Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.413
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Professional : Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Sawala : Jurnal Administrasi Negara Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora PERSPEKTIF Ilomata International Journal of Social Science International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS) International Journal of Humanities Education and Social Sciences Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Kamba Mpu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Advances In Social Humanities Research Khazanah Sosial
Didi, La
Universitas Dayanu Ikhsanuddin
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Tangkap di Desa Molona Kabupaten Buton Selatan Nilawati Wagola; La Didi; Wa Ode Arsyiah
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 14, Nomor 2, Agustus 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v14i2.2049

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Tangkap Di Desa Molona Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan. Metode penelitian menggunakan yakni deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator akses informasi dengan adanya komunikasi dua arah aliran informasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat nelayan sudah berjalan dengan baik dan efektif, Pada indikator Inklusi atau partisipasi belum optimal, hal ini ditunjukan bahwa masyarakat nelayan belum dapat dikategorikan sebagai ko-produsen karena peran mereka masih terbatas pada penangkapan dan penjualan ikan masih secara segar, tanpa keterlibatan dalam pengolahan atau produksi lanjutan. Pada indikator Akuntabilitas sudah baik, hal ini dapat ditunjukan bahwa pemerintah telah menyediakan Kartu Kusuka sebagai identitas resmi nelayan untuk mengakses bantuan dan asuransi. Sementara itu pada indikator kapasitas organisasi lokal sudah berjalan dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa, masyarakat nelayan telah menunjukkan kemampuan kerja sama yang baik melalui komunikasi dan koordinasi yang efektif, serta perencanaan bantuan yang mendukung kebutuhan nelayan.
Transparansi Pengelolaan Program Keluarga Harapan Guna Mengatasi Kemiskinan Perdesaan Wa Ode Salma; La Didi; Rahmawati Rahmawati
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 14, Nomor 2, Agustus 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v14i2.2052

Abstract

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam pengelolaan program bantuan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai instrumen utama penanggulangan kemiskinan di Indonesia membutuhkan pengelolaan yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif agar mampu mencapai sasaran secara efektif, terutama di wilayah perdesaan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual dan empiris peran transparansi dalam pengelolaan PKH guna mengatasi kemiskinan perdesaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif berbasis kajian literatur ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa transparansi dalam pendataan, penetapan penerima manfaat, serta penyampaian informasi program berpengaruh signifikan terhadap ketepatan sasaran, kepercayaan publik, dan partisipasi masyarakat. Namun, implementasi transparansi PKH di tingkat desa masih menghadapi kendala berupa dominasi komunikasi lisan, minimnya dokumentasi, serta rendahnya akses masyarakat terhadap informasi program. Oleh karena itu, penguatan mekanisme transparansi yang terdokumentasi dan inklusif menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas PKH sebagai instrumen pengentasan kemiskinan perdesaan.
Dampak Pengembangan Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Selatan Hayun Antarudin; Asmiddin Asmiddin; La Didi
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 14, Nomor 3, Desember 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v14i3.2053

Abstract

Pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama bagi daerah yang memiliki potensi wisata alam dan budaya. Kabupaten Buton Selatan memiliki berbagai potensi pariwisata yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir, namun kontribusinya terhadap PAD masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengembangan pariwisata terhadap PAD Kabupaten Buton Selatan melalui pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata dan kuliner, tokoh masyarakat, akademisi, serta masyarakat sekitar destinasi wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata berdampak positif terhadap PAD melalui retribusi tiket masuk, izin usaha pariwisata, parkir, serta aktivitas ekonomi pendukung lainnya. Namun, dampak tersebut belum optimal akibat keterbatasan integrasi antara atraksi wisata, layanan, aksesibilitas, promosi, dan pengelolaan destinasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan pariwisata yang terencana dan terpadu berpotensi meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Buton Selatan secara berkelanjutan.
Collaborative Conflict Management: An Open Communication Approach to Resolving Conflicts Among Students at SMK Negeri 2 Buton and SMA Negeri 2 Pasarwajo Muliadin Oba; La Didi; Asmiddin Asmiddin
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 5 No 4 (2026): IJHESS FEBRUARY 2026
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v5i4.2129

Abstract

This study examines collaborative conflict management among students at SMK Negeri 2 Buton and SMA Negeri 2 Pasarwajo, emphasizing the role of open and coordinated communication in resolving inter-student conflicts. Conflicts in schools are common, particularly among adolescents who are navigating emotional development, identity formation, and social recognition. Such conflicts can manifest as relational tensions, communication misunderstandings, group identity differences, and even aggressive behavior that disrupts the school environment. The research employs a descriptive qualitative approach, utilizing in-depth interviews, participant observation, and document analysis to explore the dynamics of conflict and the strategies employed to manage it collaboratively. The findings reveal that the success of conflict resolution is strongly determined by the quality of communication. Open, coordinated, empathetic, honest, and goal-oriented communication fosters mutual understanding, reduces tension, and encourages cooperation between students and the school. Collaborative communication emerges as the key mechanism for achieving peaceful conflict resolution and harmonious social relationships within the school setting. The study also highlights that a collaborative approach is more effective in restoring social relationships than coercive or purely punitive strategies, as it emphasizes dialogue, empathy, and mutual understanding. Furthermore, coordination among school actors ensures that messages remain consistent, prevents further misunderstandings, and strengthens institutional support for sustainable conflict management. The study contributes to the literature on educational conflict resolution by demonstrating that collaborative communication is essential not only for resolving immediate conflicts but also for promoting long-term relational stability and a positive school climate. Practical implications suggest that schools should foster a culture of open, empathetic, and structured communication while coordinating across stakeholders to prevent recurrence of inter-student conflicts.
WOMEN'S REPRESENTATION AND PARTICIPATION IN THE STRATEGIC DECISION-MAKING STRUCTURE OF THE MERAH PUTIH COOPERATIVE IN SOUTH BUTON La Didi; Rasmuin; Nafiruddin
International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS) Vol. 6 No. 1 (2026): February
Publisher : CV. Radja Publika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.19441648

Abstract

This study analyzes women's representation and participation in the strategic decision-making structure of the Merah Putih Cooperative in South Buton Regency. Using a descriptive quantitative approach through the Gender Representation Index (IRG), this study found that women's representation in the management structure is still low, namely 4% in the core management, 1% in the chair position, and 0% in the supervisory position, with a total structural representation of 10% of the 560 members. In terms of participation, women's presence in the formation of the cooperative reached 20%, but active participation in discussions (4%), program proposals (2%), and budget determination (3%) indicated limited involvement. Furthermore, no women utilized access to cooperative financing (0%). These findings indicate a gap between formal representation and women's substantive influence in the decision-making process. This study confirms that increasing the number of women in the organizational structure does not automatically result in an equal distribution of power. More inclusive and gender-responsive cooperative governance reforms are needed to achieve meaningful and sustainable participation.
Co-Authors Ade Herwansyah Alimin Alimin Alsah Miftah Shalih Asmiddin Asmiddin Asmiddin Asmiddin Aulia, Rodiana Bangki, Zakia Darfin Darfin Dela Dela Dirham Dirham Edi Sabara Endy Nur Pratomo Farah Safriani Firman Akbar Fitrah, La Ode Muhamad Gufran , Gufran Hayun Antarudin Herman, La Ode Ilham Nur Irama Jamhari Jamhari Jan Sandy Harland Khairun Nisa Kuflia Muak Hara La Ode Dwiyan Pramono Darmin Masri, Febby Mukmin, Hasban Muliadin Oba Murti Ningsih Mustamar, Mustamar Nafiruddin Nilawati Wagola Nurfitra Nurfitra Nuryeni Nuryeni Putri Widya Ningsi Rahmawati Rahmawati Ramadhan, Syahril Rasmuin Rasmuin Rasmuin Ririn Kurnianti Riyana B. Makian Si Inda Siti Fanysya Juliya Asnur Suharny Suharny Suryani Suryani Tenri, Andi Wa Ode Arsy Rahmayani Wa Ode Arsyiah Wa Ode Nasma Wa Ode Salma Yuharsi Zainul Abiddin Zainul Abidin Zainul Abidin