Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PENYELESAIAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DI KOPERASI SWASTI SARI Baud, Gilbert Leonard; Aloysius, Sukardan; Jacob, Yossie M Y
Petitum Law Journal Vol 2 No 1 (2024): Petitum Law Journal Volume 2, Nomor 1, November 2024
Publisher : Petitum Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/pelana.v2i1.15794

Abstract

Pacta sunt servanda principle has several implications for compliance with agreements, repayment of obligations, legal protection, invalidity of this principle, negotiation and renegotiation. Based on this case, formulated the main problems: (1) How is the application of Pacta sunt servanda principle in the settlement of lending and borrowing agreements in Kupang Kota branch of Swasti Sari Cooperative? (2) What are the efforts to resolve violations of the borrower's loan agreement made by Koperasi Swasti Sari Kupang Kota Branch? This study is empirical juridical research. The results showed that Saving adn Loan Cooperative Kopdit Swasti Sari as the creditor applies the principle of Pacta sunt servanda, in this case as a creditor, of course, does not ignore or violate the agreement, because the consequences can harm the creditor itself. The procedure for resolving defaults in credit agreements at Saving adn Loan Cooperative Kopdit Swasti Sari is divided by borrower categories if the debtor has income and there is good faith to complete the loan, Rescheduling can be carried out, if the debtor (cooperative member) has income but there is no good faith to complete the loan, seizure of collateral/collateral items can be carried out.
HAMBATAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK HAK ATAS TANAH ULAYAT (STUDI KASUS DI KELURAHAN KOTA NDORA) Songku, Meyke Putri Basilia; Aloysius, Sukardan; Pello, Helsina F
Petitum Law Journal Vol 2 No 1 (2024): Petitum Law Journal Volume 2, Nomor 1, November 2024
Publisher : Petitum Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/pelana.v2i1.16925

Abstract

Customary land is one form of land ownership that is carried out jointly, customary rights as a legal technical term is a right that is inherent as a competence of rights in customary law communities in the form of authority / power to manage and regulate the land as well as its inward and outward practices. The ulayat rights of customary law communities are regulated in Article 3 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles, hereinafter referred to as UUPA. The research method uses the type of empirical legal research, namely data obtained directly from the results of interviews and observations. The results of the research and discussion show that: (1) General description of Kota Ndora village, Borong sub-district, East Manggarai Regency. (2) History of the division of Liang Bala customary land. (3) There are inhibiting factors in the implementation of sporadic land registration on customary land liang bala in Kota Ndora Village. (4) How efforts are made to overcome these obstacles in the implementation of customary land registration. The land registration process is carried out in the first time land registration activities sporadically, but in the process it cannot be said to be perfectly successful.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA NASABAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN Bhoki, Aurelya; Aloysius, Sukardan; Dju Bire, Chatryen M
Petitum Law Journal Vol 2 No 1 (2024): Petitum Law Journal Volume 2, Nomor 1, November 2024
Publisher : Petitum Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/pelana.v2i1.18047

Abstract

A bank is defined as an institution that protects customer funds, not only protecting but also having the obligation to maintain the confidentiality of its customer funds and data from parties who can harm and misuse customers personal data. Leaks are a problem that often occurs in society, even though it haas been regulated in however, it occur make people worry and think about why the factors that cause customer data leaks and to analyze legal protection efforts where data is leaked. The research methode used is normative research, using a statutory, case and context approach. The results of the research are to reveal the factors that cause data leaks and forms of legal protection efforts for customers whose data is leaked.
PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM INGKAR JANJI MENGAWINI (KUHPerdata DAN YURISPRUDENSI MA No. 3191 K/Pdt/1984) Yuliana, Anisa; Aloysius, Sukardan; Mauritsius, Darius
Petitum Law Journal Vol 2 No 2 (2025): Petitum Law Journal Volume 2, Nomor 2, Mei 2025
Publisher : Petitum Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/pelana.v2i2.18064

Abstract

Legal responsibility for breaking a promise to marry is by filing a civil lawsuit for an unlawful act to the district court where the defendant is domiciled, then waiting for the results of the trial in the district court. And from the results of the trial a court decision will emerge which can be in the form of the lawsuit being granted, the lawsuit being rejected or the lawsuit not being accepted. And the limits of liability in the unlawful act of breaking a promise to marry are limited to what is stated in the Decree and the Defendant's movable and immovable assets. In this regard, the aim of this research is to find out the legal responsibility for breaking a promise to marry and the limits of liability. The research method used in this research is Normative Law. Normative research uses library materials as a source of research data, or also called library research, a method used to collect data from various literature. The results of this research are to find out the intended purpose, namely that there is still a lack of accountability for the act of refusing to marry and there is no clear accountability for the perpetrator of the default.
PRAKTEK PERJANJIAN PRA NIKAH DI KABUPATEN MANGGARAI (Studi Kasus di Kelurahan Pitak Kabupaten Manggarai) Kiu Tjangkung, Irene; Aloysius, Sukardan; F. Pello , Helsina
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 6 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v3i6.617

Abstract

Perjanjian Pra Nikah sebagai salah satu bentuk perjanjian yang diatur dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebelumnya diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah (1)Bagaimanakah pengaturan perjanjian pra nikah menurut hukum perdata dan hukum adat di Kabupaten Manggarai, (2)Apakah dampak hukum apabilah salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap syarat-syarat perjanjian pra nikah di Kabupaten Manggarai. Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul baik melalui wawancara maupun dokumen, diperiksa satu persatu dan disusun secara sistematis sehingga tercapainya tujuan dari penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan perjanjian pra nikah dalam hukum perdata diatur dalam KUHP Pasal 139 sampai dengan Pasal 154. Sedangkan dalam prakteknya perjanjian pra nikah di Kabupaten Manggarai khususnya di Kelurahan Pitak dilaksanakan berdasarkan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Upacara Ba Pangkang hingga upacara Pongo atau Tuke Mbaru merupakan pelaksanaan perjanjian pra nikah di Kabupaten Manggarai.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 129/PDT.G/PN KPG) Almasari Hubi, Andra; Aloysius, Sukardan; M.Y. Jacob, Yossie
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 6 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v3i6.618

Abstract

Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti telah ditetapkan dalam perikatan, tidak terpenuhinya kewajiban oleh debitur. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang? (2) Apakah pertimbangan hakim terhadap wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang ( dalam putusan nomor 129/Pdt.G/2019/PN Kpg)? Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi kepustakaan yang meliputi buku, jurnal, dan sember-sumber tertulis lainnya. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: (1) Penyelesaian Wanprestasi di pengadilan, diberlakukan penyelesaian berdasarkan hukum acara perdata sebagaimana penyelesaian perkara-perkara perdata lainnya. Hal ini berarti dalam proses penyelesaiannya dapat dikenakan ganti rugi maupun sita jaminan apabila memang diperlukan dilaksanakan sita sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 HIR. Penyelesaian melalui jalur pengadilan atau jalur litigasi ini dimulai dengan pengajuan gugatan pada pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara. Proses persidangan dimulai dari pembacaan gugatan, replik duplik, pemeriksaan alat bukti, kesimpulan hingga penjatuhan putusan oleh majelis hakim. (2) Pertimbangan hakim terhadap wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dalam kasus ini majelis hakim memutuskan untuk gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima niet onvantklijke verklaard, maka penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara. Saran dari penelitian ini adalah Bagi pihak Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang agar masalah hutang piutang yang terjadi di wilayah kota kupang diperhatikan agar bagi para pihak yang ingin membuat perjanjian bisa mengikuti dan menepati sebuah proses perjanjian yang dibuat. Dan untuk pihak tergugat atau debitur agar suatu perjanjian yang sudah dibuat dengan pihak kreditur atau penggugat agar ditepati, apabila dalam perjalanan ada kendala atau masalah segera melaporkan ke pihak berwajib. Diharapkan kepada pihak tergugat agar melakukan sebuah pembayarn kepada pihak penggugat yang sesuai dengan bunga yang sudah ditentukan berdasarkan dengan perjanjian yang sudah dibuat.