Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Menilik Potret Tantangan Dalam Menyongsong Pemilu Serentak 2024 Nimah, Rodhotun
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 8, No 1 (2024): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v8i1.3176

Abstract

The simultaneous holding of the general election on April 17, 2019, marks a new chapter in the electoral process in Indonesia. This development is the result of the Constitutional Court Decision Number 14/PUU/2013, which reviewed Law Number 42 of 2008 concerning the Election of the President and Vice President. Despite the acknowledgment that simultaneous elections are considered an improvement compared to previous ones, it doesn't mean that the implementation is flawless. The most alarming issue is the significant loss of lives among election organizers, seen as a consequence of the 2019 simultaneous elections, along with other technical problems. Considering the various aspects arising from the 2019 elections, it is essential to reevaluate whether simultaneous elections are ideal for Indonesia's governance. This research is of a juridical-normative nature, utilizing a legal approach and case analysis. The data collection technique and arguments presented in this paper rely on qualitative studies. The findings of this research state that simultaneous elections represent a new breakthrough for Indonesian democracy, but there are still specific areas that require special attention. In this regard, the Constitutional Court proposes alternative models for simultaneous elections that can be chosen and deemed constitutional based on the 1945 Constitution.
Implementation of Government Policy in Subsidising Electric Motorbike Purchases to Achieve Sustainable Environment Nimah, Rodhotun; Sya'roni, Imam; Sutarni, Nanik
Ijtimā iyya Journal of Muslim Society Research Vol. 10 No. 1 (2025)
Publisher : Postgraduate, State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/ijtimaiyya.v10i1.13511

Abstract

Abstract The government issued a policy of an electric motorcycle purchase assistance programme through the Minister of Industry Regulation Number 21 of 2023. This policy aims to accelerate the development of the electric vehicle ecosystem in Indonesia to create a sustainable environment. Subsidising the purchase of electric motors can be considered an appropriate policy from an environmental and energy diversification perspective. Economically, such subsidies can encourage the adoption of green technologies and reduce dependence on fossil fuels. The type of research used is qualitative research using documentation data collection techniques and then analysed by reducing data, presenting data and then drawing a conclusion. This policy needs continuous monitoring and evaluation is needed to ensure that this policy is in line with the principles of a sustainable economy, including the integration of environmental, social, and economic aspects in decision-making. Are these incentives short-term or can they provide long-term economic sustainability? In further analyses, it is necessary to consider the concept of demand elasticity. The result of this study is that subsidies can increase consumer purchasing power for electric motorbikes, resulting in increased demand. However, the effect may vary depending on the price elasticity of demand. If demand is inelastic, the increase in price due to subsidies may not be proportional to the increase in demand, so this policy has not been fully implemented. Keywords: Implementation, Electric Motorbike Subsidy, Sustainable Environment.
Analisis Penetapan Hukum Islam Terhadap Perkembangan Cryptocurrency Melalui Pendekatan Saddu Dzari’ah Imeldalius, Imeldalius; SUGANDA, RANGGA; Makraja, Fahmi; Ulum, Kefi Miftachul Miftachul; Nimah, Rodhotun
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 10 No. 3 (2024): JIEI : Vol.10, No.3, 2024
Publisher : ITB AAS INDONESIA Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jiei.v10i3.14405

Abstract

Era digital telah memberikan disrupsi pada tatanan kehidupan tidak terkecuali pada sektor pembayaran, salah satunya ialah keberadaan dari cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan aset digital yang sengaja dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi (praktik melindungi informasi melalui penggunaan algoritme, kode, hash, dan tanda tangan) yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Meningkatnya pengguna cryptocurrency di Indonesia pada setiap tahunya, membuat fenomena mata uang kripto mendapatkan perhatian yang luas sehingga pemerintah pun telah mengeluarkan regulasi dan begitu pula para kalangan ulama yang telah memberikan fatwanya. Fakta perkembangan cryptocurrency diyakini masih menimbulkan risiko-risiko yang merugikan masyarakat sehingga untuk melihat hal demikian perlu analisis penetapan hukum untuk keberadaan dari cryptocurrency salah satunya ialah dengan metode penetapan hukum sad dzari’ah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah merupakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisa dan mengkaji kedudukan cryptocurrency dalam Islam dengan menggunakan pendekatan sad dzari’ah. Hasil penelitian untuk penetapan hukum cryptocurrency dengan menggunakan pendekatan saddu dzari’ah, dianalisis berdasarkan motif, syarat legalitas, dan keragaman dari saddu dzari’ah. Hasilnya menunjukan penetapan hukum cryptocurrency saat ini masih memberikan kesimpulan kepada sesuatu yang banyak mendatangkan kemudharatan ketimbang kemashlahatan bagi umat manusia, atas dasar masih banyak menimbulkan kerugian finansial, tidak mempunyai underlying aset, adanya unsur gharar, maysir, oleh karna itu hadirnya cryptocurrency masih menimbulkan risiko yang lebih besar dari pada manfaatnya.
Peningkatan Nilai Toleransi Antar Umat Beragama dan Kebinekaan Guna Menjaga Kerukunan bagi Masyarakat Desa Sumbung Rahmawati, Alvina; Widinto, Azis; Ilham Firmansyah, Alif; Shafa Ramadhani , Alexandra; Nimah, Rodhotun
Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Vol 6 No 2 (2026): JAMSI - Maret 2026
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jamsi.2649

Abstract

Negara Indonesia adalah negara yang bersifat puralisme yaitu, negara yang memiliki banyak keberagaman agama, budaya, suku, dan masih banyak lagi. Keanekaragaman agama merupakan salah satu yang paling terlihat dalam kehidupan sehari hari masyarakat seperti banyaknya agama yang diakui di Indonesia dan banyaknya tempat ibadah yang beraneka macam di setiap wilayah. Perbedaan agama membuat kita harus memiliki rasa saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama yang lain, selain itu kita harus memiliki sifat kebhinnekaan yaitu sifat yang menujukan bahwa suatu masyarakat memiliki keberagaman tetapi mampu hidup rukun dan bekerja sama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menumbuhkan semangat persaudaraan dan kebersamaan agar masyarakat dapat hidup berdampingan dengan aman dan damai meskipun memiliki perbedaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif melalui kegiatan sosialisasi dan kegiatan Bersama Masyarakat untuk pengumpulan data. Hasil penelitian menujukan bahwaw masyarakat desa Sumbung sangat antusias dalam kegiatan sosialisasi dan kegiatan gotong royong Bersama. Hal ini ditunjukan dari antusias warga untuk menghadiri kegiatan dan juga respon saat kegiatan yang positif. Secara keseluruhan Masyarakat memahami bahwa perbedaan agama bukan penghalang untuk melakukan kegiatan secara Bersama.
Implementasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai Pencegahan Stunting Anak Usia Dini di Tk Aisyiyah Bustanul Athfal Ii Boyolali Nur Andayani, Esa; Mutiara Pratiwi, Evina; Afiatun, Fajar; Nimah, Rodhotun
Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Vol 6 No 2 (2026): JAMSI - Maret 2026
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jamsi.2651

Abstract

Stunting pada anak usia dini masih menjadi tantangan nasional yang berdampak pada pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif dan kesehatan jangka panjang. Pengabdian implementasi program makan bergizi gratis di TK Aisyiyah Bustanul Athfal II Boyolali bertujuan untuk upaya mencegah stunting anak usia dini. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen menu serta catatan pertumbuhan anak. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa orang tua memiliki antusiasme dan partisipasi tinggi dalam kegiatan sosialisasi, serta mengalami peningkatan pemahaman mengenai penerapan prinsip Gizi Seimbang, sanitasi, dan penyebab stunting. Kolaborasi antara guru, orang tua, dan pemerintah serta tim dapur mendukung pelaksanaan program. Program ini mampu mendukung pemenuhan nutrisi harian anak,meningkatkankebiasaanmakansehat, serta meluruskan persepsi bahwa stunting bukan faktor keturunan, tetapi kurangnya gizi kronis dan dapat dicegah melalui asupan gizi yang tepat dan lingkungan yang bersih. Secara keseluruhan, program ini berkontribusi efektif dalam pemenuhan gizi harian dan pembentukan perilaku makan sehat sebagai langkah pencegahan stunting. Penguatan perencanaan menu berbasis pangan lokal dan peningkatan edukasi gizi menjadi rekomendasi utama untuk keberlanjutan program.
Menanam Harapan di Era Globalisasi: Implementasi Inovasi Budidaya Ikan Lele dan Sawi di Galon sebagai Solusi Ketahanan Pangan Lokal di Desa Urutsewu, Ampel, Boyolali Nugroho, Muhammad Faisal; Kaka Satria, Muhammad Ibrahim; Khalifah, Muhammad Khusnul; Bilal Ramadhan, Muhammad Najwan; Nimah, Rodhotun
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Vol 5, No 6 (2025): JPM: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan
Publisher : Penerbit Widina, Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jpm.v5i6.2571

Abstract

Food security issues are increasingly pressing in the era of globalization, particularly in rural communities facing limited land and unstable food access, thus affecting family nutritional adequacy. This community service activity aims to introduce a simple and cost-effective innovation through integrated catfish and mustard greens cultivation using used gallon containers as an alternative solution to improve local food security in Urutsewu Village, Ampel District, Boyolali Regency. The methods applied included delivering basic food security materials, introducing the concept of integrated cultivation, and direct demonstrations covering the preparation of planting media, system installation, and the introduction of fish and vegetable seeds, accompanied by participatory practices. The results showed that despite the limited time, participants experienced increased understanding and practical skills in starting household-scale cultivation. The community was able to follow each stage of the process and demonstrated readiness to utilize available space at home as a productive food source. In conclusion, the implementation of gallon-based catfish and mustard greens cultivation provides a practical and accessible basis for increasing family food self-sufficiency and has the potential for further development through ongoing mentoring.ABSTRAKPermasalahan ketahanan pangan semakin mendesak di era globalisasi, khususnya pada masyarakat pedesaan yang menghadapi keterbatasan lahan dan akses pangan yang tidak stabil, sehingga memengaruhi kecukupan gizi keluarga. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memperkenalkan inovasi sederhana dan hemat biaya melalui budidaya terpadu ikan lele dan sayur sawi menggunakan wadah galon bekas sebagai alternatif solusi untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal di Desa Urutsewu, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Metode yang diterapkan meliputi penyampaian materi dasar ketahanan pangan, pengenalan konsep budidaya terpadu, serta demonstrasi langsung meliputi persiapan media tanam, pemasangan sistem, dan introduksi benih ikan dan bibit sayuran, disertai praktik partisipatif. Hasil menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan terbatas dalam waktu, peserta mengalami peningkatan pemahaman dan keterampilan praktis dalam memulai budidaya skala rumah tangga. Masyarakat dapat mengikuti setiap tahap proses dan menunjukkan kesiapan memanfaatkan ruang yang tersedia di rumah sebagai sumber pangan produktif. Kesimpulannya, penerapan budidaya ikan lele dan sawi berbasis galon memberikan dasar yang praktis dan mudah diakses untuk meningkatkan kemandirian pangan keluarga, serta berpotensi dikembangkan lebih lanjut melalui pendampingan berkelanjutan.
Protection of Outsourced Labor in Indonesia: Political Law and Contemporary Islamic Law Nimah, Rodhotun; Sya’roni, Imam; Karimullah, Suud Sarim
BAYAN: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): Januari 2026
Publisher : PT. Nawa Edukasi Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article discusses the welfare and protection of workers with an outsourcing system in terms of the contemporary Islamic law maqashid sharia. Based on the provisions in Article 66 of Regulation No.11 of 2020 on Job Creation, it is no longer stated regarding the limitations of work that are prohibited from being carried out by workers with an outsourcing system. The provisions in Regulation Number 11 of 2020 on Job Creation allow for no time limit for outsourced workers, so workers can be outsourced indefinitely, even for life. This protection is carried out before, during and after work. This research is normative legal research using a statutory approach as well as a review of Islamic law which uses literature study as a data collection method and is analyzed through an analytical descriptive method. The provisions in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation allow for no time limit for outsourced workers, so workers can be outsourced indefinitely, even for life. Based on the maqashid sharia of the Minister of Manpower Regulation No. 11 of 2020 concerning Job Creation related to the protection of labor, the outsourcing system is not in accordance with the indicators in the contemporary maqashid al-syari'ah which is based on sustainable justice by paying attention to aspects of social welfare and poverty elimination.