Garuda - Garba Rujukan Digital

Comparative Study: Penggunaan Media Sosial oleh Pemerintah Kota Bandung dan Kota Gold Coast Syarifuddin, Tengku Imam; Purnomo, Eko Priyo; Budiman, Budiman; Yasa, A.Andika
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol 6, No 1 (2020): Desember 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v6i1.1094

Penelitian ini bertujuan untuk meliahat bagaimana pemerintah pada kota yang menerapkan konsep smart city memanfaatkan platform media sosisal. Kasus yang diambil adalah akun twitter Majelis Kota Gold Coast dan Pemerintah Kota Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan software NVivo 12 Plus sebagai alat analisis. Data yang digunakan berasal dari akun twitter resmi @cityofgoldcoast milik Majelis Kota Gold Coast dan akun @humasbdg milik Pemerintah Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini adalah kedua akun tersebut memiliki kesamaan dalam hal penyampaian informasi dan pola interaksi. Kedua akun dalam menyampaikan informasi tidak secara lengkap, melainkan mencantumkan tautan yang terhubung ke website resmi pemerintah. Selanjutnya kedua akun melakukan pola interaksi yang hanya satu arah. Perbedaan kedua akun terletak pada topik pembahasan disetiap akun dan persebaran informasi. Akun @cityofgoldcoast cenderung mentweet terkait kondisi aktual yang terjadi. Berbeda dengan akun @humasbdg yang memiliki topik pembahasan seputar keprotokoleran. Selain itu kedua akun memiliki persebaran informasi yang menyesuaikan dengan interaksi yg dilakukan. Diakhir penulis memberikan catatan terkait penelitian lanjutan dari pada penelitian ini.

Prospek Pembangunan Area Percontohan Smart City Polder Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Pratiwi, Diana Nur; Budiman, Budiman; Syarifuddin, Tengku Imam; Jumansyah, Jumansyah
Administratio Vol 12 No 1 (2021): Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research aims to identify and evaluate the prospect of creating a pilot smart city area in North Sangatta Polder, Kutai Regency, in order to increase the development of a technology-based smart city. In this analysis, data collection techniques were obtained through the use of purposive sampling and accidental sampling techniques. The data analysis used in this study is a qualitative review that aims to explain in detail the growth prospects of East Kutai Regency, which is a smart city pilot area in North Sangatta. The results showed, for the North Sangatta Polder Research, East Kutai Regency, the prospect of developing a Smart City pilot area. Increase tourist visits outside the region, improve the regional economy, promote access to information for the community, increase technology understanding, create jobs, attract tourists by building tourism in North Sangatta Polder with the promotion of tourist objects that involve the government, private sector, and the community in management, growth, construction, and development of tourist objects.

Political trust of the Dayak Paser indigenous law community regarding the capital city relocation policy Tengku Imam Syarifuddin; Dian Eka Rahmawati; Dafid Efendi
Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 33 No. 4 (2020): Masyarakat, Kebudayaan dan Politik
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

The country’s capital will succeed if it works well as the national government center, a prosperous and livable city. As the country’s multifunctional capital, Jakarta has undoubtedly caused many social, political, and economic problems that are difficult to overcome. This article aims to determine the political trust in the indigenous law community of Dayak Paser concerning the national capital relocation policy, using qualitative analysis consisting of a literature study approach with Nvivo 12 Plus application to analyze the data derived from internet websites. The author used government alignments, cultural norms, and economic change as the indicators in this study. The author also separates the community of Dayak Paser into the indigenous law community and the indigenous leaders. The result is that the members of the indigenous law communities prefer the sustainability of the cultural norms. The dominant indigenous figures prefer the government’s alignments. If the government guarantees the standard order, then the indigenous law community’s site and rights will not go extinct. Indigenous leaders and the members of the indigenous law community are equally subordinate to the economic factors. The conclusion that the government’s alignment toward sustainability cultural norms affects the economic changes. The author also recommends that the country’s capital design should use a metaphorical concept approach.

DAMPAK DESENTRALISASI TERHADAP PELAYANAN PENDIDIKAN DI DAERAH PERBATASAN KALIMANTAN Iman Surya; Budiman Budiman; Tengku Imam Syarifuddin; Niken Nurmiyati
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v9i1.4121

Problem penelitian yang di angkat dalam tulisan ini yakni melihat bagaimana dampak desentralisasi pendidikan di kawasan perbatasan Pulau Kalimantan. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan desentralisasi terhadap pelayanan pendidikan di wilayah perbatasan Kalimantan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan desentralisasi secara signifikan tidak berpengaruh terhadap pelayanan pendidikan di wilayah perbatasan. Hal ini didasari kepada fasilitas pendidikan seperti unit sekolah, tenaga pengajar, kesadaran masyarak untuk bersekolah masih sangat memperihatinkan. Sistem rekruitmen PNS yang terpusat menjadikan kendala tersendiri bagi pemerintah daerah untuk memfasilitasi pemenuhan tenaga pengajar di wilayah perbatasan. Buruknya pelayanan pendidikan di wilayah perbatasan Kalimantan menyebabkan terjadinya hummand trafficking terhadap anak-anak, banyaknya masyarakat yang memilih eksodus, dan lunturnya nasionalisme anak-anak perbatasan yang bersekolah di Malaysia. Dengan demikian, desentralisasi belum mampu untuk memaksimalkan kontrol terhadap pelayanan public dan mencapai pemerataan pelayanan keseluruh penjuru negeri serta kesejahteraan rakyat yang demokratis. Semuanya masih dalam hal pengupayaan dengan hasil belum maksimal. Kata kunci: Desentralisasi, Pelayanan Pendidikan, Perbatasan Kalimantan.

PENGANGGARAN DANA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF AKUNTABILITAS LEGAL Tengku Imam Syarifuddin; Budiman Budiman; Suswanta Suswanta
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 2 (2020): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v7i2.3332

Penelitian ini membahas tentang penganggaran dana pendidikan dan kesehatan dalam perspektif akuntabilitas legal di Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan dengan menanalisis laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul dalam kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2017. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul belum bisa melaksanakan akuntabilitas legal pada alokasi anggaran pendidikan. Akan tetapi dalam alokasi anggaran kesehatan Pemerintah Kabupaten Bantul sudah mampu melaksanakan dengan baik. Selain itu penulis juga beranggapan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh Mendagri hanya bersifat formalitas dalam rangka menitipkan kepentingan pusat kepada daerah. Penulis merekomendasikan dalam penganggaran dana pendidikan dan kesehatan harus proporsionis dan seimbang agar tercapainya tujuan serta akuntabilitas di Kabupaten Bantul.

Comparative Study: Penggunaan Media Sosial oleh Pemerintah Kota Bandung dan Kota Gold Coast Tengku Imam Syarifuddin; Eko Priyo Purnomo; Budiman Budiman; A.Andika Yasa
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 6 No. 1 (2020): Desember 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v6i1.1094

Penelitian ini bertujuan untuk meliahat bagaimana pemerintah pada kota yang menerapkan konsep smart city memanfaatkan platform media sosisal. Kasus yang diambil adalah akun twitter Majelis Kota Gold Coast dan Pemerintah Kota Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan software NVivo 12 Plus sebagai alat analisis. Data yang digunakan berasal dari akun twitter resmi @cityofgoldcoast milik Majelis Kota Gold Coast dan akun @humasbdg milik Pemerintah Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini adalah kedua akun tersebut memiliki kesamaan dalam hal penyampaian informasi dan pola interaksi. Kedua akun dalam menyampaikan informasi tidak secara lengkap, melainkan mencantumkan tautan yang terhubung ke website resmi pemerintah. Selanjutnya kedua akun melakukan pola interaksi yang hanya satu arah. Perbedaan kedua akun terletak pada topik pembahasan disetiap akun dan persebaran informasi. Akun @cityofgoldcoast cenderung mentweet terkait kondisi aktual yang terjadi. Berbeda dengan akun @humasbdg yang memiliki topik pembahasan seputar keprotokoleran. Selain itu kedua akun memiliki persebaran informasi yang menyesuaikan dengan interaksi yg dilakukan. Diakhir penulis memberikan catatan terkait penelitian lanjutan dari pada penelitian ini.

Political Ethics in Leadership: Impact of Behaviour Ethics Implementation of Regional Heads in Indonesia Muhammad Iqbal Fadhlurrohman; Tengku Imam Syarifuddin; Etika Khairina
Journal of Government and Political Issues Vol. 1 No. 1 (2021): July
Publisher : Mengeja Indonesia Publisher

The focus of this research is to see how political ethics becomes an ideology for the creation of good behavior for a leader. Political ethics is a concept of morality that is very necessary for a leader or regional head in the political behavior that will be implemented. The political ethics of leaders or regional heads by prioritizing honesty, fairness, and responsibility has a very noble goal by prioritizing values and morality for the creation of good leadership and avoiding lousy behavior such as corruption which is very detrimental to many parties. This study using literature analysis seen from previous studies with data obtained from journals, news, websites, and also from internet data relating to the theme of this research. The results of this study stated that political ethics is needed for leaders or regional heads who aim to avoid making mistakes that make a loss and in this study look at the problem of regional heads or leaders in Indonesia whether political ethics is instilled in each of them so that the behavior of leaders or regional heads does not deviate from values and morality for the creation of good leadership. The concept of political ethics is the concept of action on the behavior of each person, especially a leader.

Dinamika Pemekaran Wilayah Nagari Rabi Jonggor Kabupaten Pasaman Barat: Dynamics of Jurisdictive Boundary Realignment of Nagari Rabu Jonggor, Pasaman Barat District Diah wahyuningsih; Zuly Qodir; Tengku Imam Syarifuddin
JOURNAL OF GOVERNMENT SCIENCE Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Mulawarman

This article examines the dynamics of jurisdictive village boundary realignment of Nagari Rabi Jonggor, Pasaman Barat District, West Sumatra. This research employs bibliographical study by examining and analyzing various references relating to such issue and observing its dynamics, village budget allocation, the division of customary lands, the establishment of customary organization, and the practices of Nagari (village) government. As well, this article sketches the advangages and disadvantages of the remapping of such village administrative areas. Keywords: administrative areas, boundary realignment, Nagari Rabi Jonggor.

INNOVATION OF LOCAL GOVERNMENT IN INCREASING TOURISM WAKATOBI REGENCY Budiman Budiman; Jumiati Jumiati; Nur Hasanah; Tengku Imam Syarifuddin
DIA: Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 1 (2021): PUBLIC ADMINISTRATION
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

This study uses qualitative descriptive analysis, the type of data used in this study is secondary data and literature study survey by taking from previous research and collecting data from websites related to this research. The local government of Wakatobi Regency continues to innovate to create tourist attractions that can attract visitors. To achieve the success rate of local government in making innovations will be seen in the development of the region itself. So that the government of Wakatobi Regency continues to innovate in tourism. Wakatobi regency has natural tourism and cultural tourism, 195 natural tourism, and 451 cultural tourism. And not only that good transportation will also support the development of tourism and provide comfort to visitors who come.

LOCAL GOVERNMENT INNOVATIONS IN THE COVID-19 PANDEMIC: Public Perceptions of the Implementation of the Behambinan Local e-Commerce Application in Samarinda City Letizia Dyastari; Budiman Budiman; Tengku Imam Syarifuddin
DIA: Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 1 (2021): PUBLIC ADMINISTRATION
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

In this study, the authors looked at local government innovations that focused on the Samarinda City Government in the midst of the Covid-19 pandemic. The focus of this research is on people's perceptions of local e-commerce applications which are the innovations of the Samarinda City Government in Handling Covid-19. This research is qualitative research using a qualitative descriptive approach. The data used in this study are premiere data obtained through online surveys and the play.google.com website as support. In addition, the author also made observations on the Behambinan application to obtain more in-depth data. The results showed that only 24 percent of respondents knew about the Behambinan e-commerce application. This is because the socialization carried out by the Samarinda City Government is not optimal. The lack of socialization affects people to prefer e-commerce that is familiar in society. In addition, the local e-commerce application Behambinan is not only used as innovation during a pandemic, but its realization must touch and have an impact on society.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search