Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.8
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Unes Law Review MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Media Informatika The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Journal of Law, Poliitic and Humanities Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Golden Ratio of Data in Summary Innovative: Journal Of Social Science Research Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Journal of Accounting Law Communication and Technology
Habeahan, Besty
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Tanggung Jawab Hukum Pihak Penjual Atas Penjualan Properti Tanpa Persetujuan Pemilik Properti Siallagan, Nissy Asandrum; Habeahan, Besty
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16527

Abstract

A seller is not allowed to sell property without the owner's consent, as this constitutes a violation of both civil and criminal law. Under civil law, such a sale may be considered an unlawful act causing losses to the property owner. To annul the transaction and/or seek compensation from the seller, the property owner can file a legal lawsuit. From a criminal law perspective, if evidence indicates malicious intent in conducting the unauthorized sale, this act can be categorized as embezzlement under the Indonesian Penal Code (KUHP). If it is proven that the seller sold the property without the owner's consent, they may face criminal penalties, including imprisonment and/or fines. This article discusses the legal implications that may arise, as well as the legal actions property owners can take to protect their rights, including through civil litigation and criminal reporting processes.
Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Debitur Atas Gugatan Eror In Persona Yang Diajukan Kepada Kreditur Purba, Masni; Habeahan, Besty
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16569

Abstract

This research aims to analyze the regulation of error in persona lawsuits in Indonesian civil law and its impact on debtors in the judicial process. The results of this study show that an error in persona lawsuit can be the basis for the defendant to object to formal defects in the lawsuit filed by the plaintiff. This formal defect can be in the form of errors in the determination of the parties involved in the case, vagueness in the formulation of the lawsuit, or violation of the provisions of procedural law. The legal consequence of an error in persona lawsuit is that the lawsuit can be declared inadmissible. This has significant implications for debtors, as it can hamper creditors' efforts to collect debts and provide legal protection for innocent debtors. This research concludes that it is important for parties involved in civil cases to understand the concept of error in persona and pay attention to formal aspects in the preparation of lawsuits so that the judicial process can run effectively and efficiently.
Tugas dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Mengurus Warisan yang Dititipkan Pengadilan Akibat Ketidakhadiran (Afwezigheid) Ahli Waris Zebua, Paskah Sukses Grata; Habeahan, Besty
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 5 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/ijil and cil.v5i2.925

Abstract

Perkembangan zaman saat ini yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi tidak menutup kemungkinan masih ada orang yang tidak diketahui keberadaannya. Seringkali terjadi suatu keadaan dimana seseorang tidak diketahui keberadaannya oleh pihak keluarga maupun masyarakat, yang disebut juga dengan keadaan tidak hadir (afwezigheid). Keadaan ini menyebabkan pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum terhadap orang tersebut tidak dapat melaksanakan kepentingannya, oleh karena itu diperlukan Penetapan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa orang tersebut tidak hadir. Sehingga segala kepentingan orang yang tidak hadir tersebut akan diwakili oleh Balai Harta Peninggalan sesuai dengan Pasal 463 ayat (1) KUHPerdata tentang Ketidakhadiran. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana tinjauan teoritis mengenai keadaan tidak hadir (afwezigheid), bagaimana peran dan fungsi Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan afwezigheid, serta bagaimana proses pengurusan harta waris orang yang tidak hadir oleh Balai Harta Peninggalan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan mengkaji/menganalisis peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan. Hasil yang didapatkan dalam penulisan ini bahwa Balai Harta Peninggalan bertanggung jawab untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir baik sebagian atau seluruhnya dan bertindak sebagai wakilnya. Proses pengurusan harta afwezigheid berlangsung mulai dari proses pencatatan sampai pada tahap pengurusan harta peninggalan orang yang tidak hadir (afwezigheid).
Efektivitas Pelayanan Penerbitan Sertifikat Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Medan (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan) Matondang, Indri Kristina Br; Habeahan, Besty
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4596

Abstract

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan menyediakan layanan pengurusan sertifikat tanah sebagai salah satu komponen mekanisme pelayanan publiknya. Layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum merupakan layanan publik yang baik. Berdasarkan pengamatan penulis dan informasi dari data sekunder, diperkirakan terdapat beberapa permasalahan, antara lain kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mendukung proses layanan pengurusan sertifikat tanah di BPN Kota Medan. Model Milles-Humerman, yang meliputi pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan ekstraksi data, adalah proses analisis data yang digunakan dalam studi kualitatif deskriptif ini. kesimpulanPeneliti menggunakan teori kualitas pelayanan publik yang dikembangkan oleh Sitiara (dalam bukunya Wiwik Sulistyowati, 2018:27) untuk meneliti efektivitas pelayanan penerbitan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. Teori ini mencakup sepuluh (10) indikator yaitu: bukti nyata, ketergantungan, ketepatan waktu, keterampilan, kesopanan, legitimasi, keamanan, komunikasi, dan pemahaman. Selanjutnya, unsur-unsur yang membantu dan menghambat kemampuan Badan Pertanahan Nasional Kota Medan dalam mengelola sertifikat tanah secara efektif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan sertifikat tanah BPN Kota Medan memiliki beberapa kendala yang cukup signifikan berdasarkan analisis terhadap efektivitas layanan penerbitan sertifikat tanah. Secara khusus, aspek Karena banyak berkas yang hilang, pemohon harus menyerahkan kembali datanya, yang menunjukkan bahwa keamanan data masih belum terjamin. Elemen lainnya adalah kesadaran dan pemahaman masyarakat umum terhadap pengelolaan sertifikat tanah. Meskipun Badan Pertanahan Kota Medan telah memberikan informasi sejelas-jelasnya, namun terkadang masyarakat kurang memahami persyaratan yang harus dipenuhi dan mekanisme penyusunannya.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI OLEH KREDITUR YANG MEMBERLAKUKAN PENGAKHIRAN KONTRAK SEPIHAK KEPADA DEBITUR DALAM PERJANJIAN SEWA PAKAI PROPERTI Batubara, Rosiana Agnes Rizky; Habeahan, Besty
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v7i1.5316

Abstract

Sasaran penelitian ini adalah untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam seta menguraikan secara benar tentang perilaku wanrprestasi oleh si kreditur terhadap debitur dimana ia melakukan pengakhiran kontrak secara sepihak dalam perjanjian sewa pakai yang sudah pasti sangat jelas bahwa perilaku tersebut melanggar apa yang sudah diatur didalam perundang-undangan dan mencabut hak yang seharusnya didapatkan oleh si debitur. Metode yang digunakan didalam penelitian ini yakni pendekatan hukum doktrinal atau normatif dimana itu pada dasarnya mengkaji mengenai aspek internal dari hukum positif. Dimana dasar yang diambil dalam penelitian ini berfokus pada peraturan perundang-undangan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgelijk wetboek, pendapat ahli dan peraturan sejenisnya. Penelitian ini juga lebih terfokus pada lingkup konsepsi hukum, asas serta kaidah didalam hukum. Didalam perjanjian atau hukum perjanjian, tindakan pengakhiran kontrak secara sepihak itu sebenarnya diperbolehkan namun harus mengikuti ketentuan yang terdapat didalam pasal 1266 KUHPerdata dan saat pengakhiran kontrak tersebut haruslah benar berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak dan meminta persetujuan kepada Pengadilan Negeri didaerah tempat mereka tinggal. Jika salah satu piihak melanggar pasal tersebut, terkhusus seperti kreditur yang ada didalam penelitian, sehingga pihak yang mendapatkan kerugian dapat memintakan ganti rugi kepadanya dan dapat menjalani proses penyelesaian sengketa dengan 2 (dua) cara yaitu pengadilan ataupun menggunakan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan (metode ADR).
The Role of the Heritage Center Against the Embezzlement of Assets by Guardians of Minors: Study at the Medan Heritage Center Siahaan, Shinta Romaito; Habeahan, Besty
Golden Ratio of Data in Summary Vol. 5 No. 1 (2025): November - January
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grdis.v5i1.790

Abstract

The heritage center (BHP) plays a central role in safeguarding and managing inheritances, especially for minors who are not yet able to manage their own assets. BHP was established in 1624 by the Dutch Government, with the aim of protecting the assets of the deceased, especially for orphans and those under guardianship. In Indonesia, BHP is under the Directorate General of General Legal Administration, Ministry of Law and Human Rights, with authority regulated through various legal regulations. One of the main roles of BHP is to supervise guardians, as stipulated in Article 366 of the Civil Code, who are responsible for managing the assets of minors who are not under parental supervision. This study aims to evaluate the role of BHP in preventing misuse of minors' assets by guardians, as well as identifying obstacles faced in carrying out supervision. Using normative methods through literature studies, this study analyzes the legal aspects underlying the function of BHP. The results of the study indicate that BHP plays an important role in supervising the management of children's assets through inventories and annual reports by guardians. However, cases of misuse of assets by guardians still often occur due to weak supervision and loopholes in the legal system.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah yang Menderita Kerugian Atas Kelalaian Pihak Bank yang Mengakibatkan Hilangnya Dana Simpanan Nasabah Ndraha, Krisdian Rizki Havana; Habeahan, Besty
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.16600

Abstract

This writing aims to explore how the legal protection of customers who suffer losses due to the negligence of the bank which results in the loss of customer deposit funds. Banks as banking institutions have an obligation to provide legal protection to depositors. Legal protection is a right received by deposit customers from banking institutions to guarantee and protect customer rights, provide legal certainty and as a guarantee of protection to minimize losses to deposit customers. normative legal research, normative legal research is a research method that focuses on understanding and deepening of legal norms, laws and regulations and legal issues related to the writing of this internship journal. This research method also uses library data collection methods, where books, laws and regulations, and also supporting literature to maximize the source of writing this internship report. Based on the results of this writing, the Bank in carrying out its authority in collecting funds from the public in the form of customer deposits, often commits a negligence that results in losses to customers. This loss results in a dispute between the depositing customer and the bank. In the settlement process, two ways can be taken, namely non-litigation dispute resolution efforts (outside the court) and dispute resolution efforts through the court.
Tanggung Jawab Kurator Dalam Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Terhadap Perusahaan Pailit Sihombing, Sherina Elizabeth; Habeahan, Besty
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 1 (2025): January 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i1.5548

Abstract

Suatu perusahan sering kali menghadapi situasi di mana debitor tidak mampu melunasi utang-utangnya yang sudah jatuh tempo minimal satu utang dan dapat ditagih. Kondisi seperti ini disebut dengan pailit. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terdapat asas yang memberikan kesempatan kepada debitor pailit untuk memperbaiki kondisi perusahaannya, yang dikenal dengan asas keberlangsungan usaha. Asas ini diterapkan pada perusahaan debitor yang masih memiliki potensi dan prospek baik, sehingga hakim mempertimbangkan hal ini sebelum memutuskan kepailitan. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab kurator dalam mengelola harta debitor pailit dengan menerapkan asas keberlangsungan usaha. Dalam penulisan ini peneliti menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan menggunakan bahan hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, karya ilmiah, yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Asas keberlangsungan usaha memberikan kesempatan kepada debitor yang beritikad baik untuk terus melanjutkan operasional perusahaan. Dalam proses penyelesaian perkara Kepailitan dan PKPU, penerapan prinsip ini membantu debitor merestrukturisasi utangnya, sehingga menghasilkan kesepakatan penyelesaian dan mengatasi masalah keuangan. Keberlanjutan usaha dalam kasus kebangkrutan memiliki dampak positif terhadap nilai ekonomi perusahaan debitor, karena aset yang dimiliki akan lebih bernilai dibandingkan aset perusahaan yang sudah berhenti beroperasi. Peningkatan nilai ekonomi ini menguntungkan baik debitor maupun kreditor. Oleh karena itu, perusahaan debitor yang menjalankan kegiatan usaha dalam skema PKPU seharusnya tidak hanya diberi kesempatan untuk merestrukturisasi utang, tetapi juga untuk merestrukturisasi perusahaan melalui pemberian pembiayaan ulang. Dalam kasus kepailitan, terutama setelah perusahaan debitor dinyatakan pailit, perusahaan yang memiliki itikad baik dan prospek positif seharusnya diberikan kesempatan untuk bangkit kembali.
Role and Responsibility of Guardian in Manage of Inheritances Under Supervision of Medan Inheritances Center, Indonesia Tamba, Roida; Habeahan, Besty
Golden Ratio of Data in Summary Vol. 5 No. 2 (2025): February - April
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grdis.v5i2.826

Abstract

The role of the facilitator is vital in managing assets for the underprivileged, including minors or individuals who are legally considered incompetent. The facilitator is responsible for ensuring that the management of assets is carried out by regulations and protecting the interests of the heirs he represents. Supporting actions, especially those related to asset management or sale, require BHP approval to prevent misuse. This study uses a normative legal research method that examines legal principles and systematics through an approach to legislation and literature search. The study results show that the sponsor and BHP have a crucial role in ensuring fair management of heritage assets by the provisions of the law. The Heritage Center functions as a supervisor who ensures that the custodian carries out his duties in good faith and that every action of the custodian is carried out to protect the interests of the heirs. With the existence of BHP, the rights of heirs under custody can be protected to the maximum, and the potential for misuse of heritage assets can be prevented.
Resolution of Disputes on Disclosure of Public Information: Judicial Approach Through Adjudication and Litigation Based on the Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information Siregar, Hisar; Nababan, Roida; Habeahan, Besty; Gulo, Belva Frederic
Golden Ratio of Law and Social Policy Review Vol. 4 No. 2 (2025): January - June
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grlspr.v4i2.928

Abstract

Public information disclosure has become a pressing legal issue due to its significance in ensuring transparency and its role as a pillar of a healthy democracy. It serves as a crucial tool for guaranteeing the public’s right to know what the government is doing, has done, and plans to do. Law No. 14/2008 on Public Information Disclosure aligns with fundamental principles in Indonesian Constitutional Law, including the right to communicate and access information as stated in Article 28F of the 1945 Constitution. This research aims to address two key questions: 1) What is the role of Law No. 14/2008 within the Indonesian constitutional system? and 2) How is the law implemented in resolving public information disputes, particularly in ensuring the equal distribution of Information Commission institutions across districts and cities in North Sumatra? The research uses a normative juridical approach and a qualitative method, focusing on a deep understanding of the issue rather than generalization. Ultimately, the study seeks to propose the establishment of District/City Information Commissions throughout North Sumatra, which would assist local communities in resolving public information disputes more efficiently, reducing the need to travel to the North Sumatra Information Commission in Medan and thereby saving time and costs for all parties involved.
Co-Authors Bakara, Arya Nada Batubara, Rosiana Agnes Rizky Budiman N.P.D Sinaga Eli, Eli Ristiana Simandalahi Gulo, Belva Frederic Harapan Hutagaol , Panri Tulus Herlina Manullang Hisar Siregar Manalu, Mitra Elisabeti Matondang, Indri Kristina Br Nababan, Roida Ndraha, Krisdian Rizki Havana Nduru, Idarniman Purba, Masni Ria Juliana Siregar Siahaan, Shinta Romaito Siallagan, Nissy Asandrum Sibarani, Asiroht Can Sauli Sibarani Can Sauli Sidauruk, Jinner Sihombing, Sherina Elizabeth Simanjuntak, Baginta Simanjuntak, Frans Marcelino Tamba, Roida Zebua, Paskah Sukses Grata