Garuda - Garba Rujukan Digital

Mengungkap Narasi Perlawanan Islam: Analisis Wacana Kritis Lirik Lagu Purgatory ‘U.S Sanctimonious’ terhadap Hegemoni Barat Yuliandri, Putrawan; Aji, Muhammad Prakoso; Suprayitno, Dede
PRoMEDIA Vol 11, No 1 (2025): PROMEDIA
Publisher : UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/promedia.v11i1.8268

Penelitian ini menganalisis narasi perlawanan Islam dalam lirik lagu ‘U.S Sanctimonious’ dari grup musik Purgatory menggunakan analisis wacana kritis Fairclough. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lirik lagu Purgatory membangun dan merepresentasikan ideologi resisten kelompok Muslim (mikro), berfungsi sebagai alat kontra–hegemoni terhadap dominasi budaya Barat (meso), dan merefleksikan ketegangan Islam-Barat dalam wacana Indonesia (makro). Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman hibriditas dan politik identitas dalam musik metal Indonesia sebagai bentuk paradoks globalisasi.

Pengaruh Aplikasi Jakarta Kini (JAKI) Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Layanan Pengaduan dan Pelayanan Publik di DKI Jakarta pada Tahun 2020 Rochmani, Syifa Annisa; Aji, Muhammad Prakoso
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.5480

Dalam mewujudkan kota Jakarta yang lebih baik dalam pelayanan publik, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewujudkan Jakarta Smart City yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 280 Tahun 2014 mengenai Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pengelola Jakarta Smart City. Untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta meluncurkan sebuah aplikasi Jakarta Kini atau JAKI pada September 2019 lalu. JAKI merupakan sebuah aplikasi yang merupakan bagian dari Jakarta Smart City. JAKI memiliki tujuan untuk menciptakan perbaikan yang berkelanjutan pada sistem pelayanan publik dan menciptakan smart city yang efisien dan efektif untuk mengubah Jakarta menjadi kota metropolitan yang tidak hanya lebih pintar tetapi juga lebih baik. Sejak Maret 2020, Indonesia dilanda pandemi yang menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi terbatas karena virus COVID-19 menyebar melalui udara. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan pemberlakuan social distancing untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Penggunaan aplikasi JAKI pada masa COVID-19 dapat dibilang meningkat, Selama masa pandemi, JAKI juga menjadi kanal aduan yang paling banyak digunakan oleh para responden yaitu sebanyak 51,49% responden menggunakan kanal pengaduan JAKI saat pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pada tahun 2020 apakah aplikasi JAKI sudah dipergunakan dengan baik oleh masyarakat Jakarta.

The Strategic Role of the National Cyber and Crypto Agency (BSSN) in Maintaining State Sovereignty in Cyberspace Aji, Muhammad Prakoso; Somantri, Gumilar Rusliwa; Rofii, Muhammad Syaroni
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 5 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i5.1973

The development of technology places data in cyberspace as a very valuable commodity. In the political aspect, seeing data sovereignty is a fundamental foundation in realizing state sovereignty in cyberspace. A country's data sovereignty is faced with the position of the state with the private sector in a global context. Cybersecurity systems and data sovereignty are inseparable in achieving state sovereignty in cyberspace. The main role of the state is to realize protection and maintain data security in national cyberspace. In 2017, the Government established the National Cyber and Crypto Agency (BSSN) which is a transformation of the National Crypto Agency which was combined with several other government agency work units related to cybersecurity. The presence of BSSN provides a very strategic key role in maintaining state sovereignty in cyberspace. This is in line with global challenges where cyber attacks and data leaks are increasingly rampant in Indonesia. For this reason, this study will explain the strategic role of BSSN in maintaining data sovereignty in order to realize state sovereignty in cyberspace. The author uses state theory and the concept of data sovereignty in analyzing this. The author uses qualitative methods to collect data through various literature studies, such as: books, journal articles, and other reference sources. The results of the study show that BSSN is a representation of the state's presence in maintaining the sovereignty of national cyberspace. This can be seen from the increase in Indonesia's cybersecurity index on a global scale which reflects an increase in national cybersecurity capabilities

Sistem Keamanan Siber dan Kedaulatan Data di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi) [Cyber Security System and Data Sovereignty in Indonesia in Political Economic Perspective] Aji, Muhammad Prakoso
Jurnal Politica Vol 13, No 2 (2022): Jurnal Politica November 2022
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v13i2.3299

Cyber security system and data sovereignty is the foundation in realizing the protection of personal data. Technological developments place data into a very valuable commodity. In the aspect of political economy, data sovereignty of a country is faced with the position of the state with the private sector in a global context. The main role of the state is to produce cyber data protection and cyber security regulations. Guaranteed protection of personal data is a citizen’s right that requires the capacity and capability of citizens. A state centered approach is often used in cyber security development. However, without a people centered approach, it will be difficult to realize protection and protection for citizens regarding their personal data which is very valuable. For this reason, this research will look at how the capacity and capability development of citizens is needed in the development of cyber security and data sovereignty related to the protection of personal data in Indonesia. The author chose qualitative research methods to facilitate the collection of data obtained through books, journal articles, online media, and other sources. The results of the study indicate that the dominance of the state-centered approach in cybersecurity development has not realized national data sovereignty, as well as the protection of the protection of the personal data of each citizen. Building the capacity and capability of citizens is very necessary to protect their personal data in cyberspace.AbstrakSistem keamanan siber dan kedaulatan data merupakan pondasi dalam mewujudkan perlindungan data pribadi. Perkembangan teknologi menempatkan data menjadi sesuatu komoditi yang sangat bernilai. Dalam aspek ekonomi politik, kedaulatan data suatu negara dihadapkan pada posisi negara dengan sektor swasta dalam konteks global. Peran negara utamanya adalah untuk menghasilkan regulasi perlindungan data siber dan keamanan siber. Jaminan perlindungan data pribadi merupakan hak warga negara yang membutuhkan kapasitas dan kapabilitas warga negara. Pendekatan berbasis state centered seringkali digunakan dalam pembangunan keamanan siber. Akan tetapi, tanpa pendekatan yang bersifat people centered akan sulit untuk mewujudkan perlindungan dan proteksi bagi warga negara terkait data pribadinya yang sangat bernilai. Untuk itu, penelitian ini akan melihat bagaimana pembangunan kapasitas dan kapabilitas warga negara diperlukan dalam pembangunan keamanan siber dan kedaulatan data terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Penulis memilih metode penelitian kualitatif untuk mempermudah pengumpulan data yang didapatkan lewat buku, artikel jurnal, media daring, dan sumber-sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi pendekatan negara yang bersifat state centered dalam pembangunan keamanan siber belum mewujudkan kedaulatan data secara nasional, juga proteksi perlindungan data pribadi masing-masing warga negara. Pembangunan kapasitas dan kapabilitas warga negara sangat diperlukan untuk melindungi data-data pribadinya di ruang siber.

Pengaruh Aplikasi Jakarta Kini (JAKI) Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Layanan Pengaduan dan Pelayanan Publik di DKI Jakarta pada Tahun 2020 Rochmani, Syifa Annisa; Aji, Muhammad Prakoso
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.5480

Dalam mewujudkan kota Jakarta yang lebih baik dalam pelayanan publik, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewujudkan Jakarta Smart City yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 280 Tahun 2014 mengenai Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pengelola Jakarta Smart City. Untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta meluncurkan sebuah aplikasi Jakarta Kini atau JAKI pada September 2019 lalu. JAKI merupakan sebuah aplikasi yang merupakan bagian dari Jakarta Smart City. JAKI memiliki tujuan untuk menciptakan perbaikan yang berkelanjutan pada sistem pelayanan publik dan menciptakan smart city yang efisien dan efektif untuk mengubah Jakarta menjadi kota metropolitan yang tidak hanya lebih pintar tetapi juga lebih baik. Sejak Maret 2020, Indonesia dilanda pandemi yang menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi terbatas karena virus COVID-19 menyebar melalui udara. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan pemberlakuan social distancing untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Penggunaan aplikasi JAKI pada masa COVID-19 dapat dibilang meningkat, Selama masa pandemi, JAKI juga menjadi kanal aduan yang paling banyak digunakan oleh para responden yaitu sebanyak 51,49% responden menggunakan kanal pengaduan JAKI saat pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pada tahun 2020 apakah aplikasi JAKI sudah dipergunakan dengan baik oleh masyarakat Jakarta.

Winning Strategy For Prosperous Justice Party (Pks) Candidate Abdul Aziz Pks Candidate In The 2024 Legislative Election : Case Study Of Abdul Aziz Electoral District 10 Dki Jakarta Moerdijanto, Muhammad Athallah; Aji, Muhammad Prakoso
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol 9, No 1 (2025): Journal of Humanities and Social Studies
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v9i1.11739

The 2024 legislative election in Jakarta is an important moment in the dynamics of Indonesian politics, especially for the Prosperous Justice Party (PKS) which won a significant victory. This study aims to analyze the winning strategy of Abdul Aziz, the PKS legislative candidate in the 10th DKI Jakarta Electoral District (Dapil), as well as the factors that contributed to its success.. Using a descriptive qualitative approach, this study examines the effectiveness of political and marketing strategies applied, including community-based approaches, the use of social media, and political communication strategies. The results showed that the strategy carried out by Abdul Aziz focused on the utilization of a loyal mass base, campaigns based on social welfare issues, as well as direct involvement in social and religious activities. In addition, digital communication strategies through social media and the involvement of local leaders also play an important role in improving its electability. This research provides insight into the dynamics of political campaign strategies in the digital age as well as their implications for voter trends in metropolitan areas. The PKS as a moderate Islam-based party also has challenges in extending support beyond its loyal voters. Therefore, the campaign strategy applied is not only based on religious issues, but also emphasizes concrete programs that are relevant to urban problems such as education, health, and infrastructure, which of course is in line with the theory used in this study, namely the theory of political strategy by Peter Schroder, which specifically discusses 3 types of political strategies.

Politik Keamanan Siber dalam Membangun Kedaulatan Siber di Indonesia Melalui Penguatan Peran Badan Siber dan Sandi Negara Aji, Muhammad Prakoso
Society Vol 13 No 2 (2025): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v13i2.960

In an increasingly interconnected digital world, cybersecurity has emerged as a crucial element of national resilience and global political competition. The growing frequency of cyberattacks and data breaches underscores the urgency for Indonesia to strengthen its institutional capacity in securing cyberspace and protecting national sovereignty. In this context, cybersecurity politics determine how state institutions negotiate authority, coordinate policies, and mobilize resources to build digital resilience. This study analyzes the dynamics of cybersecurity politics and their influence on Indonesia’s efforts to achieve cyber sovereignty through the strengthening of the National Cyber and Crypto Agency (BSSN). Using a qualitative descriptive approach supported by literature review and policy analysis, the study applies the theory of state sovereignty and the framework of cybersecurity political factors. Findings reveal that BSSN plays a pivotal role as the state’s representative in maintaining cyber sovereignty amid complex inter-agency coordination, overlapping mandates, and regulatory uncertainty. Political, technological, and institutional factors significantly shape Indonesia’s cybersecurity governance, influencing how the state responds to both domestic vulnerabilities and international cyber threats. Nevertheless, the persistence of sectoral ego, fragmented authority, and the absence of a comprehensive Cyber Security and Resilience Law continue to hinder policy integration and weaken institutional effectiveness. The study concludes that strengthening BSSN’s authority, through legal ratification, increased budgetary support, organizational reform, and enhanced cyber diplomacy, is essential to establish an integrated and adaptive national cybersecurity system capable of safeguarding Indonesia’s sovereignty in cyberspace while aligning with global best practices in cyber governance.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search