Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN PEMERINTAH KEPADA ANAK BUAH KAPAL (ABK) YANG BEKERJA DI KAPAL ASING MENURUT PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA Satria, Ahmad; Hartawan, Hartawan; Nurduwisari Lumappa, Fifian
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v3i1.91

Abstract

Anak buah kapal Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di kapal asing. Dalam perkembangannya sudah banyak sekali kasus-kasus anak buah kapal Indonesia yang bekerja di asing seperti penyiksaan, kekerasan, upah tidak dibayar dan lain sebagainya. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perkara yang dialami oleh Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia pada saat sedang, sedang atau pernah bekerja di kapal asing di wilayah tersebut perspektif hukum Tata Negara. Metode: Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Data menunjukkan banyaknya pengaduan dan kasus Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di asing. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan berupa peraturan perundang-undangan dan Kebijakan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan sudah baik, akan tetapi masih perlu dibentuk kebijakan dan peraturan yang tidak tumpang tindih, mengizinkan kerjasama antar kementerian/lembaga terkait dalam mengatasi perdagangan orang terhadap Warga Negara Indonesia, pengawasan dari aparat penegak hukum dalam hal rekrutmen hingga peninjauan tempat-tempat perusahaan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia, dan kekurangan data jumlah Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal asing.
PRAKTIK PEMBERIAN MAHAR PERKAWINAN DI DESA BERAIM DAN DESA BELEKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM Hamdi, Muh. Rizal; Adnan, Idul; Hartawan, Hartawan; Satria, Ahmad
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v1i1.83

Abstract

Belakangan ini telah terjadi fenomena pemberian mahar di luar adat dan kebiasaan masyarakat setempat, yaitu pemberian mahar yang tidak sesuai dengan tradisi dan adat kebiasaan masyarakat selama ini sehingga menimbulkan pertanyaan pada masyarakat terutama dalam lingkungan sekitar. Di Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah terjadi pernikahan antara pasangan pengantin dengan mahar sandal jepit dan segelas air putih. Di Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah terjadi pemberian mahar perkawinan dengan jumlah mahar fantastis yaitu tanah seluas 2,7 hektar, emas 25 gram dan 12 dirham. Pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Apa saja faktor-faktor dan bentuk-bentuk pemberian mahar di Desa Beraim dan Desa Beleka Kabupaten Lombok Tengah dan Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriftif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Adapun teknik yang dipergukanakan dalam pengumpuln data yang terkait dengan bahasan dalam penelitian ini ada tiga yaitu: wawancara, observasi, dokumentasi. Analisa data yang digunakan adalah analisa dekskriptif kualitatif, analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan tersebut agar dapat dinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Praktik pemberian mahar perkawinan di Desa Beleka dan beraim merupakan hal yang baru terjadi dan bukan tradisi atau adat istiadat dari desa tersebut dalam memberikan mahar seperti mahar sandal jepit dan mahar yang tinggi yaitu mahar 2,7h tanah, 25g emas, dan uang 12 dirham. Pemberian mahar yang dilakukan di Desa Beleka dan Desa beraim mengakibatkan hal-hal negatif antara lain : kecemburuan sosial, dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan (bisnis), adanya sifat gengsi. Kata Kunci: Mahar Perkawinan, Sosiologi Hukum Keluarga
PRINSIP EKONOMI ISLAM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Satria, Ahmad; Shifa, Mutiara; Ariani, Dian
Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah
Publisher : Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59342/jer.v3i1.525

Abstract

Ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia secara alami menjadi bagian integral dari peta kehidupan manusia. Sebagian orang percaya bahwa kesejahteraan selalu dikaitkan dengan kualitas hidup, yang merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik. Bahkan ketika sebuah negara didirikan atau dibentuk, salah satu tujuannya adalah untuk memastikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Kesejahteraan sangat penting bagi suatu negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, sebuah negara telah memilih, menerapkan, dan menerapkan berbagai kebijakan. Dalam pandangan modern, kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang dapat memenuhi semua kebutuhannya, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, jaminan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan lainnya. Jika salah satu dari hal-hal ini hilang, kehidupan mereka akan terancam. Sedangkan dalam ekonomi syariah, tujuan kesejahteraan adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia secara keseluruhan, termasuk kesejahteraan material, spiritual, dan moral. Konsep kesejahteraan ekonomi syariah didasarkan pada nilai-nilai spiritual dan moral selain nilai-nilai ekonomi. Dengan menjaganya lima prinsip dalam maqashid syari'ah: agama (ad-ddin), jiwa (an-nafs), akal (al-aql), keturunan (an-nasl), dan harta (al-mal), konsep kesejahteraan dan kebahagiaan (falah) mengacu pada tujuan syariat Islam. Keadilan dan kesamaan.
KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT MASYARAKAT DESA PANDAN INDAH PRAYA BARAT DAYA Hotimah, Husnul; Satria, Ahmad
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (530.639 KB) | DOI: 10.59259/jd.v2i2.35

Abstract

Walaupun hukum kewarisan sudah diatur dalam Islam dengan jelas, namun dalam kenyataannya di masyarakat masih belum tersosialisasi dengan baik. Hal ini tidak bisa lepas dari pengaruh Indonesia yang penduduknya memiliki beraneka ragam bentuk kebudayaan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, dan adat-istiadat. Dari bergam bentuk kebudayaan inilah yang mengakibatkan masyarakat tidak memiliki satu bentuk hukum, melainkan banyak bentuk hukum yang berkembang dan sifatnya mengikat dan merubah masyarakat. Salah satunya adalah hukum adat, yang dimana merupakan salah satu bentuk hukum yang sifatnya tidak tertulis, melainkan bentuk hukum yang timbul akibat suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang sulit untuk ditinggalkan, dan dari kebiasaan tersebut akan timbul satu bentuk hukum yang akan mempengaruhi dan mengatur dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.
ARDL Method: Forecasting Data Kemiskinan di NTB Rahmasari, Aulia; Sunani, Eka Hawari; Jannah, Miftahul; Fathulaili, Fathulaili; Kurnia, Linda; Satria, Ahmad
JTAM (Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika) Vol 3, No 1 (2019): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (460.491 KB) | DOI: 10.31764/jtam.v3i1.767

Abstract

Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi data Jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2019 dengan menggunakan metodeAutoregressive Distributed Lag (ARDL). Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dari tahun 2002-2018, dengan parameter error MAD, MSE, MRSE dan MAPE. Berdasarkan hasil simulasi data diperoleh hasil prediksi tahun 2019 jumlah penduduk miskin di NTB sebesar 718.059 jiwa, dengan nilai MAD sebesar 4.040,26667, MSE sebesar 1.943.057.717, MRSE sebesar 44.080,1284 dan MAPE sebesar 3%. Abstract:This study aims to predict data on the number of poor people in the Province of West Nusa Tenggara (NTB) in 2019 by using the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) method. This type of research is quantitative research. Data used from 2002-2018. With MAD, MSE, MRSE and MAPE error parameters. Based on the data simulation results obtained in 2019 prediction results the number of poor people at NTB is 718,059 people, with MAD value of 4,040,26667, MSE of 1,943,057,717, MRSE of 44,080,1284 and MAPE of 3%.
Peran Strategis Ibu dalam Mencegah Kekerasan Seksual dan Pernikahan Dini: Membangun Generasi yang Terlindungi dan Bermartabat Rosida Rizqina, Nala; Suwanda, Rahma Nia Setianti; Satria, Ahmad; Nurfatikasari, Siska; Novitasari, Wulan; Amalia, Tika; Berliannanda, Anugrah Fitria; Cahyo Kurniawan, Pratomo
Jurnal Abdimas Nusantara Vol 2 No 02 (2025): JANU Edisi Juli
Publisher : PT Ruang Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70294/vq303j54

Abstract

Focus Group Discussion (FGD) ini diselenggarakan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 62 Kelompok 74 UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan bersama Tim Penggerak PKK Desa Werdi. Kekerasan seksual dan pernikahan dini merupakan dua permasalahan serius yang mengancam tumbuh kembang anak serta melanggar hak-hak dasarnya. Peran ibu sebagai figur sentral dalam keluarga dinilai sangat strategis dalam melakukan pencegahan sejak dini melalui pendidikan, pengawasan, dan pendampingan yang berkelanjutan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ibu-ibu PKK dalam memahami isu kekerasan seksual dan pernikahan dini serta membangun kesadaran kolektif untuk melindungi anak-anak di lingkungan komunitas. Metode yang digunakan adalah Focus Group Discussion (FGD) dengan narasumber dari Dinas Sosial, Konselor PUSPAGA, dan Ibu PKK Desa Werdi, . Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, dan lahirnya Forum Ibu Peduli Anak (FIPA) sebagai bentuk keberlanjutan program perlindungan anak berbasis masyarakat. Penguatan peran ibu terbukti menjadi langkah awal strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah anak, dan berperspektif hak anak.