Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.8
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Unes Law Review MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Media Informatika The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Journal of Law, Poliitic and Humanities Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Golden Ratio of Data in Summary Innovative: Journal Of Social Science Research Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Journal of Accounting Law Communication and Technology
Habeahan, Besty
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Media Informatika

 1 
Tanggung Jawab Kurator Atas Berkurangnya Nilai Harta Pailit (Boedel Pailit) Debitur Berdasarkan Undang – Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepalitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Eli, Eli Ristiana Simandalahi; Habeahan, Besty
Jurnal Media Informatika Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Media Informatika
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jumin.v6i2.5418

Abstract

This study discusses the responsibility of the curator for the reduction of the value of the debtor's bankruptcy assets (bankruptcy boedel) which is reviewed based on Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. The formulation of the problems raised includes how the curator's responsibility in carrying out the management of bankruptcy assets where the value of the bankruptcy assets is reduced and the factors that cause the reduction of bankruptcy assets. The results of the study discuss the responsibility of curators who are very important in managing and settling bankruptcy assets and have two forms of responsibility for bankruptcy assets, namely personal responsibility and also responsibility in their professional capacity as curators. And if it is known that the curator committed fraud in the process of managing bankruptcy assets, the party who feels aggrieved can be prosecuted civilly and criminally if it meets the elements of unlawful acts.
PERAN SUMPAH PERWALIAN DALAM PENGURUSAN HARTA PENINGGALAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR PADA BALAI HARTA PENINGGALAN Bakara, Arya Nada; Habeahan, Besty
Jurnal Media Informatika Vol. 6 No. 6 (2025): Edisi Nopember - Desember 2025
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jumin.v6i6.7401

Abstract

Perkawinan dapat menimbulkan hubungan hukum antara suami, istri, dan anak, termasuk hak atas harta peninggalan. Anak sebagai generasi penerus bangsa memerlukan perlindungan hukum, khususnya anak dibawah umur yang belum memiliki kecakapan hukum penuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sumpah perwalian dan fungsi pengawasan Balai Harta Peninggalan (BHP) terhadap pengurusan harta peninggalan anak dibawah umur. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi kepustakaan, menelaah ketentuan KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran sumpah perwalian adalah sebagai dasar moral dan yuridis bagi wali, mengikatnya untuk bertindak demi kepentingan anak dan mencegah penyalahgunaan harta. Fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai wali pengawas, memberikan pengawasan, bimbingan, dan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran oleh wali. Sinergi antara sumpah perwalian dan pengawasan BHP memastikan hak-hak anak dibawah umur terlindungi, pengelolaan harta peninggalan dilakukan secara adil dan transparan, serta sistem perwalian berjalan secara efektif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran wali terhadap sumpah perwalian dan penguatan pengawasan BHP sebagai upaya optimalisasi perlindungan hukum bagi anak.
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS RES JUDICATA DALAM PERMOHONAN PKPU ULANG OLEH DEBITUR YANG SAMA Harapan Hutagaol , Panri Tulus; Habeahan, Besty
Jurnal Media Informatika Vol. 6 No. 6 (2025): Edisi Nopember - Desember 2025
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jumin.v6i6.7488

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan asas res judicata dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ulang oleh debitur yang sama, dengan fokus pada kepastian hukum dan perlindungan hak kreditur. Tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana penerapan asas res judicata dalam memutus perkara PKPU ulang serta implikasinya terhadap perlindungan hukum kreditur. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan, doktrin, literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas res judicata berfungsi sebagai batas agar tidak terjadi pengulangan perkara dengan objek dan subjek yang sama. Namun, dalam praktiknya, asas ini tidak bersifat mutlak karena penerapannya tetap mempertimbangkan adanya novum atau fakta hukum baru. Dengan penerapan yang proporsional, asas ini mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa utang-piutang di pengadilan niaga.
Co-Authors Bakara, Arya Nada Batubara, Rosiana Agnes Rizky Budiman N.P.D Sinaga Eli, Eli Ristiana Simandalahi Gulo, Belva Frederic Harapan Hutagaol , Panri Tulus Herlina Manullang Hisar Siregar Manalu, Mitra Elisabeti Matondang, Indri Kristina Br Nababan, Roida Ndraha, Krisdian Rizki Havana Nduru, Idarniman Purba, Masni Ria Juliana Siregar Siahaan, Shinta Romaito Siallagan, Nissy Asandrum Sibarani, Asiroht Can Sauli Sibarani Can Sauli Sidauruk, Jinner Sihombing, Sherina Elizabeth Simanjuntak, Baginta Simanjuntak, Frans Marcelino Tamba, Roida Zebua, Paskah Sukses Grata