Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AMNESTI : Jurnal Hukum Jurnal hukum IUS PUBLICUM PROFICIO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Nanggroe: Journal of Scholarly Service Sepakat : Sesi Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)
Budiman, Eren Arif
STIH Umel Mandiri
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
HUKUM PIDANA ADAT “ANTARA ADA DAN TIADA” Watkat, Fransiscus X; Budiman, Eren Arif
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i4.38

Abstract

Bagi hukum adat, khususnya hukum pidana adat, persoalan mengenai yang sebenarnya terjadi tidak akan pernah dipisahkan sejelas-jelasnya dari persoalan yang seharusnya dilakukan. Ada saatnya ketika penyimpangan dari peraturan menciptakan kembali (remake) peraturan itu sendiri. Dengan demikian setiap tindakan berperan ganda, yakni pelanggaran adat diaggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum adat, atau hukum yang hidup dalam masyarakat, sekaligus pelanggaran adat itu dijadikan bagian dari proses pendefenisian hukum pidana adat. Karena itu, perbedaan antara pemilihan peraturan dan pengambilan keputusan berdasarkan peraturan masih belum jelas defenisinya apabila kita berbicara mengenai eksistensi/kedudukan hukum pidana adat dalam kajian hukum positf di Indonesia. Hukum pidana adat ini masih tetap hidup dalam masyarakat hukum adat yang masih memegang teguh nilai adat istiadat mereka. Namun dalam hukum positif di Indonesia keberadaan hukum pidana adat ini antara ada dan tiada.
KINERJA KEPALA KAMPUNG DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KAMPUNG TRIKORA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR. 6 TAHUN 2014 Budiman, Eren Arif; Tamher, Samsul; Watkat, Fransiscus X
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i1.41

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja kepala kampung Trikora dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk mengetahui Faktor Apa saja yang mempegaruhi kinerja kepala kampung dalam pelayanan publik yang di kampung Trikora di tinjau dari Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dan yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis empiris adalah merupakan penelitian hukum lapangan yang mana peneliti secara langsung turun ke lapangan dan mengamati apa yang terjadi di lapangan dengan teknik wawancara dan menjawab permasalahan yang diangkat oleh penulis tentang Kinerja Kepala Kampung Dalam Pelayanan Publik DiKampung Trikora Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 sedangkan penelitian yuridis normative dilakukan dengan menganalisis tentang substansi hukum yang mengarah pada system hukum, sehingga tidak terlepas dari normative analisis yang bertolak dari bahan hukum primer. Hasil penelitiannya adalah bahwa kinerja kepala kampung dalam pelayanan publik di Kampung Trikora pada umumnya cukup baik, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya sesuai dengan pelaksanaan kinerja pemerintah kampung dalam pelayanan publik dan faktor yang mempengaruhi kinerja kepala kampung dalam pelayanan publik di kampung Trikora yaitu faktor pendukung yaitu perangkat lunak dan perangkat keras dan untuk faktor penghambatnya yaitu masih kurangnya kemampuan kepala kampung dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, faktor lainnya yaitu terkait kedisiplinan jam kerja dan terakhir adalah dukungan pemerintah dalam hal memberikan pelatihan dan bimbingan teknis dalam hal pelayanan publik.
PRAPENUNTUTAN DALAM PRAKTEK PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PENYIDIK TIPIKOR KEPOLISIAN RESORT NABIRE Budiman, Eren Arif; Pabassing, Yulianus
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i1.52

Abstract

Penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, belum mengalami perubahan yang signifikan. Berdasarkan “Indeks Persepsi Korupsi (corruption perception Index) Indonesia yang dikeluarkan oleh Transparency Internasional, tiga tahun terakhir yakni tahun 2019 berada pada skala nilai 40, tahun 2020 mengalami penurun pada angka 37 dan pada tahun 2021 berada pada angka 38 dari skala 0–100, menempatkan posisi Indonesia barada pada urutan 96 dari 186 negara di dunia, sedangkan pada tinggat ASEAN posisi Indonesia berada pada peringkat ke-5, masih jauh berada dibawah negara Singapura dengan nilai IPK 85, Brunei Darusalam dengan IPK 60, Malaysia dengan IPK 51 dan Timor Leste dengan IPK 40. Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yaitu untuk mengetahui tentang praktek prapenuntutan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi oleh penyidik Tipikor Kepolisian Resort Nabire dan untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang menjadi kendala dalam praktek prapenuntutan perkara tindak pidana korupsi oleh penyidik Tipikor Kepolisian Resort Nabire. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif dan penelitian Yuridis Empiris. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang bersumber dari data pustaka atau data sekunder, (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sikronisasi dengan judul dan rumusan masalah. Peneltian ini diharapkan memberikan manfaat bagi bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian maupun kejaksaan agar dapat menjalankan fungsi koordinasi dalam praktek prapenututan berkenaan dengan perkara tindak pidana korupsi.
Penyuluhan Hukum Penghapusan KDRT di Desa Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura Budiman, Eren Arif; Hutabalian, Roida; Ingratubun, Fitriyah; Koedoeboen, Arman
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 9 (2023): Desember
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10453301

Abstract

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fenomena KDRT merupakan fenomena gunung es, artinya sebenarnya jumlah KDRT yang terjadi saat ini bisa mencapai ratusan kasus, karena masih banyak korban yang belum melaporkan mengalami KDRT. Sehubungan dengan hal tersebut, Doktor Husni Universitas Ingratubun Papua melakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang anti kekerasan dalam rumah tangga, serta perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Rumah Tangga. Berdasarkan proses pelaksanaan dan evaluasi yang telah dilakukan, maka dari kegiatan sosialisasi ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi hukum ini cukup berhasil ditandai dengan keaktifan dan antusiasme para peserta, baik dalam mengikuti materi yang disampaikan maupun dalam pelaksanaannya. kesempatan untuk berdiskusi dan tanya jawab. Kemudian terjadi peningkatan pengetahuan peserta yaitu peserta mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga
Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi Di Negara Hukum Tamher, Samsul; Latunussa, Semy B.A.; Budiman, Eren Arif
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 2 No. 4 (2024): December
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v2i4.327

Abstract

Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh banyak negara, baik negara maju maupun berkembang. Korupsi merusak sistem pemerintahan dan ekonomi serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penerapan kebijakan antikorupsi sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah dan mengurangi korupsi, memperkuat penegakan hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode analisis kualitatif melalui kajian literatur, termasuk referensi dari artikel, media massa, informasi yang dapat dipercaya dan sumber-sumber terkait lainnya untuk memahami bagaimana mengimplementasikan kebijakan anti-korupsi yang harus sesuai dengan ketentuan hukum. Studi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan anti-korupsi membutuhkan komitmen politik yang kuat, kerangka hukum yang kuat, lembaga anti-korupsi yang independen, dan partisipasi masyarakat yang aktif. Masalah utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, upaya pejabat korup, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan publik.penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi internasional sebagai cara untuk memerangi korupsi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan anti-korupsi di negara hukum membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk peningkatan kebijakan anti-korupsi dan peningkatan kualitas pembentukan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Co-Authors Boby Iskandar Fitriyah Ingratubun Frans Reumi, Frans Herniati Herniati Herry M. Polontoh Hutabalian, Roida Idris Firmansyah Reliubun Ingratubun, Fitriyah Koedoeboen, Arman Latunussa, Semmy B.A. Latunussa, Semy B.A. Mulyadi, Dudi Pabassing, Yulianus Rahmad, Noor Roida Hutabalian Ruth Kambuaya Salesius Jemaru Sri Iin Hartini Tamher, Samsul Tri yanuaria Watkat, Fransiscus X Yulianus Pabassing