Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.11
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum WAJAH HUKUM Abdimas UNWAHAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat UNWAHAS Jurnal Ilmiah Dunia Hukum AMNESTI : Jurnal Hukum Jurnal hukum IUS PUBLICUM PROFICIO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance PENA ABDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Nanggroe: Journal of Scholarly Service Sepakat : Sesi Pengabdian Kepada Masyarakat ABDIKOM Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)
Budiman, Eren Arif
STIH Umel Mandiri
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS PENYEBAB KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PERKEMBANGAN ANAK: PERSPEKTIF HAM Latunussa, Semmy B.A.; Tamher, Samsul; Budiman, Eren Arif
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 2 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i2.690

Abstract

Domestic violence is a serious issue that can adversely affect the growth and development of children. This study aims to analyze the causes of domestic violence and its impact on child development from a human rights perspective. The research employs a mixed methods approach, combining qualitative methods and literature review. Secondary data were analyzed from various sources such as official reports, statistical data, and academic literature. The findings show that domestic violence significantly impacts the emotional, social, and psychological development of children. Children who experience or witness violence are at risk of trauma, fear, and low self-esteem. This study emphasizes the importance of the role of parents and caregivers in creating a safe and supportive environment for children, as well as the need for interventions and education to prevent domestic violence.
Aspek Hukum Perlindungan Data Pasien dalam Implementasi Rekam Medis Elektronik (EMR) di Era Digital Rahmad, Noor; Budiman, Eren Arif
Amnesti: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v7i2.6321

Abstract

Dengan kemajuan teknologi, media rekam pun berkembang menjadi Rekam Medis Elektronik (EMR) yang tunduk pada aturan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022. Namun, kesediaan institusi layanan kesehatan untuk memberikan akses kepada pemerintah terhadap ESDM berisiko melemahkan hak asasi manusia dan privasi, perlindungan data pribadi, dan pengungkapan informasi publik. Terdapat 94 kasus kebocoran data di Republik Indonesia sejak tahun 2019, dan 35 diantaranya terjadi pada tahun 2023. Terkait dengan kewajiban membuka akses ESDM kepada pemerintah, perlu ditinjau kembali perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pasien, Penilaian kepatuhan akses terhadap prinsip perlindungan hukum pasien dan penerapan perlindungan kerahasiaan data RME. Penelitian normatif merupakan metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menyediakan data yang sistematis dan rinci berdasarkan unsur-unsur yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa banyak peraturan di Indonesia mengenai perlindungan data pribadi yang telah diberlakukan, namun gagal mengatasi tantangan terkait permasalahan yang muncul. Hal ini menciptakan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.
Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Siber (Cyber Terorism) Di Indonesia Boby Iskandar; Budiman, Eren Arif
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i3.27

Abstract

Di indonesia cyber terorisme di atur dalam Undang-Undang Terorisme Nomor 1 Tahun 2002 , Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 53 tahun 2017. Namun pokok perkara hukum yang sebenarnyabertumpu pada UU ITE No.19 tahun 2016 menurut hemat penulis masih banyakterdapat kelemahan yuridis dan dari formulasinya belum sistemik, karena memuat halhal yang bersifat umum dan belum mampu maksimal dalam menanggulangi jeniscyber terorism melalui sarana sistem hukum pidana dengan spesifik dan jelas,sehingga UU ITE No.19 tahun 2016 ini seringkali digunakan untuk menjerat pelakuyang semata-mata menggunakan sarana elektronik saja sehingga menimbulkankesan ambigu dalam penerapannya karena menurut hemat penulis, seharusnyakeberadaan UU ITE ini seharusnya lebih difokuskan kepada penanganan kejahatandalam dunia siber yang didalamnya juga termasuk terorisme siber (cyber terorism).
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS DI PROVINSI PAPUA DALAM PERSPEKTIF BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Hutabalian, Roida; Budiman, Eren Arif
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i4.36

Abstract

Dalam sistem politik negara Indonesia, pemilu merupakan salah satu proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun, baik untuk memilih anggota legislatif, maupun untuk memilih anggota eksekutif. Anggota legislatif yang dipilih dalam pemulu lima tahun tersebut, terdiri dari anggota legislatif pusat/parlemen yang dalam ketatanegaraan Indonesia biasanya disebut sebagai DPR-RI, kemudian DPRD Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui amandemen pertama hingga ketiga pada tahun 2002, telah memberi peluang pemberian hak politik masyarakat untuk memilih presiden secara langsung, dimana sebelumnya presiden hanya dipilih oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara ini. Namun perubahan konstitusi telah merubah pula kelembagaan politik negara ini. Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis di Provinsi Papua harus diwujudkan karena hal itu menjadi indikator Pemilu yang Demokratis.
HUKUM PIDANA ADAT “ANTARA ADA DAN TIADA” Watkat, Fransiscus X; Budiman, Eren Arif
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i4.38

Abstract

Bagi hukum adat, khususnya hukum pidana adat, persoalan mengenai yang sebenarnya terjadi tidak akan pernah dipisahkan sejelas-jelasnya dari persoalan yang seharusnya dilakukan. Ada saatnya ketika penyimpangan dari peraturan menciptakan kembali (remake) peraturan itu sendiri. Dengan demikian setiap tindakan berperan ganda, yakni pelanggaran adat diaggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum adat, atau hukum yang hidup dalam masyarakat, sekaligus pelanggaran adat itu dijadikan bagian dari proses pendefenisian hukum pidana adat. Karena itu, perbedaan antara pemilihan peraturan dan pengambilan keputusan berdasarkan peraturan masih belum jelas defenisinya apabila kita berbicara mengenai eksistensi/kedudukan hukum pidana adat dalam kajian hukum positf di Indonesia. Hukum pidana adat ini masih tetap hidup dalam masyarakat hukum adat yang masih memegang teguh nilai adat istiadat mereka. Namun dalam hukum positif di Indonesia keberadaan hukum pidana adat ini antara ada dan tiada.
KINERJA KEPALA KAMPUNG DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KAMPUNG TRIKORA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR. 6 TAHUN 2014 Budiman, Eren Arif; Tamher, Samsul; Watkat, Fransiscus X
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i1.41

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja kepala kampung Trikora dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk mengetahui Faktor Apa saja yang mempegaruhi kinerja kepala kampung dalam pelayanan publik yang di kampung Trikora di tinjau dari Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dan yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis empiris adalah merupakan penelitian hukum lapangan yang mana peneliti secara langsung turun ke lapangan dan mengamati apa yang terjadi di lapangan dengan teknik wawancara dan menjawab permasalahan yang diangkat oleh penulis tentang Kinerja Kepala Kampung Dalam Pelayanan Publik DiKampung Trikora Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 sedangkan penelitian yuridis normative dilakukan dengan menganalisis tentang substansi hukum yang mengarah pada system hukum, sehingga tidak terlepas dari normative analisis yang bertolak dari bahan hukum primer. Hasil penelitiannya adalah bahwa kinerja kepala kampung dalam pelayanan publik di Kampung Trikora pada umumnya cukup baik, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya sesuai dengan pelaksanaan kinerja pemerintah kampung dalam pelayanan publik dan faktor yang mempengaruhi kinerja kepala kampung dalam pelayanan publik di kampung Trikora yaitu faktor pendukung yaitu perangkat lunak dan perangkat keras dan untuk faktor penghambatnya yaitu masih kurangnya kemampuan kepala kampung dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, faktor lainnya yaitu terkait kedisiplinan jam kerja dan terakhir adalah dukungan pemerintah dalam hal memberikan pelatihan dan bimbingan teknis dalam hal pelayanan publik.
PRAPENUNTUTAN DALAM PRAKTEK PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PENYIDIK TIPIKOR KEPOLISIAN RESORT NABIRE Budiman, Eren Arif; Pabassing, Yulianus
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i1.52

Abstract

Penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, belum mengalami perubahan yang signifikan. Berdasarkan “Indeks Persepsi Korupsi (corruption perception Index) Indonesia yang dikeluarkan oleh Transparency Internasional, tiga tahun terakhir yakni tahun 2019 berada pada skala nilai 40, tahun 2020 mengalami penurun pada angka 37 dan pada tahun 2021 berada pada angka 38 dari skala 0–100, menempatkan posisi Indonesia barada pada urutan 96 dari 186 negara di dunia, sedangkan pada tinggat ASEAN posisi Indonesia berada pada peringkat ke-5, masih jauh berada dibawah negara Singapura dengan nilai IPK 85, Brunei Darusalam dengan IPK 60, Malaysia dengan IPK 51 dan Timor Leste dengan IPK 40. Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yaitu untuk mengetahui tentang praktek prapenuntutan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi oleh penyidik Tipikor Kepolisian Resort Nabire dan untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang menjadi kendala dalam praktek prapenuntutan perkara tindak pidana korupsi oleh penyidik Tipikor Kepolisian Resort Nabire. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif dan penelitian Yuridis Empiris. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang bersumber dari data pustaka atau data sekunder, (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sikronisasi dengan judul dan rumusan masalah. Peneltian ini diharapkan memberikan manfaat bagi bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian maupun kejaksaan agar dapat menjalankan fungsi koordinasi dalam praktek prapenututan berkenaan dengan perkara tindak pidana korupsi.
Penyuluhan Hukum Penghapusan KDRT di Desa Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura Budiman, Eren Arif; Hutabalian, Roida; Ingratubun, Fitriyah; Koedoeboen, Arman
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 9 (2023): Desember
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10453301

Abstract

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fenomena KDRT merupakan fenomena gunung es, artinya sebenarnya jumlah KDRT yang terjadi saat ini bisa mencapai ratusan kasus, karena masih banyak korban yang belum melaporkan mengalami KDRT. Sehubungan dengan hal tersebut, Doktor Husni Universitas Ingratubun Papua melakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang anti kekerasan dalam rumah tangga, serta perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Rumah Tangga. Berdasarkan proses pelaksanaan dan evaluasi yang telah dilakukan, maka dari kegiatan sosialisasi ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi hukum ini cukup berhasil ditandai dengan keaktifan dan antusiasme para peserta, baik dalam mengikuti materi yang disampaikan maupun dalam pelaksanaannya. kesempatan untuk berdiskusi dan tanya jawab. Kemudian terjadi peningkatan pengetahuan peserta yaitu peserta mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga
PKM Pendampingan Dan Pelatihan Sistem Perizinan, Digital Branding, Packaging, Dan Digital Marketing Produk UMK Roti Bakar Nax Di Distrik Heram Arif Budiman, Eren; Fitrianita, Ika; Sandhy Pustap, El Shaddai; Pawan, Elvis
PENA ABDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 6 No 2 (2025): Juli 2025
Publisher : LPPM Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Roti Bakar Nax is one of the Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises (MSMEs) in Jayapura City. It is owned and run by a group of young Nabire residents who are passionate about business. They began operating this business with very little money, using funds from the town and having very little experience with entrepreneurship. The purpose of this community service project was to assist business actors in boosting the economy. One method is to sell business items using information technology, process business permits to ensure legal protection for a company, and optimize product packaging design to improve a company's reputation and draw in clients. The growth of Roti Bakar Nax in Jayapura City has benefited from this scheme. Effective financial bookkeeping and sales reporting using an information system, brand identity and storytelling strategies, product packaging design optimization, business permits, and digital marketing-based promotional strategies through creative video content on Instagram and TikTok were all areas where business owners showed improved comprehension
Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi Di Negara Hukum Samsul Tamher; Semy B.A. Latunussa; Eren Arif Budiman
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 2 No. 4 (2024): Oktober - Desember
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v2i4.327

Abstract

Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh banyak negara, baik negara maju maupun berkembang. Korupsi merusak sistem pemerintahan dan ekonomi serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penerapan kebijakan antikorupsi sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah dan mengurangi korupsi, memperkuat penegakan hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode analisis kualitatif melalui kajian literatur, termasuk referensi dari artikel, media massa, informasi yang dapat dipercaya dan sumber-sumber terkait lainnya untuk memahami bagaimana mengimplementasikan kebijakan anti-korupsi yang harus sesuai dengan ketentuan hukum. Studi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan anti-korupsi membutuhkan komitmen politik yang kuat, kerangka hukum yang kuat, lembaga anti-korupsi yang independen, dan partisipasi masyarakat yang aktif. Masalah utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, upaya pejabat korup, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan publik.penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi internasional sebagai cara untuk memerangi korupsi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan anti-korupsi di negara hukum membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk peningkatan kebijakan anti-korupsi dan peningkatan kualitas pembentukan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Co-Authors Absori Absori Ahmad Arif Zulfikar Arman Koedoeboen Boby Iskandar Elieser Kulimbang Fitriyah Ingratubun Fitriyah Ingratubun Frans Reumi, Frans Graciano Aristides Maturbongs Herniati Herniati Herry M. Polontoh Hutabalian, Roida Idris Firmansyah Reliubun Ika Fitrianita Ingratubun, Fitriyah Juniarto Mende Koedoeboen, Arman Latunussa, Semmy B.A. Mulyadi, Dudi Pabassing, Yulianus Pawan, Elvis Pustap, El Shaddai Sandhy Rahmad, Noor Roida Hutabalian Roida Hutabalian Ruth Kambuaya Salesius Jemaru Samsul Tamher Semy B.A. Latunussa Sri Iin Hartini Tamher, Samsul Tri yanuaria Watkat, Fransiscus X Yohana Krisostoma Anduk Mbulang Yulianus Pabassing