Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

MITIGASI KERAWANAN PADA TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILU 2024 Aini, Dini Noor
Jurnal Abdi Publik (JAP) Vol 1 No 01 (2023): JURNAL ABDI PUBLIK
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/jap.v1i01.3149

Abstract

Justifikasi Teks Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh komisioner dan pegawai KPUD Kabupaten Situbondo tentang pentingnya pemutakhiran data keakuratan data pemilih dalam pemilu 2024. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode ceramah dan presentasi. Audien yang mengikuti seminar adalah seluruh pegawai dan komisioner KPUD Kabupaten Situbondo. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa seluruh pegawai dan komisioner KPUD Kabupaten Situbondo menjadi lebih paham dan mampu mengidentifikasi data pemilih serta dapat menyiapkan data pemilih dengan baik.
Integrasi Teknologi Digital dalam Pendidikan Hukum Indonesia Sebagai Upaya Penguatan Regulasi dan Transformasi Sosial Akademik Purwaningtyas, Lovika Augusta; Aini, Dini Noor
PROSIDING SENADIKA : Seminar Nasional Akademik Vol 2 No 1 (2025): PROSIDING SEMINAR NASIONAL AKADEMIK (SENADIKA) 2025
Publisher : PROSIDING SENADIKA : Seminar Nasional Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Integrasi teknologi digital dalam pendidikan hukum di Indonesia merupakan kebutuhan strategis dalam menghadapi transformasi sosial akademik yang ditandai oleh kemajuan pesat teknologi informasi. Pergeseran paradigma pembelajaran hukum dari pendekatan konvensional menuju sistem digital interaktif menimbulkan tuntutan terhadap pembaruan regulasi yang adaptif dan responsif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi integrasi teknologi digital dalam pendidikan hukum melalui dua dimensi utama, yaitu aspek normatif peraturan perundang-undangan dan dimensi sosiologis transformasi akademik di lingkungan perguruan tinggi hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis dengan penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta analisis terhadap doktrin Peter Mahmud Marzuki dan Dyah Ochtorina yang menekankan pentingnya konsistensi logika hukum dan konstruksi ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi nasional mengenai pendidikan tinggi masih bersifat umum dan belum mengakomodasi kebutuhan digitalisasi pendidikan hukum secara komprehensif, khususnya dalam aspek akreditasi, perlindungan data, dan penjaminan mutu pembelajaran daring. Di sisi lain, secara sosial akademik, terjadi perubahan signifikan dalam cara belajar, berinteraksi, serta membangun literasi hukum digital yang menuntut adaptasi cepat oleh sivitas akademika. Integrasi teknologi digital dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat kualitas pendidikan hukum, memperluas akses terhadap sumber hukum, serta menumbuhkan budaya hukum yang progresif. Keberhasilan integrasi ini memerlukan pembaruan regulatif dan kolaborasi lintas disiplin agar pendidikan hukum nasional menjadi adaptif, inovatif, dan berkelanjutan.
Unars, Situbondo, TINJAUAN YURIDIS ATAS PERAN PENDAMPING DALAM MENJAGA ASAS KERAHASIAAN SUARA PENYANDANG DISABILITAS NETRA (STUDI LITERATUR REGULASI) Aini, Dini Noor
Jurnal Abdi Publik (JAP) Vol 5 No 01 (2026): Transformasi Kepemimpinan dan Partisipasi Politik: Dialektika Gender di Era Gene
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/jap.v5i01.7933

Abstract

Pemenuhan asas kerahasiaan suara bagi penyandang disabilitas netra merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu yang inklusif dan berkeadilan. Namun, praktik pendampingan pemilih disabilitas netra masih menimbulkan permasalahan, khususnya terkait batasan peran pendamping yang berpotensi melanggar asas kerahasiaan suara. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman yuridis mengenai peran pendamping dalam menjaga kerahasiaan suara penyandang disabilitas netra. Pengabdian dilaksanakan dengan pendekatan edukatif-partisipatif melalui kegiatan sosialisasi dan diskusi sebanyak empat kali pertemuan di Bawaslu Kabupaten Situbondo. Metode yang digunakan meliputi pemaparan materi berbasis studi literatur regulasi kepemiluan, diskusi partisipatif, dan observasi kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran hukum mitra mengenai asas kerahasiaan suara serta pemahaman bahwa pendamping berperan sebagai fasilitator teknis yang bersikap netral dan tidak memengaruhi pilihan pemilih. Kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat kapasitas mitra guna mendukung penyelenggaraan pemilu yang inklusif dan demokratis bagi penyandang disabilitas netra. Kata Kunci : Pemilu, disabilitas netra, kerahasiaan suara, pendamping pemilih
KETERLIBATAN FORUM PUSPA SEBAGAI MITRA STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH DALAM SOSIALISASI ANTI-PERNIKAHAN ANAK DI KABUPATEN SITUBONDO Novianti, Vita; Aini, Dini Noor; Septi, Erina Ayu
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 5 No 1 (2026): JANUARI 2026
Publisher : Biro Administrasi dan Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v5i1.7665

Abstract

Pernikahan anak masih menjadi permasalahan serius dan multidimensional di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Situbondo. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) berkolaborasi dengan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum PUSPA) melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan anak di tingkat SMP. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa, guru, serta orang tua mengenai risiko dan dampak negatif pernikahan anak, sekaligus memperkuat peran kelembagaan perempuan dalam advokasi dan perlindungan hak anak berbasis komunitas. Metode yang digunakan meliputi edukasi interaktif, diskusi partisipatif, dan penyampaian materi kontekstual yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik usia remaja. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap dampak pernikahan anak, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun sosial-ekonomi. Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan keterlibatan peran dan partisipasi Forum PUSPA sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pelaksanaan edukasi perlindungan anak berbasis sekolah. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan kelembagaan perempuan ini mencerminkan praktik tata kelola kolaboratif (collaborative governance) yang efektif dalam pencegahan pernikahan anak di tingkat akar rumput. Dengan demikian, penguatan kapasitas kelembagaan perempuan dapat menjadi strategi yang berkelanjutan dan relevan dalam mendukung kebijakan perlindungan anak di daerah.