Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.975
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law Jurnal Pepadu Journal of Authentic Research
Dilaga, Zaenal Arifin
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Private Law

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Tiket Pesawat Melalui Travel Agent Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kusuma Ardani, Baiq Anjani Nadhira; Dilaga, Zaenal Arifin
Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5226

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli tiket pesawat melalui agen travel dan mengetahui bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa bagi konsumen jika terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris, metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Data primer menggunakan data wawancara dan data sekunder menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tehnik pengumpulan bahan hukum dengan data kepustakaan dan lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah desktritif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan perjanjian jual-beli tiket pesawat di CV. Permata Lombok sebagian besar dilakukan melalui aplikasi WA. Perlindungan hukum bagi konsumen jika terjadi wanprestasi sesuai pada Pasal 7 huruf g UUPK dan penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi, konsumen dapat menggugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan ke Badan Peradilan ditempat kedudukan konsumen.
Jaminan Fidusia Jaminan Fidusia: TANGGUNG JAWAB HUKUM PENERUMA FIDUSIA ATAS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN Kencana Adi, Morista; Dilaga, Zaenal Arifin; Al Qindy, Fatria Hikmatiar
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.6657

Abstract

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia yang melampaui batas kewenangan dan bentuk tanggung jawab hukum penerima fidusia berdasarkan Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan secara sepihak tanpa melalui mekanisme hukum yang sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi penerima fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi atau melalui putusan pengadilan. Berdasarkan studi kasus dalam Putusan Nomor 8/ Pdt.G.S/2024/PN.Mtr, PT. BCA Finance melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa memberikan somasi atau menunjukkan sertifikat fidusia. Akibatnya, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum dan debitur memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata. Oleh karena itu, penerima fidusia harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakan yang melampaui batas kewenangan dalam eksekusi jaminan fidusia. Tanggung jawab hukum penerima fidusia atas tindakan eksekusi jaminan fidusia yang melampaui batas kewenangan mencakup dua aspek, yaitu tanggung jawab perdata dan pidana.
Penerapan Peraturan Perkawinan & Perceraian Anggota Polri Sebagai Pegawai Negeri Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia Ardyani, Aulia Shagita; Dilaga, Zaenal Arifin; Fathoni, M. Yazid
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7260

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan serta implementasi peraturan mengenai perkawinan dan perceraian bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya yang diatur dalam Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 dan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain tunduk pada ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 10 Tahun 1983, anggota Polri juga wajib mematuhi ketentuan khusus dalam Perkapolri terkait. Implementasi peraturan tersebut di Polda NTB dilaksanakan melalui mekanisme persetujuan dan proses administratif yang ketat, baik untuk pengajuan perkawinan, perceraian, maupun rujuk, guna menjaga disiplin dan etika dalam institusi Polri.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Tiket Pesawat Melalui Travel Agent Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kusuma Ardani, Baiq Anjani Nadhira; Dilaga, Zaenal Arifin
Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5226

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli tiket pesawat melalui agen travel dan mengetahui bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa bagi konsumen jika terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris, metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Data primer menggunakan data wawancara dan data sekunder menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tehnik pengumpulan bahan hukum dengan data kepustakaan dan lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah desktritif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan perjanjian jual-beli tiket pesawat di CV. Permata Lombok sebagian besar dilakukan melalui aplikasi WA. Perlindungan hukum bagi konsumen jika terjadi wanprestasi sesuai pada Pasal 7 huruf g UUPK dan penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi, konsumen dapat menggugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan ke Badan Peradilan ditempat kedudukan konsumen.
Jaminan Fidusia Jaminan Fidusia: TANGGUNG JAWAB HUKUM PENERUMA FIDUSIA ATAS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN Kencana Adi, Morista; Dilaga, Zaenal Arifin; Al Qindy, Fatria Hikmatiar
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.6657

Abstract

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia yang melampaui batas kewenangan dan bentuk tanggung jawab hukum penerima fidusia berdasarkan Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan secara sepihak tanpa melalui mekanisme hukum yang sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi penerima fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi atau melalui putusan pengadilan. Berdasarkan studi kasus dalam Putusan Nomor 8/ Pdt.G.S/2024/PN.Mtr, PT. BCA Finance melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa memberikan somasi atau menunjukkan sertifikat fidusia. Akibatnya, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum dan debitur memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata. Oleh karena itu, penerima fidusia harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakan yang melampaui batas kewenangan dalam eksekusi jaminan fidusia. Tanggung jawab hukum penerima fidusia atas tindakan eksekusi jaminan fidusia yang melampaui batas kewenangan mencakup dua aspek, yaitu tanggung jawab perdata dan pidana.
Penerapan Peraturan Perkawinan & Perceraian Anggota Polri Sebagai Pegawai Negeri Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia Ardyani, Aulia Shagita; Dilaga, Zaenal Arifin; Fathoni, M. Yazid
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7260

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan serta implementasi peraturan mengenai perkawinan dan perceraian bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya yang diatur dalam Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 dan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain tunduk pada ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 10 Tahun 1983, anggota Polri juga wajib mematuhi ketentuan khusus dalam Perkapolri terkait. Implementasi peraturan tersebut di Polda NTB dilaksanakan melalui mekanisme persetujuan dan proses administratif yang ketat, baik untuk pengajuan perkawinan, perceraian, maupun rujuk, guna menjaga disiplin dan etika dalam institusi Polri.
Eksekusi Sita Jaminan Akibat Wanprestasi Debitur Husti Mardia Septianti; Dilaga, Zaenal Arifin
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/w8fh0p52

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syarat dan prosedur pelaksaan eksekusi sita jaminan serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 04/Pdt.G/2021/PN PTI dalam memutuskan wanprestasi sebagai dasar melakukan eksekusi. Manfaat penelitian ini adalah mengembangkan Ilmu Hukum dan memberikan wawasan bagi pihak terkait dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksaaan syarat dan prosedur eksekusi sita jaminan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 harus memenuhi syarat formil dan materiil. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutuskan wanprestasi sebagai dasar melakukan eksekusi pada perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PN.PTI menitikberatkan pada aspek kepastian hukum dengan mengacu pada alat bukti yang jelas, aspek kemanfaatan yang menunjukkan bahwa denda berlebihan menghambat penyelesaian kewajiban, serta aspek keadilan yang menilai bahwa denda Rp 70.039.300,- tidak proporsional.
Co-Authors Ardyani, Aulia Shagita Asyhadie, Zaeni Asy’ari, Hasyim Diangsa Wagian, Diangsa Fathoni, M. Yazid Fatria Hikmatiar Al Qindy Husti Mardia Septianti Kencana Adi, Morista Kusuma Ardani, Baiq Anjani Nadhira Kusuma, Rahmawati Sahruddin, Sahruddin