Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

Tradisi carok dalam perspektif kriminologi dan sistem pidana di Indonesia Zaman, Akbari Amarul; Taun, Taun
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 24 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10403911

Abstract

Carok ialah sebuah pertarungan antara laki laki, biasanya satu lawan satu yang biasanya dipicu oleh konflik. Carok suatu pertarungan menggunakan clurit antara seorang dengan orang lain yang biasanya diawali dengan perjanjian terlebih dahulu mengenai tempat dan waktu. Menurut kriminologi di dalam tradisi carok memenuhi unsur kekerasan Kekerasan ialah suatu wujud kejahatan yang mana tindakan tersebut dimaksudkan kepada seseorang tertentu walaupun carok di akui sebagai hukum adat bagi masyarakat adat di Madura, akan tetapi nilai yang terdapat dari tradisi carok dirasa tidak sejalan dengan perkembangan zaman dan dianggap tidak berperikemanusiaan. Pada tradisi carok terdapat tindakan atau perbuatan yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum pidana Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan upaya upaya dalam penyelesaian konflik melalui tradisi adat madura yaitu carok dimana di dalamnya memuat unsur unsur kekerasan hingga dapat mengakibatkan kematian tentu ini sangat bersebrangan dengan hukum positif di indonesia dalam kasus ini hukum pidana. metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis-normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu alur penelitian keilmuan untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum di lihat dari sisi normatifnya.
SOSIALISASI HUKUM PENDAFTARAN MEREK SERTA STRATEGI PEMASARAN PRODUK UMKM TEMPE BASIAH KHAS KARAWANG Fadhilah, Meita; Taun, Taun; Azzahra, Fatimah
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2024): Volume 5 No. 3 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i3.29345

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual sebagai perlindungan hukum bagi pencipta milik perorangan atau kelompok yang berupaya untuk menghasilkan karya berhak cipta yang bernilai ekonomis serta berguna untuk mengantisipasi dan mencenggah pelanggaran hak kekayaan intelektual orang lain. Pentingnya pendaftaran Merek untuk menghindari adanya kerugian bagi pemilik Merek sebagai orang yang memiliki hak atas brand tersebut. Memiliki merek tersendiri merupakan bagian dari adanya upaya untuk memiliki ciri khas (personal branding) bagi pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar pelaksanaan pemasaran produknya dapat digunakan dalam jangka panjang dan terus menerus. Selain itu pendaftaran merek ini bertujuan untuk melakukan filter produk yang di produksi tersebut memiliki merek serupa ataupun membiarkan orang lain untuk dapat bebas meniru ataupun memalsukan produk yang dibuatnya. Tujuan utama dari adanya pelaksanaan sosialisasi hukum ini untuk membuka wawasan kepada Masyarakat pentingnya melakukan pendaftaran merek dalam pengembangan produk umkm, dan untuk melindungi hak yang dimiliki oleh pemilik hak merek atas kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi di kemudian hari.
Urgensi Integrasi Nasional sebagai Salah Satu Parameter Persatuan dan Kesatuan Bangsa Taun, Taun; Ardiansyah, Acep Kiki; Azra, Alia Aida; Hikmah, Rizkatul; Ma’mun, Shaummadini Putri; Khodijah, Siti
Indo-MathEdu Intellectuals Journal Vol. 5 No. 2 (2024): Indo-MathEdu Intellectuals Journal
Publisher : Lembaga Intelektual Muda (LIM) Maluku

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54373/imeij.v5i2.1031

Abstract

This article outlines that national integration can be used as one of the main parameters in assessing the integrity and cohesiveness of a country. This research uses a qualitative approach through the literature review method to explain that national integration not only involves political and economic aspects, but also social, cultural and national identity. This research tries to explore and analyze the problems to be answered through the results of the analysis of various relevant references such as research articles, reference books, and other relevant sources. Data collection is carried out by searching for various articles of the last 10 years (2014 to 2024) published on google scholar. The data analysis process is carried out qualitatively with stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the analysis show that without effective integration, various challenges such as disintegration, social conflict and political instability can threaten national unity. The author concludes that national integration must be strengthened through inclusive and participatory policies to realize sustainable unity
Komparatif Konsep Hukum di Malaysia dan Indonesia terhadap Perdagangan Anak Kusuma, Rizki Dwi; Iman, Chandra Hayatul; Apriani, Rani; Taun, Taun
Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v8i1.4328

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia dan Malaysia. Dalam konteks Asia Tenggara, kedua negara ini memiliki posisi strategis baik sebagai negara asal maupun tujuan perdagangan anak, namun menghadapi tantangan serius dalam efektivitas implementasi perlindungan hukumnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan komparatif, dengan mengkaji regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia; serta Child Act 2001 dan ATIPSOM 2007 di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia unggul dalam aspek pengaturan hak restitusi dan adanya lembaga independen seperti LPSK, sementara Malaysia memiliki kelebihan dalam ketersediaan shelter dan sistem perlindungan sementara (place of safety). Namun, keduanya menghadapi tantangan serupa dalam hal pendataan korban, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Penelitian ini merekomendasikan penguatan implementasi kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pembentukan sistem perlindungan yang lebih integratif dan responsif terhadap kebutuhan anak korban TPPO.
ANALISIS KAJIAN HUKUM ACARA PIDANA, STUDI KASUS: PENEGAKAN HUKUM KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Bibra, Arlia Nuravenia; Taun, Taun
Jurnal Legal Reasoning Vol. 6 No. 2 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v6i2.5985

Abstract

Ketetapan penegakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual pada anak penting dilakukan agar dapat memberikan hukum bagi korban maupun pelaku. Pada saat ini, pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual pada anak merupakan pelaksanaan perlindungan hukum yang memiliki orientasi memberikan perlindungan hukum bagi korban melalui pemberdayaan korban pada dampak yang timbul atas kasus yang terjadi. Akan tetapi, perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya mencakup bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku. Sehingga penggunaan perspektif Hak Asasi Manusia dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual pada anak dapat digunakan untuk mencapai inklusivitas perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, baik itu korban maupun pelaku. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual pada anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu melalui studi pustaka dari berbagai literatur yang menjadi kajian yang sistematis. Berdasarkan dari analisis yang ada, penggunaan perspektif Hak Asasi Manusia dalam penegakan hukum pidana kasus kekerasan seksual pada anak merupakan hal penting, yang dapat diimplementasikan ke dalam proses hukum berkeadilan untuk dapat membantu pihak-pihak terkait dalam menjalankan fungsi dan perannya kembali di masyarakat, dimana hal itu sejalan dengan tujuan penegakan hukum itu sendiri.
TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PEMAKSAAN PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN Senjaya, Oci; Rusli Arafat, Muhammad; Taun, Taun; Irawan, Bagus; Zaelany Muttaqin, Ananda; Wibisono, Rayhan; Hayatul Iman, Candra
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i11.2024.4688-4697

Abstract

Pemaksaan perkawinan terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan serius yang mengancam hak-hak asasi manusia dan kesejahteraan anak. Dalam perspektif viktimologi, fenomena ini memperlihatkan pola penindasan dan eksploitasi yang merugikan korban secara fisik, psikologis, dan sosial. Penelitian viktimologi menyoroti dampak traumatik yang dialami oleh korban, termasuk gangguan mental, kerusakan emosional, dan penurunan kesejahteraan psikososial. Anak yang menjadi korban pemaksaan perkawinan mengalami ketidaksetaraan kekuasaan yang ekstrem, kehilangan kontrol atas kehidupan mereka, serta kekerasan fisik dan seksual yang merusak. Perspektif viktimologi juga menyoroti faktor-faktor risiko yang mempengaruhi rentaninya anak terhadap pemaksaan perkawinan, seperti ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan kurangnya pendidikan. Upaya penanggulangan pemaksaan perkawinan anak melalui pendekatan viktimologi mencakup pemberian perlindungan bagi korban, rehabilitasi psikososial, serta pencegahan melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat. Perlu adanya kerjasama lintas sektor antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk mengatasi akar masalah dan memberikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak yang rentan terhadap pemaksaan perkawinan. Dengan demikian, pemahaman terhadap fenomena ini dari sudut pandang viktimologi menjadi penting dalam upaya melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak di bawah umur.
URGENSI HUKUM BISNIS DALAM MELINDUNGI HAK KONSUMEN Fathonah, Siti; Taun, Taun
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 2 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i2.2024.622-628

Abstract

Penelitian ini  mengeksplorasi urgensi hukum bisnis dalam  perlindungan hak  konsumen.  Studi  ini bertujuan untuk memahami dampak positif  perlindungan hukum terhadap konsumen dalam konteks  bisnis  melalui   analisis   mendalam   terhadap   aturan   dan   praktik   bisnis.   Pendahuluan  akan  menjelaskan  latar belakang filosofis dan kontekstual  perlunya perlindungan konsumen dalam konteks dinamika bisnis
Analisis Kriminologis terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 14/Pid.Sus/2014/PN.Tbn) Paramahan, Marchello Gabriel; Taun, Taun
Verdict: Journal of Law Science Vol. 4 No. 1 (2025): Verdict: Journal of Law Science
Publisher : CV WAHANA PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59011/vjlaws.4.1.2025.23-35

Abstract

This study aims to analyze the legal considerations of the judges in the Tabanan District Court Decision No. 14/Pid.Sus/2014/PN.Tbn regarding children as perpetrators of theft, as well as to examine the criminological factors that underlie the child’s criminal behavior and its relevance to the imposed criminal sanctions. The research applies a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches. The findings indicate that the panel of judges accurately applied the elements of aggravated theft and complied with juvenile justice procedures, including the use of social investigation reports, legal assistance, and parental involvement. However, substantively, the decision has not fully reflected the principles of restorative justice and the best interests of the child as mandated by the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA). From a criminological perspective, the child’s action was influenced by inadequate parental supervision, negative peer influence, economic pressures, psychological immaturity, and situational opportunities to commit the crime. These factors demonstrate that the child’s behavior is situational and should be addressed through rehabilitative rather than punitive imprisonment measures. Therefore, this study emphasizes the need to optimize the implementation of restorative justice in juvenile cases to ensure the achievement of protection and rehabilitation objectives.
PENYULUHAN TERHADAP KOPERASI UNTUK BERKEMBANG DI ERA DIGITAL PADA MASA PANDEMI DI KABUPATEN KARAWANG Apriani, Rani; Avionita, Venni; Taun, Taun; Arafat, M.Rusli
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 5 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v5i5.1991-1999

Abstract

Koperasi dipertimbangkan sebagai unsur yang paling fundamental untuk ekonomi Indonesia. Sebagaimana termaktub pada Pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwasannya “Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha. bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Berdasarkan pada uraian penjelasan UUD 1945 ini dijelaskan bahwa badan usaha yang sejalan dengan pasar ini disebut dengan istilah Koperasi, dengan demikian koperasi ini dianggap sebagai bagian yang paling fundamental untuk perekonomian Negara dan sebagai unsur terpenting di dalam keberlangsungan ekonomi Negara Indonesia. Karawang merupakan salah satu Kabupaten yang terkena imbas dari Pandemi covid-19, seperti yang kita ketahui saat ini Kabupaten Karawang merupakan kota indistri, banyak tersebar pabrik yang didirikan dan beroprasi di Karawang. Koperasi dan UMKM yang berada di Kabupaten Karawangpun harus bertahan terhadap efek Pandemi covid 19. Maka diperlukan inovasi agar dapat berkembang salah satunya melalui digitalisasi. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan dengan memanfaatkan sistem aplikasi zoom dan lapangan yang berbentuk kegiatan webinar, isi dari webinar tersebut adalah membahas mengenai Penyuluhan Terhadap Koperasi Untuk Berkembang Di Era Digital Pada Masa Pandemi Di Kabupaten Karawang. Digitalisasi koperasi memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan pelayanan, kenyamanan, dan keamanan saat melakukan transaksi dengan koperasi. Maka dari itu, Lembaga koperasi manual harus segera menjadi koperasi digital.
Diskriminasi Sosial dan Marginalisasi Ekonomi sebagai Korelaktor Kejahatan: Studi Etnografi pada Komunitas Urban Poor di Jakarta, Surabaya, dan Medan Taun, Taun; Giffari, Muhammad Naufal
Verdict: Journal of Law Science Vol. 4 No. 2 (2025): Verdict: Journal of Law Science
Publisher : CV WAHANA PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59011/vjlaws.4.2.2025.102-114

Abstract

This study examines the complex relationship between social discrimination and economic marginalization as underlying drivers of criminal behavior among urban poor communities in Jakarta, Surabaya, and Medan. Utilizing a critical ethnographic methodology, the research explores how structural inequalities—rooted in institutional exclusion and persistent stigmatization—shape individual adaptation strategies that often result in involvement with criminal activities. Data were collected through in-depth interviews, participant observation over twelve months, and comprehensive analysis of police records and relevant policy documents. Evidence gathered from fieldwork demonstrates that restricted access to formal employment and essential public services perpetuates material deprivation, while cultural stigmatization reinforces negative social stereotypes and marginalizes urban poor further from opportunities for meaningful participation. Anchored in strain theory (Merton, 1938), conflict criminology, and frameworks of social exclusion, this study finds that criminality functions as a rational, adaptive response to survival challenges presented by systemic exclusion. The findings also highlight disparities in the criminal justice process, including over-policing, limited access to legal representation, and disproportionate punitive outcomes for poor individuals. By integrating empirical data and theoretical perspectives, the research argues for a reconceptualization of urban criminality as a social and structural phenomenon rather than individual pathology. Policy implications suggest a need for distributive justice reforms and inclusive social development programs to break the cyclical ties between discrimination, marginalization, and crime within Indonesian urban contexts. This study contributes to the field of criminology by providing grounded, context-specific analysis relevant for future intervention and policymaking.