-, Wijayanto -
Unknown Affiliation

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

ANALISIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN NELAYAN WILAYAH PANTAI DEPOK (Studi Penelitian di Kelurahan Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta) Gabriel, Angelina Paqita; -, Wijayanto -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berkeinginan untuk mengungkap pemberdayaan kepada perempuan nelayan yang acapkali luput dari perhatian penguasa serta implikasi pemberdayaan yang berlangsung terhadap marginalisasi yang dialami oleh perempuan di Pantai Depok Kabupaten Bantul. Dengan menggunakan Teori Pemberdayaan oleh Sulistyani, Teori Marginalisasi dari Scott, dan Teori Ibuisme Negara karya Suryakusuma menjadi dasar penelitian yang dilakukan dengan disertai metode penelitian secara kualitatif yang memiliki pendekatan studi kasus. Hasil yang menjadi temuan, yaitu pemberdayaan kepada perempuan sudah berjalan dengan cukup baik. Dari yang besifat caritas dan peningkatan kapasitas sudah dapat memenuhi tujuan pemberdayaan yang dimana keterampilan meningkat dan kemandirian telah terlaksana. Sedangkan implikasi pemberdayaan terhadap marginalisasi disimpulkan telah dapat mendegradasi fenomena tersebut dikalangan perempuan nelayan wilayah Pantai Depok, Kabupaten Bantul. Meskipun begitu, adapun ihwal yang bisa ditingkatkan oleh para pemangku kebijakan salah satunya agar lebih inklusif dalam pelaksanaan program dimana tiap perempuan dapat ikut dengan atau tanpa adanya kelompok yang menaungi
THE FAILURE OF THE BEBUNGE (BEKASI NYAMBUNG BAE) DIGITAL APPLICATION IN BEKASI REGENCY, ON EFFORTS TO DIGITALIZATION PUBLIC SERVICES IN BEKASI REGENCY Rayhan, Meiandra Albi; -, Wijayanto -; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Bekasi, sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota Jakarta, menghadapi tantangan signifikan dalam penyampaian layanan publik. Dengan kemajuan teknologi, pemerintah daerah telah berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik melalui penerapan berbagai aplikasi digital. Namun, terdapat beberapa masalah dan kekurangan yang dihadapi dalam implementasi teknologi ini. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode kualitatif. Peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengetahui dan memperdalam kegagalan aplikasi digital Bebunge (Bekasi nyambung bae) di Kabupaten Bekasi, dalam upaya mendigitalkan layanan publik di Kabupaten Bekasi dengan lokasi penelitian di Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi. Bebunge adalah portal layanan satu pintu milik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Bekasi. Melalui Bebunge, masyarakat dapat memperoleh informasi tentang program-program pemerintah dan informasi lainnya. Aplikasi Bebunge berfungsi sebagai platform untuk keluhan dan aspirasi dari masyarakat yang akan diteruskan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Beberapa faktor penghambat dalam pengembangan aplikasi Bebunge di Kabupaten Bekasi antara lain: sosialisasi yang terbatas, kurangnya dukungan sumber daya, baik anggaran, staf, maupun keahlian, yang dapat menghambat pengembangan dan pengelolaan aplikasi, serta integrasi data yang belum optimal
ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK DI DISDUKCAPIL KABUPATEN BOGOR Desandry, Mone Rizki; -, Yuwanto -; -, Wijayanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor kegagalan digitalisasi di Disdukcapil Kabupaten Bogor. Disdukcapil Bogor menerapkan digitalisasi sebagai upaya untuk mempermudah pelayanan dan penerapan digital governance. Pemilihan subjek penelitian dikarenakan Bogor memiliki penduduk terbanyak di Indonesia, dengan penduduk yang banyak seharusnya Pemerintah Kabupaten Bogor mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada warganya. Melalui digitalisasi Pemerintah Kabupaten Bogor sebenarnya tidak memiliki aplikasi penunjang digitalisasi pelayanan publik, tetapi mereka hanya mengandalkan aplikasi IKD milik Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Pejabat Disdukcapil Kabupaten Bogor, penentuan subjek tersebut didasarkan kepada siapa yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa Disdukcapil Bogor ternyata gagal dalam pelaksanaan digitalisasi pelayanan publik hal ini disebabkan oleh tiga faktor utama yaitu budaya, infrastruktur dan kepemimpinan. Lingkup permasalahan budaya dalam penerapan e-government yaitu adanya beberapa penolakan terhadap adanya penerapan e-government, kurangnya kesadaran dan penghargaan terhadap e- government dan adanya rasa tidak mau berbagi data dan informasi baik antar individu maupun antar instansi. Dalam lingkup masalah infrastruktur yang dihadapi ketika menerapkan egovernment yaitu adanya ketimpangan digital antara satu daerah dengan daerah lain, kurangnya sistem layanan, dan infrastruktur yang tidak menunjang. Sedangkan dalam lingkup masalah kepemimpinan yaitu adanya konflik antara pemerintah pusat dengan daerah, alokasi anggaran, dan pembakuan
SAYA MELIHAT, SAYA TERSENTUH, SAYA MEMILIH? PENGGUNAAN INSTAGRAM DALAM MENYOSIALISASIKAN PEMILU TAHUN 2024 DI KALANGAN PEMILIH MUDA STUDI KASUS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SEMARANG Putri Utami, Kharisma Kusuma; -, Wijayanto -; Sardini, Nur Hidayat -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penggunaan Instagram KPU Kota Semarang dalam menyosialisasikan Pemilu 2024 di Kota Semarang dengan memanfaatkan media sosial Instagram untuk melakukan komunikasi, meningkatkan kesadaran politik, dan memotivasi pemilih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada analisis deskriptif dengan menggunakan bantuan triangulasi dalam melakukan pengolahan data yang mengkombinasikan pendekatan etnografi digital dan wawancara. Etnografi digital dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati Instagram KPU Kota Semarang dalam rentang waktu 3 bulan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini memperoleh 8 informan yang terdiri dari 1 informan validitas dari KPU Kota Semarang dan 7 informan sebagai pemilih muda di Kota Semarang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan temuan penelitian sebagai berikut. Pertama, Instagram KPU Kota Semarang telah meningkatkan pengetahuan dan membuat pemilih muda di Kota Semarang berminat pada Pemilu 2024. Kedua, informasi yang diunggah di Instagram KPU Kota Semarang mampu meningkatkan kesadaran dan memotivasi pemilih untuk berinteraksi pada Pemilu 2024. Ketiga, informasi yang diunggah di Instagram KPU Kota Semarang bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi pemilih untuk tergerak pada Pemilu 2024. Keempat, pada Instagram KPU Kota Semarang belum mencerimkan adanya komunikasi yang interaktif. Sehingga dalam penelitian ini Instagram KPU Kota Semarang masih pasif dan berada pada level membuat pemilih mengetahui terkait Pemilu 2024 dan memotivasi pemilih, belum sampai membuat pemilih tergerak untuk memilih pada Pemilu 2024
PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT MELALUI SITUS WEB DI DESA BULAKAN KABUPATEN PEMALANG Nurhidayah, Novita Umi; -, Wijayanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang website yang menjadi bagian dari inisiatif e-government di Desa Bulakan dalam menyediakan layanan kepada warganya. Sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 86 mengenai sistem informasi desa. Situs Web Desa Bulakan juga dibangun guna penyampaian layanan publik, termasuk sebagai media promosi potensi desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis elemen sukses pengembangan e-government (support, capacity, value) pada situs web yang dilakukan oleh Desa Bulakan dan dinamika kendala yang dihadapi dalam pengembangan e-government melalui situs web tersebut. Penelitian ini menggunakan Elemen Sukses Pengembangan E-Government (Support, Capacity, dan Value) dari hasil kajian Harvard JFK School of Government. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan in-depth interview, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan e-government melalui situs web di Desa Bulakan telah sesuai dengan apa yang diharapkan. Berhasilnya pengembangan e-government dapat dibuktikan dari ketiga elemen sukses. Support, political will diwujudkan dengan Peraturan Desa Bulakan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Desa Bulakan. Capacity, ketersediaan sumber daya finansial, infrastruktur teknologi, sumber daya manusia ada sebagai kunci keberhasilan penerapan konsep e-government. Value, pemerintah desa dan masyarakat merasakan manfaat yang mempermudah kehidupan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Kendala yang dihadapi ialah ketika akan menyempurnakan dan melengkapi, terdapat perbedaan prioritas anggaran dan kekurangan tenaga IT untuk mempercepat dan memaksimalkan website. Rekomendasi dalam penelitian ini ialah diperlukannya distribusi sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi dan mempertahankan sumber daya manusia yang memiliki keahlian
MUSIK SEBAGAI METODE KRITIK SOSIAL-POLITIK (Analisis Perlawanan dalam Tiga Lagu Iwan Fals pada Masa Orde Baru) Wiyanti, Zalsa Pramudya; -, Nur Hidayat -; -, Wijayanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The phenomenon of Iwan Fals' protest music as symbolic resistance and part of the new social movement is intriguing to explore. During the New Order era, restrictions on criticism, such as media censorship, limitations on student activities via NKK/BKK, and gathering bans, reduced the space for civil society to voice opposition to the government. Iwan Fals, a mainstream musician, actively criticized the regime through protest songs like “Tikus-Tikus Kantor” and “Ambulans Zig-Zag.” His songs, such as “Suara Buat Wakil Rakyat,” were often used during demonstrations. Iwan Fals faced censorship from the regime for being perceived as "dangerous." This research aims to analyze how these three songs represent symbolic resistance and whether they fit into the framework of a new social movement. The study employs descriptive qualitative methods and Roland Barthes' semiotic analysis to decode the meaning within these songs. Theories applied include Scott's (1976) concept of symbolic resistance and Pichardo’s (1997) and Singh's (2001) theories of new social movements. Data were collected through interviews with music experts and lecturers, alongside literature review. The findings indicate that “Tikus-Tikus Kantor,” “Ambulans Zig-Zag,” and “Suara Buat Wakil Rakyat” symbolize resistance against corruption, social inequality, and the ineffectiveness of the DPR. However, these songs do not qualify as part of the new social movement due to the absence of collective action. Future studies are encouraged to investigate further
DOMINASI OLIGARKI DAN POLITIK DINASTI DALAM KANDIDASI KEPALA DAERAH OLEH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 Riawan, Oktavia Deta; -, Fitriyah -; -, Wijayanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis dominasi oligarki dan politik dinasti dalam proses kandidasi Pilkada Kota Surakarta 2020 oleh PDI Perjuangan. Meskipun Achmad Purnomo terpilih secara bottom-up di tingkat kota, Gibran Rakabuming Raka yang berlatar belakang politik dinasti dipilih sebagai calon final melalui mekanisme tertutup. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa sentralisasi kekuasaan dalam PDI Perjuangan, yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, memungkinkan dominasi oligarki dan politik patronase. Dukungan terhadap pencalonan Gibran dinilai sebagai bentuk balas budi atas kemenangan Joko Widodo dalam Pilpres 2014 dan 2019. Kesimpulannya, proses kandidasi yang sentralistik dan tertutup memperkuat pengaruh oligarki dan politik dinasti dalam pengambilan keputusan partai. Penelitian ini merekomendasikan reformasi mekanisme kandidasi partai politik agar lebih transparan dan demokratis.
Anslisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Di Bidang Kesehatan (Studi Kasus : Program Universal Health Coverage (UHC)) Nurmantika, Althea Khansa; -, Wijayanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang berfungsi untuk melindungi kesehatan individu. Program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Semarang adalah inisiatif pemerintah pusat yang bertujuan memberikan layanan medis gratis kepada warganya dengan mendaftarkan penduduk Kota Semarang sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS yang akan dibiayai oleh APBD Kota Semarang bagi mereka yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan, tidak mampu membayar iuran, atau memiliki tunggakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, berfokus pada variabel-variabel penting dalam implementasi program menurut Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yaitu : Standar dan tujuan kebijakan program UHC telah terpenuhi dan tepat sasaran, sesuai dengan aturan implementasi program. Sumber daya manusia yang terlibat dalam program ini telah terlatih dan kompeten, sementara sumber daya keuangan telah disesuaikan dengan kebutuhan implementasi. Karakteristik organisasi pelaksana, termasuk siapa saja aktor yang menjalankan program ini, telah memastikan program berjalan dengan maksimal. Komunikasi yang baik antar pelaksana dan sikap positif terhadap kebijakan ini juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi juga berperan penting dalam keberhasilan program UHC. Meski demikian, tantangan terletak pada sumber daya, terutama ketika jumlah pendaftar program meningkat dan memerlukan anggaran yang lebih besar. Penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat Semarang merasa puas dengan pelayanan kesehatan di kota mereka, terutama dengan tercapainya jaminan kesehatan secara menyeluruh
PENERAPAN WEBSITE SIPANJIMAS OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BANYUMAS Putri Vandora, Amelia Anggraeni; -, Wijayanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Munculnya perkembangan teknologi digital pada sektor pemerintahan memunculkan trasformasi pelayanan public pada pemerintah melalui elektronik atau e-government. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penerapan e-government melalui website SIPANJIMAS sebagai pelayanan perizinan online.Website SIPANJIMAS merupakan singkatan dari Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Banyumas. Website ini dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memberikan pelayanan public kepada masyarakat terkait hal perizinan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan memperdalam tahapan e-government serta kualitas pelayanan publik digital yang diberikan oleh DPMPTSP. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui sumber data primer dan sumber data sekunder yang diolah kemudian dinarasikan sesuai dengan penilaian peneliti. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa penerapan egovernment yang dilakukan oleh DPMPTSP sudah melalui beberapa tahapan yaitu tahap publish, tahap interaksi dan tahap transaksi akan tetapi tahap ketiga yaitu transaksi, pada website SIPANJIMAS tidak adanya transaksi dilakukan di karenkan karena dari 31 perizinan yang melakukan pembayaran hanya 3 perijinan sehingga belum bisa dijadikan sebagai tahap transaksi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN KEMENTERIAN KESEHATAN NO. 21 TAHUN 2021 DALAM RANGKA UPAYA MENEKAN MATERNAL AND INFANT MORTALITY RATE DI KOTA BANDUNG TAHUN 2021 – 2023 Akira, El Thassqilani -; Erowati, Dewi -; -, Wijayanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan dan pelayanan persalinan kesehatan yang masyarakat sentris merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan Welfare State. Oleh karena itu, fokus penelitian ini untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2021 dalam menurunkan Maternal Mortality Rate (MMR) dan Infant Mortality Rate (IMR) di Kota Bandung selama kurun waktu 2021 - 2023. Pendekatan teori yang digunakan adalah model Implementasi Kebijakan Grindle yang menitikberatkan pada aspek Content of Policy dan Context of Implementation. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Bandung, Puskesmas Cibuntu, dan perempuan berusia produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MMR dan IMR di Kota Bandung masih menunjukkan fluktuasi yang disebabkan oleh minimnya optimalisasi implementasi kebijakan, yakni hanya pada 4 dari 9 indikator implementasi menurut Grindle yang terimplementasi secara maksimal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah dilaksanakan, namun implementasinya di lapangan masih memerlukan penguatan program dan kualitas sumber daya manusia lebih lanjut untuk mencapai target penurunan MMR dan IMR secara lebih signifikan