Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Transportasi Umum Teman Bus Trans Mamminasata Di Kota Makassar Damayanti, Irma; Zainal, Nining Haslinda; Afrisal, Ade Ferry
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 2 No. 2 (2023): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v2i2.4128

Abstract

Teman Bus Trans Mamminasata merupakan perwujudan Pemerintah Sulawesi Selatan untuk kebijakan publik, khususnya di bidang transportasi darat dengan berbasis transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT), dengan orientasi transportasi yang ekonomis, mudah, aman dan nyaman. Pelaksanaan Teman Bus Trans Mamminasata akan menentukan hasil dari upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk bantuan ini. Penelitian bertujuan untuk mengetahui kebijakan apa yang dapat diambil pemerintah Kota Makassar dalam memperbaiki program Teman Bus Trans Mamminasata dan bagaimana implementasi kebijakan Tema Bus Trans Mamminasata di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan strategi wawancara, observasi, dan dokumentasi yang terkait dengan implementasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program Teman Bus Trans Mamminasata belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan dengan alasan karena keadaan lingkungan dan kemudahan dalam mengakses masih perlu perhatian khusus.  Kebijakan Teman Bus Trans Mamminasata banyak diminati oleh masyarakat hanya saja masih perlu perhatian khusus dari segi kemudahan masayarakt untuk mengakses layanan transportasi umum ini. Karena sejauh manapun masyarakat menyukai layanan Teman Bus Trans Mamminasata akan tetap kembali ke kendaraan pribadi masing-masing apabila masih ada keterbatasan untuk mengakses.. Trans Mamminasata Bus Friends is the embodiment of the South Sulawesi Government's public policy, especially in the field of land transportation based on Bus Rapid Transit (BRT) mass transportation, with a transportation orientation that is economical, easy, safe and comfortable. The implementation of Trans Mamminasata Bus Friends will determine the results of the efforts made by the government for this assistance. The research aims to find out what policies the Makassar City government can take to improve the Trans Mamminasata Bus Friends program and how to implement the Trans Mamminasata Bus Theme policy in Makassar City. The research method used by the author in this research is qualitative with a descriptive type. Data collection techniques use interview, observation and documentation strategies related to implementation. The results of this research indicate that the implementation of the Trans Mamminasata Bus Friends program has not fully progressed as expected because environmental conditions and ease of access still require special attention. The Trans Mamminasata Bus Friends policy is much sought after by the public, however it still needs special attention in terms of the ease with which the public can access this public transportation service. Because no matter how much people like the Trans Mamminasata Bus Friends service, they will still return to their private vehicles if there are still limitations to access.
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Berbasis Aplikasi OSS Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang Wahyudi, Yusril Iman; Zainal, Nining Haslinda; Afrisal, Ade Ferry
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 3 No. 1 (2024): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v3i1.4135

Abstract

Pada dasarnya sistem pemerintahan Indonesia menempatkan pelayanan sebagai landasan untuk meningkatkan hubungan birokrasi antara negara dan masyarakat, yang ditempatkan dalam sistem pemerintahan pelayanan sebagai wujud pencapaian tujuan bersama yang tentunya perlu mendapat perhatian khusus dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi hak-hak warga negara. dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pada pasal 2 disebutkan bahwa pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik (Manajemen Pelayanan Publik, 2017). Seiring dengan perkembangan dari teknologi dan adanya ntuntutan pelayanan masyarakat, unit pelaksana pelayanan publik diharapkan dapat terus memenuhi harapan masyarakat dalam memberikan pelayanan yang baik. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kepuasan masyarakat berdasarkan dengan KepMenpan No 25 tahun 2004 mengenai indeks kepuasan masyarakat terdapat 14 indikator dan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini menambahkan poin aplikasi OSS. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method dengan mengkaji fenomena dengan mengkombinasi metode kuanitatif dan kualitatif, penelitian ini secara umum untuk menemukan hasil secara spesifik melalui wawancara, observasi dokumentasi dan menerjemahkan angka menajdi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan aplikasi oss dengan melihat mutu pelayanan dan kinerja/kualitas pelayanan berkategori A yaitu sangat baik mutu pelayanan sehingga masyarakat kabupaten pinrang yang melakukan pengurusan perizinan merasa dimudahkan dengan arahan dan pelayanan yang ada dikantor DPMPTSP Kab Pinrang. Ini dibuktikan dari 14 indikator pelayanan yang diteliti melalui pembagian kuesioner yang dilakukan penulis bahwa nilai interval IKM semua diatas 3,00 berkategori A sangat baik.Mengenai hambatan masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang dalam penerapan aplikasi OSS yaitu jaringan dalam mengakses aplikasi OSS, sehingga pengarahan yang dilakukan oleh petugas sudah maksimal padahal kendalanya terdapat pada jaringan sehingga pelayanan petugas dalam mengarahkan masyarakat terkait penggunaan aplikasi OSS disana sudah sesuai dengan sistem pelayanan dan prosedur pelayanan pada kantor DPMPTSP Kab Pinrang.
Strategi Pengembangan Wisata Budaya Dan Agrowisata Di Tana Toraja Makka, Ave; Afrisal, Ade Ferry; Zainal, Nining Haslinda
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 5 No. 1 (2026): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v5i1.2906

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis mengenai (1) Bagaimana Strategi Pemerintah Daerah Tana Toraja dalam mengembangkan wisata budaya dan agrowisata (2) Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembangan wisata tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi langsung. Teknik analisis data meliputi tahap-tahap pengumpulan data, reduksi data, pemeriksaan data dan penarikan atau kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengembangan wisata belum maksimal dimana masih ada beberapa indikator pengembangan wisasata yang belum terpenuhi. Dalam pengembangan industri pawisata berbasis budaya dan agrowisata ada beberapa faktor yang berpengaruh baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Beberapa faktor pendukung dalam pengembangan industri pariwisata khususnya berbasis budaya dan agrowisata adalah potensi Sumber Daya Alam (SDA), Potensi Budaya dan SDM yang baik. Sedangkan faktor penghambat dalam pengembangan wisata tersebut antara lain kurangnya peran serta masyarakat serta kurangnya kerja sama dengan investor. This study aims to identify, describe, and analyze (1) the strategy of the Tana Toraja Regional Government in developing cultural tourism and agro-tourism (2) what are the supporting and inhibiting factors in the development of this tourism. This research was conducted using a qualitative descriptive approach. Data collection was carried out by means of observation, interviews and direct documentation. Data analysis techniques include the stages of data collection, data reduction, data examination and drawing or conclusions. The results of this study indicate that the strategy adopted by the local government in tourism development has not been maximized where there are still several indicators of tourism development that have not been fulfilled. In developing the culture-based tourism industry and agro-tourism, there are several factors that influence both supporting and inhibiting factors. Several supporting factors in the development of the tourism industry, especially culture-based and agro-tourism, are the potential of natural resources (SDA), cultural potential and good human resources. While the inhibiting factors in tourism development include the lack of community participation and lack of cooperation with investors.
Implementasi Good Governance Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Sosial Polewali Mandar Sulawesi Barat Rahmat, Rahmat; Maldun, Syamsuddin; Zainal, Nining Haslinda
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 5 No. 1 (2026): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v5i1.2918

Abstract

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Good Governance dalam mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Dinas Sosial Polewali Mandar. Metode penelitian yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian ini menjawab dua pertanyaan yaitu: 1). Prinsip efektif dan efisien dan 2). Prinsip transparansi dalam mewujudkan kualitas pelayan publik di Kantor Dinas Sosial Polewali Mandar? Kantor Dinas Sosial polewali mandar untuk menerapkan prinsip efektif dan efisien serta prinsip trasnparansi berdasarkan dokumen dari united Nations Development Program (UNDP) tentang prinsip prinsip Good Governance yaitu, partisipasi, trasnparansi, akuntabilitas, keadilan, kepastian hukum, beriorentasi pada consensus, efisien dan efektif, dan daya tanggap. Untuk prinsip efsisien dan efektif dalam hal kedisiplinan belum berjalan dengan maksimal namu berbeda dengan ketepatan waktu dalam pelayanan yang sudah berjalan dengan baik. Kemudian prinsip transparansi, penelitian yang di lakukan menjawab 4 (empat) indikator yaitu: (1) ketersediaan akses, (2) kerangka regulasi (3) keterbukaan proses (4) kelengkapan informasi. Dari empat indikator tersebut sudah memenuhi prinsip trasnparansi atau sudah berjalan dengan baik. This study aims to find out how to implement good governance in realizing the quality of public services at the Social Service Office of Polewali Mandar. The research method used is a qualitative approach by conducting observations, interviews and documentation. From this study answered two questions, namely: 1). Effective and efficient principles and 2). The principle of transparency in realizing the quality of public servants at the Polewali Mandar Social Service Office? Polewali Mandar Social Service Office to implement effective and efficient principles and transparency principles based on documents from the United Nations Development Program (UNDP) on the principles of Good Governance namely, participation, transparency, accountability, fairness, legal certainty, consensus-oriented, efficient and effective, and responsiveness. For the principles of efficiency and effectiveness in terms of discipline, it has not run optimally, but it is different from the timeliness in services that are already going well. Then the principle of transparency, the research conducted answered 4 (four) indicators, namely: (1) availability of access, (2) regulatory framework (3) openness of the process (4) completeness of information. Of the four indicators, they have met the principle of transparency or have been running well.
Tatakelola Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penanganan Ketersediaan Air Bersih: Studi Pada Kelurahan Untia, Kota Makassar Petrosina, Petrosina; Zainal, Nining Haslinda; Afrisal, Ade Ferry
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 5 No. 1 (2026): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v5i1.3037

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. Tatakelola Perusahaan PDAM Kota Makassar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penanganan ketersediaan air bersih. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, serta telaah dokumen melalui penelitian di PDAM Kota Makassar dan Masyarakat Untia yang terdampak. Model analisis yang digunakan yaitu teknik analisis menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan, antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa: (1) Sistem Tatakelola PDAM Kota Makassar sudah berjalan dan masih dalam tahap proses upaya mencapai prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance), walaupun masih dalam proses pencapaian, penerapan prinsip keterbukaan pada pemegang saham, pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kapasitas, tanggung jawab kepada masyarakat, mempertahankan keputusan dengan berbagai tekanan dari luar yang muncul dan memberikan hak dan kesempatan bagi pada pegawai untuk mengemukakan pendapat pada lingkungan PDAM Kota Makassar sudah berjalan dengan baik. Untuk mencapai prinsip GCG dalam lingkungan PDAM Kota Makassar harus berkomitmen dengan baik dalam menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga lingkungan PDAM Kota Makassar dapat berkembang dan maju dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima. This study aims to determine. PDAM Makassar City Corporate Governance in improving community welfare through managing the availability of clean water. Data was collected through observation, in-depth interviews, and document review through research at PDAM Makassar City and the affected Untia Community. The analysis model used is the analysis technique according to Miles and Huberman which consists of three activity streams, including data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that: (1) The Makassar City PDAM Governance System is already running and is still in the process of achieving the principles of GCG (Good Corporate Governance), although it is still in the process of achieving, implementing the principles of openness to shareholders, dividing tasks and responsibilities according to with capacity, responsibility to the community, maintaining decisions with various external pressures that arise and providing rights and opportunities for employees to express opinions within the Makassar City PDAM environment has been running well. To achieve GCG principles within the Makassar City PDAM environment, you must be committed to carrying out your duties with a full sense of responsibility so that the Makassar City PDAM environment can develop and progress well so that it can provide excellent service to the community.