Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.798
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Lex Renaissance PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Indonesian Journal of Religion and Society INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Jurnal Hukum Sehasen Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Jurnal Media Hukum Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Legalitas Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum
Adha, Muhammad Yogie
Universitas Bangka Belitung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Keadilan bagi Korban dalam Tujuan Pemidanaan KUHP Indonesia: Suatu Analisis Hukum Pratama, M. Ilham Wira; Adha, Muhammad Yogie; Kurniawan, Lendra Dika
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.82969

Abstract

Sebagai pengganti KUHP (WvS) peninggalan kolonial Belanda, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Indonesia) telah mengatur hal-hal pokok yang menjadi fokus pembaharuan hukum pidana yakni tentang tujuan dan pedoman pemidanaan, namun masih terdapat persoalan pada tujuan pemidanaan tersebut yakni mengenai aspek rasa keadilan bagi korban sebagai tujuan pemidanaan. Sehingga hal tersebut perlu untuk dikaji agar dapat memberikan kontribusi secara akademis dalam menjelaskan tujuan pemidanaan KUHP Indonesia bagi korban tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan pendekatan studi kepustakaan, kemudian bahan hukum tersebut dianalisis secara preskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan KUHP Indonesia didasarkan pada teori relatif/tujuan yang menitikberatkan pada pemulihan keseimbangan nilai dalam masyarakat dan perbaikan diri pelaku tindak pidana. Namun demikian, tujuan pemidanaan KUHP Indonesia sama sekali tidak berorientasi pada memberikan rasa keadilan bagi korban tindak pidana. Padahal, persoalan yang selama ini terjadi justru rasa keadilan bagi korban tindak pidana seringkali terabaikan. Sehingga, tujuan pemidanaan dalam KUHP Indonesia masih belum menjawab persoalan rasa keadilan bagi korban tindak pidana yang selama ini seringkali terabaikan, sebab aspek tersebut tidak diatur secara jelas dan eksplisit pada Pasal 51 KUHP Indonesia yang berisi mengenai tujuan pemidanaan.
Strategi Smart Governance Melalui Community-Based Tourism di Desa Batu Belubang Akbar Farid; Muhammad Yogie Adha; Tri Indrayati; Ari Agung Nugroho
INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 10 No 1 (2026): JANUARI - JULI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/integritas.v10i1.7667

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk memperkuat tata kelola pariwisata Desa Batu Belubang yang selama ini menghadapi ketergantungan pada satu destinasi, ketidaksinkronan peran antaraktor, serta lemahnya kapasitas kelembagaan lokal dalam mengembangkan atraksi wisata berbasis komunitas. Tujuan utama program ini adalah membangun model penguatan tata kelola pariwisata berbasis CBT (Community-Based Tourism) melalui pemetaan masalah, fasilitasi dialog multipihak, dan penyusunan kesepahaman bersama. Prosedur kegiatan mencakup pengumpulan data melalui wawancara dengan Pemerintah Desa, BUMDes, Pokdarwis, serta observasi dan analisis dokumen, yang dipadukan dengan metode analisis SWOT, Segitiga Konflik Galtung, dan kerangka Smart Governance. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kapasitas komunitas dalam memahami peran strategisnya, munculnya kesadaran akan diversifikasi atraksi, terbentuknya 10 poin kesepahaman antaraktor desa, serta perbaikan koordinasi antara Pemdes, BUMDes, Pokdarwis, dan dinas terkait. Dampak awal ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu mengurangi ketegangan struktural, memperjelas kewenangan, dan memperkuat kolaborasi lokal. Kesimpulan utama menunjukkan bahwa integrasi CBT, analisis konflik, dan Smart Governance memberikan kontribusi signifikan bagi transformasi tata kelola pariwisata, sekaligus membuka ruang bagi pengembangan paket wisata terpadu dan pembentukan regulasi kelembagaan yang berkelanjutan.
Social Conflict Dynamics in Non-Procedural Hajj Practices in the Bangka Belitung Islands Akbar Farid; Muhammad Hayyi' Lana Alkhan; Muhammad Yogie Adha
Indonesian Journal of Religion and Society Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Indonesian Center for Religion and Society Studies (InTReSt)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36256/ijrs.v7i2.578

Abstract

The phenomenon of non-procedural Hajj in the Bangka Belitung Islands represents a complex form of social conflict between state policy, the economic interests of travel agencies, and the spiritual motivations of the community. This study aims to understand the structural, cultural, and behavioral dimensions of non-procedural Hajj practices through a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with six informants consisting of religious officials, licensed travel agency managers, and non-procedural pilgrims, then analyzed using Johan Galtung's triangle of conflict model (Contradiction, Attitude, Behavior). The results show that the conflict surrounding non-procedural Hajj stems from structural inequalities in quota policies and Hajj bureaucracy, reinforced by cultural legitimacy that places religious intentions above administrative rules, and manifested in social behavior that maintains practices outside the legal corridor. Theoretical analysis confirms that structural and cultural violence operate simultaneously, creating an illusory negative peace. This study emphasizes the need for policy transformation and social awareness towards positive peace through religious education, inclusive regulation, and value-based social mediation.
Co-Authors Ari Agung Nugroho Armanda, Rio Dwi Haryadi Farid, Akbar Kurniawan, Lendra Dika M. Ilham Wira Pratama Muhammad Hayyi' Lana Alkhan Muhammad, Ari Permatasari, Bunga Rio Armanda Agustian Robuwan, Rahmat Salfutra, Reko Dwi Suntara, Reza Adriantika Toni Tri Indrayati