Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.756
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Geuthee Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Lok Seva: Journal of Contemporary Community Service Nawadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Hayati, Vivi
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
KESADARAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN NIKAH SIRI DI KAMPUNG SUKA RAMAI DUA KABUPATEN ACEH TAMIANG Rahmidan, Novia; Hayati, Vivi; Asiyah, Nur
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 6, No 1 (2024): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v6i1.778

Abstract

Perkawinan tidak tercatat yang dilakukan oleh masyarakat desa suka ramai dua karena tidak paham seutuhnya aturan hukum Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  . Bagi orang Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dicatat menurut ayat 2 pada pasal yang sama. Setelah itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW diumumkan melalui walimah supaya diketahui orang banyak.  Meskipun secara hukum dengan jelas menyatakan setiap perkawinan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 ahun 1974 tentang perkawinan,namun di Kampung Sukaramai Dua Kecamatan Seuruway Kabupaten Aceh Tamiang masih banyak terjadi praktik pernikahan dibawah tangan (nikah siri) bahkah semakin tahun semakin meningkat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang merupakan sebuah penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat Hasil penelitian menunjukkan kesadaran hukum masyarakat Desa Sukaramai Dua terhadap pernikahan siri belum ada kesadaran hukumnya, masih bayak masyarakat yang melakukan perkawinan siri, nikah siri. Faktor penyebab terjadinya pernikahan siri di Desa Sukaramai Dua melakukan nikah siri dari beberapa aspek, diantaranya ketika nikah siri tersebut dilakukan karena aspek kasuistik, aspek usia, aspek sikap keagamaan pelaku nikah siri, aspek status pelaku nikah siri.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSEUMAWE NOMOR 302/PDT.G/2022/MS.LGS TERHADAP KEWENANGAN MENGADILI DALAM PERKARA PERCERAIAN Ainy, Cut Riska; Hayati, Vivi; Suriyani, Meta
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 5, No 2 (2023): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v5i2.782

Abstract

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jika terjadi perceraian wajib digugat melalui Pengadilan wilayah domisili tergugat. Namun pada kenyataannya Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe memeriksa perkara Nomor 302/Pdt.G/2022/MS.Lsm memutuskan perkara tersebut tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak dilakukan dalam Perkara Nomor 302/Pdt.G/2022/MS.LSM. Penyebab Tidak dipertimbangkan Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hakim berpendapat gugatan dapat diterima karena ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989.
PELAKSANAAN SANKSI ADAT TERHADAP PELANGGARAN PELEPASAN MASA LAJANG MENURUT ADAT GAYO LOKOP Sabina, Putri; Fitriani, Rini; Hayati, Vivi
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 4, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v4i2.494

Abstract

Dalam perkawinan laki-laki harus bertanggungjawab penuh terhadap istri, mengharuskan suami memberi tempat tinggal. Mengenai tempat tinggal istri setelah melangsungkan pernikahan sepenuhnya menjadi tanggungjawab suami. Namun lain halnya yang terjadi di Gayo Lokop pasangan pengantin yang sudah melangsungkan pernikahan tidak boleh tinggal satu rumah sebelum melaksanakan adat pelepasan masa lajang seperti yang dialami oleh tiga  pasangan pengantin suku Gayo yang berinisial R, Z dan F. penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang merupakan sebuah penelitian hukum yang berupaya untuk melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan sanksi adat terhadap pelanggaran pelepasan masa lajang menurut hukum adat Gayo Lokop, perbuatan pelanggaran adat, dan akan di kenakan sanksi dengan dua alternative bentuk sanksi yaitu membayar denda berupa uang semampu pihak pengantin atau sanski berupa larangan terhadap pengantin untuk tinggal bersama.Akibat hukum dari tidak dilaksanakan sanksi adat pelapasan masa lajang suku Gayo Lokop berakibat akan disanksi berbentuk denda, seorang mejalankan aturan adat pelepasan masa lajang, maka dapat dinilai bertentangan dengan hukum islam, selain itu juga bertentangan dengan Perundang-udangan.  Namun jika tidak dijalankan adat pelepasan masa lajang maka dianggap melanggar ketentuan adat dan akan disanksi.
FULFILLING THE RIGHTS OF CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA Krisna, Liza Agnesta; Wilsa, Wilsa; Rachmad, Andi; Aldino, Hanri; Hayati, Vivi; Zuleha, Zuleha; Nazarova, Lola G.
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 11, No 1 (2024): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v11i1.36572

Abstract

Legal protection for children who are victims of sexual crimes is an essential aspect of the criminal justice system. This research examines the concept of legal protection for child victims of sexual crimes in Indonesia, focusing on both positive and progressive legal aspects. The study aims to understand the implementation of legal protection concepts for child victims of sexual crimes within the framework of positive law, as well as to explore the impact and effectiveness of progressive law in the same context. The research methodology adopts a descriptive normative approach, utilizing both primary and secondary legal sources. Normative analysis involves identifying relevant laws and regulations, such as Law No. 13 of 2006 on Witness and Victim Protection, Law No. 11 of 2012 on Juvenile Justice System, and Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. Data analysis employs qualitative methods, combining literature review and field research. The findings of this research affirm that despite existing laws governing legal protection for child victims of sexual crimes, implementation remains suboptimal, with various challenges yet to be addressed. Further steps are necessary to raise awareness, strengthen law enforcement, and ensure that the rights of child victims are upheld in accordance with principles of justice and human rights.
Structuring customary marine courts to achieve legal certainty in the settlement of customary marine disputes Suriyani, Meta; Ulya, Zaki; Hayati, Vivi; Fuadi, Fuadi
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 7, No 1 (2024): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v7i1.308

Abstract

The aim of this study is to build legally and socially independent Panglima laot and fisher community groups to resolve adat laot issues through adat laot courts, and to increase community empowerment in the area of services in social conflicts in fishing communities. Panglima laot lhok Idi Rayeuk in Alue Dua Muka O village in resolving disputes between fishermen and violations of customary maritime law, where there is still confusion in its application. The existing guidelines for customary courts in Aceh are considered to be very general and only discuss gampong customary courts. Meanwhile, the laot customary court has not yet specified its implementation mechanism. The Laot Customary Court and the Gampong Customary Court have different resolutions, and the customary institutions that resolve them are also different. So that it has the potential to conflict with positive law and tends to be neglected and protracted in handling. This is due to the lack of understanding of the Panglima Laot Lhok of the laot customary judicial process. The activity methods used were (1) observation, advice and discussion; (2) training and mentoring; and (3) activity evaluation. The results of the activities showed that the education and training provided in relation to Laot customary justice resulted in changes in the attitudes and knowledge of the target audience (partner group) of Panglima Laot Lhok and fishing communities towards the implementation and structuring of Laot customary justice as a means of seeking justice in resolving Laot customary disputes. This training has also provided an understanding of the rule of law as a foundation, the benefits as an alternative to solving problems with the aim of peace (win-win solution), the implementation process to achieve common goals of justice and order
Ethical standards in arbitration practice in Indonesia: Challenges and strengthening of oversight Hayati, Vivi; Iqbal, Muhammad; Masthura, Natasya; Anwar, Saiful; Hasmiyati, Cut
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 8, No 1 (2025): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v8i1.388

Abstract

Arbitration is an increasingly developing dispute resolution mechanism in Indonesia, particularly in the business and trade sectors. To ensure its credibility and effectiveness, ethical standards in arbitration practice must be strictly enforced. This study analyzes the implementation of ethical standards in arbitration in Indonesia, the challenges faced, and solutions for strengthening oversight and enforcement mechanisms. Some key challenges identified include conflicts of interest among arbitrators, lack of transparency in arbitration processes, and weak regulations and sanction mechanisms for ethical violations. Using a normative-empirical legal research method, this study highlights the importance of regulatory reforms, enhancing the role of supervisory institutions, and utilizing technology in the arbitration system. The implementation of digital registration systems, blockchain, and artificial intelligence (AI) can improve transparency and accountability in arbitration in Indonesia. With stricter oversight strategies, arbitration is expected to become a fairer, more efficient, and more credible dispute resolution mechanism.
PELATIHAN PEMBUATAN PERJANJIAN TERTULIS PENGGARAPAN LAHAN PERTANIAN DI DESA MATANG SEPING KECAMATAN BANDA MULIA Suriyani, Meta; Sahara, Siti; Fatimah, Fatimah; Hayati, Vivi; Rimadona, Dwi
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8, No 6 (2025): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v8i6.2298-2302

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Matang Seping, dilatarbelakangi karena masyarakat dalam melakukan sewa menyewa, gadai, utang-piutang atau kerja sama lainnya terkait dengan pengarapan lahan pertanian dilakukan secara lisan, dan tidak adanya saksi. Masyarakat tidak paham bahwa aktifitas yang ditulis dan adanya saksi dapat memperjelas masalah yang terjadi dan sebagai bukti yang meyakinkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik melalui prosedur peradilan adat maupun pengadilan negeri. Tujuan pengabdian kepada masyarakat untuk membangun kelompok masyarakat petani agar mampu secara mandiri membuat perjanjian tertulis sebagai alat bukti untuk mencegah dan penyelesaian sengketa perdata yang terjadi di masyarakat. Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu  penyuluhan dan pelatihan, melakukan demonstrasi atau percontohan untuk menghasilkan keterampilan membuat perjanjian. Hasil pengabdian kepada masyarakat,  telah menambah wawasan tentang hukum perjanjian dan telah mampu secara mandiri membuat perjanjian tertulis. Selain itu telah memberikan solusi dengan harapan dapat merubah kebiasaan masyarakat desa Matang Seping, melakukan perjanjian lisan tanpa disertai saksi dalam penggarapan lahan pertanian. Menjadi kebiasaan perjanjian lisan atau tulisan disertai disertai alat bukti yang sah lainnya sesuai hokum yang berlaku yang memiliki kekuatan hokum yang kuat.
Pengelolaan Ikan Gurami Menjadi Kerupuk Sebagai Peningkatan Ekonomi Kelompok Usaha Ikan Chai Sahara, Siti; Hayati, Vivi; Zuleha, Zuleha; Agnesta Krisna, Liza; Syardiansah, Syardiansah
Nawadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 2, No 3 (2023): September
Publisher : Pencerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58835/nawadeepa.v2i3.221

Abstract

Potensi wilayah yang menjadi sasaran pengabdian kepada masyarakat adalah Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh. Desa ini merupakan daerah yang sangat cocok untuk budidaya ikan air tawar yaitu gurami. Selamai ini para petani budidaya ikan gurami memperoleh bibit ikan gurami didesa tanjung rambut Kabupatden Aceh Tamiang. Para petani budidaya ikan gurami didesa tersebut banyak memproduksi ikan, namun produksi ikan yang dilakukan hanya berupa ikan mentah yang tidak dilakukan olahan sama sekali yang dipasarkan melalui penjualan online. Hal ini menjadi tantangan sendiri untuk membuat olahan produk yang berasal dari ikan sehingga tidak hanya produk ikan mentah saja. Para petani budidaya ikan ini sudah mulai merasakan ekonominya yang hanya berjalan ditempat. Padahal mereka mengharapkan adanya suatu produk kreatifitas dari olahan ikan, antara lain seperti kerupuk ikan, nugget ikan, sosis ikan, dimsus ikan dan berbagai produk olahan ikan lainnya. Kreatifitas produksi yang dilakukan oleh petani nantinya akan meningkatkan pemberdayaan ekonomi pada masyarakat peternak ikan di desa tersebut.
Pencegahan Bullyiang dan Pelecehan Seksual di Dunia Pendidikan Melalui Sosialisasi di Madrasah Ulumul Qur’an Masthura, Natasya; Hayati, Vivi; Hasmiyati, Cut; Yuana, Adella
Lok Seva: Journal of Contemporary Community Service Vol 4, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/lokseva.v4i2.13629

Abstract

This community service activity was carried out at Madrasah Ulumul Qur’an with the aim of providing students with an understanding of the importance of preventing bullying and sexual harassment. The materials presented covered the basic concepts of bullying and sexual harassment, their causes, and the impact on victims and the educational environment. The results of the activity showed that the students were able to understand how to prevent bullying and sexual harassment. Prevention efforts are crucial and were promoted through legal literacy and socialization during this activity to help reduce the number of bullying and sexual harassment cases in educational settings. The activity was conducted through presentations and discussions, accompanied by case studies and problem-solving strategies related to bullying and sexual harassment experienced by madrasah students. This initiative is expected to serve as an initial step in fostering awareness among students to enhance their understanding of bullying and sexual harassment, as well as the values of Islamic teachings in daily life.
PELATIHAN CONTRACT DRAFTING KERJASAMA PERIKANAN: STRATEGI PENCEGAHAN SENGKETA DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN NELAYAN Suriyani, Meta; Hayati, Vivi; Anwar, Saiful; Mirfa, Enny
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 9, No 5 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v9i5.34194

Abstract

Abstrak: Urgensi PKM dilakukan karena masyarakat nelayan dalam melakukan penangkapan ikan di laut, yang selama ini kerjasama pemberian modal dan bagi hasil dilakukan secara lisan. Perjanjian lisan ini sering menjadi penyebab sengketa karena jumlah tangkapan dan bagi hasil yang tidak sesuai setelah kembalinya nelayan melaot. Ketika terjadi sengketa sulit untuk diselesaikan karena salah satu pihak menyangkal telah berjanji sesuatu diawal kegiatan. Tujuan PKM membangun kelompok masyarakat nelayan yang mandiri secara hukum dan sosial agar mampu membuat contract drafting kerjasama perikanan..….. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan menetapkan mitra kegiatan yaitu Nelayan, Geuchik Desa Seuneubok Rambong, Panglima Laot Lhok Idi Rayeuk, Dinas Perikanan Aceh Timur, dan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur. Kegiatan dilakukan dengan cara menginventarisasi masalah dilapangan, menentukan program, pembinaan dan pelatihan. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini yaitu peningkatan pemahaman masyarakat berkaitan contract drafting dan penyelesaian sengketa melalui peradilan adat laot kelembagaan panglima laot maupun peradilan umum. Dari 20 orang nelayan, 18 orang dengan presentasi 90% menyatakan bahwa contrak drafting kerjasama bagi hasil bidang perikanan sangat penting sebagai dasar kepastian hukum pembuktian hokum perdata dan penyelesaian sengketanya.Abstract: The urgency of implementing the Community Service Program (PKM) arises from the fact that fishermen have traditionally engaged in fishing partnerships based on verbal agreements regarding capital provision and profit sharing. These oral agreements often lead to disputes due to disagreements over the amount of catch and how profits are divided after the fishing trips. When conflicts arise, they are difficult to resolve because one party may deny having made any promises at the start of the activity. The objective of this PKM is to establish a legally and socially independent fishing community capable of drafting formal contracts for fisheries cooperation. The implementation method involves identifying the target group – in this case, fishermen – followed by inventorying field problems, designing programs, and conducting training and mentoring sessions. The outcomes of this activity include increased community understanding of contract drafting and dispute resolution through traditional maritime (adat laot) courts under the Panglima Laot institution, as well as through general courts. Of the 20 fishermen involved, 18 (or 90%) stated that contract drafting for profit-sharing in the fisheries sector is crucial as a legal foundation for civil law evidence and dispute resolution.
Co-Authors Agnesta Krisna, Liza Ainy, Cut Riska Aldino, Hanri fatimah Fatimah Fuadi Fuadi Hasmiyati, Cut Krisna, Liza Agnesta Masthura, Natasya Meta Suriyani, Meta Mirfa, Enny Muhammad Iqbal Nazarova, Lola G. Nur Asiyah Rachmad, Andi Rahmidan, Novia Rimadona, Dwi Rini Fitriani Sabina, Putri Saiful Anwar Siti Sahara Syardiansah, Syardiansah Wilsa, Wilsa Yuana, Adella Zaki Ulya, Zaki Zuleha, Zuleha