Garuda - Garba Rujukan Digital

Tanggung Jawab Kurator Atas Berkurangnya Nilai Harta Pailit (Boedel Pailit) Debitur Berdasarkan Undang – Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepalitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Eli, Eli Ristiana Simandalahi; Habeahan, Besty
Jurnal Media Informatika Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Media Informatika
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jumin.v6i2.5418

This study discusses the responsibility of the curator for the reduction of the value of the debtor's bankruptcy assets (bankruptcy boedel) which is reviewed based on Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. The formulation of the problems raised includes how the curator's responsibility in carrying out the management of bankruptcy assets where the value of the bankruptcy assets is reduced and the factors that cause the reduction of bankruptcy assets. The results of the study discuss the responsibility of curators who are very important in managing and settling bankruptcy assets and have two forms of responsibility for bankruptcy assets, namely personal responsibility and also responsibility in their professional capacity as curators. And if it is known that the curator committed fraud in the process of managing bankruptcy assets, the party who feels aggrieved can be prosecuted civilly and criminally if it meets the elements of unlawful acts.

The Existence of Online Trials (Electronic Court) in Civil Cases in Medan State Court, Indonesia Nababan, Roida; Habeahan, Besty; Siregar, Hisar; Simanjuntak, Frans Marcelino
Golden Ratio of Law and Social Policy Review Vol. 4 No. 2 (2025): January - June
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grlspr.v4i2.929

Civil law governs the rights and obligations of citizens, encompassing both material and procedural regulations. To improve access to justice, the Supreme Court introduced an online trial system (e-court) in 2018, which was implemented nationwide in 2020. Online trials provide several advantages, including ease of access, cost and time efficiency, and enhanced data security. Despite these benefits, several challenges persist. In Indonesia's eastern regions, internet connectivity remains a significant barrier. Additionally, the implementation of online trials can be less than ideal, with frequent audio disruptions hindering the extraction of case facts. Other obstacles include limited technological proficiency among users, inadequate coordination between involved parties, and challenges ensuring the safety and honesty of witnesses and defendants. Public education is also necessary to maximize the potential of the e-court system. Awareness campaigns can help citizens understand how to utilize this technology effectively, such as registering cases online through the court's official website.

Legal Protection For Creditors Who Hold Credit Rights Where The Sales Value Of The Collateral Is Smaller Than The Debt Of The Bankrupt Debtor Based On Law No. 37 Of 2004 Concerning Bankruptcy And Pkpu Simanjuntak, Baginta; Nababan, Roida; Habeahan, Besty
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2444

The dynamic growth of business activities in Indonesia has increased debt–credit transactions, which can lead to disputes when debtors fail to meet obligations, particularly in bankruptcy. Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations provides a framework for asset settlement and protection for secured creditors (separatist creditors). However, issues arise when the collateral’s execution value is insufficient to cover the debtor’s total debt, leaving a shortfall unpaid. This study examines the legal protection for separatist creditors in such cases and remedies available when the curator fails to pay the remaining debt. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the research is based on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The findings show that the Bankruptcy Law does not clearly regulate the procedure for claiming such shortfalls, creating legal uncertainty and inconsistent commercial court practices. The study concludes that the law should be reformed to expressly allow the shortfall to be claimed as a concurrent debt and that the Supreme Court should issue guidelines to ensure consistent interpretation and strengthen legal protection for separatist creditors.

Efektivitas Pelayanan Penerbitan Sertifikat Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Medan (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan) Matondang, Indri Kristina Br; Habeahan, Besty
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4596

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan menyediakan layanan pengurusan sertifikat tanah sebagai salah satu komponen mekanisme pelayanan publiknya. Layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum merupakan layanan publik yang baik. Berdasarkan pengamatan penulis dan informasi dari data sekunder, diperkirakan terdapat beberapa permasalahan, antara lain kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mendukung proses layanan pengurusan sertifikat tanah di BPN Kota Medan. Model Milles-Humerman, yang meliputi pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan ekstraksi data, adalah proses analisis data yang digunakan dalam studi kualitatif deskriptif ini. kesimpulanPeneliti menggunakan teori kualitas pelayanan publik yang dikembangkan oleh Sitiara (dalam bukunya Wiwik Sulistyowati, 2018:27) untuk meneliti efektivitas pelayanan penerbitan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. Teori ini mencakup sepuluh (10) indikator yaitu: bukti nyata, ketergantungan, ketepatan waktu, keterampilan, kesopanan, legitimasi, keamanan, komunikasi, dan pemahaman. Selanjutnya, unsur-unsur yang membantu dan menghambat kemampuan Badan Pertanahan Nasional Kota Medan dalam mengelola sertifikat tanah secara efektif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan sertifikat tanah BPN Kota Medan memiliki beberapa kendala yang cukup signifikan berdasarkan analisis terhadap efektivitas layanan penerbitan sertifikat tanah. Secara khusus, aspek Karena banyak berkas yang hilang, pemohon harus menyerahkan kembali datanya, yang menunjukkan bahwa keamanan data masih belum terjamin. Elemen lainnya adalah kesadaran dan pemahaman masyarakat umum terhadap pengelolaan sertifikat tanah. Meskipun Badan Pertanahan Kota Medan telah memberikan informasi sejelas-jelasnya, namun terkadang masyarakat kurang memahami persyaratan yang harus dipenuhi dan mekanisme penyusunannya.

PERAN SUMPAH PERWALIAN DALAM PENGURUSAN HARTA PENINGGALAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR PADA BALAI HARTA PENINGGALAN Bakara, Arya Nada; Habeahan, Besty
Jurnal Media Informatika Vol. 6 No. 6 (2025): Edisi Nopember - Desember 2025
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jumin.v6i6.7401

Perkawinan dapat menimbulkan hubungan hukum antara suami, istri, dan anak, termasuk hak atas harta peninggalan. Anak sebagai generasi penerus bangsa memerlukan perlindungan hukum, khususnya anak dibawah umur yang belum memiliki kecakapan hukum penuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sumpah perwalian dan fungsi pengawasan Balai Harta Peninggalan (BHP) terhadap pengurusan harta peninggalan anak dibawah umur. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi kepustakaan, menelaah ketentuan KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran sumpah perwalian adalah sebagai dasar moral dan yuridis bagi wali, mengikatnya untuk bertindak demi kepentingan anak dan mencegah penyalahgunaan harta. Fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai wali pengawas, memberikan pengawasan, bimbingan, dan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran oleh wali. Sinergi antara sumpah perwalian dan pengawasan BHP memastikan hak-hak anak dibawah umur terlindungi, pengelolaan harta peninggalan dilakukan secara adil dan transparan, serta sistem perwalian berjalan secara efektif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran wali terhadap sumpah perwalian dan penguatan pengawasan BHP sebagai upaya optimalisasi perlindungan hukum bagi anak.

Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual Habeahan, Besty; Siregar, Ria Juliana; Manalu, Mitra Elisabeti
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kesadaran hukum merupakan hal yang penting guna memastikan hukum berjalan dengan baik di masyarakat. Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk melindungi hak-hak perempuan yang telah mengalami kekerasan Di era jaman sekarang yang semakin berkembang,kekerasan seksual bukanlah hal yang asing lagi di tengah masyarakat.Bentuk -bentuk kekerasan seksual juga semakin berkembang dan kasus kekerasan seksual semakin meningkat setiap tahunnya. Kekerasan seksual merupakan penyimpangan perilaku yang dapat memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap kesejahteraan psikologis dan fisik korban..Undang -Undang yang mengatur tentang kekerasan seksual yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS ).Namun kurangnya kesadaran pemerintah dan masyarakat terhadap isu-isu gender dan minimnya sumber daya sehingga seringkali korban mengalami perlakuan yang tidak adil .Oleh karena itu perlu meningkatkan kesadaran dan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi perempuan yang mengalami kekerasan. Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam mendukung perempuan korban kekerasan dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di dalam sistem hukum. Dengan demikian, perempuan dapat merasa lebih didengar, dilindungi, dan didukung dalam proses penegakan hukum.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalis dan mengevaluasi sistem hukum agar perempuan memperoleh hak- hak nya dan merasa aman dan dilindungi oleh hukum. Dengan adanya undang-undang khusus yang membahas tentang kekerasan seksual diharapkan dapat mampu mengurangi kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi.

The Role of the Heritage Center Against the Embezzlement of Assets by Guardians of Minors: Study at the Medan Heritage Center Siahaan, Shinta Romaito; Habeahan, Besty
Golden Ratio of Data in Summary Vol. 5 No. 1 (2025): November - January
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grdis.v5i1.790

The heritage center (BHP) plays a central role in safeguarding and managing inheritances, especially for minors who are not yet able to manage their own assets. BHP was established in 1624 by the Dutch Government, with the aim of protecting the assets of the deceased, especially for orphans and those under guardianship. In Indonesia, BHP is under the Directorate General of General Legal Administration, Ministry of Law and Human Rights, with authority regulated through various legal regulations. One of the main roles of BHP is to supervise guardians, as stipulated in Article 366 of the Civil Code, who are responsible for managing the assets of minors who are not under parental supervision. This study aims to evaluate the role of BHP in preventing misuse of minors' assets by guardians, as well as identifying obstacles faced in carrying out supervision. Using normative methods through literature studies, this study analyzes the legal aspects underlying the function of BHP. The results of the study indicate that BHP plays an important role in supervising the management of children's assets through inventories and annual reports by guardians. However, cases of misuse of assets by guardians still often occur due to weak supervision and loopholes in the legal system.

The Politics of Criminal Law in Tackling Crimes Under the Guise of Electronic Investment in Indonesia Manullang, Herlina; Habeahan, Besty; Nduru, Idarniman
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1189

Criminal law politics is indispensable in tackling crimes under the guise of electronic investment to overcome the rampant crime in the field of information technology. The Criminal Code, Consumer Protection Law has not been able to overcome information technology crimes, then the government issued Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions as an anticipatory step against the negative impact of advances in information technology. The cyber world has great crime potential and is very difficult to catch because most of the people present in cyberspace are fictitious. Countermeasures carried out by the government in tackling crimes under the guise of electronic investment are still oriented towards the criminal justice system, by applying the provisions in Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. Countermeasures faced by law enforcement in tackling crimes under the guise of electronic investment include, lack of law enforcement officers savvy with technology, limited facilities and infrastructure, and lack of public investment skills.

Legal Protection For Creditors Who Hold Credit Rights Where The Sales Value Of The Collateral Is Smaller Than The Debt Of The Bankrupt Debtor Based On Law No. 37 Of 2004 Concerning Bankruptcy And Pkpu Simanjuntak, Baginta; Nababan, Roida; Habeahan, Besty
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2444

The dynamic growth of business activities in Indonesia has increased debt–credit transactions, which can lead to disputes when debtors fail to meet obligations, particularly in bankruptcy. Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations provides a framework for asset settlement and protection for secured creditors (separatist creditors). However, issues arise when the collateral’s execution value is insufficient to cover the debtor’s total debt, leaving a shortfall unpaid. This study examines the legal protection for separatist creditors in such cases and remedies available when the curator fails to pay the remaining debt. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the research is based on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The findings show that the Bankruptcy Law does not clearly regulate the procedure for claiming such shortfalls, creating legal uncertainty and inconsistent commercial court practices. The study concludes that the law should be reformed to expressly allow the shortfall to be claimed as a concurrent debt and that the Supreme Court should issue guidelines to ensure consistent interpretation and strengthen legal protection for separatist creditors.

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS RES JUDICATA DALAM PERMOHONAN PKPU ULANG OLEH DEBITUR YANG SAMA Harapan Hutagaol , Panri Tulus; Habeahan, Besty
Jurnal Media Informatika Vol. 6 No. 6 (2025): Edisi Nopember - Desember 2025
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jumin.v6i6.7488

Penelitian ini membahas penerapan asas res judicata dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ulang oleh debitur yang sama, dengan fokus pada kepastian hukum dan perlindungan hak kreditur. Tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana penerapan asas res judicata dalam memutus perkara PKPU ulang serta implikasinya terhadap perlindungan hukum kreditur. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan, doktrin, literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas res judicata berfungsi sebagai batas agar tidak terjadi pengulangan perkara dengan objek dan subjek yang sama. Namun, dalam praktiknya, asas ini tidak bersifat mutlak karena penerapannya tetap mempertimbangkan adanya novum atau fakta hukum baru. Dengan penerapan yang proporsional, asas ini mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa utang-piutang di pengadilan niaga.

Title

Found 21 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search