Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Model of Needs-Based Professionalism Development in Military Academy Magelang Hartono, Untung; Rachman, Maman; RC, Achmad Rifai; Prihatin, Titi
The Journal of Educational Development Vol 7 No 2 (2019): June 2019
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jed.v7i2.30586

Abstract

Lecturers are professional educators and scientists whose main task is to transform, develop, and disseminate science, technology and art through education, research, and community service. Therefore, lecturers are required to possess pedagogical, personal, social, and professional competencies. Article 60, Law No. 14/2005 concerning Teachers and Lecturers, requires lecturers to "improve and develop their academic qualifications and competencies in a sustainable manner in line with the development of science, technology and art". The obligation stated in this law must be carried out by lecturers, especially lecturers at the Military Academy Magelang. The findings of this study are (1) the policy of preparing lecturers' planning by institutions is still weak and not paying attention to aspects of mapping needs; (2) the implementation of lecturer competency management development activities is not based on aspects of fulfilling student service needs; (3) management development strategies for improving lecturer competency have not been well coordinated; (4) management supervision to improve professional competence of lecturers is less attention to management aspects; (5) fostering the development of professional competence of lecturers is not sustainable and takes into account the aspects of reward and punishment.
ANALISIS KOREAN WAVE SEBAGAI POTENSI ANCAMAN SOFT POWER TERHADAP IDENTITAS NASIONAL INDONESIA Audina Putri, Lativa; Zakky Almubaroq, Hikmat; Hartono, Untung
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 10 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i10.2024.4343-4351

Abstract

Fenomena Hallyu atau Korean Wave adalah salah satu contoh utama penggunaan soft power Korea Selatan untuk menyebarkan budaya pop ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan sumber data berasal dari buku, jurnal, dan dokumen tertulis. Studi ini melihat bagaimana Korean Wave mempengaruhi identitas nasional Indonesia, terutama di kalangan remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi konten budaya Korea di Indonesia dapat mengancam apresiasi budaya lokal, mendorong perilaku konsumtif, dan mempengaruhi nilai-nilai sosial Tujuan dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang dampak sosial dan budaya dari Korean Wave serta mengusulkan strategi mitigasi melalui pendekatan pentahelix kolaborasi antara pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media untuk memperkuat identitas budaya Indonesia. Selain itu, efek ekonomi dari Korean Wave juga dieksplorasi, menunjukkan bagaimana popularitas produk Korea menciptakan ketergantungan pasar yang signifikan terhadap impor, yang dapat mengancam industri lokal dan mengurangi daya saing produk Indonesia sehingga rencana-rencana ini adalah untuk meningkatkan kekuatan budaya Indonesia di tengah arus globalisasi.
Peningkatan Peranan SDM Generasi Z Guna Pertahanan Nasional Maritim Menuju Indonesia Maju Agung, Hario Istiqlal; Ali, Yusuf; Hartono, Untung
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3019

Abstract

AbstrakSumber daya manusia (SDM) adalah faktor kunci penentu keberhasilan pelaksanaan bela Tanah Air, saat ini menghadapi ancaman yang semakin meningkat. Seiring dengan perkembangan teknologi pertahanan yang semakin canggih, penguasaan teknologi sangat penting, namun harus dibarengi dengan teknologi sumber daya manusia. Keterampilan adalah persyaratan kemampuan untuk mengembangkan keterampilan bertindak, memperoleh kemandirian, dan mengurangi ketergantungan pada negara asing. Generasi keempat perang saat ini memaksa setiap negara untuk mengoordinasikan semua sumber daya nasionalnya di kekuatan pertahanan. Sumber daya manusia Indonesia yang melimpah dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan pertahanan, tetapi harus didukung oleh industri pertahanan yang tepat untuk memiliki teknologi yang tersedia persenjataan yang efektif. Profesionalisme Personil Pertahanan juga penting bagi warga sipil dalam manajemen pertahanan masa depan. Dengan menyambut Komunitas ASEAN yang akan resmi berdiri pada akhir tahun 2015, Indonesia harus memperkuat diri dengan mengembangkan kembali potensinya kelautan, sejalan dengan politik luar negeri Indonesia terhadap pemerintah Presiden petahana Joko Widodo yang mengusung Indonesia menjadi Poros Maritim Global. Upaya pengembangan potensi bahari tidak hanya dipimpin oleh pemerintah, tetapi juga oleh gerakan rakyat, termasuk Pemuda Maritim Indonesia (GPMI). GPMI memiliki visi yang memicu semangat Maritim Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut, GPMI memiliki tiga tujuan. pengembangan sumber daya alam sumber daya alam laut dan sumber daya manusia; Menyusun dan menyimpulkan perjanjian kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Salah satu pencapaian dari quest ini adalah Program Bina Lingkungan.Untuk itu, studi ini membahas peran GPMI dalam pengembangan sumber daya manusia di Pulau dilaporkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu studi kasus, termasuk tinjauan pustaka sumber dan wawancara terkait beberapa pemangku kepentingan. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa GPMI memiliki hasil positif dalam mengembangkan sumber daya manusia maritim, tetapi GPMI tidak menyertakan quest buildable lainnya Komunitas ASEAN dan Kesadaran Poros Maritim Dunia. Jadi, Studi ini merekomendasikan bahwa GPMI harus mempertimbangkan dua kategori lagi program utama dan mencerminkannya dalam program pengembangan sumber daya sumber daya manusia maritim.Kata Kunci: Gerakan Pemuda Maritim, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Pertahanan Maritim AbstractHuman resources (HR) are the key determining factor for the successful implementation of homeland defense, currently facing an increasing threat. Along with the development of increasingly sophisticated defense technology, mastery of technology is very important, but it must be accompanied by human resource technology. Skills are a requirement of the ability to develop the skills of action, acquire independence, and reduce dependence on a foreign country. The current fourth generation of the war forces each country to coordinate all its national resources in the defense forces. Indonesia's abundant human resources can be utilized as a defense force, but it must be supported by the right defense industry to have effective weapons available technology. The professionalism of Defense Personnel is also important for civilians in the management of future defenses. By welcoming the ASEAN Community which will be officially established at the end of 2015, Indonesia must strengthen itself by re-developing its marine potential, in line with Indonesia's foreign policy towards the government of incumbent President Joko Widodo who brought Indonesia into the Global Maritime Axis. Efforts to develop nautical potential are not only led by the government, but also by people's movements, including the Indonesian Maritime Youth (GPMI). GPMI has a vision that ignites the spirit of Maritime Indonesia. To realize this vision, GPMI has three goals. development of natural resources of marine and human resources; Drawing up and concluding cooperation agreements with related parties. One of the achievements of this quest is the Community Development Program.For this reason, this study discusses the role of GPMI in the development of human resources on the island reportedly. This research uses a qualitative approach, namely case studies, including a literature review of sources and interviews related to several stakeholders. In conclusion, this study shows that GPMI has positive results in developing maritime human resources, but IT does not include other buildable quests of the ASEAN Community and the World Maritime Axis Awareness. So, this study recommends that GPMI should consider two more categories of major programs and reflect them in maritime human resource development programs.Keywords: Maritime Youth Movement, Human Resources, and Maritime Defense Technology
ANALISIS KOREAN WAVE SEBAGAI POTENSI ANCAMAN SOFT POWER TERHADAP IDENTITAS NASIONAL INDONESIA Audina Putri, Lativa; Zakky Almubaroq, Hikmat; Hartono, Untung
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 10 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i10.2024.4343-4351

Abstract

Fenomena Hallyu atau Korean Wave adalah salah satu contoh utama penggunaan soft power Korea Selatan untuk menyebarkan budaya pop ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan sumber data berasal dari buku, jurnal, dan dokumen tertulis. Studi ini melihat bagaimana Korean Wave mempengaruhi identitas nasional Indonesia, terutama di kalangan remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi konten budaya Korea di Indonesia dapat mengancam apresiasi budaya lokal, mendorong perilaku konsumtif, dan mempengaruhi nilai-nilai sosial Tujuan dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang dampak sosial dan budaya dari Korean Wave serta mengusulkan strategi mitigasi melalui pendekatan pentahelix kolaborasi antara pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media untuk memperkuat identitas budaya Indonesia. Selain itu, efek ekonomi dari Korean Wave juga dieksplorasi, menunjukkan bagaimana popularitas produk Korea menciptakan ketergantungan pasar yang signifikan terhadap impor, yang dapat mengancam industri lokal dan mengurangi daya saing produk Indonesia sehingga rencana-rencana ini adalah untuk meningkatkan kekuatan budaya Indonesia di tengah arus globalisasi.
ANCAMAN RADIKALISME TERHADAP KEAMANAN NASIONAL DALAM PERSEPEKTIF INTELEJEN Gunawan, Riki; Albert Mamahit, Desi; Hartono, Untung; Rezasyah, Teuku; Dewa Nugroho, Arya
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 10 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i10.2023.4833-4840

Abstract

Fenomena radikalisme di Indonesia menjadi perhatian serius bagi keamanan dan stabilitas nasional. Artikel ini akan membahas tentang bahaya radikalisme di Indonesia dari perspektif intelejen dan keamanan nasional. Radikalisme di Indonesia memiliki dampak negatif bagi masyarakat dan sering kali diikuti dengan aksi teror yang dapat merugikan banyak orang. Intelejen berperan penting dalam mencegah dan mengatasi radikalisme dengan mengumpulkan informasi dan data terkait dengan kelompok-kelompok radikal. Keamanan nasional juga memiliki peran penting dalam mencegah radikalisme, dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengatasi aksi teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan study literatur tentang peran intelejen dan keamanan nasional dalam mencegah dan mengatasi ancaman radikalisme di Indonesia.
Integrasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) Dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2023: Pilar Baru Penguatan Sistem Pertahanan Negara: Integration of National Development Risk Management (MRPN) on Presidential Regulation Number 39 Year 2023: A New Pillar of Strengthening National Defense System Putra, Arief Setiawan; Suryana, R.E.; Hartono, Untung
Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 6 (2025): CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : DAS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53866/jimi.v5i6.1060

Abstract

Penelitian ini menganalisis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) sebagai pilar arsitektur baru untuk memperkuat Sistem Pertahanan Negara, khususnya dalam menghadapi ancaman non-militer dan hibrida. Menggunakan pendekatan kualitatif sistematis dan studi pustaka, serta analisis isi normatif terhadap regulasi primer, ditemukan bahwa MRPN secara efektif menginstitusionalisasikan mandat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yang menempatkan institusi non-pertahanan sebagai elemen utama. Melalui Komite MRPN dan fungsi Peringatan Dini Strategis dari Pengawas Intern Lintas Sektor, MRPN mentransformasi risiko pembangunan (seperti kegagalan tata kelola) menjadi pertimbangan keamanan nasional. Kesimpulannya, MRPN menyediakan kerangka kerja Whole-of-Government yang kolaboratif dan terintegrasi, memperkuat ketahanan nasional,  menjamin kemandirian negara dari kerentanan internal, dan meningkatkan manajemen pertahanan yang efektif.