Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS PENUTUPAN LOKALISASI PROSTITUSI LORONG INDAH MARGOREJO KABUPATEN PATI Dewi, Rahma Kusuma; Sardini, Nur Hidayat -; Martini, rina -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The existence of the prostitution localization Lorong Indah Margorejo over the past two decades has become a social pathology in the midst of society and is considered to give a negative image to the Pati Regency. The existence of the localization also violates the laws and regulations regarding regional spatial plans because it stands on sustainable agricultural land which should not be used as a place to build buildings. The presence of instructions from the central government to implement Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) during Covid19 pandemic and encouragement from various parties is also an additional trigger for the local government of Pati Regency to carry out the closure of the prostitution localization Lorong Indah Margorejo. This study aims to analyze the dynamics of the localization closure process as well as the decision taken by the local government of Pati Regency after the closure. The type of research used descriptive qualitative method. The data collection techniques used were interviews and documentation. The results showed that the closure of the prostitution localization Lorong Indah Margorejo Pati went through a long dynamic. The closure process involved the Forkopimda of Pati Regency based on the legal basis that had been violated by the residents and the sociological basis in the hope of minimizing one of social pathology. Local government of Pati Regency continued to carry out the closure process until the demolition despite several obstacles during the closure process After the closure, the government did not provide compensation because it considered that the existence of the Lorong Indah itself had violated. The closure actually caused a new problem such as prostitution places that were fragments of Lorong Indah on the side of the road and their existence became more exposed. The local government of Pati Regency has according to procedures, but has not been able to apply the sociological approach with implementation of the sociology of government after the closure

IMPLEMENTASI APLIKASI “SI AGAN” DALAM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA PDAM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG TAHUN 2022 Die Safhira, Amalia Yasmine; Martini, Rina -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Keluhan masyarakat terhadap kualitas dan kuantitas air yang disalurkan ini menjadikan keberadaaan PDAM Tirta Moedal dianggap belum cukup memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh air bersih secara optimal. Kondisi tersebut menimbulkan banyaknya pengaduan terkait air PDAM yang sering mati, kebocoran pipa, pembongkaran aliran air, dan tagihan air yang menjadikan kenyamanan dari masyarakat menjadi terganggu dalam memperoleh pelayanan sehingga hal tersebut menyebabkan aduan yang diterima oleh PDAM Tirta Moedal pada tahun 2017-2021 mencapai 204 aduan perharinya. Untuk dapat menjawab berbagai tantangan dan persoalan yang terjadi terkait dengan pelayanan air bersih di Kota Semarang, maka pihak PDAM Tirta Moedal mengimplementasikan aplikasi “Si Agan” sebagai sebuah aplikasi berbasis digital yang dapat membantu mengatasi permasalahan terhadap aduan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih mendalam terkait implementasi aplikasi “Si Agan” dalam menyelesaikan aduan masyarakat atau pengguna di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle dalam Neilson (2011:45-46). Kemudian, metode penelitian yang digunakan berdasarkan pada pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari isi kebijakan implementasi aplikasi “Si Agan” ini menunjukkan bahwa masih terdapat indikator penilaian yang belum terpenuhi dengan baik yakni aplikasi ini belum mampu mempengaruhi kepentingan masyarakat dalam melaporkan masalah aduan. Adanya aplikasi ini juga dirasa belum mampu menghasilkan manfaat bagi PDAM khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan dan masih terdapat sebagian masalah yang tidak mendapatkan penanganan secara cepat yang menjadikan masyarakat tidak memperoleh kepuasaan dari adanya implementasi aplikasi “Si Agan”. Meskipun, aplikasi ini belum memenuhi variabel isi kebijakan disisi lain justru implementasi aplikasi ini berhasil untuk memenuhi penilaian variabel lingkungan kebijakan dan mampu menyelesaikan aduan sesuai dengan SOP yang berlaku Implementasi aplikasi “Si Agan” belum optimal dalam menangani aduan para pengguna layanan bersih di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang yang diakibatkan masih terdapat tiga penilaian indikator dalam variabel isi kebijakan yang belum terpenuhi dengan baik. Akan tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk menjadikan aplikasi ini mampu untuk menyelesaikan aduan sesuai dengan SOP yang berlaku, sehingga perlu adanya peningkatan dan perbaikan secara terus menerus dari PDAM agar kualitas pelayanan meningkat dalam merespon pengaduan

“KINERJA PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN BEKASI” Helvia, Uliyah -; Astuti, Puji -; Martini, rina -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Masalah stunting merupakan isu prioritas nasional yang juga menjadi perhatian di Kabupaten Bekasi, mengingat dampaknya terhadap kualitas sumber daya manusia dan pembangunan berkelanjutan. Kabupaten Bekasi memiliki angka kasus 17,8% di Tahun 2022 dan mengalami kenaikan di Tahun 2023, menjadi 23,2%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab fluktuasi dan faktorfaktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Bekasi pada periode 2020–2023. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan kerangka teori kinerja Bernardin dan Russell serta teori implementasi program Charles O. Jones. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap berbagai pihak yang terlibat, termasuk Dinas Kesehatan, BAPPEDA, DPPKB, DPPPA Kabupaten Bekasi, kader posyandu, dan masyarakat penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini mengalami fluktuasi, ditandai dengan penurunan prevalensi stunting pada 2020–2022, tetapi mengalami kenaikan kembali pada 2023. Faktor-faktor utama yang menyebabkan fluktuasi meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi lintas sektor, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kendala teknis dalam pelaksanaan program. Selain itu, ditemukan bahwa beberapa langkah intervensi spesifik, seperti pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK), dan anak gizi kurang, belum mencapai target yang ditetapkan. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini meliputi penguatan koordinasi antar organisasi perangkat daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, edukasi masyarakat secara intensif, dan optimalisasi sistem monitoring berbasis data. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan angka stunting di Kabupaten Bekasi dapat kembali menurun secara konsisten dan mendukung pencapaian target nasional

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERBUP NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINSTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN TANGERANG (Studi Implementasi Kebijakan di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang) Primandoro, Mochammad Fawwaz Milenio; Martini, Rina -; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan (PATEN) hadir untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pelayanan administrasi sehingga masyarakat dapat terbantu dalam mengurus dokumen-dokumen kependudukan. Kabupaten Tangerang juga telah mengatur PATEN dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Tangerang. Sejak peraturan tersebut berlaku, khususnya PATEN di Kecamatan Kelapa Dua telah berkembang dengan baik. Hal ini ditandai dengan kualitas pelayanan dan infrastruktur serta survey kepuasan masyarakat yang meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan PATEN yang ada di Kecamatan Kelapa Dua dan menganalisis faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan PATEN yang ada di Kecamatan Kelapa Dua. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan teori implementasi Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Kelapa Dua sudah berjalan dengan baik dengan terpenuhinya unsur-unsur implementasi kebijakan yang baik yaitu: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Birokrasi. Selain itu, penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Kelapa Dua didukung oleh beberapa faktor seperti: Koordinasi yang baik, pengembangan SDM yang baik, Peningkatan kualitas sarana dan prasarana, Komitmen pimpinan, dan Pengembangan Teknologi informasi. Saran dari penelitian ini adalah perlu mempertahankan capaian positif yang telah diraih oleh pihak kecamatan serta terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas PATEN. Kemudian, perlu adanya pembaruan informasi dan data terkait perubahan sistem PATEN dan capaian pelayanan secara rutin untuk memastikan transparansi pelayanan yang kemudian guna memastikan kualitas pelayanan dapat terjaga

“PERMASALAHAN PERLINDUNGAN PENGEMIS ANAK DAN RESPON PEMERINTAH : STUDI KASUS KOTA TANGERANG SELATAN” Rachman, Syachnaz Rafida; Martini, rina -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perlindungan terhadap kelangsungan hidup anak jalanan adalah isu krusial yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan. Selama di jalanan, anak anak sering menjadi korban perlakuan kasar, eksploitasi, kekerasan fisik, dan bahkan terlibat dalam tindak kriminal. Kondisi ini berdampak negatif pada perkembangan mental, fisik, dan sosial mereka. Kota-kota besar seperti Tangerang Selatan memiliki daya tarik tersendiri bagi para urban, namun kepadatan penduduk di wilayah perkotaan seringkali menimbulkan konflik sosial yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan pengemis anak di Kota Tangerang Selatan tidak berjalan dengan baik karena masih banyaknya pengemis anak yang belum mendapatkan perlindungan mengenai hak-hak perlindungan yang sudah seharusnya mereka dapatkan. Dalam upaya memenuhi hak asasi dan kebebasan anak, pemerintah telah melakukan berbagai intervensi melalui dinas-dinas terkait. namun mereka masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Sementara itu, dalam konteks perlindungan kesejahteraan anak, meski pembagian tugas antar lembaga telah berjalan sebagaimana mestinya, kebijakan yang ada tidak selalu efektif untuk menjangkau pengemis anak. Bahkan ketika pengemis anak berhasil dijangkau, program yang tersedia seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan mereka yang sebenarnya. Beberapa faktor penghambat dalam upaya perlindungan pengemis anak dan penciptaan kota bebas pengemis di Tangerang Selatan perlu mendapat perhatian serius. Pertama, belum adanya regulasi khusus yang mengatur larangan aktivitas mengemis anak di kota ini. Kedua, ketiadaan panti atau rumah perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk menangani pengemis. Ketiga, keterbatasan kapasitas Rumah Singgah yang hanya dapat menampung 8 orang. Keempat, minimnya anggaran untuk penanganan masalah perlindungan pengemis anak. Kelima, lemahnya efek jera baik bagi pengemis anak maupun orang tua yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan program maupun kebijakan dan memaparkan hambatan yang terjadi di lapangan dan bagaimana respon pemerintah sangat penting untuk memberikan perlindungan bagi pengemis anak jalanan menggunakan teori Barda Nawawi Arief. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perlindungan pengemis anak dan dokumentasi

“EVALUASI KEBIJAKAN STIKERISASI KELUARGA MISKIN DI KOTA SURABAYA” Ramadhan, Muhammad Kautsar; Adnan, Muhammad -; Martini, rina -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Munculnya kegaduan di masyarakat saat diluncurkan program stikerisasi keluarga miskin menjadikan dasar penelitian ini untuk mengevaluasi kebijakan tersebut melalui sudut pandang penerima program. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William N Dunn untuk mengoperasionalisasikan evaluasi program melalui enam variabel yakni efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas, serta ketepatan yang menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden dari lima kecamatan dipilih dengan teknik kuota sampling. Hasil olah data temuan dilapangan menunjukan 4 dari 6 indikator mendapatkan nilai mean variabel 1,60 < � ≤ 3,40 yang masuk kategori diragukan. Keenam variabel evaluasi program stiker gakin mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,14 dari 5,0 yang masuk dalam kategori diragukan masyarakat meskipun demikian terdapat dua indikator program yang disetujui masyarakat dapat mengatasi ketidaktepatan sasaran penerima bantuan dengan stiker walaupun secara pengimplementasiannya dalam empat variabel tersebut perlu ditingkatkan

NETRALITAS BIROKRASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 Saputra, Azhes Melodi; Sardini, Nur Hidayat -; Martini, rina -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Birokrasi memainkan peran vital sebagai jantung negara, sehingga profesionalisme dan netralitas birokrasi menjadi kunci dalam menjaga kualitas demokrasi. Penelitian ini berfokus pada fenomena ketidaknetralan birokrasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) tahun 2018, dengan metode deskriptif kualitatif yang menggunakan wawancara dan dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan adanya pelanggaran netralitas ASN yang signifikan di tingkat kabupaten/kota, sementara di tingkat provinsi pelanggaran serupa tidak ditemukan. Perbedaan ini disebabkan oleh mekanisme pengawasan yang lebih ketat, regulasi yang tegas, serta transparansi pelaporan di tingkat provinsi. Faktor penyebab utama ketidaknetralan di tingkat kabupaten/kota meliputi tekanan politik lokal, ambisi individu, pengaruh kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), serta regulasi yang kurang tegas. Secara praktis, penelitian ini menegaskan perlunya reformasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan netralitas ASN, khususnya di tingkat kabupaten/kota dengan memperkuat penerapan sistem merit, meningkatkan transparansi, dan memastikan regulasi yang jelas serta tegas. Dari sisi teoritis, penelitian ini memperkaya diskursus akademik tentang relasi antara birokrasi dan politik dalam konteks demokrasi lokal, dengan menegaskan pentingnya netralitas sebagai pilar utama birokrasi yang profesional dan berintegritas. Kesimpulan ini menegaskan bahwa birokrasi yang tidak netral tidak hanya merusak tatanan demokrasi, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, peneliti memberikan beberapa rekomendasi strategis untuk memperbaiki sistem birokrasi dan mencegah pelanggaran netralitas ASN dalam konteks Pilgub Jawa Barat 2018, yaitu Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum, Peninjauan Ulang Peran Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Penguatan Penerapan Sistem Merit, Implementasi Sistem Reward and Punishment yang Adil dan Transparan, Penguatan Peran KASN dalam Pengawasan Netralitas ASN, Sosialisasi dan Edukasi terkait Netralitas ASN

“ NGEYEL” Studi Tentang Pembangkangan Pedagang Kaki Lima terhadap Penataan Lahan di Pasar Bintoro Demak Ainiyah, Ika Putri Qurrotul; Martini, rina -; Adnan, Muhammad -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini berangkat dari “NGEYEL” Pembangkangan Pedagang Kaki Lima terhadap Penataan lahan Pasar Bintoro Demak. Adanya PKL yang berjualan di Pasar Bintoro Demak menimbulkan permasalahan cukup besar yaitu kurangnya lahan parkir di area Pasar serta timbul kemacetan, Pedagang kaki lima beranggapan bahwa berjualan di pinggir jalan Pasar Bintoro Demak merupakan tempat strategis dikarenakan banyak masyarakat yangberdatangan di Pasar. Pasar Bintoro Demak merupakan pusat oleh-oleh yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Para PKL yang tidak mempunyai lahan toko di Pasar berhamburan untukberjualan di area pinggir jalan, hal ini yang tidak menjalankan Implementasi Peraturan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan top-down menurut Geogre C. Edward III (1980) untuk mengetahui hasil wawancara yaitu Dinas Perdagangan sebanyak1 orang, Satpol PP sebanyak 1 orang, Pedagang kaki lima yang menaati aturan menempati lahan hijau sebanyak 3 orang dan Pedagang kaki lima tidak menaati aturan 3 orang dilaksanakan secara trianggulasi, observasi serta mendokumentasi segala keperluan yang dijalankan oleh Peneliti. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Peraturan Daerah No.8 Tahun 2021 Kabupaten Demak tidak berjalan dengan baik karena Pedagang KakiLima tidak menaati aturan, mereka memilih berjualan di tempat yang strategis sertaDinas terkait telah berusaha menjalankan tugas seperti yang di jalankannya sosialisasi serta denda untuk Pedagang ngeyel terhadap aturan sehingga dapat pindah namun tetap saja Pedagang Kaki Lima tidak menjalankan peraturan yang berlaku menimbulkan kemacetan, kecelakaan serta kerumunan yang mengakibatkan rusaknya estetika di wilayah Pasar karena menjadi kotor dan sering terjadinya kemacetan akibat para pedagang kaki Lima yang tidak menaati aturan

KINERJA UPTD BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN KEBUMEN BERDASARKAN IMPLEMENTASI PERBUP NOMOR 141 TAHUN 2021 Nabil D.U., Raden Muhammad; -, Yuwanto -; Martini, rina -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) Kabupaten Kebumen merupakan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2021. Penyediaan lembaga pelatihan kerja ini memegang peranan krusial dalam mengatasi permasalahan pengangguran dengan meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja UPTD BLK Kabupaten Kebumen dalam penyelenggaraan pelatihan kerja, informasi lowongan kerja, pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan serta faktor pendukung dan penghambatnya. Kerangka analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George Edwards III. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja UPTD BLK berdasarkan implementasi Perbup Nomor 141 Tahun 2021 sudah berjalan baik. UPTD BLK telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi yang meliputi sosialisasi, pendaftaran, kegiatan fisik mental dan disiplin (FMD), dan pelatihan kejuruan. UPTD BLK juga menyelenggarakan uji kompetensi bagi peserta pelatihan dan memfasilitasi sertifikasi tenaga kerja. Namun, penyerapan alumni BLK di dunia kerja dan wirausaha yang belum maksimal, penyediaan informasi lowongan kerja hanya diberikan kepada alumni, dan beberapa kejuruan kosong tidak memiliki instruktur. Faktor pendukung kinerja UPTD BLK antara lain efektivitas komunikasi, ketersediaan sumber daya, dan struktur birokrasi yang efisien. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya dukungan modal pascapelatihan dan keterbatasan jumlah instruktur. Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja UPTD BLK Kabupaten Kebumen sudah menyelenggarakan pelatihan kerja, uji kompetensi dan sertifikasi, menyampaikan informasi lowongan kerja, serta memberdayakan instruktur dan tenaga pelatihan yang mendukung peningkatan daya saing tenaga kerja serta memperluas kesempatan kerja mereka. Meskipun demikian, terdapat beberapa kekurangan yang perlu ditingkatkan untuk kinerja UPTD BLK sebaiknya mengevaluasi program pelatihan agar menarik banyak lulusan pelatihan ke dunia kerja dan wirausaha, penyediaan informasi lowongan kerja yang lebih luas, penambahan jumlah instruktur, dan pemberian dukungan modal pascapelatihan

Title

Found 29 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 29 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 29 Documents
Search