Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.663
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal Cahaya Keadilan Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Jurnal Puan Indonesia Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Innovative: Journal Of Social Science Research Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Zukriadi, Diki
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Militer di Balik Meja Birokrasi: Reformulasi Kewenangan TNI dan Krisis Supremasi Sipil dalam Demokrasi Indonesia Jowan, Jowan; Zukriadi, Diki
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4772

Abstract

Konteks demokrasi di Indonesia dengan mereformasi otoritas TNI.  Fokus utama penelitian ini adalah menilai konsekuensi hukum dan politik dari perubahan dalam struktur kewenangan TNI terhadap prinsip supremasi sipil, yang merupakan pilar demokrasi konstitusional.  Untuk menyelidiki draf revisi peraturan perundang-undangan yang mengatur peran TNI dalam ranah non-militer, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, menggunakan metode studi kepustakaan dan analisis yuridis-normatif.  Hasil analisis menunjukkan bahwa perluasan peran militer ke sektor-sektor sipil dapat melemahkan kontrol sipil demokratis dan memungkinkan kewenangan tumpang tindih antara militer dan institusi sipil. Sebagai kesimpulan, artikel ini berpendapat bahwa perubahan kepemimpinan TNI yang bertentangan dengan demokrasi dapat mengakibatkan krisis legitimasi konstitusional dan regresi demokrasi di Indonesia.
Tanggung Jawab Hukum Tukang Gigi dalam Melakukan Pekerjaannya Versus Dokter Gigi yang Menjalankan Prakteknya Amarullah, Moh Raja; Zukriadi, Diki
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20276

Abstract

Pekerjaan tukang gigi adalah membuat gigi tiruan yaitu gigi tiruan lepasan yang terbuat dari bahan akrilik. Namun kenyataannya, masih ada tukang gigi yang bekerja diluar kewenanganya yaitu seperti menambal gigi, mencabut gigi, memasang behel, veneer gigi, scaling, dan bleaching. Banyak kasus yang merugikan masyarakat sebagai konsumen pengguna jasa terjadi akibat pekerjaan tukang gigi di luar kewenangannya, seperti infeksi, kanker bahkan kematian. Hal ini diakibat pekerjaan tukang gigi hanya berdasarkan ilmu turun temurun bukan berdasarkan pendidikan formal ilmu kedokteran gigi. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan gigi dan mulut dan tidak adanya pembinaan serta pengawasan pemerintah terhadap pekerjaan tukang gigi supaya bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku menyebabkan bertambah banyak kasus yang merugikan masyarakat sebagai penerima layanan jasa tukang gigi. Tujuan tesis ini adalah untuk meninjau perspektif hukum terhadap tanggung jawab tukang gigi dalam pekerjaan dan kewenangannya. Metode yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan hukum. Dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa dari perspektif hukum, kesalahan yang diperbuat oleh tukang gigi yang bekerja diluar kewenangannya sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 adalah meliputi beberapa aspek hukum, yaitu aspek hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara.
Problematika Pembuktian dan Daluarsa dalam Penuntasan Pelanggaran HAM 1965–1966 Sinaga, Wahyu; Zukriadi, Diki
Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Lembaga Dakwah dan Pembangunan Masyarakat Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (LDPM UCY)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/jnajpm.v10i2.3032

Abstract

The 1965–1966 tragedy was one of the most systematic gross human rights violations in Indonesian history, involving mass killings, arbitrary detentions, torture, and enforced disappearances. This study highlights two major obstacles to its resolution: evidentiary challenges and the statute of limitations, along with tensions between national and international legal frameworks. The research employs a qualitative descriptive method through literature review. Findings indicate that evidentiary barriers are structural, while international law rejects the statute of limitations for crimes against humanity. The study recommends harmonizing national laws with international standards, establishing a truth commission, and implementing transitional justice to achieve accountability and restore victims’ rights.
Alternatif Penanganan Kasus Perdata Menggunakan Sistem Gugatan Sederhana dalam Pandangan Hukum NKRI Siahaan, Joti Novita; Zukriadi, Diki
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19627

Abstract

Tujuan penerapan sistem gugatan sederhana oleh Mahkamah Agung adalah untuk menyederhanakan tahapan penyelesaian sengketa perdata sederhana agar tidak memakan waktu lama dan juga efektif dalam lingkungan peradilan. Penelitian ini menjelaskan faktor-faktor yang menghambat penerapan sistem penanganan kasus usaha kecil dengan menerapkan Pengadilan Gugatan Sederhana (PGS). Menurut aspek yuridis normatif, skema mekanisme ini menggunakan data hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan aturan Mahkamah Agung untuk Penanganan Pengadilan Klaim Kecil dalam sengketa korporasi/perdagangan bernilai kecil menghadapi hambatan dari dalam maupun luar. Faktor internal, yaitu kurangnya profesionalisme hakim sebagai pejabat yang berwenang sebagai penerima, pemeriksa, dan penentu kasus yang ditugaskan kepada mereka, tidak memiliki tingkat kejujuran yang tinggi sehingga putusan mereka tidak dapat mencerminkan keputusan hakim yang memiliki karakteristik keadilan yang diharapkan. Faktor eksternal, yaitu karakter masing-masing pihak yang terlibat dalam sengketa, menunjukkan ketidakdisiplinan dengan tidak menghadiri sidang yang telah diberitahukan dan yang telah dipanggil secara tepat oleh juru sita. Hambatan ini memiliki dampak yang kurang ideal terhadap pembukaan akses keadilan yang efektif dan efisien bagi masyarakat.
Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Putusan Hakim (Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN RGT) Wan Ferry Fadli; Zukriadi, Diki
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2667

Abstract

Ilmu hukum mengemban imperatif praktis untuk secara komprehensif merespons dan memberikan solusi definitif terhadap persoalan hukum spesifik yang muncul dari kebutuhan sosial. Isu-isu mendasar, khususnya mengenai penentuan sanksi atas pelanggaran hukum, menuntut penanganan yudisial yang kompleks, tegas, dan sarat nilai simbolis, melampaui sekadar penyelesaian perselisihan biasa. Berdasarkan kebutuhan ini, penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan krusial: bagaimana pertimbangan hukum hakim diformulasikan dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt, dan bagaimana konsep pemaafan hakim (rechtelijk pardon) diimplementasikan dalam perkara tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan kasus (case approach), studi ini mengkaji rechtelijk pardon sebagai bentuk pengampunan yudisial yang prinsipnya mengakui kesalahan terdakwa namun membebaskannya dari pemidanaan. Sebagai wujud pengampunan, tujuannya adalah agar individu yang terbukti bersalah tidak harus dijatuhi atau merasakan sanksi hukuman. Berdasarkan analisis fakta hukum di persidangan, hakim dalam perkara ini menyimpulkan bahwa asas rechtelijk pardon layak diterapkan, karena perbuatan dan fakta hukum yang teruji telah memenuhi seluruh prasyarat yang dibutuhkan untuk penerapan asas pemaafan hakim
Optimalisasi Pengawasan CSR Perusahaan dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Manusia pada Rantai Pasok Industri-industri Purba, Karmenita Rosana; Zukriadi, Diki
Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis Vol. 24 No. 1 (2026): Primanomics : Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Publisher : Fakultas Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31253/pe.v24i1.4146

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) is a strategic instrument that not only functions as a form of corporate social responsibility, but also as a means of preventing various human rights violations, including human trafficking in the industrial supply chain. This study aims to analyze the role and effectiveness of CSR implementation supervision in preventing labor exploitation and human trafficking in the industrial sector, as well as identifying legal and policy challenges that hinder its implementation in Indonesia. The research method used is a normative juridical approach by examining related laws and regulations, legal doctrines, and case studies of companies with extensive supply chains. The results of the study indicate that CSR implementation oriented towards fulfilling the principle of human rights due diligence can be an early prevention mechanism against human trafficking practices. However, the weak government oversight system and the lack of company transparency in supply chain reporting cause the effectiveness of CSR to be less than optimal. Therefore, strengthening regulations and independent audit mechanisms are needed to ensure the integration of humanitarian aspects into companies' CSR policies. In conclusion, optimizing CSR oversight is a strategic step towards building an industrial ecosystem that is ethical, just, and free from human trafficking practices.
Tanggung Jawab Hukum Perdata atas Penggunaan Citra Publik Figur dalam Foto Buatan AI Hotima, Desi Patul; Zukriadi, Diki
Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 11 No. 1 (2026): Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/muamalat.v11i1.12860

Abstract

This study aims to analyze civil liability arising from the use of public figures’ images in AI-generated photographs and to assess the adequacy of Indonesian civil law in providing legal protection for image rights. This research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and socio-legal approaches. Data were collected through a literature-based study of primary and secondary legal sources and analyzed qualitatively using deductive legal reasoning. The findings indicate that the unauthorized use of public figures’ images in AI-generated photographs may be classified as an unlawful act (onrechtmatige daad) under Article 1365 of the Indonesian Civil Code. Consequently, perpetrators may be held civilly liable for compensation and other remedial measures aimed at restoring the violated rights of the affected individuals.
Co-Authors Amarullah, Moh Raja Dina, Dina Meilina Hairi, Muhammad Imam Akbar Hotima, Desi Patul Husda, Nur Elfi Hutabarat, Linsey Stephani Jowan, Jowan Khairina, Etika Lebang, Andika Surya Lebang, Moh. Andika Surya Lebang, Sartika Herawati M, Tina Diarti MARIA CRISTY, ELSA Padrisan Jamba, Padrisan Panjaitan, Ranto Daniel Purba, Karmenita Rosana Siahaan, Joti Novita Sinaga, Wahyu Ukas Wan Ferry Fadli Wulung, Lingga Angling Yudi Kornelis, Yudi