Garuda - Garba Rujukan Digital

The Existence of Online Trials (Electronic Court) in Civil Cases in Medan State Court, Indonesia Nababan, Roida; Habeahan, Besty; Siregar, Hisar; Simanjuntak, Frans Marcelino
Golden Ratio of Law and Social Policy Review Vol. 4 No. 2 (2025): January - June
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grlspr.v4i2.929

Civil law governs the rights and obligations of citizens, encompassing both material and procedural regulations. To improve access to justice, the Supreme Court introduced an online trial system (e-court) in 2018, which was implemented nationwide in 2020. Online trials provide several advantages, including ease of access, cost and time efficiency, and enhanced data security. Despite these benefits, several challenges persist. In Indonesia's eastern regions, internet connectivity remains a significant barrier. Additionally, the implementation of online trials can be less than ideal, with frequent audio disruptions hindering the extraction of case facts. Other obstacles include limited technological proficiency among users, inadequate coordination between involved parties, and challenges ensuring the safety and honesty of witnesses and defendants. Public education is also necessary to maximize the potential of the e-court system. Awareness campaigns can help citizens understand how to utilize this technology effectively, such as registering cases online through the court's official website.

Legal Protection For Creditors Who Hold Credit Rights Where The Sales Value Of The Collateral Is Smaller Than The Debt Of The Bankrupt Debtor Based On Law No. 37 Of 2004 Concerning Bankruptcy And Pkpu Simanjuntak, Baginta; Nababan, Roida; Habeahan, Besty
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2444

The dynamic growth of business activities in Indonesia has increased debt–credit transactions, which can lead to disputes when debtors fail to meet obligations, particularly in bankruptcy. Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations provides a framework for asset settlement and protection for secured creditors (separatist creditors). However, issues arise when the collateral’s execution value is insufficient to cover the debtor’s total debt, leaving a shortfall unpaid. This study examines the legal protection for separatist creditors in such cases and remedies available when the curator fails to pay the remaining debt. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the research is based on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The findings show that the Bankruptcy Law does not clearly regulate the procedure for claiming such shortfalls, creating legal uncertainty and inconsistent commercial court practices. The study concludes that the law should be reformed to expressly allow the shortfall to be claimed as a concurrent debt and that the Supreme Court should issue guidelines to ensure consistent interpretation and strengthen legal protection for separatist creditors.

Efektivitas Pelayanan Penerbitan Sertifikat Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Medan (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan) Matondang, Indri Kristina Br; Habeahan, Besty
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4596

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan menyediakan layanan pengurusan sertifikat tanah sebagai salah satu komponen mekanisme pelayanan publiknya. Layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum merupakan layanan publik yang baik. Berdasarkan pengamatan penulis dan informasi dari data sekunder, diperkirakan terdapat beberapa permasalahan, antara lain kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mendukung proses layanan pengurusan sertifikat tanah di BPN Kota Medan. Model Milles-Humerman, yang meliputi pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan ekstraksi data, adalah proses analisis data yang digunakan dalam studi kualitatif deskriptif ini. kesimpulanPeneliti menggunakan teori kualitas pelayanan publik yang dikembangkan oleh Sitiara (dalam bukunya Wiwik Sulistyowati, 2018:27) untuk meneliti efektivitas pelayanan penerbitan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. Teori ini mencakup sepuluh (10) indikator yaitu: bukti nyata, ketergantungan, ketepatan waktu, keterampilan, kesopanan, legitimasi, keamanan, komunikasi, dan pemahaman. Selanjutnya, unsur-unsur yang membantu dan menghambat kemampuan Badan Pertanahan Nasional Kota Medan dalam mengelola sertifikat tanah secara efektif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan sertifikat tanah BPN Kota Medan memiliki beberapa kendala yang cukup signifikan berdasarkan analisis terhadap efektivitas layanan penerbitan sertifikat tanah. Secara khusus, aspek Karena banyak berkas yang hilang, pemohon harus menyerahkan kembali datanya, yang menunjukkan bahwa keamanan data masih belum terjamin. Elemen lainnya adalah kesadaran dan pemahaman masyarakat umum terhadap pengelolaan sertifikat tanah. Meskipun Badan Pertanahan Kota Medan telah memberikan informasi sejelas-jelasnya, namun terkadang masyarakat kurang memahami persyaratan yang harus dipenuhi dan mekanisme penyusunannya.

Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual Habeahan, Besty; Siregar, Ria Juliana; Manalu, Mitra Elisabeti
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kesadaran hukum merupakan hal yang penting guna memastikan hukum berjalan dengan baik di masyarakat. Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk melindungi hak-hak perempuan yang telah mengalami kekerasan Di era jaman sekarang yang semakin berkembang,kekerasan seksual bukanlah hal yang asing lagi di tengah masyarakat.Bentuk -bentuk kekerasan seksual juga semakin berkembang dan kasus kekerasan seksual semakin meningkat setiap tahunnya. Kekerasan seksual merupakan penyimpangan perilaku yang dapat memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap kesejahteraan psikologis dan fisik korban..Undang -Undang yang mengatur tentang kekerasan seksual yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS ).Namun kurangnya kesadaran pemerintah dan masyarakat terhadap isu-isu gender dan minimnya sumber daya sehingga seringkali korban mengalami perlakuan yang tidak adil .Oleh karena itu perlu meningkatkan kesadaran dan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi perempuan yang mengalami kekerasan. Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam mendukung perempuan korban kekerasan dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di dalam sistem hukum. Dengan demikian, perempuan dapat merasa lebih didengar, dilindungi, dan didukung dalam proses penegakan hukum.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalis dan mengevaluasi sistem hukum agar perempuan memperoleh hak- hak nya dan merasa aman dan dilindungi oleh hukum. Dengan adanya undang-undang khusus yang membahas tentang kekerasan seksual diharapkan dapat mampu mengurangi kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi.

The Role of the Heritage Center Against the Embezzlement of Assets by Guardians of Minors: Study at the Medan Heritage Center Siahaan, Shinta Romaito; Habeahan, Besty
Golden Ratio of Data in Summary Vol. 5 No. 1 (2025): November - January
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grdis.v5i1.790

The heritage center (BHP) plays a central role in safeguarding and managing inheritances, especially for minors who are not yet able to manage their own assets. BHP was established in 1624 by the Dutch Government, with the aim of protecting the assets of the deceased, especially for orphans and those under guardianship. In Indonesia, BHP is under the Directorate General of General Legal Administration, Ministry of Law and Human Rights, with authority regulated through various legal regulations. One of the main roles of BHP is to supervise guardians, as stipulated in Article 366 of the Civil Code, who are responsible for managing the assets of minors who are not under parental supervision. This study aims to evaluate the role of BHP in preventing misuse of minors' assets by guardians, as well as identifying obstacles faced in carrying out supervision. Using normative methods through literature studies, this study analyzes the legal aspects underlying the function of BHP. The results of the study indicate that BHP plays an important role in supervising the management of children's assets through inventories and annual reports by guardians. However, cases of misuse of assets by guardians still often occur due to weak supervision and loopholes in the legal system.

The Politics of Criminal Law in Tackling Crimes Under the Guise of Electronic Investment in Indonesia Manullang, Herlina; Habeahan, Besty; Nduru, Idarniman
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1189

Criminal law politics is indispensable in tackling crimes under the guise of electronic investment to overcome the rampant crime in the field of information technology. The Criminal Code, Consumer Protection Law has not been able to overcome information technology crimes, then the government issued Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions as an anticipatory step against the negative impact of advances in information technology. The cyber world has great crime potential and is very difficult to catch because most of the people present in cyberspace are fictitious. Countermeasures carried out by the government in tackling crimes under the guise of electronic investment are still oriented towards the criminal justice system, by applying the provisions in Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. Countermeasures faced by law enforcement in tackling crimes under the guise of electronic investment include, lack of law enforcement officers savvy with technology, limited facilities and infrastructure, and lack of public investment skills.

Legal Protection For Creditors Who Hold Credit Rights Where The Sales Value Of The Collateral Is Smaller Than The Debt Of The Bankrupt Debtor Based On Law No. 37 Of 2004 Concerning Bankruptcy And Pkpu Simanjuntak, Baginta; Nababan, Roida; Habeahan, Besty
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2444

The dynamic growth of business activities in Indonesia has increased debt–credit transactions, which can lead to disputes when debtors fail to meet obligations, particularly in bankruptcy. Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations provides a framework for asset settlement and protection for secured creditors (separatist creditors). However, issues arise when the collateral’s execution value is insufficient to cover the debtor’s total debt, leaving a shortfall unpaid. This study examines the legal protection for separatist creditors in such cases and remedies available when the curator fails to pay the remaining debt. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the research is based on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The findings show that the Bankruptcy Law does not clearly regulate the procedure for claiming such shortfalls, creating legal uncertainty and inconsistent commercial court practices. The study concludes that the law should be reformed to expressly allow the shortfall to be claimed as a concurrent debt and that the Supreme Court should issue guidelines to ensure consistent interpretation and strengthen legal protection for separatist creditors.

PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA MENGENAI PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DAN 2024 Sinaga, Budiman N P D; Habeahan, Besty; Sidauruk, Jinner; Sibarani, Asiroht Can Sauli Sibarani Can Sauli
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2.8307

Pada tanggal 14 Februari 2024 telah dilaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Daerah Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden. Pada tanggal 20 Maret 2024 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengumumkan hasil untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden bahwa pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang dari pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Melalui penelitian ini ingin diketahui mengenai hal yang dipersengketakan dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2019 dan 2024 serta diperbandingkan. Penelitian akan dilakukan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang penyelesaian sengketa hasil pemihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, metode penelitian yang sesuai adalah penelitian hukum dengan metode perbandingan hukum Bahan-bahan hukum yang akan diteliti mencakup bahan hukum primer. Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, hal yang dipersengketakan dalam perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2019 mengenai hasil pemilihan umum dan proses pemilihan umum. Kedua, hal yang dipersengketakan dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2024 mengenai hasi; dan proses pemilihan umum. Ketiga, dari perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 dan 2024 dapat diketahui bahwa meskipun pada hakikatnya hal yang disengketakan mengenai hasil pemilihan umum dan proses pemilihan umum tetapi terdapat perbedaan amar putusan di antara berbagai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum, Perselisihan, Presiden, Sengketa, Wakil Presiden.

Legal Liability of Insurance Companies for Unlawful Acts Arising from the Unilateral Cancellation of Life Insurance Policies: A Study of Decision No. 4943 K/Pdt/2024 Simanjuntak, Sabriani Royana; Nababan, Roida; Habeahan, Besty
Al-Risalah VOLUME 26 NO 1, MAY (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.66488

The development of Indonesian positive law has provided more detailed guidelines regarding procedures for policy cancellation, disclosure obligations, and mechanisms for objections by policyholders, affirming that insurance companies may not unilaterally cancel policies unless supported by clear legal grounds and carried out in accordance with lawful procedures. This study aims to analyze the legal liability of insurance companies for unlawful acts and to examine judicial considerations in Decision No. 4943 K/Pdt/2024. The research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches, with data obtained through library research and analyzed qualitatively using legal reasoning analysis. The findings indicate that unilateral cancellation of an insurance policy without lawful grounds constitutes a violation of law that gives rise to legal liability for the insurance company, as such actions fulfill all elements of an unlawful act under Article 1365 of the Indonesian Civil Code, namely the existence of an act, fault, damage, and a causal relationship. The Supreme Court emphasized that insurance companies cannot evade liability on unilateral grounds, as the refusal to pay claims and cancellation of policies contradict the principles of pacta sunt servanda and good faith; therefore, insurers are obliged to compensate the injured party. The implications of this decision confirm that the legal liability of insurance companies is firm and cannot be set aside, while also strengthening legal protection for policyholders and reinforcing the application of good faith and legal certainty in insurance practices in Indonesia.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search