keputusan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, merupakan pelaksana amanat yang diatur dalam Pasal 19 Keputusan Pemerintah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkap serta kendala-kendalanya dan mengkaji upaya-upaya pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkap di Desa Jaranguda, Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan adalah data hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis melalui teknik interpretasi dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Jaranguda dilakukan untuk mencapai kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah. Pelaksanaan program ini belum efektif dan belum dilaksanakan secara optimal karena rendahnya partisipasi dalam pengurusan sertifikat tanah di daerah tersebut.
Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Masyarakat Adat Karo Saragih, Rayani
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 5, No 2 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (921.429 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v5i2.1470

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the position of women in the inheritance law of the Karo indigenous people. The research method used in this research is normative juridical research by conducting literature studies and field studies by conducting interviews with traditional stakeholders in Karo Regency. The result of this research is that the position of women in the inheritance law of the Karo community has its own rules. Karo customary inheritance rights are contained in the provisions of the MA-RI Jurisprudence No. 179/K/SIP/1961 which stipulates that the equal rights of men and women have created pros and cons among the Karo adat community. The position of women in the kinship system in Lingga Village is twofold, namely the position as a child and the position as a wife. The position as children is that girls are not the next generation of the family because they are considered temporary, this is because at one time the position of women in Karo customary inheritance rights is carried out in several ways, including giving affection (Pemere Keleng Ate), the rule of law concerning inheritance (Peradaten Kerna). Erta Tading-Tadingen) and provide educational facilities. The form of property given is in the form of trinkets and land/rice fields.
Sosialisasi Pendaftaran Tanah Secara Sporadik dan PTSL kepada Masyarakat di Desa Lumban Binanga Jefri, Jefri; Saragih, Rayani; Hutabalian, Maslon; Manalu, Edwardo FH; Br. Ginting, Ega Amanda
Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 2 No. 8 (2025): Juni
Publisher : PT. Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/hhk3qj15

Abstract

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah inisiatif dari Pemerintah yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh sertifikat atas tanah yang mereka miliki. Desa Lumban Binanga kecamatan Laguboti Kabupaten Toba menjadi salah satu daerah yang melaksanakan program ini, mengingat sebagian besar warganya belum melakukan pendaftaran tanah di kantor pertanahan setempat.  Permasalahan utama dalam pelaksanaan PTSL adalah rendahnya pemahaman masyarakat terkait proses, prosedur, dan manfaat program tersebut. Banyak warga yang masih enggan mengurus sertifikat tanah karena menganggap prosesnya rumit dan memerlukan biaya besar. Kurangnya informasi mengenai dokumen yang dibutuhkan serta keterbatasan akses terhadap sosialisasi juga menjadi hambatan signifikan. Untuk mengatasi hal ini, solusi yang ditawarkan adalah mengoptimalkan sosialisasi melalui pertemuan warga, pendampingan langsung oleh aparat desa, serta penggunaan media komunikasi sederhana dan mudah diakses. Pendekatan persuasif, pelibatan tokoh masyarakat, serta penggunaan media sosial desa juga menjadi strategi efektif untuk meningkatkan partisipasi. Dengan strategi yang terstruktur dan kolaboratif, program PTSL diharapkan mampu memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat serta mengurangi potensi konflik pertanahan di masa depan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Desa Lumban Binanga belum terlaksana secara optimal akibat rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan SDM, dan minimnya koordinasi. Edukasi berkelanjutan, peningkatan kapasitas lokal, serta pembentukan forum koordinasi desa menjadi solusi efektif untuk mendukung kelancaran program.
Penyuluhan Alur Pendaftaran Izin UMKM Saragih, Rayani; Maria Ferba Editya; Maslon Hutabalian; Viktor Riusman Laia; Gio Fani Sembiring Pandia; Brema Putranata
INCOME: Indonesian Journal of Community Service and Engagement Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : EDUPEDIA Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56855/income.v3i1.935

Abstract

Menengah atau UMKM dan Usaha Rumahan lainnya. Sejatinya perizinan yang di urus bersifat sama, namun yang membedakan adalah jenis perizinan atas jenis UMKM dan usaha rumahan yang didirikan. Sehingga kita akan dapat membedakan surat- surat tersebut dan jenis serta tujuan pembuatannya. Sedangkan dalam perekonomian Indonesia, usaha kecil UMKM dan usaha rumahan ternyata termasuk penyumbang pergerakan dan kenaikan ekonomi yang cukup penting. Ini mengingat karena kelompok usaha ini memiliki jumlah yang paling besar dibandingkan dengan perusahaan besar. Selain itu, kelompok usaha kecil ini terbukti telah tahan menghadapi berbagai krisis dan masalah ekonomi yang naik turun tidak menentu. Oleh karena itu penggiat UMKM ingin merangkul semua pengusaha kecil dari seluruh pelosok dan melibatkan lebih banyak segala jenis usaha yang mungkin luput dari bantuan. Jadi tidak mengherankan kalau kita terkadang melihat kelompok UMKM juga mengadakan bazaar, expo atau pameran untuk mengenalkan produk- produk mereka. Untuk mengetahui kriteria yang termasuk dalam tipe UMKM sendiri dapat dilihat dari undang- undang yang telah diresmikan secara legal dimata hukum..
Peranan Guru terhadap Psikis Peserta Didik Perilaku Bulliying di SDN 173682 Desa Siregar Kabupaten Toba Ginting, Nurlia; Saragih, Rayani; Panjaitan, Nurhayati M; Sihite, Cici Sriwilina; Laia, Viktor Riusman
INCOME: Indonesian Journal of Community Service and Engagement Vol 3 No 3 (2024)
Publisher : EDUPEDIA Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56855/income.v3i3.1097

Abstract

Bullying is an act of oppression or violence carried out by a person or group of people to hurt or corner other people. Bullying can happen to anyone, but is more often done by teenagers. There are several impacts of bullying that need to be aware of because they can affect the mental health of victims and perpetrators, such as triggering emotional disorders, mental problems, sleep disorders, decreased performance, and so on. Psychological violence in question can take the form of: exclusion, rejection, neglect, humiliation, spreading rumors, mocking calls, intimidation, terror, public humiliation, blackmail; and/or, other similar acts. Bullying is physical violence and/or psychological violence as explained previously, which is carried out repeatedly because of unequal power relations. The Impact of Bullying on Victims If it is not stopped immediately, bullying behavior can cause various kinds of mental and physical disorders for victims who experience it, such as: Triggering Mental Problems. The most frequent impact of bullying on victims is triggering mental health problems, such as anxiety disorders, depression, and post-traumatic stress disorder (PTSD). The effect of bullying on mental health is usually experienced by victims over a long period of time. Sleep disorders Insomnia is also one of the impacts of bullying on victims that should not be underestimated. The reason is, victims of bullying often experience prolonged stress which can cause hyperarousal, namely a condition when the body becomes very alert, disrupting the balance of the sleep and wakefulness cycle. Decreased Achievement Children who experience bullying will usually have difficulty focusing and concentrating while studying. Victims of bullying also often feel reluctant to go to school because they want to avoid the bullying they experience. If left to continue, this condition can have an impact on reducing the child's academic performance. Having Thoughts of Revenge The next impact of bullying on the victim's psychology is having thoughts of revenge. This needs to be watched out for because it can cause someone to commit acts of violence against other people to vent their frustration.
The Criminal Law Policy on the General Election System in Indonesia Lubis, Mhd Teguh Syuhada; Saragih, Rayani; Hanifah, Ida; Koto, Ismail; Jacob, John Tumba
Jurnal Dinamika Hukum Vol 23, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2023.23.3.3782

Abstract

General elections are a crucial pillar of democracy in Indonesia, allowing citizen participation in selecting leaders and shaping policies. Strong criminal law policies are necessary to preserve the integrity of elections, despite challenges in consistent law enforcement and clear definitions of election violations. The aim of this research is to assess the implementation and effectiveness of criminal law policies in preventing and addressing election violations in Indonesia and to identify their impact on the election process. The research findings indicate that the implementation of criminal law policies in preventing and addressing election violations is crucial. This is achieved through stringent election regulations, strict enforcement of criminal sanctions, careful monitoring and investigation, and swift handling of violations. The effectiveness of criminal law policies is also evident in deterring violations, ensuring transparency in funding, and active citizen participation in monitoring. Criminal law policies have a significant impact on the election process. Positive impacts include efforts to prevent election crimes, protect voting rights, and address election law violations through strict regulations. Prevention of election crimes such as spreading false information and the use of violence is tightly regulated to maintain election integrity. Protecting voters' rights is a focal point, with prohibitions against bribery and intimidation practices. However, the negative impact lies in the potential misuse of criminal law for political purposes, which can undermine the principles of presumption of innocence and human rights.
Analisis Hukum Ganti Rugi atas Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Persfektif Ganti Untung demi Kepastian Hukum Hutabalian, Maslon; Saragih, Rayani; Rosa, Amelia
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 8, No 2 (2025): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v8i2.2775

Abstract

Konflik dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum seringkali muncul akibat kurangnya pengawasan dan partisipasi publik dalam prosesnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kewenangan negara dalam pengadaan tanah serta meninjau konsep ganti rugi dengan pendekatan “ganti untung” bagi pemegang hak guna mewujudkan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti Perpres Nomor 36 Tahun 2005 jo. UU Nomor 2 Tahun 2012 serta konsep konsultasi publik sebagai bentuk musyawarah antara pemerintah dan masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi prinsip konsultasi publik masih sering bersifat formalitas, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam penentuan nilai ganti rugi. Diperlukan pengawasan ketat dari aparat berwenang, pembentukan panitia independen lintas unsur masyarakat, serta peningkatan peran organisasi sosial dalam memantau kebijakan pengadaan tanah. Penerapan konsep “ganti untung” diharapkan dapat menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan untuk kepentingan umum.
UMKM Go Digital: Sosialisasi Pendaftaran Usaha Melalui OSS di Rumah BUMN Kabanjahe Saragih, Rayani; Jefri; Hutabalian, Maslon; Ndruru, Venius; Milala, Jopia S.
INCOME: Indonesian Journal of Community Service and Engagement Vol 4 No 4 (2025)
Publisher : EDUPEDIA Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56855/income.v4i4.1859

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Karo dalam mengurus legalitas usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Fenomena rendahnya legalitas usaha dan minimnya literasi digital menyebabkan banyak pelaku UMKM tidak dapat mengakses pembiayaan, pelatihan, dan fasilitas pemerintah. Pengabdian ini dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan langsung kepada 20 pelaku UMKM di Rumah BUMN Kabanjahe, dengan penyampaian materi sederhana dan praktik pendaftaran usaha hingga penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Metode yang digunakan bersifat kualitatif eksploratif, mencakup observasi awal, pemaparan materi, praktik OSS, dan evaluasi berbasis observasi, wawancara, serta penilaian hasil nyata. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman, keterampilan, dan kepercayaan diri peserta dalam mengurus legalitas usaha. Sebagian besar peserta berhasil membuat akun OSS dan memperoleh NIB secara mandiri, bahkan turut membantu pelaku UMKM lain untuk mendaftarkan usaha mereka. Kegiatan ini juga menghasilkan inovasi berupa modul panduan OSS digital, sistem pendampingan komunitas daring, dan pembentukan Pojok OSS Rumah BUMN sebagai layanan berkelanjutan. Dengan demikian, pengabdian ini terbukti efektif dalam mendorong transformasi digital, peningkatan literasi hukum, serta kemandirian UMKM dalam mengembangkan usaha secara formal dan berdaya saing.
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (STUDI KASUS : POLRES TANAH KARO) Agra Putra Riady Purba; Maria Ferba Editya S; Rayani Saragih
Journal Recht (JR) Vol. 1 No. 2 (2022): Journal Recht (JR)
Publisher : Journal Recht (JR)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study discusses the police's efforts in tackling the crime of theft of two-wheeled motorized vehicles (case study: Polres Tanah Karo).. The type of legal research carried out in a normative juridical manner is a normative juridical where the law is conceptualized as what is written in laws and regulations (law in books) or the law is conceptualized as a rule or norm which is a benchmark for human behavior that is considered appropriate. This normative legal research is based on primary and secondary legal materials, namely research that refers to the norms contained in the legislation. The results of this study indicate that the cause of motorcycle theft in Tanah Karo is caused by two factors, namely internal factors where internal factors include intelligence, age and economy. And external factors include association and education. efforts to improve the obstacles faced by the Tanah Karo Police in dealing with criminal acts of motor vehicle theft, it is hoped that the number of motor vehicle theft crimes that occur at the Tanah Karo Police Station can decrease. Because the obstacles faced by the Tanah Karo Police can be corrected with the efforts that have been described in the improvement efforts carried out by the Karo Tanah Karo Police. in accordance with the objectives of crime or crime prevention. The aim is to create an atmosphere of society free from physical and psychological disorders, an atmosphere free of worries, doubts, and fears, as well as a sense of certainty and obedience to the law, a community atmosphere that feels protection from all kinds of dangers, an atmosphere of peace and tranquility
Co-Authors Agra Putra Riady Purba Br. Ginting, Ega Amanda Brema Putranata Editya S, Maria Ferba Emilia Fedika Firmantua, Edwardo Gabriel Nickodemus Ginting Gio Fani Sembiring Gio Fani Sembiring Pandia Gio Fani Sembiring Pandia Hanifah, Ida Hanna Niken Hutabalian, Maslon Jacob, John Tumba Jefri Jefri Jefri Koto, Ismail Laia, Viktor Riusman Manalu, Edwardo FH Maria Ferba Editya Maria Ferba Editya Maria Ferba Editya S Mhd Teguh Syuhada Lubis Milala, Jopia S. Ndruru, Venius Niken, Hanna NURLIA GINTING Olo Chris Simadi Pandia Omega Satrio Ginting Panjaitan, Nurhayati M Rosa, Amelia Saifullah Saina Eunika Y C Br Tarigan Selenc Gracia Pandia Sihite, Cici Sriwilina Simanjuntak, Maria Ferba Editya Viktor Riusman Laia