Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam Greenation International Journal of Law and Social Sciences
Jaya, Eni
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP WANITA DAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA Anggriani, Jum; Jaya, Eni; Tarigan, Ester; Suprapti, Endang
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 9 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya Pemerintah untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga adalah : dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tetapi setelah kurang lebih 8 tahun berjalan, kekerasan dalam rumah tangga tetap saja masih sering dilakukan suami atau orang tua kepada istri atau anak mereka. Untuk itu peneliti mencoba untuk mengetahui faktor-faktor dominan apa saja yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sertaupaya-upaya untuk menanggulanginya. Selain itu, peneliti juga ingin melihat apakah pemberlakuan UU No. 23 tahun 2004 telah efektif atau tidak dalam menanggulangi kasus-kasus kekerasan terhadap wanita dan anak dalam rumah tangga di Indonesia Penelitian ini memakai metode penelitian empiris dan normatif. Penelitian empiris dimaksudkan untuk mendapatkan data primer, yaitu data yang langsung di dapat dari masyarakat melalui pengisian kuisioner, dan penelitian kepustakaan untuk menemukan norma-norma hukum yang menjadi objek penelitian.Diharapkan dari penelitian ini di dapatkan solusi-solusi yang berupa pencegahan, antisipasi dan penanganan yang tepat terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa anak dan wanita di dalam rumah tangga.
PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ) BAGI NOTARIS/PPAT SEBAGAI UPAYA MENCEGAH SENGKETA PERTANAHAN Esther Tarigan, Arihta; Suprapti, Endang; Jaya, Eni; Tarsono, Edy
Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's Vol 6 No 2 (2024): Juli
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/otentik.v6i2.7164

Abstract

Tanah merupakan obyek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal tersebut menyebabkan berbagai konflik bisa terjadi di masyarakat. Tidak jarang sampai menimbulkan korban baik harta bahkan nyawa demi mempertahankannya ketika terjadi sengketa. Proses berkaitan dengan segala bentuk peralihan hak atas tanah oleh masyarakat sebagai subyek hukum selalu disyaratkan penerbitan suatu akta autentik. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dan bersifat yuridis normative dengan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). peranan notaris sebagai pejabat pembuat akte tanah sangat penting dalam meminimalisir sengketa tanah, mengingat keberadaan akte yang dibuat oleh Notaris/PPAT akan menjadikan dasar untuk penerbitan sertipikat. Salah satu fungsi sertipikat adalah sebagai bukti kepemilikan yang kuat dan wajib diterima kebenarannya oleh hakim dalam persidangan sebagai alat bukti yang sempurna jika terjadi sengketa di pengadilan. dapat diperoleh simpulan bahwa penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa adalah sebagai upaya preventif atas terjadinya sengketa pertanahan mengingat peran Notaris/ PPAT merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang dalam proses pembuatan akta.
Juridical Analysis Of Final Review Review (Pk) Of Criminal Corruption Cases By The Head Of Personnel Body Formation In Pagar Alam City Rhamadani, Dwi Putri; Panggabean, Tardip; Jaya, Eni
Greenation International Journal of Law and Social Sciences Vol. 2 No. 1 (2024): (GIJLSS) Greenation International Journal of Law and Social Sciences (March 202
Publisher : Greenation Research & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/gijlss.v2i1.151

Abstract

This research is to find out the Legal Considerations of the Panel of Judges in imposing a criminal verdict on corruption committed by the Head of Formation of the Civil Service Agency in using his position in Pagar Alam City (Case study of Cassation Decision No. 2697 K/Pid.sus/2016, with PK No. 163/Pid.sus/2019). Where the regulations regarding the eradication of corruption are listed in Law No.20 of 2001 which has been revised in several articles. The formulation of the problem in this study How is the verdict of the panel of Judges at the Cassation level in the Supreme Court of the Republic of Indonesia with Number 2697 K / PID.SUS / 2016, against the perpetrators of abuse of authority due to acts of Corruption related to the appointment of honorer to CPNS, and how is the verdict of the Supreme Court Judges at the level of Reconsideration against the perpetrators of the crime of participation (article 55 of the Criminal Code) as the head official of the personnel formation field of Pagar Alam City with decision number: 163 PK/Pid.sus/2019. This research is a qualitative normative juridical research which is then presented descriptively by describing the problem and drawing conclusions to determine the results. The result of the research obtained is that the judge's consideration at the cassation level is not in accordance with the applicable law because the perpetrator is an official in a government office who abuses his authority so that it is appropriate for the decision of the supreme court judge at the cassation level to impose a sentence in accordance with the applicable law.
Dalil Kerusakan Lingkungan Hidup Sebagai Dasar Pemenuhan Unsur Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi : Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2633/K/Pid.Sus/2018 Febrianto, Wahyu; Afriani, Sri; Jaya, Eni
Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Department of Comparative Mazhab Comparative, Fakulty of Shariah and Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/komparatif.v3i2.1965

Abstract

Penelitian hukum ini menganalisis dan mengkaji beberapa permasalahan. Pertama, Bagaimana Hukum Pidana mengkaji kasus korupsi yang mengaibatkan kerusakan lingkungan sebagai dampak permanen dari korupsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan nasional. Kedua, Apakah ratio decidendi yang digunakan oleh Hakim sudah tepat dalam memutuskan perkara kasus korupsi tersebut sebagai akibat dari kerusakan lingkungan yang memiliki dampak pada kerugian negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil kerusakan lingkungan hidup dalam tindak pidana korupsi sebagai pemenuhan unsur kerugian Negara disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan analisis terhadap pertimbangan majelis hakim (ratio decidendi) dalam mengadili suatu perkara tentang kerusakan lingkungan Negara dalam tindak pidana korupsi.
Civil Law Transformation in the Digital Age: Challenges and Opportunities Anggriani, Jum; Mukri, Moh; Jaya, Eni; Tarigan, Ester; Suprapti, Endang
ASAS Vol. 17 No. 01 (2025): Asas, Vol. 17, No. 01 Juni 2025
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/

Abstract

Digital transformation has brought about fundamental changes in the Indonesian civil law system. This study aims to analyze the impacts, challenges, and opportunities of digital transformation in the context of civil law, as well as to formulate an ideal transformation model to accommodate the needs of the digital era. This study uses a normative legal research method with a qualitative approach based on literature studies and analysis of primary and secondary legal documents, including the application of sharia principles in digital transactions. One example of a case raised is the implementation of the murabahah contract in sharia e-commerce transactions that have not received explicit protection and recognition in the Civil Code, especially regarding the agreement clause and non-physical objects of sale and purchase such as digital assets. In practice, this sharia contract clause is often not accommodated by the conventional civil law structure, especially Article 1320 of the Civil Code concerning the valid conditions of an agreement and Article 1457 concerning sale and purchase. The results of the study indicate that digital transformation requires a reinterpretation of the basic concepts of civil law, the development of an adaptive regulatory framework, and the strengthening of digital infrastructure. The ideal legal transformation model should prioritize the principles of neutral technology and international harmonization, while maintaining the characteristics of the national legal system and the values ​​of sharia economic law. Key challenges include the digital divide, cybersecurity, and personal data protection, while opportunities include increasing the efficiency, accessibility, and transparency of the legal system. This study recommends developing a comprehensive regulatory framework, strengthening digital infrastructure, and increasing human resource capacity to support inclusive digital civil law transformation that is in line with sharia principles.
Co-Authors Afriani, Sri Endang Suprapti Esther Tarigan, Arihta Febrianto, Wahyu Jayawarsa, A.A. Ketut Jum Anggriani Moh. Mukri Panggabean, Tardip Rhamadani, Dwi Putri Tarigan, Ester Tarsono, Edy