Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

Operationalising the Ultimum Remedium Principle in Indonesian Mining Law: Administrative Sanctions, Mining Work Plan and Budget Compliance, and Criminal Enforcement Thresholds Oheo Kaimuddin Haris; Herman Herman; Hariyanto Hariyanto; Fareed Mohd Hassan; Wahyu Aliasa
Khazanah Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): Khazanah Hukum
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v8i2.54320

Abstract

This study examines how the Ultimum Remedium principle is operationalised in Indonesian mining law enforcement, particularly with respect to administrative sanctions, compliance with the mining Work Plan and Budget (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, RKAB), environmental restoration, and criminal enforcement thresholds. Although the principle is widely recognised as requiring the use of criminal law as a last resort, its practical application in the mining sector remains unclear. This study adopts a socio-legal research design combining semi-structured interviews, questionnaire data, regulatory review, and comparative legal analysis. The empirical data consist of interviews with 24 informants and questionnaire responses from 68 respondents representing government officials, mining company representatives, civil society organisations, and affected communities. The comparative analysis examines selected materials on mining and environmental enforcement from Australia, Canada, Chile, and Indonesia. The findings show that stakeholders generally accept the Ultimum Remedium principle, but they attach different operational meanings to it. Government officials frame it as a proportional enforcement procedure, mining companies associate it with legal certainty, civil society organisations emphasise accountability, and affected communities evaluate it through environmental restoration outcomes. The PT GMS case further illustrates weak sequencing between RKAB-related non-compliance, administrative correction, restoration obligations, and possible criminal escalation. Comparative legal findings indicate that Australia, Canada, and Chile situate punitive enforcement within broader systems of compliance supervision, administrative correction, restoration, and documented escalation mechanisms. The study implies that Indonesian mining enforcement requires a staged but flexible model that distinguishes correctable administrative non-compliance from serious, repeated, fraudulent, corrupt, obstructive, or environmentally harmful conduct. The originality of this study lies in its integration of stakeholder perceptions, RKAB compliance, an illustrative mining case, and comparative enforcement models to operationalise Ultimum Remedium as an institutional sequencing framework rather than merely a criminal law doctrine.
Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim; Yulita Dwi Pratiwi; Syahrir Syahrir; Wahyu Aliansa; Aisyah Anudya Palupi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.5853

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan hukum dan eksekutorial dari pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 15/PUU-XX/2022. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hukum Putusan 15/PUU-XX/2022 memiliki kekuatan hukum sebagaimana putusan MK yang memiliki sifat final and binding sejak diucapkan oleh hakim karena memiliki substansi sebagai ratio decidendi bukan sebagai obiter dictum. Kekuatan eksekutorial hukum pertimbangan hakim yang dianggap menciptakan hukum baru. Urgensi adanya peraturan pelaksana dari Pasal 201 UU Pilkada guna mengantisipasi konflik kepentingan dalam penunjukan kepala daerah, yang diharapkan dapat memenuhi prinsip kedaulatan rakyat, pilkada demokratis, persamaan kedudukan dan kepastian hukum yang adil kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Formulating a Responsive Regulatory Architecture for Artificial Intelligence Misuse: A Comparative Legal Politics Study of Indonesia and the Netherlands St. Muslimah Suciati; Idris Saputra; La Ode Muhammad Saleh Saputra; Wahyu Aliansa; Gerrit Henk Addink
PATTIMURA Legal Journal Vol 5 No 2 (2026): August 2026 PATTIMURA Legal Journal
Publisher : Postgraduate Program Doctoral in Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pela.v5i2.25563

Abstract

Introduction: The rapid development of Artificial Intelligence (AI) has created complex legal challenges involving privacy, reputation, accountability, digital evidence, and legal certainty. Indonesia and the Netherlands provide relevant comparative contexts because both are rooted in civil law traditions but demonstrate different approaches to AI governance. Purposes of the Research: This study aims to analyze the legal politics and regulatory configuration governing AI misuse in Indonesia and the Netherlands, identify Indonesia’s regulatory gaps, and formulate a context-specific reform model based on relevant Dutch practices. Methods of the Research: This study employs normative legal research using comparative and conceptual approaches. Primary legal materials include Indonesian legislation, the EU Artificial Intelligence Act, the General Data Protection Regulation, Dutch criminal law, and relevant jurisprudence. The materials are analyzed qualitatively through deductive and prescriptive-comparative reasoning using legal politics, responsive law, risk-based regulation, and human-centric AI governance as analytical frameworks. Results Main Findings of the Research: The findings indicate that Indonesia has a predominantly development-oriented and fragmented regulatory configuration, relying on general and sectoral instruments, while the Netherlands demonstrates a more rights-centred, risk-based, and institutionally coordinated framework. Three gaps are identified in Indonesia: substantive AI-specific norms, institutional oversight, and procedural mechanisms for AI-related evidence and enforcement. This study proposes a Three-Tier Regulatory Architecture comprising AI-specific legislation as a substantive lex specialis, an AI supervisory authority, and adaptive enforcement and evidentiary mechanisms. The model provides a pathway for shifting Indonesia from reactive regulation toward responsive and anticipatory AI governance while maintaining legal certainty, rights protection, and regulatory proportionality.
Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat melalui Penyuluhan tentang Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kecamatan Puuwatu Kota Kendari Sitti Aisah Abdullah; Oheo Kaimuddin Haris; La Ode Muhamad Sulihin; Ahmad Firman Tarta; Ni Putu Sri Widiasih; Wahyu Aliansa
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 4 No. 8 (2026): Oktober
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v4i8.5244

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan yang membutuhkan upaya pencegahan melalui penguatan kesadaran hukum dan keterlibatan berbagai elemen masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum siswa dan masyarakat mengenai pencegahan kekerasan seksual terhadap anak melalui kegiatan penyuluhan hukum dalam program Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi KKN-Tematik Universitas Halu Oleo Tahun 2026. Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dengan sasaran siswa SMP Negeri 13 Kendari, SMA Negeri 6 Kendari, serta masyarakat Kelurahan Watulondo. Metode pelaksanaan dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan materi, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan evaluasi kegiatan. Materi penyuluhan mencakup konsep kekerasan seksual terhadap anak, bentuk tindak pidana, konsekuensi hukum, serta mekanisme perlindungan terhadap korban. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum menjadi media edukasi yang penting dalam membangun pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak. Kegiatan ini juga memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, sekolah, pemerintah wilayah, dan aparat penegak hukum dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak.
Edukasi Hak Korban dan Mekanisme Pelaporan Kekerasan Seksual bagi Siswa SMA Negeri 1 Bonegunu Wahyu Aliansa; Hambali H
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 5 (2026): SEPTEMBER-OKTOBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/0cs94m09

Abstract

Banyak kasus kekerasan seksual tidak pernah dilaporkan karena korban takut, malu, tidak mengetahui ke mana harus melapor, dan khawatir disalahkan. Di lingkungan sekolah, persoalan ini makin mendesak karena kekerasan seksual mendominasi kasus kekerasan di satuan pendidikan, sementara kerangka kelembagaan penanganannya baru berubah dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa SMA Negeri 1 Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, mengenai hak-hak korban kekerasan seksual dan jalur pelaporan yang tersedia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kegiatan dilaksanakan pada 8 Juni 2026 melalui sosialisasi hukum dengan metode ceramah interaktif dan tanya jawab dalam tiga tahap: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Materi meliputi hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan; hak atas restitusi; larangan penyelesaian perkara di luar pengadilan; kedudukan keterangan korban sebagai alat bukti; serta tiga jalur pelaporan, yaitu sekolah dan kelompok kerja daerah, UPTD PPA, dan kepolisian. Hasil observasi dan tanya jawab menunjukkan bahwa peserta memahami perbedaan bentuk kekerasan seksual dan upaya hukum yang dapat ditempuh serta aktif bertanya sepanjang kegiatan. Kegiatan ini juga mengidentifikasi kebutuhan lanjutan berupa kanal pengaduan sekolah yang menjamin kerahasiaan dan pengukuran capaian dengan instrumen pre-test dan post-test.
Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan SMA Negeri 1 Bonegunu Kabupaten Buton Utara Herman Herman; Ayib Rosidin; Wahyu Aliansa; Adrian Adrian; La Ode Fanzarrazak
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 5 (2026): SEPTEMBER-OKTOBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/vfx1b629

Abstract

Kekerasan seksual di satuan pendidikan terus meningkat; pada semester pertama 2026, 78% dari 55 kasus kekerasan di sekolah yang dicatat Federasi Serikat Guru Indonesia merupakan kekerasan seksual. Mitra kegiatan, SMA Negeri 1 Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, menghadapi dua persoalan: kurangnya pengetahuan warga sekolah mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan belum dipahaminya strategi pencegahan serta penanggulangannya. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa mengenai bentuk kekerasan seksual, ancaman pidananya, serta langkah pencegahan dan penanggulangannya. Kegiatan dilaksanakan pada 8 Juni 2026 oleh tim Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo melalui tahap pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan metode ceramah interaktif dan tanya jawab. Materi mencakup sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual, pelecehan seksual fisik dan nonfisik beserta ancaman pidananya, pemberatan pidana, serta strategi preventif dan represif. Hasil evaluasi melalui observasi dan tanya jawab menunjukkan bahwa peserta mampu membedakan kekerasan seksual fisik dan psikis, pelecehan, dan perkosaan, serta mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh; keterlibatan peserta terlihat dari pertanyaan yang diajukan sejak awal hingga akhir kegiatan. Kegiatan lanjutan perlu dilengkapi pre-test dan post-test serta pendampingan penyusunan mekanisme pengaduan di sekolah.
Pengembangan Soft Skills dan Hard Skills Pengurus HMI Komisariat Hukum UHO sebagai Calon Tenaga Kerja Wahyu Aliansa
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 6 (2026): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/aksikita.v2i6.5339

Abstract

Pemberi kerja kini menempatkan keterampilan berpikir dan keterampilan personal sebagai kebutuhan utama; 69% pemberi kerja memandang berpikir analitis sebagai keterampilan inti. Pengurus organisasi kemahasiswaan memiliki ruang latihan yang luas untuk soft skills dan hard skills, tetapi sering belum menyadari dan merencanakannya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Halu Oleo mengenai pengembangan kedua keterampilan tersebut serta melatih penalaran moral dan yuridis. Kegiatan dilaksanakan pada 21 Oktober 2026 di Aula Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo dengan 17 peserta, melalui tahap pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, konsep profil "T", dua permainan dilema moral yang dianalisis dengan pendekatan utilitarian, deontologis, dan yuridis, serta rencana aksi satu periode. Hasilnya, pada permainan pertama 13 peserta (76,5%) memilih "bergantung sudut pandang", 3 peserta (17,6%) memilih "jahat", dan 1 peserta (5,9%) memilih "baik"; pada permainan kedua yang hanya menyediakan dua pilihan, 9 peserta (52,9%) bersedia mendorong dan 8 peserta (47,1%) tidak bersedia. Temuan ini menunjukkan bahwa peserta cenderung memilih jawaban aman ketika tersedia, tetapi mampu memutuskan ketika dipaksa memilih. Pembahasan menegaskan bahwa sudut pandang adalah titik awal analisis, bukan kesimpulan, dan bahwa suara terbanyak secara moral belum tentu sejalan dengan norma hukum pidana. Kemampuan memutuskan tersebut merupakan bagian dari kesiapan kerja calon sarjana hukum. Kegiatan lanjutan perlu melatih perumusan keputusan dengan ukuran yang jelas dan mengukur capaian secara kuantitatif.
Penahanan Ijazah Pekerja oleh Pengusaha dalam Perspektif Hukum Pidana Ketenagakerjaan Wahyu Aliansa; Ayib Rosidin; Arfa Arfa
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2026): OKTOBER-NOVEMBER
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/qdz27874

Abstract

Employers commonly withhold workers' original diplomas, yet the Manpower Law does not prohibit the practice and law enforcers rely on embezzlement. This normative legal study examines whether withholding diplomas constitutes embezzlement under Articles 486 and 488 of the National Criminal Code and how its prohibition should be formulated in labour legislation. Withholding during employment does not satisfy the element of appropriation, because the employer still acknowledges the worker's ownership; the element is satisfied only when the employer refuses to return the diploma after employment ends, demands a ransom, or loses it. The new labour law should adopt tiered regulation: a prohibition, administrative sanctions, and criminal sanctions for disobeying a return order.