Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.651
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dimensi Ensiklopedia of Journal MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum PAMALI: Pattimura Magister Law Review International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS) PETITA Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Jurnal Pendekar Nusantara Journal of Innovative and Creativity Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Dynamics of Politics and Democracy Melayunesia Law Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu
Siti Nurkhotijah
Department Of Law, Faculty Of Law, Batam University, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Nursing Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Juridical Analysis of Shareholder Agreement Letters as a Form of Legal Protection (Research Study in Companies in Batam City) Purwanti, M. M. Fajar; Fadlan, Fadlan; Nurkhotijah, Siti
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 2 (2023): December 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i2.1346

Abstract

Private companies are one of the main pillars of the national economy in sustainable national development. In carrying out business activities, conflicts often occur between the shareholders of a company. The governance of a company is regulated in Law Number 40 of 2007. The reality of the business world is that often the articles of association in the deed of establishment of a Limited Liability Company as a place to accommodate the clauses agreed to by the shareholders cannot accommodate clauses that are specific to the objectives of the shareholders. shares to manage the running of the Limited Liability Company business they established. This research uses empirical juridical methods. The data used uses secondary data taken as primary data from the collection of laws and regulations relating to the object under study, and secondary and tertiary data from official documents, journals and the internet. Data collection was carried out by means of one-sided questions and answers which was carried out systematically and based on the research objectives. From the results of this research, data was obtained that Limited Liability Companies located in the city of Batam do not pay attention to company governance procedures as regulated in the articles of association in the company's Deed of Establishment, thus providing opportunities for misuse of this trust. Progress in business governance is not well anticipated, which creates gaps in increasing conflict between shareholders in the company. The choice of litigation resolution, which takes a long time and is expensive, is an obstacle to resolving this conflict. The Shareholders' Agreement Letter as a mitigation for future conflict management for the shareholders of a Limited Liability Company should be used from the moment the shareholder's self-binding agreement was made when establishing the company. A shareholder agreement is a legal document that regulates the relationship between the company's shareholders, which concerns their interests or the interests of the Company. Explicitly in UUPT no. 40 of 2007, Article 4 states that this law, the Company's articles of association and other statutory provisions, Article 1320 concerning the validity of agreements, Article 1338 of the Civil Code, binding agreements as law for the founders, applies to the Limited Liability Companies. A shareholder agreement letter is an agreement made in addition to the Articles of Association made by the parties.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dan Kreditur Atas Kredit Macet Dalam Suatu Perjanjian Kredit (Studi Penelitian di BPSK Kota Batam) Andriani, Tania Puji; Erniyanti, Erniyanti; Nurkhotijah, Siti; Fadlan, Fadlan; Prasetyasari, Christiani
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1357

Abstract

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, terdapat peraturan yang mengatur perlindungan hukum terhadap debitur, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Namun, implementasi peraturan tersebut masih menjadi tantangan dan perlu dikaji lebih lanjut. Sistem hukum mengatur hak dan kewajiban debitur yang mengalami kesulitan membayar kredit, serta melindungi mereka dari tindakan yang merugikan atau penarikan unit oleh kreditur. Permasalahan terkait hak dan kewajiban kreditur dalam kasus kredit macet juga menjadi bagian inti dari penelitian ini. Penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum terhadap debitur dan kreditur atas kredit macet dalam suatu perjanjian kredit, dan implementasi faktor kendala dan solusi perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditur atas kredit macet dalam suatu perjanjian kredit. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif (legal reasearch) melalui studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis) melalui studi  lapangan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum terhadap debitur dan kreditur atas kredit macet dalam suatu perjanjian kredit yaitu Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, debitur yang merasa dirugikan dapat melakukan laporan pengaduan melalui laman website yang telah diberikan oleh OJK dan AFPI, dan juga dapat melaporkan kepada pihak berwenang, namun kreditur berhak untuk mendapatkan pengembalian atau pembayaran kredit secara optimal jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Implementasi, faktor kendala, dan solusi terhadap debitur dan kreditur atas kredit macet dalam suatu perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa permasalahan ini memiliki kompleksitas yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Implementasi hukum yang efisien, penanganan kredit macet yang cepat, serta perlindungan hak-hak debitur dan kreditur menjadi kunci dalam mengatasi kendala-kendala yang mungkin terjadi. Solusi yang berkelanjutan mencakup perubahan dalam sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat, penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, edukasi hukum untuk masyarakat, dan kerja sama antara pihak terkait dalam menangani kredit macet. Penanganan kredit macet adalah isu multidimensi yang memerlukan pendekatan komprehensif untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Disarankan kepada pemerintah atau pihak yang berwenang untuk merumuskan kebijakan atau regulasi yang tegas, kepada debitur dan kreditur agar dapat bernegosiasi dan memilih upaya perdamaian yang dapat disepakati.
Analisis Yuridis Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur di Kepolisian Resor Kota Barelang Tahun 2023 Gunawan, Andre; Siadari, Lagat Paroha Patar; Nurkhotijah, Siti; Fadlan, Fadlan; Prasetyasari, Christiani
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1360

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan memprihatinkan. Tindakan ini memiliki dampak jangka panjang yang merusak fisik, emosional, dan psikologis korban. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis dokumen hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan.KUHP. Hasil analisis menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain kurangnya kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap anak, minimnya pelaporan kasus oleh korban atau pihak terkait, kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, serta terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran. Diharapkan hasil analisis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan dan kendala dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Analisis ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi berbagai pihak terkait dalam mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam memberantas tindak pidana ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban.
Analisis Yuridis Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Penelitian pada Kejaksaan Negeri Karimun) Fadillah, Muhammad Haris; Nurkhotijah, Siti; Fadlan, Fadlan; Prasetyasari, Christiani
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1394

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan faktor penghambat dan solusi Jaksa Penuntut Umum dalam penerapannya sejak peraturan ini sejak peraturan ini berlaku. Penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris . dengan menggunakan dua jenis sumber data yaitu: data primer dan data sekunder, serta menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. kemudian dianalisis melalui metode analisis kualitatif guna mendapatkan kesimpulan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pengaturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 telah memenuhi aspek-aspek dalam peraturan Penghentian Penuntutan seperti aspek syarat, metode, dan batasan. Penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Karimun terlaksana sesuai dengan peraturan tersebut. Penghentian penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 140 Ayat (2), namun tidak diatur secara jelas mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Melalui kebijakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 perkara pidana berhasil diselesaikan melalui proses upaya perdamaian dengan alasan telah memenuhi syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang berlaku dalam peraturan ini. Disarankan agar peraturan ini dapat menyesuaikan dan mengikuti perkembangan masyarakat melalui kajian – kajian atau berdasarkan pengalaman dalam menerapkan Peraturan ini agar peraturan ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang mencari keadilan dan tidak disalah gunakan. Dalam konteks kultur masyarakat penulis menyarankan agar dapat terus menjaga nilai – nilai leluhur mengenai musyawarah dan mempertahankannya di Masyarakat.
PERKUAT SUMBER DAYA MAHASISWA YANG UNGGUL MEMILIKI KEPRIBADIAN TANGGUH DAN BERKARAKTER DENGAN BAKTI SOSIAL DIDUKUNG PEMBAGIAN SEMBAKO Siti Nurkhotijah; Abdullah Aman; Alief, Affandy Alief Nurrahman; Dwi Wahyuni Putri; Nadia Febriyanti
Jurnal Pendekar Nusantara Vol. 2 No. 1 (2024): OKTOBER 2024
Publisher : LPPM-Universitas Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37776/pend.v2i1.1441

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat di wilayah kampung tua teluk lengung dilaksanakan untuk membantu Masyarakat dalam hal kebutuhan pokok guna untuk saling menolong dan mewujudkan sikap kepedulian, Kegiatan bakti social merupakan bentuk dari sifat manusia yang memiliki simpati dan empati. Bakti sosial merupak kegiatan yang mencerminkan adanya rasa peduli kepada masyarakat yang membutuhkan serta keinginan untuk menolong meringankan kebutuhan hidupnya. Salah satunya dengan berbagi sembako yang merupakan cabang dari bakti sosial sebgai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini dapat menjalin tali silahturahmi antar sesama sehinga akan membangun keakraban antara masayarak dengan seluruh civitas akademika Universitas Batam. Kegiatan pembagian sembako ini dinilai telah tercapai untuk meringankan Masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu dengan harapan dapat membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Juridical analysis of the effectiveness of the investigation of Sailing Approval (SPB) violations at the Ditpolairud Riau Islands Police Ibrahim Sembiring; Fadlan Fadlan; Sayid Fadhil; Soerya Respationo; Siti Nurkhotijah
Dynamics of Politics and Democracy Vol. 5 No. 1 (2025): August
Publisher : Goodwood Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/dpd.v5i1.3393

Abstract

Purpose: This study analyzes the effectiveness of investigations into Sailing Approval (SPB) violations conducted by the Ditpolairud Riau Islands Police. It seeks to evaluate how well current law enforcement mechanisms ensure maritime safety and legal compliance under the Navigation Law. Research methodology: The research employs a normative and empirical juridical approach. Data were collected from legislation, literature reviews, and in-depth interviews with investigators, Syahbandar officials, and maritime business operators. The findings were validated through triangulation and analyzed descriptively using John Rawls’ Theory of Justice, Friedman’s Legal System Theory, and Sudikno Mertokusumo’s Legal Certainty Theory. Results: Investigations into SPB violations have been carried out in accordance with legal procedures, including coordination between Ditpolairud, Syahbandar, PPNS, and prosecutors. While enforcement actions have increased compliance, several challenges remain, such as limited resources, overlapping authority, legal gaps, maladministration, and low awareness among shipowners and fishermen. Digitalization of SPB documents and improved transparency in service fees were identified as key solutions. Conclusions: The investigations are generally effective but still constrained by structural, substantial, and cultural barriers. Effective enforcement requires harmonized regulations, institutional synergy, technological integration, and public legal awareness to ensure maritime safety and compliance. Limitations: This study is limited to the jurisdiction of the Riau Islands and relies on qualitative field interviews, without quantitative assessment of enforcement outcomes. Contribution: The study contributes to maritime law by emphasizing justice, legal certainty, and system effectiveness in SPB investigations, while offering recommendations to improve institutional capacity, transparency, and regulatory alignment.
Juridical analysis of law enforcement on illegal cigarettes in Batam and its impact on state excise revenue Muhammad Yadi; Fadlan Fadlan; Parameshwara Parameshwara; Soerya Respationo; Siti Nurkhotijah
Dynamics of Politics and Democracy Vol. 5 No. 1 (2025): August
Publisher : Goodwood Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/dpd.v5i1.3394

Abstract

Purpose: Analyze law enforcement against illicit cigarettes with counterfeit excise bands in Batam and its impact on excise revenue, framed by Radbruch’s legal certainty, Friedman’s legal system, and Becker’s economics of crime. Research methodology: A normative–empirical legal approach: review of excise laws and implementing regulations; a case study of KPU BC Batam operations (sea/land patrols, risk-based intelligence); semi-structured interviews with officers; and qualitative analysis of enforcement documents. Results: Enforcement produced sizable seizures and a clear typology of illicit excisable goods (without bands/counterfeit), yet constraints persist: limited personnel and assets, a vast surveillance area, and increasingly sophisticated modus operandi. Regulatory gaps channel many cases into administrative settlement (state-asset confiscation) with weak deterrence; inter-agency coordination remains uneven; and permissive social norms toward cheaper prices endure. The main impacts are excise revenue leakage, unfair competition for compliant firms, and erosion of tobacco-control objectives. Conclusions: Legal certainty is not yet achieved due to sanction disparities and inconsistent enforcement; economically, offenders’ expected gains exceed expected penalties. Stronger, predictable, and deterrence-oriented enforcement is required. Limitations: Evidence is confined to Batam and specific periods; there is no econometric estimate of revenue loss; findings rely on interviews and secondary documents. Contribution: Integrates legal theory and policy analysis by proposing tighter norms and recalibrated criminal–administrative sanctions, clarified procedures, deeper inter-agency integration, deployment of digital track-and-trace for excise bands, and public education to curb demand, restore the revenue base, and protect fair competition.
JURIDICAL ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF DIGITAL TRANSFORMATION IN RESIDENCE PERMIT SERVICES TO ACHIEVE TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY (RESEARCH STUDY AT THE CLASS I SPECIAL IMMIGRATION OFFICE TPI BATAM) Safitry Dianata; Siti Nurkhotijah; Sayid Fadhil
International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS) Vol. 5 No. 5 (2025): October
Publisher : CV. Radja Publika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijebas.v5i5.4003

Abstract

Digital transformation in public services is a form of adaptation to the development of information technology aimed at improving efficiency, transparency, and accountability. In the immigration sector, residence permit services for foreigners are among the strategic services that demand legal certainty, speed, and accuracy. However, various obstacles are still encountered in its implementation, such as system incompatibility, technical disruptions, low digital literacy, and potential procedural deviations. This study aims to analyse, from a legal perspective, the effectiveness of digital transformation in residence permit services to achieve transparency and accountability at the Class I Special Immigration Office TPI Batam. The methods used in this research are normative and empirical legal research methods. The normative approach reviews relevant laws and regulations, such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 6 of 2011 concerning Immigration, and Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning the Electronic-Based Government System. Meanwhile, using a socio-legal approach, the empirical approach is carried out through interviews and observations of implementing digital services in the field. The research results indicate that, normatively, the regulations governing the digital transformation of residence permit services are already adequate. However, their effectiveness is still not optimal in practice due to various technical, institutional, and social obstacles. The digital system has driven improvements but does not yet fully ensure transparency and accountability due to weak internal supervision and a lack of human resource support. Therefore, updates to the technological system, human resource training, increased public digital literacy, and tightening regulations and supervision are needed as strategic efforts.
JURIDICAL ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF IMMIGRATION REGULATIONS ON VISA ON ARRIVAL (VOA) 7 DAYS IN INCREASING FOREIGN TOURIST VISITS Adek Dio Benardo; Lagat Parroha Patar Siadari; Siti Nurkhotijah
International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS) Vol. 5 No. 5 (2025): October
Publisher : CV. Radja Publika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijebas.v5i5.4005

Abstract

The 7-day Visa on Arrival (VOA) policy is one of the innovations in Indonesia's immigration system aimed at increasing the number of foreign tourist visits, mainly in strategic border areas such as Batam City. The implementation of this policy is based on Government Regulation Number 45 of 2024 concerning PNBP, Circular Letter of the Director General of Immigration Number IMI-272. KU.01.03 of 2024, as well as the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number M. HH-06.01.01 of 2023. Although normatively this policy already has a strong legal basis, the effectiveness of its implementation still needs to be studied comprehensively. This study aims to analyze the legal arrangements of the 7-day VOA policy from the perspective of immigration and tourism, evaluate its implementation in increasing foreign tourist visits to Batam City, and identify obstacles and provide solutions to improve the policy's effectiveness. The research methods used are normative and empirical juridical approaches, with data collection techniques through literature studies and field interviews at the Batam City Immigration Checkpoint. They also use socio-legal approaches and theoretical analysis from Lawrence M. Friedman and Soerjono Soekanto. The study results show that even though the 7-day VOA policy has been implemented administratively and has legitimate regulations, its implementation is still not optimal. The main obstacles are limited human resources, a lack of socialization, and low legal awareness among tourists. Therefore, it is necessary to strengthen the substance of policies, increase the capacity of the apparatus, integrate technology, and socialize with tourism industry players. Thus, this policy is expected to be not only normatively legal but also substantively effective in encouraging the growth of the national tourism sector
CITIZENSHIP FROM THE PRINCIPLE OF HUMAN RIGHTS (CASE STUDY OF SETIA WATTI S. LALANG IN BATAM CITY) Ilham Bela Perkasa; Siti Nurkhotijah; Ramlan
International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS) Vol. 5 No. 5 (2025): October
Publisher : CV. Radja Publika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijebas.v5i5.4006

Abstract

Citizenship is a fundamental legal status that forms the basis for recognizing every individual's civil, political, social, and economic rights. However, in practice, legal and social issues still cause individuals to lose their citizenship status (involuntary statelessness) unintentionally. This study highlights the case of Setia Watti S. Lalang in Batam City as a concrete example of the failure of legal and administrative systems to ensure the protection of the right to citizenship per the principles of human rights. Setia Watti, a woman born in Indonesia who in practice lives as an Indonesian citizen, faces uncertainty regarding her legal status due to documentation issues and overlapping policies between various agencies. This study aims to analyze the legal regulation of citizenship in Indonesia from a juridical perspective, examine the law's implementation in such cases, and identify challenges and obstacles in resolving cases of loss of citizenship. The methods used are normative juridical and empirical juridical legal research methods with a statute approach and a socio-legal approach, as well as collecting primary data through interviews and field observations. The research results show a gap between positive legal norms, the administrative practices implemented by the relevant agencies, and a lack of coordination among institutions in handling cases of loss of citizenship. In addition, the legal approach that is not yet based on human rights further marginalizes vulnerable groups such as women and children from mixed marriages. This study recommends the need for affirmative policies, improvements to derivative regulations of the Citizenship Law, cross-sectoral synergy and active participation of civil society in advocating for the fulfillment of the right to citizenship.
Co-Authors Abdullah Aman Adek Dio Benardo Ahmad Rifki Aisyah Saffiyah BT Yahaya Alief, Affandy Alief Nurrahman Aminah, Titik Andre Gunawan Andriani, Tania Puji Aris Munandar Asfani, Rahimah Asman Asman Asterela Yolanda Benardo, Adek Dio Benni Sumarman Christiani Prasetiasari Christiani Prasetya Sari Darwis Anatami Darwis Anatami Darwis Anatami Dedy Fahrizal Dedy Sunarto Dewi Setiawaty Erniyanti Erniyanti Fadhil, Sayid Fadillah, Muhammad Haris Fadjriani, Lia Fadlan Fadlan Fajar Ramadani Fajar Utama Faten Elina Kamaruddin Fernando, Ricky Septian Geovani, Iwoeng H.M. Soerya Respationo Haifa Syahmina BT Helmy Harry Kurniawan Hendri Tri Sutrisno Ibrahim Sembiring Ikhlas Muhammad Ilham Bela Perkasa Insan Nur Arif Julyanty Dinauli Marisi Silitonga kamali kamali, kamali Khairul Riza Khairul Riza Lagat Parroha Patar Siadari Lagat Parroha Patar Siandari Lazuardi Farisco Lia Fadjriani Lia Fadjriani M. Yogi Riyantama Isjoni Milanie, Feby Muhamad Noor, Fadhilah Muhammad Aris Fitrah Nasution Muhammad Fajri Muhammad Noval Muhammad Yadi Muhammad Yadi Nadia Febriyanti Nicha Suwalla Nicha Suwalla Norista Norista Pagtakhan, Gemmalyn Parameshwara Parameshwara Parameshwara, Parameshwara Prasetyasari, Christiani Purwanti, M. M. Fajar Purwanti, MM Fajar Putriani N., Ananda Ramlan Ramlan Ramlan Ramlan Ramon Nofrial Ramon Nofrial, Ramon Ranti Rivadianti Ranti Rivadianti Regina, Atika Respationo, Soerya Rico Nur Ilham Riza Rosalya Rizky Hamonangan Rumapea Rudiyanto Rudiyanto Safitry Dianata Sayid Fadhil Sayid Fadhil Sayid Fadhil Sembiring, Ibrahim Siadari, Lagat Paroha Patar Siadari, Lagat Parroha Patar Silvia Handayani Sinaga, Gopal Gospel Soerya Respationo Syakinah, Nur Syiffa Nayla Deanova Titik Aminah Titus S, Goldo Tuti Herningtyas Yudha Yolanda