Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Implementasi Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa Pranatalia, Syiltia; Nurkaidah, Nurkaidah; Tompo, Natsir
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 5 No. 1 (2026): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v5i1.2891

Abstract

Permasalahan yang ditemukan pada Kantor Kecamatan Sumarorong yaitu pelayanan masih kurang Responsif, terbukti masih ditemukan masyarakat yang mengeluh karena keterlambatan pelayanan yang diberikan dan juga masih kurang tanggap akan perosalan-persoalan yang dialami masyarakat. Selain itu, pelayanan yang diberikan juga masih belum Efektif dan Efisien, hal ini terbukti dengan adanya permohonan yang diajukan oleh masyarakat yang mengindikasikan bahwa pelayanan yang diberikan masih berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan mengevaluasi sejauh mana implementasi Good governance telah dilaksanakan secara efektif. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yaitu desain penelitian deskriptif untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan gambaran yang detail mengenai permasalahan yang dihadapi di Kantor Kecamatan Sumarorong yang terletak di Kabupaten Mamasa. Strategi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merangkum metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu beberapa pegawai Kantor Kecamatan Sumarorong dan masyarakat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Good governance belum berjalan secara efektif, terbukti dengan masih adanya berbagai indikator yang belum dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sumarorong. Kurangnya responsif dalam memberikan layanan yang cepat dan sesuai terlihat jelas. File layanan tidak segera diproses, mengakibatkan keterlambatan beberapa hari dan ada pegawai gagal memenuhi tugas dan tanggung jawab yang ditugaskan. Penerapan efektivitas dan efisiensi, khususnya dalam hal disiplin dan pemberian kemudahan pelayanan, belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari banyaknya pegawai yang kurang tepat waktu, datang terlambat ke Kantor dan pulang sebelum waktu yang ditentukan. The problem found at the Sumarorong District Office was that the service was still less responsive, it was proven that people were still complaining about delays in the services provided and they were also still less responsive to the problems experienced by the community. Apart from that, the services provided are still not effective and efficient, this is proven by the existence of requests submitted by the public which indicate that the services provided are still complicated and take quite a long time. The aim of this research is to investigate and evaluate the extent to which where the implementation of good governance has been carried out effectively. This research uses a qualitative methodology, namely a descriptive research design to provide a comprehensive explanation and detailed description of the problems faced at the Sumarorong District Office located in Mamasa Regency. The data collection strategy used in this research summarizes observation, interviews and documentation methods. The informants in this research were several employees of the Sumarorong District Office and the community. The findings of this research indicate that the implementation of good governance has not been effective, as evidenced by the existence of various indicators that have not been implemented at the Sumarorong District Office. The lack of responsiveness in providing prompt and appropriate service is clearly visible. Service files are not processed immediately, resulting in delays of several days and some employees failing to fulfill their assigned duties and responsibilities. The implementation of effectiveness and efficiency, especially in terms of discipline and providing easy services, has not been implemented well. This can be seen from the number of employees who are not punctual, arrive late at the office and leave before the appointed time.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhada Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kabupaten Toraja Utara Pabisa, Janwar Putrawira; Nurkaidah, Nurkaidah; Juharni, Juharni
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 5 No. 1 (2026): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v5i1.3426

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Kebijakan pemerintah terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kabupaten Toraja Utara dan (2) untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kebijakan pemerintah daerah di kabupaten Toraja Utara. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan hasil observasi wawancara dan dokumentasi bersama informan-informan yang terpilih yang berisi jawaban atas beberapa pertanyaan yang diajukan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa, Implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kabupaten Toraja Utara belum berjalan dengan baik dikarenakan beberapa pertanyaan dan jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan terjadi dilapangan. Banyak faktor-faktor yang menjadi penghambat salah satunya pedagang kaki lima tidak memperhatikan himbauan-himbuan yang di berikan oleh satuan pamong praja (Satpol PP) sehingga menjadi fator yang dapat membuat kebijakan pemerintah tidak terlaksana dengan baik dan pemerintah nelumterlalu memaksimalkan kinerja yang telah mereka program. This study aims to determine (1) government policy towards street vendrors (PKL) in North Toraja district ans (2) to determine the factors inhibiting regional government policy in North Toraja district. In this research, a qualitative descriptive approach was used. The data collection technique used the result of interview observations and documentation with selected informants which contained answers to several question asked. Based on the result of the research conducted by the research, the research concludel that, implementation of regional government policies towards street vendors (PKL) in North Toraja distric are not running well because some of the question and answer given do not match what happen in the field. Thera are many factors the become obstacls, one which is that street vendors do not pay attention to the appeals given by the civil service unit (Satpol PP) so that it becomes a factor that can cause government policies to not be implemented well and the government not yet maximing the performance that they have programmed.
Peranan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Angkutan Kota Di Kabupaten Maros Fatimah, Syarifa Ratu; Nurkaidah, Nurkaidah; Tompo, Natsir
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 5 No. 1 (2026): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v5i1.3427

Abstract

Konsep yang digunakan dalam peneitian ini yaitu menurut Handoko: 2015, dan pokok masalah dalam Penelitian ini adalah Peranan Dinas Perhubungan dalam aspek Pengawasan dan faktor yang mempengaruhi dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Angkutan Kota di Kabupaten Maros. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan sesuatu masalah. Adapun sumber data penelitian ini adalah Data Primer yaitu, subyek atau para perangkat Dinas Perhubungan dan informan yang tediri dari Sopir Angkutan Kota dan masyarakat Maros. Data Sekunder adalah data dan informasi mengenai objek yang menjadi sasaran penelitian berupa teori-teori, metode, konsep dan lain-lain. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, observasi pustaka dan penarikan kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini, diketahui bahwa Peran Dinas Perhubungan dalam aspek Pengawasan Angkutan Kota di Kabupaten Maros seperti Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal dan Pengawasan Preventif pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dalam pelaksanaannya seperti pada izin trayek dan sosialisinya. Di dalam upaya meningkatkan pelayanan, usaha tersebut membawa respon positif dan negatif dari masyarakat yang diimbangi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya tersebut seperti Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana dan Meningkatnya Pengguna Kendaraan Pribadi yang saat ini sudah terlaksana dengan efektif dan efisien. Namun alangkah baiknya jika Dinas Perhubungan dapat konsisten dengan pengawasan yang dilakukan sehingga para sopir angkutan kota juga akan konsisten dengan aturan-aturan yang berlaku sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan pelayanan seperti yang diharapkan. The concept used in this research is according to Handoko: 2015, and the main problem in this research is the role of the Transportation Service in the supervision aspect and factors that influence improving the quality of city transportation services in Maros Regency. This research uses qualitative research methods. Qualitative research aims to reveal qualitative information so that it places more emphasis on process issues and meaning by describing a problem. The data source for this research is Primary Data, namely, subjects or officials from the Transportation Service and informants consisting of City Transport Drivers and the people of Maros. Secondary Data is data and information regarding the object that is the target of research in the form of theories, methods, concepts and so on. The data processing techniques in this research are observation, interviews, library observation and drawing conclusions. As a result of this research, it is known that the role of the Transportation Service in aspects of City Transport Supervision in Maros Regency, such as Internal Supervision, External Supervision and Preventive Supervision, has generally been implemented well, but there are still several indicators that are not appropriate in its implementation, such as route permits and socialization. In efforts to improve services, these efforts bring positive and negative responses from the community which are balanced by factors that influence these efforts such as Human Resources, Facilities and Infrastructure and the Increase in Private Vehicle Users which have now been implemented effectively and efficiently. However, it would be good if the Transportation Department could be consistent with the supervision carried out so that city transport drivers would also be consistent with the applicable regulations so that the public gets service satisfaction as expected.