Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.679
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Moral Kemasyarakatan Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurnal Analisis Hukum Jurnal Hukum Saraswati International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD) JUMAHA YUSTHIMA Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
I Made Kariyasa
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2019 BERKAITAN DENGAN PEMILIHAN BANDESA ADAT (STUDI KASUS DI DESA ADAT SELAT KABUPATEN BANGLI) Sang Ayu Made Pipit Miranti; I Made Kariyasa
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini akan berfokus menganalisis implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dalam proses penetapan Bandesa Adat di Desa Selat melalui perspektif das sollen dan das sein memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan yang ada dalam mewujudkan cita-cita hukum yang adil dan inklusif. Implementasi Perda Bali No. 4 Tahun 2019 di Desa Selat berjalan dengan mengedepankan musyawarah mufakat sesuai perarem dan tata cara adat setempat. Pemilihan Bandesa Adat didasarkan pada daftar krama ngarep dan difasilitasi oleh Majelis Desa Adat untuk menjaga transparansi serta kesesuaian dengan aturan. Hambatan masih ada, terutama terkait kesetaraan gender dan transparansi akibat dominasi laki-laki dalam tradisi serta dinamika internal krama. Namun, konflik diselesaikan melalui musyawarah adat. Upaya terus dilakukan untuk menyeimbangkan kearifan lokal dengan prinsip modernisasi dan demokrasi yang inklusif.
Analisis Yuridis Keterangan Saksi Testimonium De Auditu dalam Surat Pernyataan Sporadik Penguasaan Tanah Perspektif Kepastian Hukum I Gede Ngurah Budi Eka Prayusa; Yogi Yasa Wedha; I Made Kariyasa
Jurnal Yusthima Vol. 6 No. 01 (2026): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Land registration through the substantiation of prior rights may be conducted on the basis of physical possession for 20 years or more, as evidenced by a sporadic statement letter and witnessed by at least two witnesses. However, this provision creates an opportunity for the use of testimonium de auditu, namely testimony based on hearsay that cannot be materially verified. In practice, the assessment of proof of prior rights as regulated under Article 24 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration contains the phrases “degree of truth” and “deemed sufficient” without clear parameters, thereby giving rise to legal uncertainty. This normative juridical research employs the theory of legal certainty and the theory of evidence to analyze two principal issues: the regulation of land registration in Indonesia and the evidentiary strength of de auditu testimony. The findings indicate that de auditu testimony does not meet the criteria of valid witness evidence and fails to provide legal certainty, while the ambiguity of the norm necessitates further regulatory clarification.
Analisis Yuridis Perampasan Aset Dengan Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) Pada Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Moch Wahyu; I Made Kariyasa
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 6 No. 01 (2026): EDISI APRIL 2026: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The return of state assets resulting from corruption and money laundering in Indonesia is still relatively low. This is caused by the dependence of the legal system on the concept of Conviction Based Asset Forfeiture (CBAF) which requires a criminal verdict against the perpetrator. Legal problems arise when the perpetrator dies, flees, or is incompetent to stand trial, causing a legal vacuum in asset execution. This study aims to analyze the urgency and mechanism of Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) as a legal solution. The research method used is normative juridical with statutory, conceptual, and comparative approaches. The results of the study indicate that the application of NCBAF allows asset forfeiture through in rem (civil) lawsuits against the asset itself without waiting for the conviction of the perpetrator. This concept applies the principle of shifting burden of proof and preponderance of evidence. The ratification of the Asset Forfeiture Bill which accommodates NCBAF is a necessity to harmonize national law with UNCAC and increase the effectiveness of state financial recovery.
Relasi Tradisi Kelaci dalam Meminang Perempuan Di Desa Adat Kedisan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Ni Komang Ratih Kumala Dewi; Anak Agung Adi Lestari; I Made Kariyasa; Ida Ayu Prami; Marta Dwi Atmiprihartini
Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol 10 No 2 (2025): Volume 10, Nomor 2 - Desember 2025
Publisher : Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jmk.v10i2.11529

Abstract

Tradisi kelaci dilakukan dalam meminang perempuan di Desa Adat Kedisan Kecamatan Kintamani. Tradisi ini dilakukan dengan membayar sejumlah hewan yang ditetapkan oleh Desa Adat. Pembayaran kepada Desa berpotensi munculnya pemikiran negatif yang menempatkan perempuan sebagai obyek dalam perkawinan sehingga perlu melakukan upaya untuk menghindari potensi negatif tersebut. Tujuan penelitian dispesifikkan untuk mengantisipasi pemikiran negatif melalui penguatan pemahaman nilai kebaikan tradisi kelaci. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer yang bersumber dari wawancara dan observasi. Hasil dalam penelitian menemukan bahwa pembayaran beberapa ekor babi yang saat ini dapat dinominalkan dalam bentuk uang bertujuan untuk membayar kewajiban bermasyarakat di desa. Pembayaran ini dimasukkan ke kas desa untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik bagi masyarakat di desa. Nilai-nilai kebaikan dalam pelaksanaan tradisi kelaci berhubungan dengan makna dalam prosesinya untuk menguatkan keharmonisan rumah tangga. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pemikiran negatif adalah meningkatkan peran pedulu-pedulu dalam pelaksanaan kelaci untuk memberikan wejangan atau petuah kepada pengantin mengenai makna-makna dalam pelaksanaan tradisi.
Co-Authors Amiruddin Anak Agung Adi Lestari Asri, Ni Kadek Sindhu Dewi, Putu Putri Pradnyani I Gede Ngurah Budi Eka Prayusa I Gusti Bagus Hengki I Gusti Ngurah Anom Ida Ayu Prami Ida Ayu Prami Judijanto, Loso Kamri, Andi Khaedhir Lamsir, Seno Made Emy Andayani Citra Marta Dwi Atmiprihartini Marta Dwi Atmiprihartini Moch Wahyu Muhammad Husni Abdulah Pakarti NAUFAL, NAUFAL Ni Komang Ratih Kumala Dewi Ni Komang Ratih Kumala Dewi Noorhidayah Noorhidayah, Noorhidayah Pratama, I Dewa Gede Bayu Randy Vallentino Neonbeni Sang Ayu Made Pipit Miranti Sistyawan, Dwanda Julisa Yogi Yasa Wedha