Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.323
P-Index
This Author published in this journals
All Journal INTELEKTIVA AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Journal Legal Dialetics MILRev: Metro Islamic Law Review Master Manajemen Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Dinamika Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Transformasi Kesejahteraan Kertha Patrika Open Access DRIVERset Journal of Civil Criminal Law
SITTA SARAYA
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
PERLINDUNGAN DEBITUR DALAM PROSES PEMBEBASAN BOEDEL PAILIT DI PENGADILAN NIAGA Yusrina Handayani; Sitta Saraya; Syifa
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 1 (2023): Journal Legal Dialetics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan ini membahas permasalahan syarat kepailitan dan pembuktian sederhana dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang tidak mengatur masalah insolvency (keadaan tidak mampu membayar). Sebagai konsekuensi terpenuhinya syarat kepailitan tersebut maka perkara kepailitan ini dapat dibuktikan secara sederhana. Studi kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kasus kepailitan PT. Indotirta Jaya Abadi terhadap Setefan Djimin dalam putusan pengadilan niaga nomor 19/Pdt.Sus Pailit/2017/PN Niaga Semarang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan studi kepustakaan dalam hal ini analisis kasus yang sudah dalam bentuk putusan pengadilan dan juga wawancara dengan narasumber yang kompeten dalam bidang kepailitan. Dalam hal ini dijatuhkanya putusan kepailitan akan menimbulkan akibat terhadap pengurusan harta kekayaan perusahaan debitur pada umumnya dan juga dapat menimbulkan akibat kepailitan bagi direksi, komisaris, pemegang saham perusahaan secara pribadi. Perlunya Undang-undang kepailitan mengatur mengenai bubarnya perseroan terbatas adalah antara lain karena tidak cukupnya harta perseroan untuk melunasi utang-utang perseroan terbatas yang pailit serta karena perseroan terbatas memasuki fase insolvensi dalam proses kepailitan. Dengan kata lain, kepailitan bisa digunakan untuk membangkrutkan perseroan dan bukan sebaliknya sebagai alternatif solusi penyelesaian kebangkrutan perseroan. Inilah kesalahan terbesar dari filosofi kepailitan yang ditanamkan dalam Undang-undang kepailitan di Indonesia. Kata kunci : Insolvensi, Kepailitan, Pembuktian sederhana, Perlindungan debitur, Syarat kepailitan
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA CYBER DI WILAYAH HUKUM POLDA JATENG Sitta Saraya; yusrina; dio
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 1 (2023): Journal Legal Dialetics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of science and technology encourages the use of Information Technology, media and communication which has changed the behavior of society and human civilization globally and worldwide. The development of information and communication technology has also made world relations borderless and caused significant social, economic and cultural changes to take place so quickly. Information Technology today is like a coin that we can see from both sides because apart from contributing to the improvement of human welfare, progress and civilization, as well as being an effective tool for acts against the law, of course, it often brings negative impacts, this cannot be separated from both sides of the eye. the coins, but that does not mean that illegal acts will stick with technological developments. People often use computers as a tool to commit crimes, and the development of technology now that smartphones can also be used as tools and through social media applications and other applications can be used as an opportunity to commit crimes. This writing was carried out with a sociological juridical review by conducting research and supported by data, both laws and appropriate reference books. This study aims to determine the enforcement of criminal law against cyber crimes in the Legal Area of ​​the Central Java Regional Police and what obstacles and obstacles are faced in enforcing cyber crimes
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA POLITIK HUKUM DI INDONESIA adminjfh, adminjfh; Sitta Saraya
Journal Legal Dialectics Vol 3 No 1 (2024): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Politik hukum merupakan politik dari hukum, yaitu suatu kajian hukum yang mencoba untuk mmberikan gambaran yang lebih luas eksistensi sistem hukum. Melalui pendekatan hukum diharapkan secara langsung agar dapat dipatuhi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai paradigma hukum karena sebagai sumber hukum dan nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat Indonesia. Mereka menerapkan hukum sebagai hasil norma-norma yang telah disepakati, berdasarkan prinsip rule of law, yang dapat dipastikan dan diterapkan oleh pihak siapa saja yang tidak memandang dan tidak peduli kelas sosialnya.Menurut Moh. Mahfud MD, politik hukum dijadikan arahan untuk membuatdan melaksanakan hukum yang telah diatur mencapai tujuan bangsa dan Negara. Politik hukum menjadi tujuan negarayang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihian isi dan cara tertentu.Faktor yang menjadi dasar mahasiswa fakultas hukum yaitu diantaranya paradigma dan politik hukum sesuatu yang bersifat dasar perdebatan dan lain-lain sebagainya, kedua substansi pasal yang lahir dari paradigm dan juga bias lahir dari konsistensi yang membuat aturan atau konsep hukum yang di sesuaikan baik vertikal maupun horizontal dan ketiga adalah bersifat lebih teknis dalam artian teknis arah menyusun kalimatisasi dan lain-lain.Dengan demikian, pemahaman pancasila sebagai paradigma politik hukum di Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman untuk berpikir, berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku, yang telah meyakini keberadaan nilai-nilai Pancasila dan menjadikan sebagai acuan kehidupan sehari-hari. Untuk menghadapi segala permasalahan hukum dalam kehidupan pan bermasyarakat, berbangsa danbernegara untuk mencapai tujuan nasional. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN DALAM MEMINIMALISIR PROSTUTISI DI WILAYAH KOTA TANGERANG adminjfh, adminjfh; Sitta Saraya
Journal Legal Dialectics Vol 3 No 1 (2024): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelngatulran melngelnai prostitulsi ini julga telrmulat dalam pelratulran yang di bulat olelh Pelrda Nomor 8 Tahuln 2005 Telntang Pellarangan Prostitulsi yang belrlakul di wilayah Kota Tangelrang. Keltelntulan yang telrkait delngan prostitulsi antara lain diselbultkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Pelrda Nomor 8 Tahuln 2005 Telntang Pellarangan Prostitulsi melnyatakan, bahwa “siapapuln di daelrah dilarang baik selcara selndiri ataulpuln belrsama-sama ulntulk mellakulkan pelrbulatan pellaculran”. Pellaksanaan Pelrda Nomor 8 Tahuln 2005 Telntang Pellarangan Pellaculran di Wilayah Kota Tangelrang selpelrti kulrangnya julmlah pelrsonil Satpol PP dan tidak jelranya pellakul prostitulsi di karelnakan haruls melmelnulhi kelbultulhan hidulp kellularganya,selhingga dalam hal ini belrdampak tidak elfelktifnya pelnelrapan Pelrda Nomor 8 Tahuln 2005 Telntang Pellarangan Pellaculran di Wilayah Kota Tangelrang.
Regional Legislative Oversight of Fiscal Policy in Contemporary Islamic Economic Law Dani Sintara; Abd Ulrahman Raad Nouri; Ahmad Rusly Purba; Sitta Saraya
MILRev: Metro Islamic Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): MILRev: Metro Islamic Law Review
Publisher : Faculty of Sharia, IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/milrev.v4i2.11076

Abstract

This study examined the effectiveness of regional legislative oversight of fiscal policy following the revision of the Regional Finance Law, employing an analytical framework grounded in contemporary Islamic Economic Law. The research focuses on evaluating the extent to which the oversight function of the Regional House of Representatives (DPRD) contributes to promoting transparency, accountability, and justice in regional financial management. To this end, a qualitative-descriptive approach was employed, drawing on document analysis, in-depth interviews with legislative members and regional finance officials, as well as focus group discussions with experts in Islamic law and economics. The findings show that although the DPRD formally holds significant authority to monitor fiscal policy, the practical exercise of this oversight remains limited by weak institutional capacity and inconsistent integrity among actors. Political interests often dominate decision-making, fiscal literacy among legislators is uneven, and inter-institutional coordination is frequently inadequate. Nevertheless, the revised Regional Finance Law creates opportunities to strengthen budget transparency, improve accountability mechanisms, and broaden public participation in financial governance. From the perspective of contemporary Islamic Economic Law, fiscal oversight is not merely an administrative or technical duty but a moral trust (amānah) entrusted to leaders and representatives. Such oversight must therefore be directed toward realizing the higher objectives of public welfare (maṣlaḥah), fairness, and social justice. The study’s academic contribution lies in integrating juridical analysis of regional fiscal regulation with Islamic ethical principles, offering a normative-evaluative framework for advancing more equitable, participatory, and sustainable fiscal governance at the regional level.
MERAWAT KERUKUNAN DAN KEBANGSAAN DALAM LINGKUP KEBHINEKAAN BAGI WARGA PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KABUPATEN KENDAL Nahar Surur; Sitta Saraya; Yusrina Handayani
JURNAL INOVASI HASIL PENGABDIAN (JIHAN) Vol. 2 No. 2 (2024): JURNAL INOVASI HASIL PENGABDIAN (JIHAN)
Publisher : 3026-1791

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51792/jihan.v2i2.48

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis upaya merawat kerukunan dan kebangsaan dalam konteks kebhinekaan di kalangan warga penghayat kepercayaan di Kabupaten Kendal, Indonesia. Kabupaten Kendal, yang dikenal dengan keragamannya baik dalam hal agama maupun kepercayaan, menyediakan konteks yang relevan untuk studi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, wawancara mendalam, dan focus group discussion (FGD) untuk mengumpulkan data dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh agama, pemimpin komunitas, dan anggota masyarakat penghayat kepercayaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya merawat kerukunan dan kebangsaan di Kabupaten Kendal melibatkan berbagai strategi, seperti pengembangan program dialog lintas kepercayaan, inisiatif pendidikan tentang pluralisme, dan keterlibatan aktif tokoh masyarakat dalam mediasi konflik. Namun, tantangan seperti stereotip, prasangka, dan konflik kepentingan politik masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan lokal yang mendukung kebhinekaan, serta dukungan dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, memainkan peran kunci dalam mempromosikan kerukunan Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan perlunya penguatan program pendidikan toleransi di sekolah, peningkatan forum dialog lintas kepercayaan, dan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat dalam merancang kebijakan yang inklusif. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan Kabupaten Kendal dapat menjadi contoh positif dalam merawat kerukunan dan kebangsaan di tengah keragaman kepercayaan.
FUNGSI FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA Alfaruq Nirwana; Sitta Saraya
JURNAL INOVASI HASIL PENGABDIAN (JIHAN) Vol. 2 No. 2 (2024): JURNAL INOVASI HASIL PENGABDIAN (JIHAN)
Publisher : 3026-1791

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51792/jihan.v2i2.56

Abstract

Filsafat Hukum di Indonesia mempunyai peranan terbesar dalam pembentukan hukum di Indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum mengandung arti keseluruhan dari peraturan maupun hukum, mulai dari konstitusi kita dan seluruh peraturan terlepas dari konstitusi kita pastilah meletakkan Pancasila sebagai dasar dan landasan dari hukum tersebut. Pancasila adalah sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila bukan hanya dikenal sebagai filosofi tapi juga dikenal sebagai hukum tertulis di Indonesia yang mengandung hukum yang hidup. Permasalahannya adalah sebesar apa peranan Filsafat Hukum memberikan pengaruh untuk membangun pembentukan sistem hukum di Indonesia. Permasalahan ini pastilah sangat penting untuk dijawab. Penulis mencoba untuk menguji permasalahan ini dengan hukum normatif dalam metode hukum. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis diambil dari beberapa buku yang mengandung tentang permasalahan permasalahan yang terkait.
Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bagi Kalangan Muda di Kabupaten Wonogiri Aziz Widhi Nugroho; Retno Eko Mardani; Rengga Kusuma Putra; Satriya Nugraha; Linda Ikawati; Bagus Hermanto; Sandra Leoni Prakasa Yakub; Dian Karisma; Sitta Saraya; Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah
Dinamika Sosial : Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kesejahteraan Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Dinamika Sosial : Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kese
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/dinsos.v2i4.2601

Abstract

A clear national insight can guarantee the achievement of national interests, both internally and externally. This means that national insight provides a clear picture and direction for the nation's survival, as well as the future development of the nation and state. The organization of national and state life must proceed on the basis of mutual agreement, namely Pancasila, the 1945 Constitution, the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), and Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity). Indonesia's existence as a state based on the rule of law (rechtstaat) based on Pancasila and the 1945 Constitution requires the development of Pancasila ideology and national insight as instruments that serve as catalysts or drivers in strengthening national insight and spirit, love of the homeland, democracy, legal awareness, respect for diversity, and participation in building a Pancasila-based nation in Wonogiri, especially among intellectuals. In accordance with its function, the Pancasila Ideology and National Insight Development organizes national, democratic, legal, multicultural and citizenship education to support the realization of citizens who are aware of their rights and obligations, as well as intelligent, skilled and have character so that they can be relied upon to build the nation and the Unitary State of the Republic of Indonesia.
Reconstructing Civil and Criminal Liability Frameworks in Digital Financial Fraud: Integrating Cyber Law, Evidence Systems, and Cross-Border Enforcement Mechanisms Sitta Saraya; Geofani Milthree Saragih; Nabila Afifah Salwa
Journal of Civil Criminal Law Vol. 1 No. 3 (2025): December : International Journal of Civil Criminal Law
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70062/jccl.v1i3.143

Abstract

Background: The rapid development of financial technology and the increasing volume of cross-border transactions have led to the emergence of increasingly complex digital financial crimes, involving anonymous actors and exploiting regulatory gaps and jurisdictional differences. This condition poses serious challenges to legal systems, particularly in terms of digital evidence, the attribution of legal liability, and the effectiveness of cross-border law enforcement. Objective: This study aims to reconstruct the framework of civil and criminal liability in digital fraud cases to make it more adaptive, integrated, and responsive to technological developments. Method: The research employs a qualitative socio-legal approach, combining normative analysis of cybercrime regulations, case studies of international digital fraud, comparative analysis of legal systems across countries, and interviews with legal practitioners and fintech regulators. Results: The findings reveal significant legal gaps, regulatory fragmentation across jurisdictions, and weaknesses in electronic evidence systems that hinder effective law enforcement. Additionally, the complexity of actors and technologies within digital ecosystems complicates the accurate attribution of legal responsibility. Therefore, an integrated legal framework is required, incorporating both civil and criminal liability, international regulatory harmonization, and the utilization of technology to enhance law enforcement effectiveness.
Paradigmatic Conflict of Law on Narcotics and Legislative Synchronization with the New Indonesia Criminal Code Linda Ikawati; Rengga Kusuma Putra; Satriya Nugraha; Sitta Saraya; Retno Eko Mardani
Kertha Patrika Vol. 47 No. 3 (2025): Reinterpreted Civil, Administrative, and Criminal Law into Indonesia Legal Dev
Publisher : Faculty of Law, Udayana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2025.v47.i03.p03

Abstract

This study analyzes the paradigmatic dilemma of Indonesia’s narcotics law: the necessity of strict prosecution against transnational syndicates versus the humanitarian crisis of prison overcrowding caused by the incarceration of addicts. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics embodies a philosophical dualism (retribution vs. rehabilitation), yet its implementation is dominated by a punitive orientation. The purpose of this research is to analyze the philosophical tension within Law 35/2009 and project the implications of its legislative synchronization with the restorative principles in the new Criminal Code (Law 1/2023). The method used is normative juridical with a prescriptive character, utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. The results conclude that the new Criminal Code risks significant failure in resolving the capacity crisis due to restrictions on alternative sanctions for crimes carrying penalties of over five years, which covers the majority of Narcotics cases. The codification attempt also potentially weakens the prosecution of transnational crimes due to the incomplete adoption of special investigation techniques. The primary recommendation is a firm legislative synchronization that separates jurisdiction: the new Criminal Code as lex generalis for minor users, and the Narcotics Law as a strengthened lex specialis to target dealers, supported by the implementation of factual decriminalization based on public health.
Co-Authors Abd Ulrahman Raad Nouri adminjfh, adminjfh Ahmad Rusly Purba Alfaruq Nirwana Aziz Widhi Nugroho Bagus Hermanto Bintang Amartiya Putri Dani Sintara Dian Karisma dio Eka P Eko Nuriyatman Fitria Fitria Handayani, Yusrina Hilmi Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun Kuwatno Laila Syaidatul Karima Utami Latifah Amir Linda Ikawati Lukman Zaini Abdullah Nabila Afifah Salwa Nahar Surur Puspitasari, Ikka Rengga Kusuma Putra Retno Eko Mardani Sandra Leoni Prakasa Yakub Saragih, Geofani Milthree Satriya Nugraha Syifa Yuniar, Miandhani Denniz yusrina