Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.873
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jambura Law Review Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)
Suryana, Cece
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
PENGAKUAN EKSISTENSI TNAH ULAYAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT KAMPUNG NAGA KABUPATEN TASIKMALAYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENATA USAHAAN TANAH ULAYAT Suryana, Cece; Hamid, Hayatun
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 9 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i9.2024.3906-3916

Abstract

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki sejarah yang sangat panjang. Salah satu sejarah dari bangsa Indonesia yang tidak mungkin terpisahkan adalah bahwa bangsa Indonesia pernah di jajah oleh bangsa-bangsa asing selama berabad-abad. Sebelum kedatangan bangsa-bangsa asing pada abad ke 17 di kepulauan Nusantara, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan adat istiadat. Kentalnya hukum adat dalam kehidupan bangsa Indo nesia menyebabkan banyaknya kampung-kampung adat yang berdiri di negara republik Indonesia. Dalam wilayah provinsi Jawa Barat terdapat beberapa Kampung adat yang telah berdiri selama berabad-abad diantaranya Kampung adat Kasepuhan Gelar Alam yang berada di Kabupaten Sukabumi, Kampung adat Dukuh yang berada di Kabupaten Garut, Kampung adat midu’ana yang berada di Kabupaten Cianjur, serta kampung adat naga yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Keberadaan kampung adat tidak akan terlepas dari tanah ulayat yang menjadi sumber kehidupan bagi para komunitas masyarakat adat. Tanah ulayat sendiri merupakan tanah yang ditempati oleh komunitas masyarakat adat yang hak kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki daya magis. Oleh sebab itu tanah ulayat bagi masyarkaat adat merupakan identitias yang tatk terpisahkan dari masyarkat adat itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis lebih berfokus kepada pengakuan eksistensi tanah ulayat di Kamung Naga Kabupaten TasikmalayaAdapun metode  yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode yang mengambarkan dan melukiskan realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian di hubungkan dengan peraturan perundnag-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif.Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah bahwa pemerintah negara Republik Indonesia secara hukum telah mengakui eksistensi dari keberadaan tanah ulayat yang berada di Kampung Naga Kabupten Tasikmalaya hal ini terbukti dari diterbitkannya sertifikat tanah ulayat dari Badan Pertanahan Nasional.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH AKIBAT BENCANA PERGESERAN TANAH DI KABUPATEN SUKABUMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK-POKOK AGRARIA Suryana, Cece; Hamid, Hayatun
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 2 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i2.2025.828-839

Abstract

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdiri atas perjuangan segenap tumpah darah negara republik Indonesia. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu cita-cita luhur dari berdirinya negara republik Indonesia adalah memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap kehidupan manusia tidak akan terlepas dari musibah atau bencana. Salah satu musibah atau bencana yang seringkali menimpa masyarakat adalah bencana tanah longsor atau pergeseran tanah. Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa kasus khususnya di Kabupaten Sukabumi yaitu Dimana hak milik atas tanah seseorang menjadi hilang akibat bencana tanah longsor atau pergeseran tanah. Hal tersebut tentu menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap para pemilik tanah yang tanahnya tiba-tiba hilang akibat bencana tanah langsor atau pegeseran tanah. Dalam penelitian ini penulis mengggunakan metode deskriptif analisis yaitu dimana penulis menggambarkan atau melukiskan realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian di hubungkan dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif. Adapun hasil kesimpulan yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah bahwa pemerintah atau negara harus memberikan perlindungan dengan adanya konvensasi atau ganti rugi terhadap tanah yang hilang atau musnah akibat bencana alam dikarenakan hal tersebut merupakan perwujudan dari cita-cita berdirinya bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap tumpah darah negara republik Indonesia.
The Constitutionality of Indonesian Labor Prioritization Following Constitutional Court Decision No. 168/PUU-XXI/2023: Legal and Employment Policy Implications: Konstitusionalitas Pengutamaan Tenaga Kerja Indonesia Pasca Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023: Implikasi Hukum dan Kebijakan Ketenagakerjaan Suryana, Cece
LITIGASI Vol. 26 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v26i1.22903

Abstract

The policy of prioritizing Indonesian labor is a constitutional mandate aimed at protecting domestic workers amid global competition. Constitutional Court Decision No. 168/PUU-XXI/2023 reaffirms this principle; however, its implementation continues to face challenges in terms of legal certainty, regulatory harmonization, and balancing the protection of national labor with the interests of foreign investment. This study aims to analyze the constitutionality of the labor prioritization policy and its legal implications for national labor regulations. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that, despite the strong legal foundation of this policy, uncertainty in implementing regulations and the weakness of supervisory mechanisms have resulted in ineffective implementation. Moreover, conflicting interests among workers, employers, and the government constitute a significant barrier. The implications of this study underscore the need for regulatory harmonization, the enhancement of national labor skills, and the strengthening of oversight mechanisms to ensure that the labor prioritization policy in Indonesia can be effectively implemented without hindering investment and economic growth.
Institutional Configuration and Competence of the Special Judiciary for Regional Election Disputes: A Comparative Study and Prospects for Implementation Arifin, Firdaus; Maarif, Ihsanul; Suryana, Cece; Sugiarti, Taty; Murbani, Anastasia Wahyu
Jambura Law Review VOLUME 7 NO. 2 JULY 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jlr.v7i2.30949

Abstract

The dispute resolution system for Regional Head Elections in Indonesia continues to face challenges related to fragmented authority, inconsistencies in judicial decisions, and procedural limitations, which may lead to legal uncertainty and undermine the legitimacy of election outcomes. This study aims to explore the weaknesses of the existing system and propose a more effective institutional model for resolving Pilkada disputes. Employing a normative legal approach with a comparative study method, this research analyzes electoral judicial systems in Mexico, the Philippines, and Germany to identify institutional principles that can be adapted to the Indonesian legal framework. Additionally, this study examines the national legal framework, including Constitutional Court rulings on Pilkada dispute resolution, to assess the effectiveness and limitations of the current mechanisms. The findings indicate that Indonesia’s Pilkada dispute resolution system still suffers from overlapping jurisdiction among institutions, inconsistencies in judicial rulings, and delays in dispute resolution processes. Comparative analysis suggests that a more integrated system, is more effective in ensuring legal certainty and judicial independence. Therefore, this study recommends the establishment of a specialized judicial body for Pilkada disputes, endowed with exclusive jurisdiction, institutional independence, and a transparent and expedited dispute resolution process. The implications of this research highlight that institutional reform in Pilkada dispute resolution is crucial for enhancing public trust in the electoral judicial system, strengthening electoral democracy, and upholding the rule of law in Indonesia’s  Regional Head Elections  process.
The Constitutionality of E-Voting in the Transformation of Digital Democracy: A Normative Analysis and Implications for Electoral Legitimacy Arifin, Firdaus; Maarif, Ihsanul; Suryana, Cece; Permana, Fikri Chandra; Murbani, Anastasia Wahyu
Journal of Indonesian Legal Studies Vol. 10 No. 1 (2025): Legal Transformation and Policy Challenges in Indonesia: Navigating Technology
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.v10i1.21193

Abstract

Digital technology has changed many parts of life, including how democracies and elections work. Electronic voting, or E-Voting, is a new idea that could make elections better and more open for everyone. But Indonesia still has big problems with putting it into practice. These problems involve legal issues, technical difficulties, and whether people trust elections that use technology. This study looks at if E-Voting fits Indonesia's constitution, what the main problems are, and what other countries do that Indonesia could use. This research uses legal analysis, comparing different systems, and looking at ideas about democratic rules. The results show that Indonesia does not have clear rules for digital elections. This causes problems with legal certainty and could lead to arguments about election results. Also, online security risks and differences in how well people understand technology are important things that could affect how well E-Voting works. The study also found that countries like Estonia, Switzerland, and Brazil have used E-Voting well. They did this by using strong digital checks, strict rules, and independent groups to watch over the process. This study suggests that E-Voting could make Indonesia's democracy more modern. However, it must be put in place slowly, with good rules, and with programs to teach people about digital technology. So, changing laws, making online security better, and teaching voters are important steps. These steps will help make sure that changing to digital elections supports democratic ideas, fair elections, and the power of the people.
Legal Protection for Buyers for the Purchase of Inheritance Land Which the Master Certificate Has Not Been Split Suryana, Cece; Marniati, Felicitas Sri; Chandra, Tofik Yanuar
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 4 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v4i3.15354

Abstract

Land is a significant asset with economic, social, and legal value. This study examines the purchase of inherited land whose parent certificate has not been subdivided and the legal protection available to buyers. The research applies a normative legal method with a qualitative juridical approach, using literature studies, case analysis, and interviews with relevant parties such as land deed officials, notaries, and buyers. The study highlights that such transactions carry legal risks due to unclear object definitions under Article 1320 of the Civil Code. Legal protection for buyers is possible if conducted in good faith, administrative obligations are fulfilled afterward, and officials perform professionally. Proper legal procedures are strongly recommended to ensure legal certainty.
Ambiguity and Contestation in Legal Standing Restrictions: Rethinking Public Interest and Constitutional Rights in Indonesia Arifin, Firdaus; Maarif, Ihsanul; Bahri, Robi Assadul; Suryana, Cece; Md. Nor, Mohd Zakhiri
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 8 Issue 2 (2025) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/volksgeist.v8i2.13192

Abstract

In Indonesia, the rules governing that can bring a legal case to the Constitutional Court often unclear and unevenly applied. This creates challenges for individuals and communities trying to protect their constitutional rights. In this article, we take a critical look at these obstacles by examining the Court’s past decisions. We show how the current legal framework overlooks issues of collective harm and structural inequalities, particularly affecting marginalized groups. To better understand these issues, we compare Indonesia’s approach to those of India, South Africa, and the United States, seeking out more inclusive models of judicial decision-making. Our findings show that Indonesia’s focus on specific interpretations of direct and personal harm limits the judiciary’s ability to meet its constitutional responsibilities. The paper draws on insights from other countries as well as Indonesia’s own legal traditions, such as adat (customary law) and musyawarah (deliberation), to propose a more inclusive and culturally sensitive approach to legal standing. We recommend several specific reforms, including rethinking existing laws, creating clearer judicial guidelines, and providing targeted judicial training for judges to improve access to constitutional justice for everyone.
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ( UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 ) DI KELURAHAN SINDANG PALAY KECAMATAN CIBEREUM KOTA SUKABUMI Bela, Fitria Nita; Hamid, Hayatun; Suryana, Cece; Prakoso, Rahmatulloh Agung
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Volume 5 No 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i1.25171

Abstract

Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat. Dengan kepadatan penduduk yang dimiliki Kelurahan Sindang Palay menyebabkan Kelurahan tersebut memiliki banyak permasalahan sosial. Diantara permasalahan yang dihadapi oleh Kelurahan Sindang Palay adalah terjadinya beberapa kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan analisis situasi diatas maka ada beberapa rumusan permasalahan mitra yang dapati identifikasi, diantaranya: (1) Mitra belum mengetahui terkait Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kekerasan dalam rumah tangga (2) Mitra belum mengetahui terkait proses penegakkan hukum di Indonesia (3) Mitra belum mengetahui tentnag cara penanggulangan peristiwa Kekerasan dalam rumah tangga . Solusi yang diharapkan diantaranya (1) Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarkat. (2) Memberikan pendampingan dan bantuan hukum. Berdasarkan solusi dan target luaran dari rencana pelaksanaan program PKM pada masyarakat Keluruhan Sindang Palay , maka tim menetapkan metode pendekatan: (1) Metode Penyuluhan dan Memberikan Konsultasi Hukum, (2) Metode Pendampingan dan bantuan hukum. Kesimpulan dari program PKM ini: (1) Masyarakat Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi masih belum mengetahui tentang peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kekerasan dalam rumah tangga dan kenakalan remaja (2) Masyarakat Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi perlu memperoleh pendampingan secara hukum dalam rangka mencari keadilan.
PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA MEKAR JAYA KECAMATAN CIKALONG KULON KABUPATEN CIANJUR TERHADAP PEMBERLAKUAN PERATURAN PERUNDNG-UNDANGAN TENTANG PERTANAHAN DI INDONESIA Prakoso, Rahmatulloh Agung; Suryana, Cece; Hamid, Hayatun; Bela, Fitia Nita
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Volume 5 No 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i1.33896

Abstract

Desa Mekarjaya Kecamatan Cikaong Kulon Kabuaten Cianjur merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat. Dengan kepadatan penduduk yang dimiliki Desa Mekarjaya tersebut memiliki banyak permasalahan sosial. Diantara permasalahan yang dihadapi oleh Desa Mekarjaya adalah terjadinya beberapa kasus sengketa tanah baik antar warga masyarakat ataupun dengan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan analisis situasi diatas maka ada beberapa rumusan permasalahan mitra yang dapat di identifikasi, diantaranya: (1) Mitra belum mengetahui terkait Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Pertanahan di Indonesia (2) Mitra belum mengetahui tentang Proses Penyelesaia Sengketa Tanah Baik melalui Jalur Pengadilan ataupun di luar Pengadilan (3) Mitra belum mengetahui tentang bagaimana cara melakukan pendaftaran tanah. Solusi yang diharapkan diantaranya (1) Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarkat. (2) Memberikan pendampingan dan bantuan hukum. Berdasarkan solusi dan target luaran dari rencana pelaksanaan program PKM pada masyarakat Desa Mekarjaya, maka tim menetapkan metode pendekatan: (1) Metode Penyuluhan dan Memberikan Konsultasi Hukum, (2) Metode Pendampingan dan bantuan hukum. Kesimpulan dari program PKM ini: (1) Masyarakat Desa Mekarjaya Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur masih belum mengetahui tentang peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Hukum Pertanahan di Indoensia (2) Masyarakat Desa Mekarjaya Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur perlu memperoleh pendampingan secara hukum dalam rangka mencari keadilan.
PENGAKUAN EKSISTENSI TNAH ULAYAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT KAMPUNG NAGA KABUPATEN TASIKMALAYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENATA USAHAAN TANAH ULAYAT Suryana, Cece; Hamid, Hayatun
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 9 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i9.2024.3906-3916

Abstract

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki sejarah yang sangat panjang. Salah satu sejarah dari bangsa Indonesia yang tidak mungkin terpisahkan adalah bahwa bangsa Indonesia pernah di jajah oleh bangsa-bangsa asing selama berabad-abad. Sebelum kedatangan bangsa-bangsa asing pada abad ke 17 di kepulauan Nusantara, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan adat istiadat. Kentalnya hukum adat dalam kehidupan bangsa Indo nesia menyebabkan banyaknya kampung-kampung adat yang berdiri di negara republik Indonesia. Dalam wilayah provinsi Jawa Barat terdapat beberapa Kampung adat yang telah berdiri selama berabad-abad diantaranya Kampung adat Kasepuhan Gelar Alam yang berada di Kabupaten Sukabumi, Kampung adat Dukuh yang berada di Kabupaten Garut, Kampung adat midu’ana yang berada di Kabupaten Cianjur, serta kampung adat naga yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Keberadaan kampung adat tidak akan terlepas dari tanah ulayat yang menjadi sumber kehidupan bagi para komunitas masyarakat adat. Tanah ulayat sendiri merupakan tanah yang ditempati oleh komunitas masyarakat adat yang hak kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki daya magis. Oleh sebab itu tanah ulayat bagi masyarkaat adat merupakan identitias yang tatk terpisahkan dari masyarkat adat itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis lebih berfokus kepada pengakuan eksistensi tanah ulayat di Kamung Naga Kabupaten TasikmalayaAdapun metode  yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode yang mengambarkan dan melukiskan realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian di hubungkan dengan peraturan perundnag-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif.Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah bahwa pemerintah negara Republik Indonesia secara hukum telah mengakui eksistensi dari keberadaan tanah ulayat yang berada di Kampung Naga Kabupten Tasikmalaya hal ini terbukti dari diterbitkannya sertifikat tanah ulayat dari Badan Pertanahan Nasional.
Co-Authors Agus Riyanto Bahri, Robi Assadul Bela, Fitia Nita Bela, Fitria Nita Chandra, Tofik Yanuar Endang Fatmawati Firdaus Arifin, Firdaus Hamid, Hayatun Kholis Ernawati Maarif, Ihsanul Marniati, Felicitas Sri Md. Nor, Mohd Zakhiri Murbani, Anastasia Wahyu Nugroho, Budi Sulistiyo Permana, Fikri Chandra Prakoso, Rahmatulloh Agung Sugiarti, Taty