Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.147
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Gorontalo Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal hukum IUS PUBLICUM Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Nanggroe: Journal of Scholarly Service Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research
Tamher, Samsul
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi Di Negara Hukum Tamher, Samsul; Latunussa, Semy B.A.; Budiman, Eren Arif
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 2 No. 4 (2024): December
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v2i4.327

Abstract

Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh banyak negara, baik negara maju maupun berkembang. Korupsi merusak sistem pemerintahan dan ekonomi serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penerapan kebijakan antikorupsi sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah dan mengurangi korupsi, memperkuat penegakan hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode analisis kualitatif melalui kajian literatur, termasuk referensi dari artikel, media massa, informasi yang dapat dipercaya dan sumber-sumber terkait lainnya untuk memahami bagaimana mengimplementasikan kebijakan anti-korupsi yang harus sesuai dengan ketentuan hukum. Studi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan anti-korupsi membutuhkan komitmen politik yang kuat, kerangka hukum yang kuat, lembaga anti-korupsi yang independen, dan partisipasi masyarakat yang aktif. Masalah utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, upaya pejabat korup, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan publik.penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi internasional sebagai cara untuk memerangi korupsi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan anti-korupsi di negara hukum membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk peningkatan kebijakan anti-korupsi dan peningkatan kualitas pembentukan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
PERSPEKTIF MASYARAKAT ADAT TERHADAP HUKUM WARIS ISLAM DI KABUPATEN FAKFAK Abaidata, Rusni; Ingratubun, Muhammad Husni; Tamher, Samsul
Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v8i1.4222

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis persepektif masyarakat adat pemeluk agama Islam terhadap pelaksanaan hak kewarisan Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberlakuan hak waris Islam pada masyarakat adat di Kabupaten Fakfak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan hukum Yuridis Normative dan pendekatan hukum Yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat adat Fakfak telah memberlakukan hak kewarisan adat secara turun temurun sebelum dan sesudah masuknya agama Islam. Hukum Kewarisan Islam mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup sesuai ketetapan Al-Quran dan Hadits. Hukum kewarisan Islam di Kabupaten Fakfak berjalan bersama-sama dengan hukum waris adat bagi masyarakat adat beragama Islam. Faktor yang mempengaruhi pemberlakuan hak waris Islam pada masyarakat adat Fakfak antara lain: Negara (Pemerintah) dan Adat
LEGAL ANALYSIS OF CORRUPTION CRIMES REGARDING ACCOUNTABILITY IN THE FINANCIAL MANAGEMENT AGENCY AND LANNY JAYA REGENCY REGIONAL ASSETS Tamher, Samsul
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 21 No. 2 (2022): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v21i2.4578

Abstract

This research aims to determine and analyze the implementation of accountability investigations at the Regional Financial and Asset Management Agency of Lanny Jaya Regency and to determine and analyze the factors that hinder the accountability investigation process at the Regional Financial and Asset Management Agency of Lanny Jaya Regency. In this research, the methods used are normative juridical research methods and empirical juridical research methods, supported by data collection techniques in the form of direct observation and interviews in the field so that valid and accountable data is obtained. The research results show that the process of investigating alleged criminal acts of corruption in the regional financial and asset management agency of Lanny Jaya Regency by the Papua Prosecutor's Office was carried out using several methods. One way is through judicial intelligence operations carried out by the Prosecutor's Intelligence team. In the investigation process, the Prosecutor's Office uses case development techniques by utilizing whistle blowers (internal informants) and justice collaborators (justice collaborators) to collect case data and facts. Apart from that, the Prosecutor's Office also applies investigative audit techniques as a method of searching and collecting data, information and other findings to ensure the truth or even reveal errors in facts. In investigative efforts, the Prosecutor's Office also coordinates with the Financial Audit Agency (BPK) or the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) to ensure the completeness and correctness of information related to corruption cases. Several obstacles faced by the Investigating Prosecutor in carrying out investigations into criminal acts of corruption in the regional financial and asset management agency of Lanny Jaya district. These obstacles include limited human resources, funding/budget sources, facilities and infrastructure, as well as access to areas which affect the smoothness and support of the investigation process.
Co-Authors Abaidata, Rusni Bakti, Yohanis Sudiman Budiman, Eren Arif Ingratubun , Fitriyah Ingratubun, Fitriyah Ingratubun, Muhammad Husni Jemaru, Salesius Latunussa, Semmy B.A. Latunussa, Semy Latunussa, Semy B.A. Ramli, Rahman Watkat, Fransiscus X Widodo, Gatot