Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Badamai Law Journal Bernas Jurnal Kejaora (Kesehatan Jasmani dan Olahraga) Progressive Law Review Jurnal Agro Estate Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Jurnal Peternakan Lahan Kering Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat (JM-PKM) Journal of Islamic Psychology and Behavioral Sciences STARLA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Ahmad Saleh
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Veterinary

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Legal Policy on the Flexibility of Establishing State Ministries for the Implementation of Government Martha Riananda; Ahmad Saleh; Malicia Evendia; Ade Arif Firmansyah
Progressive Law Review Vol. 7 No. 2 (2025): NOVEMBER 2025
Publisher : Faculty of Law-Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/prolev.v7i2.278

Abstract

The amendment to Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries has sparked controversy in society, particularly regarding the flexibility of the number of ministries, which is no longer limited. When a legal norm undergoes regulatory changes, there is certainly a background. Law Number 61 of 2024, issued amidst the government's “efficiency” agenda, is an interesting anomaly to study. This study aims to identify and analyze the legal politics of the flexibility of the formation of state ministries in relation to government administration. This research employs a normative, utilizing a statutory, philosophical, conceptual, and case-based approach, framework to examine laws and legal phenomena. The results of this study, namely the legal politics of the flexibility of the formation of state ministries, which was originally limited to a maximum of 34 (thirty-four) ministries, then changed to "unlimited", indicate an attempt to actualize the strengthening of the President's prerogative, which does not require restrictions on ministerial institutional organs. The change in legal norms does not lead to a reduction in the number of ministries, but to an increase in the number of ministries. Law Number 61 of 2024 does not regulate substantive criteria for the formation of the number of ministerial organs, through the clause “needs for the administration of government by the President”, thus giving the President great discretion to determine how many ministerial organs are needed in the administration of government affairs.
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA Ahmad Saleh; Martha Riananda; Evendia, Malicia
Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2 (2025): JM-PKM
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jm-pkm.v4i2.2987

Abstract

Partisipasi masyarakat menjadi aspek krusial dalam proses pembangunan. Adanya otonomi yang dimiliki oleh desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menuntut desa untuk turut berkontribusi dalam upaya pembangunan. Pembangunan yang dilakukan desa perlu mengakomodir dan mengaktualisasikan hak partisipasi masyarakat. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengedukasi mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan demikian, sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan masyarakat di desa. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Way Huwi, Kabupaten Lampung Selatan. Pemerintah Desa Way Huwi sebagai mitra pengabdian berperan dalam memfasilitasi peserta dan lokasi kegiatan sehingga proses kegiatan pengabdian dapat berjalan lancar dan berhasil. Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, dan diskusi. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini, yaitu terbentuknya Peningkatan Pemahaman Hak Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.
Sosialisasi 3 Dosa Besar Pendidikan Di SMP Negeri 6 Wonomulyo Rahmah Muin; Naim Irmayani; Ahmad Saleh; Salmawati
STARLA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 1 (2026): Maret
Publisher : CV. BAROKAH PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Unasman Membangun Desa (PUMD) Multimatik angkatan 41 Universitas Al-asyariah Mandar Tahun 2026 dilaksanakan secara berkelompok oleh setiap mahasiswa untuk menciptakan produk-produk yang dapat dimanfaatkan atau dapat mengedukasi masyarakat sasaran. Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar menjadi salah satu lokasi Program Unasman Membangun Desa (PUMD) Multimatik ini. Berdasarkan permasalahan desa yang telah diungkap sebelumnya penyuluhan untuk kalangan orang tua dan pelajar sangat dibutuhkan. Dalam merancang kegiatan ini, terlebih dahulu menentukan konsep dalam hal ini mengintegrasikan program kerja yang akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan program ini di tujukan bagi masyarakat khususnya orang tua dan pelajar. Media penyuluhan dan sosialisasi dapat meningkatkan kemampuan pemahaman orang tua dan pelajar terhadap program kerja yang kami laksanakan. Sosialisasi atau penyuluhan terhadap 3 dosa besar pendidikan diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang bahaya perundungan (Buliyying ), kekerasan seksual dan intoleransi terhadap orang tua dan pelajar yang ada di desa Landi Kanusuang. Penyuluhan 3 dosa besar pendidikan juga diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya orang tua dan pelajar tentang bagaimana cara mencegah agar tidak terpengaruh untuk melakukan buliyying dan bisa terhindar dari kekerasan seksual serta isa menumuhkan sikap telaransi kepada sesama.
Co-Authors Agusthinus Demmasiga Anisa Juniarti Dina Arfianti Saragih Firmansyah, Ade Arif indah maulidiyah msk Irsan Kahar Jeremy Martin Sianturi Kamaria Judan Kerin Ari Chaniago M. Ilham Akbar M. Yanis, Adam Malicia Evendia Martha Riananda Muhammad Yusuf Dibisono Muhtadi Naim Irmayani Novia Nisa Salsabila Nur Saqinah Galugu Rahmah Muin Sabar Ukur Gea Salmawati Sri Yuyun Vivid Indri Yulistia Yanis, Tryan Zaki Aulia Yohanis Umbu Laiya Sobang Yusdiyanto