Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Relasi Tradisi Kelaci dalam Meminang Perempuan Di Desa Adat Kedisan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Dewi, Ni Komang Ratih Kumala; Lestari, Anak Agung Adi; Kariyasa, I Made; Prami, Ida Ayu; Atmiprihartini, Marta Dwi
Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol 10 No 2 (2025): Volume 10, Nomor 2 - Desember 2025
Publisher : Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jmk.v10i2.11529

Abstract

Tradisi kelaci dilakukan dalam meminang perempuan di Desa Adat Kedisan Kecamatan Kintamani. Tradisi ini dilakukan dengan membayar sejumlah hewan yang ditetapkan oleh Desa Adat. Pembayaran kepada Desa berpotensi munculnya pemikiran negatif yang menempatkan perempuan sebagai obyek dalam perkawinan sehingga perlu melakukan upaya untuk menghindari potensi negatif tersebut. Tujuan penelitian dispesifikkan untuk mengantisipasi pemikiran negatif melalui penguatan pemahaman nilai kebaikan tradisi kelaci. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer yang bersumber dari wawancara dan observasi. Hasil dalam penelitian menemukan bahwa pembayaran beberapa ekor babi yang saat ini dapat dinominalkan dalam bentuk uang bertujuan untuk membayar kewajiban bermasyarakat di desa. Pembayaran ini dimasukkan ke kas desa untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik bagi masyarakat di desa. Nilai-nilai kebaikan dalam pelaksanaan tradisi kelaci berhubungan dengan makna dalam prosesinya untuk menguatkan keharmonisan rumah tangga. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pemikiran negatif adalah meningkatkan peran pedulu-pedulu dalam pelaksanaan kelaci untuk memberikan wejangan atau petuah kepada pengantin mengenai makna-makna dalam pelaksanaan tradisi.
Arbitration in Theory and Practice: Challenges in Implementing Arbitration in Tulungagung Regency Neonbeni, Randy Vallentino; Noorhidayah, Noorhidayah; Kariyasa, I Made; Kamri, Andi Khaedhir; Lamsir, Seno; Naufal, Naufal
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i1.270

Abstract

This study examines the disparity between the theoretical framework and practical implementation of arbitration in Tulungagung Regency. Employing an empirical legal approach, the research analyzes data collected from interviews with 12 lawyers and 12 individuals seeking justice. While arbitration offers several advantages, including time efficiency, lower costs, confidentiality, and procedural flexibility, its implementation in Tulungagung Regency encounters significant challenges. The findings indicate that arbitration remains largely unfamiliar to the public, primarily due to limited outreach efforts, the centralized location of arbitration institutions in major cities, and the high fees associated with arbitrators. Furthermore, ambiguities in the enforcement of arbitration decisions and inconsistencies between arbitration rulings and the jurisdiction of certain courts present additional obstacles. These results highlight the necessity for a comprehensive strategy to enhance accessibility and public awareness of arbitration as an effective alternative dispute resolution mechanism.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2019 BERKAITAN DENGAN PEMILIHAN BANDESA ADAT (STUDI KASUS DI DESA ADAT SELAT KABUPATEN BANGLI) Sang Ayu Made Pipit Miranti; I Made Kariyasa
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini akan berfokus menganalisis implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dalam proses penetapan Bandesa Adat di Desa Selat melalui perspektif das sollen dan das sein memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan yang ada dalam mewujudkan cita-cita hukum yang adil dan inklusif. Implementasi Perda Bali No. 4 Tahun 2019 di Desa Selat berjalan dengan mengedepankan musyawarah mufakat sesuai perarem dan tata cara adat setempat. Pemilihan Bandesa Adat didasarkan pada daftar krama ngarep dan difasilitasi oleh Majelis Desa Adat untuk menjaga transparansi serta kesesuaian dengan aturan. Hambatan masih ada, terutama terkait kesetaraan gender dan transparansi akibat dominasi laki-laki dalam tradisi serta dinamika internal krama. Namun, konflik diselesaikan melalui musyawarah adat. Upaya terus dilakukan untuk menyeimbangkan kearifan lokal dengan prinsip modernisasi dan demokrasi yang inklusif.