Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.332
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Al-Khidmah Jurnal Pengabdian Masyarakat Recht Studiosum Law Review Karimah Tauhid Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Mirfa, Enny
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERLAKSANANYA PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK OLEH ORANG TUA Aprillia, Ade; Zulfiani, Zulfiani; Mirfa, Enny
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 6, No 1 (2024): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v6i1.771

Abstract

Nafkah anak wajib diberikan oleh orang tua setelah putusnya perkawinan. Hal ini didasarkan menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, hal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara orang tua putus. Meskipun secara hukum dengan jelas menyatakan bahwa setiap perceraian seorang ayah wajib memberikan nafkah terhadap anak, namun yang terjadi di Desa Sukaramai Dua pelaksanaan pemberian nafkah masih sangat rendah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat  dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab tidak terpenuhinya hak nafkah anak diantaranya faktor ekonomi, faktor komunikasi, dan faktor kesadaran dan tanggung jawab. Faktor tersebut menjadi hambatan dalam upaya pemenuhan hak nafkah anak dimana dalam pemenuhan nafkah anak bekas isteri yang menggantikan kewajiban bekas suami untuk memenuhi nafkah terhadap anak.
UPAYA HUKUM DALAM PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN AKIBAT PENCURIAN TERNAK BERDASARKAN HUKUM PERDATA Rafika, Cut; Zulfiani, Zulfiani; Mirfa, Enny
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 6, No 1 (2024): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v6i1.772

Abstract

Ganti kerugian ialah suatu akibat dari tindakan suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi,biaya dan bunga). Ganti rugi dalam hukum perdata dapat ditimbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dari perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan ganti kerugian akibat pencurian ternak dan menganalisis faktor penyebab tidak realisasi ganti kerugian terhadap pencurian ternak di desa sukaramai dua, Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis empiris diambil dari data menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui faktor-faktor penyebab tidak realisasi ganti kerugian terhadap pencurian ternak antara lain faktor ekonomi,faktor lingkungan,faktor pendidikan. Adapun upaya hukum dalam pelaksanaan ganti kerugian akibat pencurian ternak yaitu musyawarah antar para pihak, penyelesaian dengan melibatkan tokoh masyarakat, dan upaya represif.
Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Hasil Kesepakatan Perdamaian dalam Mediasi di Luar Pengadilan Fitriani, Rini; Asnawi, M. Iqbal; Muis, Arman; Fatimah; Mirfa, Enny
Recht Studiosum Law Review Vol. 3 No. 1 (2024): Volume 3 Nomor 1 (Mei-2024)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v3i1.15935

Abstract

Sengketa merupakan bentuk aktualisasi atas perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih. Munculnya sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan menuntut haknya untuk menyelesaikan masalahnya dengan pihak yang menimbulkan kerugian. Penyelesaian sengketa para pihak mencari jalan penyelesaian yang mudah, cepat dan adil, dimana kedua belah pihak tidak merasa dirugikan (win-win solution) yaitu melalui alternatif penyelesaian di luar Pengadilan. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah Mediasi. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Mediasi pada dasarnya adalah musyawarah dan mufakat. Jika secara mediasi terdapat kata sepakat, maka akan dituangkan dalam suatu kesepakatan perdamaian. Namun ketika salah satu pihak tidak  melaksanakan kesepakatan perdamaian dengan itikad tidak baik maka akibatnya  membuat pihak yang dirugikan tidak mendapatkan kepastian hukum  karena tidak dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan atau tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Timbul permasalahan 1) upaya yang dapat ditempuh bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata melalui proses mediasi dan 2) proses mediasi yang memberikan jaminan kepastian hukum dalam mengeksekusi hasil kesepakatan para pihak. Penelitian ini adlah penelitian normatif bersifat kualitatif dan perspektif, pada penelitian hukum  normatif akan menginterpretasi secara preskriptif tentang hukum sebagai suatu system nilai ideal, hukum sebagai sistem konseptual, dan hukum sebagai sistem hukum positif. Hasil penelitian 1) Upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan melalui tahan-tahap yang dilaksanakan dengan bantuan mediator yang netral sampai menghasilkan kesepakatan perdamaian. 2) Untuk memperoleh kepastian hukum para pihak harus sepakat untuk mengukuhkannya menjadi akta perdamaian, sehingga kesepakatan perdamaian   tersebut   memiliki kekuatan hukum.
Analisis Penyebab dan Dampak Hukum Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Mirfa, Enny; Rimadona, Dwi
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 13 No 1 (2025): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v13i1.21950

Abstract

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) serta Pancasila menjadi hal terpenting dalam menjamin ketertiban, perlindungan, dan kepastian hukum di Indonesia. Dalam kerangka ini, Notaris berperan penting sebagai pebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik berkekuatan pembuktian sempurna dalam tindakan hukum. Namun, ketidakpatuhan terhadap ketentuan formil dan materiil, seperti ketidakhadiran para pihak, penandatanganan yang tidak serentak, atau tidak dibacakannya akta, dapat menurunkan status akta menjadi akta di bawah tangan serta melemahkan kekuatan hukumnya. Penelitian ini sebagai studi hukum normatif, dengan pendekatan deskriptif, bertujuan menganalisis penyebab degradasi nilai pembuktian akta Notaris serta akibat hukumnya terhadap perlindungan hak keperdataan. Pendekatan kajian ini menggunakan perundang-undangan, kasus, serta konseptual, termasuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1266 K/Pdt/2022, sebagai ilustrasi konkret dampak pelanggaran prosedural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan pilar utama untuk menjaga legitimasi akta autentik serta menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas notaris menjadi urgensi dalam menjawab kompleksitas transaksi hukum modern. Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi akademik serta praktis dalam penguatan peran Notaris serta perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam sistem hukum nasional.
Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan Pengolahan Limbah Rumah Tangga menjadi Produk BioCleaner Ramah Lingkungan Mardina, Vivi; Dwitya, Yonadiah; Lestari, Ratna; G Wibowo, Sara; Al Fajar, Beni; Fitriani, Fitriani; Y Persada, Andri; A Putri, Kartika; PE Sari, Herlina; Fadly, T Andi; Faji, Rahmatul; Arico, Zulfan; Rahmawati, Rahmawati; Mirfa, Enny; Oktaviodes, Alfiandinov
Al-Khidmah Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2025): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Institute for Research and Community Service (LPPM) of the Islamic University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/jak.v5i3.4605

Abstract

The village of Air Masin relies economically on the agricultural sector, particularly rice and horticultural crops. However, the community’s welfare level remains low, prompting many residents to seek additional income through small-scale enterprises. Unfortunately, limited knowledge and skills in managing these businesses hinder the potential for local economic development. Moreover, public awareness regarding environmentally friendly waste management remains minimal, leading to environmental pollution and posing health risks. Women, especially members of the Family Welfare Movement (PKK), lack an understanding of how to effectively manage household waste. In fact, such waste can be processed into economically valuable products such as eco-enzymes, liquid organic fertilizers, animal feed, and soap. This study aims to empower PKK women through training in processing household waste into biocleaners natural cleaning products made from domestic organic waste. The training is expected to enhance the participants' skills in converting waste into eco-friendly products that can be marketed, thereby creating new economic opportunities. In addition, biocleaners help reduce environmental pollution and dependency on harmful chemical-based cleaning agents. Data analysis was conducted using both qualitative and quantitative approaches. The results indicate a significant increase in participants’ understanding of the basic concepts of biocleaners as environmentally friendly cleaning products. There was a 100% improvement in participants' skills in processing household waste into biocleaners, and growing interest in adopting this technology as an alternative to conventional chemical cleaners. This initiative demonstrates that environmental education not only improves knowledge but also drives behavioral change and fosters self-reliance at both household and community levels.
Implementasi Tanggung Jawab Perusahaan dalam Pengelolaan Limbah Industri Sesuai dengan Regulasi yang Berlaku: Pendekatan Studi Literatur UKM Respek FH UNSAM Mirfa, Enny; Ramadhani, Hesa
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.16272

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan limbah  industri sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengelolaan limbah industri menjadi salah satu isu krusial karena dapat berdampak negatif terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan studi literatur, ditemukan bahwa tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan limbah mencakup kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala. Studi ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, seperti keterbatasan biaya dan sumber daya, serta kurangnya penegakan hukum yang efektif. Temuan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan limbah industri serta mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik yang lebih berkelanjutan.
Keadilan sebagai Landasan Filsafat dalam Penegakan Hukum di Indonesia Rachmaida, Jumala; Syakila, Sahnaz; Mirfa, Enny; Aldino, Hanri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2941

Abstract

Penegakan hukum di Indonesia menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepastian prosedural dengan keadilan substantif yang diharapkan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana prinsip keadilan dapat dijadikan pedoman operasional dalam setiap tahapan penegakan hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan filosofis keadilan dalam sistem hukum Indonesia bersumber dari nilai konstitusional yang menuntut keseimbangan antara kepastian, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi. Penerapan asas keadilan dalam hukum positif memerlukan proporsionalitas sanksi, perlindungan hak korban, transparansi alasan yuridis, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Pendekatan normatif terbukti relevan dalam membangun hukum berkeadilan karena menyediakan kriteria teoretis untuk mengevaluasi kesesuaian norma dengan nilai keadilan substantif serta merumuskan indikator operasional yang terukur bagi pemantauan praktik penegakan hukum.
PELATIHAN CONTRACT DRAFTING KERJASAMA PERIKANAN: STRATEGI PENCEGAHAN SENGKETA DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN NELAYAN Suriyani, Meta; Hayati, Vivi; Anwar, Saiful; Mirfa, Enny
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 9, No 5 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v9i5.34194

Abstract

Abstrak: Urgensi PKM dilakukan karena masyarakat nelayan dalam melakukan penangkapan ikan di laut, yang selama ini kerjasama pemberian modal dan bagi hasil dilakukan secara lisan. Perjanjian lisan ini sering menjadi penyebab sengketa karena jumlah tangkapan dan bagi hasil yang tidak sesuai setelah kembalinya nelayan melaot. Ketika terjadi sengketa sulit untuk diselesaikan karena salah satu pihak menyangkal telah berjanji sesuatu diawal kegiatan. Tujuan PKM membangun kelompok masyarakat nelayan yang mandiri secara hukum dan sosial agar mampu membuat contract drafting kerjasama perikanan..….. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan menetapkan mitra kegiatan yaitu Nelayan, Geuchik Desa Seuneubok Rambong, Panglima Laot Lhok Idi Rayeuk, Dinas Perikanan Aceh Timur, dan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur. Kegiatan dilakukan dengan cara menginventarisasi masalah dilapangan, menentukan program, pembinaan dan pelatihan. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini yaitu peningkatan pemahaman masyarakat berkaitan contract drafting dan penyelesaian sengketa melalui peradilan adat laot kelembagaan panglima laot maupun peradilan umum. Dari 20 orang nelayan, 18 orang dengan presentasi 90% menyatakan bahwa contrak drafting kerjasama bagi hasil bidang perikanan sangat penting sebagai dasar kepastian hukum pembuktian hokum perdata dan penyelesaian sengketanya.Abstract: The urgency of implementing the Community Service Program (PKM) arises from the fact that fishermen have traditionally engaged in fishing partnerships based on verbal agreements regarding capital provision and profit sharing. These oral agreements often lead to disputes due to disagreements over the amount of catch and how profits are divided after the fishing trips. When conflicts arise, they are difficult to resolve because one party may deny having made any promises at the start of the activity. The objective of this PKM is to establish a legally and socially independent fishing community capable of drafting formal contracts for fisheries cooperation. The implementation method involves identifying the target group – in this case, fishermen – followed by inventorying field problems, designing programs, and conducting training and mentoring sessions. The outcomes of this activity include increased community understanding of contract drafting and dispute resolution through traditional maritime (adat laot) courts under the Panglima Laot institution, as well as through general courts. Of the 20 fishermen involved, 18 (or 90%) stated that contract drafting for profit-sharing in the fisheries sector is crucial as a legal foundation for civil law evidence and dispute resolution.
Co-Authors . Zulfan A Putri, Kartika Al Fajar, Beni Aldino, Hanri Aprillia, Ade Dwitya, Yonadiah Fadly, T Andi Faji, Rahmatul Fatimah Fitriani Fitriani G Wibowo, Sara Hayati, Vivi M. Iqbal Asnawi Mardina, Vivi Meta Suriyani, Meta Muis, Arman Oktaviodes, Alfiandinov PE Sari, Herlina Rachmaida, Jumala Rafika, Cut Rahmawati, Rahmawati Ramadhani, Hesa Ratna Lestari Rimadona, Dwi Rini Fitriani RR. Ella Evrita Hestiandari Saiful Anwar Syakila, Sahnaz Y Persada, Andri