Garuda - Garba Rujukan Digital

PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENYELEWENGAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus di Desa Teras, Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2020) Dewi, Bunga Maha; -, supratiwi -; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan dana desa serta bagaimana aplikasi ini mampu meminimalisir tindakan penyelewengan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan wawancara dan observasi dengan beberapa informan terkait. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Siskeudes sudah sesuai dengan prosedur dalam aplikasi, yaitu perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban. Namun, pada pengelolaan dana desanya terjadi ketidaksesuaian dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu pada tahap perencanaan dan penatausahaan. Sedangkan pada tahap pelaksanaan dan pelaporan/pertanggungjawaban sudah sesuai. Aplikasi Siskeudes yang diterapkan mampu mencegah dan meminimalisir tindakan penyelewengan yang disebabkan oleh faktor tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan sistem pengendali internal yang langsung terhubung dengan server di pemerintah kabupaten, sehingga dapat menghasilkan laporan yang akuntabel

COLLABORATION BETWEEN GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY TOWARDS HANDLING SEXUAL VIOLENCE CASES IN SEMARANG CITY 2023 Kamil, Laila Shafia Adzandien; -, Wijayanto -; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research discusses the collaborative process between the Semarang City Government and Civil Society towards handling cases of sexual violence in Semarang City in 2023. It aims to understand the strategies of each party in addressing sexual violence cases in Semarang City and to identify the success and inhibiting factors in the collaboration process between the Semarang City Government and Civil Society in handling cases of sexual violence in Semarang City in 2023. Additionally, from the perspective of governance collaboration, this research seeks to determine whether the collaborative process between the Semarang City Government and Civil Society aligns with existing theoretical concepts and achieves the expected goals. This research employs a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection in this study involves in-depth interviews with head of Women’s Empowerment and Children’s Protection Department (DP3A) Semarang City, Head of Women’s and Children’s Protection Division of DP3A Semarang City, Head of UPTD PPA Semarang City, Director of LRC KJHAM, Head of Legal Aid Division of LRC KJHAM, Head of Policy Advocacy of LRC KJHAM, Head of Information and Documentation of LRC KJHAM, Unit PPA Polrestabes Semarang, and Sexual Violence Victim Advocate. As supporting data, this research utilizes literature review. The data analysis includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the collaboration process between the Semarang City Government and Civil Society in handling cases of sexual violence in Semarang City has not been entirely successful. However, it has contributed to a shift in the public mindset, with more people now willing to report incidents of sexual violence and not viewing them as a disgrace. The research found there is no written binding agreement between the stakeholder involved in shared understanding indicator

PERSEPSI MASYARAKAT DESA MOJOSIMO TERHADAP PRAKTIK GRATIFIKASI DALAM PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA TAHUN 2023 Munawaroh, Jauharotul -; -, Yuwanto -; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Praktik gratifikasi di Indonesia acapkali dipandang sebagai hal yang lumrah bagi sebagian masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap gratifikasi memiliki peran krusial untuk membentuk pola pikir yang berkaitan dengan mental-mental ASN terhadap praktik gratifikasi. Untuk itu, penelitian ini menganalisis bagaimana persepsi masyarakat Desa Mojosimo terhadap kasus gratifikasi dalam pengisian jabatan Perangkat Desa yang dilakukan Kades Mojosimo serta apa yang melatarbelakangi terjadinya kasus tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori persepsi dari Azwar (1995: 24) yang mencakup komponen kognitif, komponen afektif, serta komponen konatif. Adapun, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data berupa kuesioner dengan sampel yang diperoleh melalui teknik probability sampling serta dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara persepsi masyarakat Desa Mojosimo terhadap gratifikasi dalam pengisian jabatan Perangkat Desa Mojosimo. Hal tersebut didasarkan atas nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 atau 5% serta nilai koefisien korelasi sebesar 0,434. Dalam hal ini, mayoritas responden (54,2%) tidak mengetahui proses seleksi, sementara kesadaran untuk berperilaku bersih meningkat yang mana terdapat 31,3% responden setuju untuk tidak menoleransi praktik gratifikasi serta 6,3% responden sangat setuju. Namun, masih ada 20,8% responden yang setuju terhadap praktik gratifikasi serta responden yang sangat setuju sebesar 12,5%. Penelitian ini juga menemukan adanya lima faktor utama pemicu gratifikasi dalam pengisian jabatan Perangkat Desa di Desa Mojosimo yang disebabkan oleh adanya keserakahan, kesempatan, kebutuhan lebih besar dari pendapatan, sanksi ringan, dan lemahnya pengawasan, dengan nilai mean 3,41–4,23. Hasilnya menunjukkan praktik gratifikasi masih terjadi di Desa Mojosimo meski kesadaran bersih masyarakat meningkat. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah mampu meningkatkan sistem pengawasan agar terciptanya transparansi dalam proses seleksi perangkat desa, serta memberikan sanksi tegas dan berat apabila ditemukan kecurangan. Selain itu, Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan tidak menoleransi gratifikasi sebagai bentuk terima kasih

Gerakan Menolak Tambang Batu Andesit di Desa Wadas Tahun 2018-2023 (Studi Gerakan Perlawanan Masyarakat terhadap Perampasan Lahan) Kurniawan, Bagas -; Erowati, Dewi -; Astuti, puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 telah memasukkan Desa Wadas dalam Izin Lingkungan dan Izin Penetapan Lokasi yang terbit pada tanggal 7 Juni 2018 sebagai lokasi pertambangan batu andesit untuk memenuhi kebutuhan material dalam pembangunan Bendungan Bener. Hal tersebut telah memicu gelombang penolakan dari warga Wadas hingga seiring berjalannya waktu menjadi satu gerakan sosial masyarakat yang terorganisir dengan nama Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA). Pada studi ini, fokus diberikan pada kajian terkait pola gerakan dan pengaruh faktor-faktor di lapangan dalam mendorong maupun menghambat gerakan sosial dalam menolak tambang batu andesit di Desa Wadas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sebagai teknik dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan wawancara terstruktur kepada warga Desa Wadas, lembaga pendamping, dan solidaritas sebagai pihak yang terlibat dan membersamai gerakan. Kemudian peneliti menggunakan teori Gerakan Sosial Baru oleh McAdam, dkk., Gerakan Ganda Karl Polanyi, dan Teori Konflik Dahrendorf untuk menjelaskan terkait kondisi gerakan menolak tambang batu andesit yang terdapat di Desa Wadas. Selanjutnya, penelitian ini memperoleh temuan bahwa jalur litigasi dan non-litigasi yang ditempuh warga Wadas tidak membuat pemerintah dan pihak pemrakarsa menghentikan segala aktivitas terkait rencana pertambangan. Sikap menolak warga Wadas yang didasari pada usaha melindungi kelestarian alam Desa Wadas dari kerusakan akibat rencana aktivitas tambang justru dibalas dengan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat selama proses pembebasan lahan. Bentuk pendekatan yang demikian dilakukan oleh pemerintah tidak hanya berakibat pada munculnya konflik vertikal antara warga Wadas dengan pemerintah tetapi juga konflik horizontal antar warga Wadas itu sendiri.

PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMASARAN PRODUK UMKM MELALUI GALERI SALAPAK DI KOTA BANDUNG Renata, Azelia -; Erowati, Dewi -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perekonomian di Kota Bandung tidak lepas dari adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat Kota Bandung. Aktivitas perekonomian di Kota Bandung jika dilihat dari segi mata pencaharian masyarakatnya merupakan sebagai wiraswasta. Kota Bandung merupakan kota yang berada di dataran rendah, sehingga aktivitas perekonomian di Kota Bandung didukung olehbanyak kegiatan, salah satu nya kegiatan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dalam upaya untuk mempertahankan kestabilan perekonomian masyarakat Kota Bandung. Melihat permasalahan yang ada terkait UMKM khususnya terkait permasalahan pemasaran, sudah seharusnya pemerintah Kota Bandung ikut andil dan turun tangan dalam menangani permasalahan tersebut. Oleh karenanya, pemerintah Kota Bandung secara resmi meluncurkan program Galeri Salapak Mikroshop pertama. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk melihat peran pemerintah Kota Bandung dalam upaya pemasaran produk UMKM di Kota Bandung. Data didapatkan melalui hasil wawancara,dokumentasi, dan observasi di lapangan. Kemudian ditambah dengan teori pemasaran 4p yaitu product, place, price, promotion dalam mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam upaya pemasaran produk UMKM di Kota Bandung. Hasil penelitian yang didapatkan adalah terciptanya Galeri Salapak Microshop yang menggunakan teori peran pemerintah sebagai Fasilitator,Regulator,dan Katalisator. Peran pemerintah sebagai Fasilitator terdapat empat indikator yaitu mempermudah perizinan,membantu pengembangan usaha dan Kerjasama,membantu pemasaran,dan membantu pengembangan sumber daya. Peran pemerintah sebagai Regulator terdapat tiga indikator yaitu pengawasan kualitas,pemberian bantuan,dan pengawasan kebijakan.Kemudian terakhir peran pemerintah sebagai Katalisator terdapat dua indikator yaitu pendampingan peningkatan kualitas usaha dan pengawasan keamanan produk. Hal tersebut digabungkan dengan teori 4p yaitu product, price, place, people untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Kota Bandung dalam upaya pemasaran produk UMKM di Kota bandung. Pemerintah berupaya untuk menghadirkan UMKM terbaik dari pilihan wiraswasta di Kota Bandung

Analisis Penetapan Desa Sukodono Sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU) yang Pertama di Kabupaten Jepara Mahendra, Dicka -; -, Yuwanto -; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini menganalisis penetapan Desa Sukodono sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU) yang pertama di Kabupaten Jepara serta bagaimana keberjalanannya jika ditinjau dari pelaksanaan Pemilu 2024. Bawaslu Jepara memiliki komitmen kuat untuk memerangi politik uang di Kabupaten Jepara dalam Pemilu 2024 dengan menuangkannya ke dalam program terobosan baru, yakni Desa Antipolitik Uang (DAPU) sebagai desa mitra Bawaslu Jepara untuk mengajak desa secara partisipatif menolak praktik politik uang. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III (1980) yang mencakup komunikasi, sumberdaya, disposisi, serta struktur birokrasi. Penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan campuran konkuren yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif namun dalam penelitian ini pendekatan kualitatif dijadikan pendekatan utama dan pendekatan kuantitatif dijadikan sebagai pendekatan pendukung. Adapun teknik pengumpulan datanya berupa wawancara, kuesioner, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan Desa Antipolitik Uang (DAPU) di Desa Sukodono telah dihelat pada 2 November 2019. Dalam hal ini, Desa Sukodono menjadi desa pertama yang diresmikan oleh Bawaslu Jepara sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU) yang diorientasikan untuk mengajak desa secara partisipatif menolak praktik politik uang sebagai ajang untuk menyambut Pemilu 2024. Penetapan Desa Antipolitik Uang di Desa Sukodono tidak luput dari berbagai tahapan, mulai dari tahap penentuan dan pertimbangan, tahap verifikasi untuk melihat kesesuaian antara fakta di lapangan dengan indikator yang dimiliki Bawaslu Jepara, tahap koordinasi dengan pihak kecamatan dan desa, hingga pada tahap penetapan. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberjalanan Desa Antipolitik Uang (DAPU) di Desa Sukodono gagal karena tidak ada serangkaian kegiatan sebagai tindaklanjut dari Bawaslu Jepara pasca peresmian. Hal tersebut mengakibatkan keberjalanan program Desa Antipolitik Uang (DAPU) tidak berhasil mencapai tujuan utamanya untuk mengajak masyarakat desa sukodono secara aktif dalam memerangi politik uang pada Pemilu 2024. Dalam hal ini, tingkat kasus politik uang di Desa Sukodono pada Pemilu 2024 belum dapat diketahui dengan jelas apakah menurun sejak diresmikan sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU). Kegagalan Bawaslu Jepara dalam menindaklanjuti Program Desa Antipolitik Uang di Desa Sukodono tidak terlepas dari berbagai hambatan, baik hambatan yang ditinjau dari proses komunikasi, sumberdaya, disposisi, hingga struktur birokrasi Bawaslu Jepara

Implementasi Mass Rapid Transit (MRT) sebagai Moda Transportasi Modern pada Fase I (Lebak Bulus – Bundaran HI) di DKI Jakarta Arisanti, Fauzia Nisrina; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkembangan moda transportasi umum di DKI Jakarta sudah berkembang menjadi sangat pesat. TransJakarta, KRL (Kereta Rel Listrik) Commuterline hingga yang terbaru terdapat MRT (Moda Raya Terpadu) Jakarta. Mass Rapid Transit Jakarta merupakan moda transportasi umum baru yang diresmikan pada Maret 2019. Digadang-gadang sebagai transportasi publik yang modern dengan berbasis pada rel dan lintasannya sendiri. Pembangunan MRT Jakarta direncanakan untuk mengatasi kebutuhan transportasi publik dan mengurangi masalah kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta. Oleh karena itu, adanya MRT Jakarta diharapkan menjadi sebuah solusi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengurai berbagai permasalahan transportasi yang ada di DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi MRT (Mass Rapid Transit) terhadap moda transportasi publik di DKI Jakarta serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi Mass Rapid Transit (MRT). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengambilan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan narasumber oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan masyarakat sebagai pengguna MRT Jakarta. Observasi dan dokumentasi dilakukan langsung di stasiun MRT Jakarta. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi MRT Jakarta sebagai moda transportasi publik yang efektif dan efisien dimana mengedepankan kecepatan dengan teknologi canggih yang dimiliki. Polusi udara berkurang dikarenakan pengguna kendaraan pribadi sebagian beralih menggunakan MRT Jakarta, dan polusi yang dihasilkan minim. Oleh karena itu, masyarakat merasa terbantu dengan adanya MRT Jakarta sebagai moda transportasi yang memenuhi kebutuhan mobilisasi dari masyarakat

STRATEGI PENGEMBANGAN SERULINGMAS INTERACTIVE ZOO OLEH PERUSAHAAN UMUM DAERAH TAMAN REKREASI MARGASATWA SERULINGMAS BANJARNEGARA Putri, Civanda Adi; Herawati, Nunik Retno; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The existence of Regional Regulation Number 5 of 2017 concerning the Establishment of the Serulingmas Wildlife Recreational Park Regional Public Company means that the Serulingmas Interactive Zoo tourist attraction changed its ownership from the Tourism and Culture Department to the Regional Public Company. This change in management was motivated by a policy from the Ministry of Forestry and Environment which states that zoos are included in conservation tourism whose management must be based on independence so that management is not bound by regulations which often make development difficult. Through these problems, the privatization of Perumda TRM Serulingmas was carried out in order to increase operational efficiency, improve service quality, and reduce the burden on the regional government budget. This research aims to examine the strategy for developing the Serulingmas Interactive Zoo tourist attraction by Perumda Serulingmas Wildlife Recreation Park using strategic management and privatization theories. The aim of this research is to analyze the development strategy of Perumda TRM Serulingmas towards the Serulingmas Interactive Zoo tourist attraction. The research method used is a descriptive qualitative method. The research results show that the privatization of Perumda TRMS Serulingmas in the development of the Serulingmas Interacive Zoo has had a positive impact as seen from the increase in capacity and quality of facility functions and services, tourism image and attractions, partnerships, tourism cooperation, HR capacity and capability as well as promotions carried out through digital marketing in various social media. However, there are several things that are not appropriate and need to be used as evaluation material, namely that income has not been achieved due to the lack of support in terms of capital and investment from the local government to help with the Serulingmas Interactive Zoo development plan

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS DI SMP NEGERI 227 JAKARTA SELATAN Mufti, Dewanda -; Astuti, Puji -; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pendidikan merupakan pondasi penting dalam menunjang keberlangsungan pembangunan di suatu negara. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan merata dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula. DKI Jakarta sebagai daerah otonom memiliki wewenang untuk mengelola penyelenggaraan pendidikan daerahnya, termasuk dalam hal pemerataan pendidikan. Mengingat angka kemiskinan dan angka putus sekolah di DKI Jakarta yang cukup tinggi, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menjamin setiap warganya mendapatkan kesempatan dalam mengakses pendidikan terlebih anak dari keluarga kurang mampu yang memiliki keterbatasan biaya. Program Kartu Jakarta Pintar hadir untuk membantu masyarakat kurang mampu untuk bisa menuntaskan pendidikan hingga tamat SMA/SMK Sederajat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas oleh Campbell J. P yang terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran program, dan kepuasan terhadap program. Pada indikator keberhasilan program, terdapat 3 (aspek) yang dilihat, yaitu pencapaian tujuan program, sosialisasi program, dan pemantauan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan sudah berjalan cukup efektif dalam indikator keberhasilan program dan kepuasan terhadap program. Dalam aspek pencapaian tujuan, SMP Negeri 227 Jakarta Selatan sudah hampir mencapai tujuan program KJP Plus secara keseluruhan dan mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun. Sosialisasi dan pemantauan juga telah dilakukan dengan baik dan maksimal. Kepuasan dari penerima KJP Plus di SMP Negeri 227 dikarenakan program KJP Plus dapat memenuhi kebutuhan penerimanya, baik kebutuhan pendidikan maupun pangan anak. Kelengkapan fasilitas penunjang kebutuhan yang dekat dan kemudahan akses juga berpengaruh terhadap kepuasan penerima KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan karena tidak semua sekolah dekat dengan fasilitas dan akses tersebut. Akan tetapi, pada indikator keberhasilan sasaran belum bisa dikatakan efektif dikarenakan masih terdapat sasaran program yang tergolong mampu. Sasaran program menjadi hal yang harus lebih diperhatikan pemerintah dan diperlukan peninjauan ulang terhadap pelaksanaannya agar manfaat program dapat diterima secara maksimal oleh sasaran program, yaitu masyarakat kurang mampu

COLLABORATIVE GOVERNANCE PROCESS PADA PROGRAM DESA MANDIRI SAMPAH DI DESA KELING KABUPATEN JEPARA Ningrum, Fatimah Kartika; Astuti, puji -; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Program desa mandiri sampah merupakan suatu trobosan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara yang mengkonsentrasikan penanganan sampah terletak pada sumbernya, dengan cara memberdayakan masyarakat untuk mencapai kemandirian dalam pengelolaan sampah yang dilaksanakan mulai tahun 2019. Melihat perkembangan desa mandiri sampah pada 2020-2022, sebagai hasilnya pencapaian penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Kabupaten Jepara belum pernah mencapai target dalam Jakstrada Kabupaten Jepara untuk bisa mendukung capaian target 70% penanganan dan 30% pengurangan sampah pada tahun 2025 dalam Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas). Dalam prosesnya, program desa mandiri sampah melibatkan lembaga publik dan nonstate stakeholders sehingga membentuk suatu tatanan tata kelola kolaboratif. Berdasarkan hasil assessment desa mandiri sampah, Desa Keling merupakan desa yang memiliki point tertinggi dengan total point 91,0, sehingga paling diprioritaskan sebagai desa mandiri sampah. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses kolaborasi pada program desa mandiri sampah di Desa Keling dengan menggunakan kerangka teoritis collaborative governance process Ansell dan Gash (2008), meliputi face to face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, dan intermediate outcome. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan data menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan melibatkan narasumber yang dipilih melalui purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar proses kolaborasi telah berjalan dengan baik namun masih diperlukan penyempurnaan di dalamnya. Face to face dialogue meskipun prosesnya tidak sepenuhnya berbentuk musyawarah, pada hasilnya telah mencapai kesepakatan untuk melaksanakan program. Akan tetapi dalam keberlanjutannya, dialog antar non state stakeholder belum terlaksana. Trust building kepada masyarakat belum sepenuhnya terbentuk dilihat dari masih minimnya partisipasi masyarakat. Tahap commitment to process secara praktiknya menunjukkan bahwa setiap stakeholder telah mengakui saling ketergantungan satu sama lain, sehingga sebagian besar stakeholder telah memainkan peran sesuai dengan porsinya. Shared understanding kepada masyarakat tidak merata mengakibatkan partisipasi masyarakat paling banyak di wilayah tertentu. Intermediate outcome pada hasilnya Desa Keling telah memenuhi syarat mencapai tingkat madya menuju tingka lanjut dilihat dari pemenuhan 5 aspek desa mandiri sampah dan kapasitas menangani sampah desa sekitar melalui bank sampah. Beberapa persoalan yang muncul yaitu, rendahnya partisipasi masyarakat, lahan pengelolaan sampah pada saat itu terbatas, dan kurangnya jumlah SDM pengelolaan sampah

Title

Found 34 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 34 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 34 Documents
Search