Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Transportasi Umum Teman Bus Trans Mamminasata Di Kota Makassar Damayanti, Irma; Zainal, Nining Haslinda; Afrisal, Ade Ferry
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 2 No. 2 (2023): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v2i2.4128

Abstract

Teman Bus Trans Mamminasata merupakan perwujudan Pemerintah Sulawesi Selatan untuk kebijakan publik, khususnya di bidang transportasi darat dengan berbasis transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT), dengan orientasi transportasi yang ekonomis, mudah, aman dan nyaman. Pelaksanaan Teman Bus Trans Mamminasata akan menentukan hasil dari upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk bantuan ini. Penelitian bertujuan untuk mengetahui kebijakan apa yang dapat diambil pemerintah Kota Makassar dalam memperbaiki program Teman Bus Trans Mamminasata dan bagaimana implementasi kebijakan Tema Bus Trans Mamminasata di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan strategi wawancara, observasi, dan dokumentasi yang terkait dengan implementasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program Teman Bus Trans Mamminasata belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan dengan alasan karena keadaan lingkungan dan kemudahan dalam mengakses masih perlu perhatian khusus.  Kebijakan Teman Bus Trans Mamminasata banyak diminati oleh masyarakat hanya saja masih perlu perhatian khusus dari segi kemudahan masayarakt untuk mengakses layanan transportasi umum ini. Karena sejauh manapun masyarakat menyukai layanan Teman Bus Trans Mamminasata akan tetap kembali ke kendaraan pribadi masing-masing apabila masih ada keterbatasan untuk mengakses.. Trans Mamminasata Bus Friends is the embodiment of the South Sulawesi Government's public policy, especially in the field of land transportation based on Bus Rapid Transit (BRT) mass transportation, with a transportation orientation that is economical, easy, safe and comfortable. The implementation of Trans Mamminasata Bus Friends will determine the results of the efforts made by the government for this assistance. The research aims to find out what policies the Makassar City government can take to improve the Trans Mamminasata Bus Friends program and how to implement the Trans Mamminasata Bus Theme policy in Makassar City. The research method used by the author in this research is qualitative with a descriptive type. Data collection techniques use interview, observation and documentation strategies related to implementation. The results of this research indicate that the implementation of the Trans Mamminasata Bus Friends program has not fully progressed as expected because environmental conditions and ease of access still require special attention. The Trans Mamminasata Bus Friends policy is much sought after by the public, however it still needs special attention in terms of the ease with which the public can access this public transportation service. Because no matter how much people like the Trans Mamminasata Bus Friends service, they will still return to their private vehicles if there are still limitations to access.
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Berbasis Aplikasi OSS Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang Wahyudi, Yusril Iman; Zainal, Nining Haslinda; Afrisal, Ade Ferry
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 3 No. 1 (2024): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v3i1.4135

Abstract

Pada dasarnya sistem pemerintahan Indonesia menempatkan pelayanan sebagai landasan untuk meningkatkan hubungan birokrasi antara negara dan masyarakat, yang ditempatkan dalam sistem pemerintahan pelayanan sebagai wujud pencapaian tujuan bersama yang tentunya perlu mendapat perhatian khusus dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi hak-hak warga negara. dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pada pasal 2 disebutkan bahwa pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik (Manajemen Pelayanan Publik, 2017). Seiring dengan perkembangan dari teknologi dan adanya ntuntutan pelayanan masyarakat, unit pelaksana pelayanan publik diharapkan dapat terus memenuhi harapan masyarakat dalam memberikan pelayanan yang baik. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kepuasan masyarakat berdasarkan dengan KepMenpan No 25 tahun 2004 mengenai indeks kepuasan masyarakat terdapat 14 indikator dan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini menambahkan poin aplikasi OSS. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method dengan mengkaji fenomena dengan mengkombinasi metode kuanitatif dan kualitatif, penelitian ini secara umum untuk menemukan hasil secara spesifik melalui wawancara, observasi dokumentasi dan menerjemahkan angka menajdi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan aplikasi oss dengan melihat mutu pelayanan dan kinerja/kualitas pelayanan berkategori A yaitu sangat baik mutu pelayanan sehingga masyarakat kabupaten pinrang yang melakukan pengurusan perizinan merasa dimudahkan dengan arahan dan pelayanan yang ada dikantor DPMPTSP Kab Pinrang. Ini dibuktikan dari 14 indikator pelayanan yang diteliti melalui pembagian kuesioner yang dilakukan penulis bahwa nilai interval IKM semua diatas 3,00 berkategori A sangat baik.Mengenai hambatan masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang dalam penerapan aplikasi OSS yaitu jaringan dalam mengakses aplikasi OSS, sehingga pengarahan yang dilakukan oleh petugas sudah maksimal padahal kendalanya terdapat pada jaringan sehingga pelayanan petugas dalam mengarahkan masyarakat terkait penggunaan aplikasi OSS disana sudah sesuai dengan sistem pelayanan dan prosedur pelayanan pada kantor DPMPTSP Kab Pinrang.