Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.668
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Fakta Hukum (JFH) Journal Juridisch Jurnal Legalitas Jurnal Konstatering
Sukrisno, Wijayono Hadi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Pertimbangan Putusan Hakim Pra Peradilan Mengenai Sah Tidaknya Penetapan Tersangka: Considerations of Pretrial Judges’ Decisions Regarding The Validity of Suspect Determinations Khaerul Umam; Alwan Hadiyanto; Wijayono Hadi Sukrisno
Journal Juridisch Vol. 3 No. 2 (2025): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v3i2.12865

Abstract

This study examines the scope of judicial authority in adjudicating pretrial motions, the underlying judicial reasoning concerning the validity of suspect determinations, and the ensuing legal implications, with a specific focus on Decision No. 1/Pid.Pra/2024/PN Unr. The urgency of this inquiry emerges from the imperative to safeguard human rights and prevent the misuse of state power in law enforcement, particularly after Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XII/2014 broadened the jurisdiction of pretrial mechanisms. Employing a normative juridical method combined with statutory and case approaches, the analysis adopts a qualitative lens to assess judicial interpretations and practices. The findings reveal that the pretrial judge upheld the legality of the suspect determination on the basis of adequate preliminary evidence and the circumstance of being caught in flagrante delicto. The study underscores that judicial reasoning in such cases remains predominantly formalistic, often neglecting substantive justice and thereby generating inconsistencies in legal standards. Within this context, pretrial proceedings are positioned as a vital judicial safeguard against investigative arbitrariness, yet they continue to face the complex task of reconciling legal certainty with equitable justice. By engaging Hans Kelsen’s theory of legal certainty and Gustav Radbruch’s concept of justice, this research offers a critical reflection on the philosophical underpinnings of pretrial review. It calls for the establishment of standardized judicial guidelines, clearer jurisprudential direction from the Supreme Court, and enhanced integrity among law enforcement agencies to ensure that pretrial institutions genuinely function as instruments of justice and human rights protection.   Penelitian ini mengkaji kewenangan hakim dalam memeriksa permohonan praperadilan, pertimbangan yuridis terhadap keabsahan penetapan tersangka, serta akibat hukum dari putusan tersebut, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr. Urgensi penelitian ini berangkat dari pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum, terutama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas ruang lingkup kewenangan praperadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta analisis kualitatif terhadap pertimbangan hukum hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim praperadilan menyatakan penetapan tersangka sah dengan alasan adanya bukti permulaan yang cukup serta kondisi tertangkap tangan (in flagrante delicto). Meskipun demikian, pertimbangan hakim masih cenderung bersifat formalistik dan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan dalam standar objektif penilaian. Dalam konteks ini, praperadilan memiliki posisi strategis sebagai mekanisme kontrol yudisial terhadap tindakan penyidikan, namun tetap menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan yang substansial. Dengan merujuk pada teori kepastian hukum Hans Kelsen dan teori keadilan Gustav Radbruch, penelitian ini memberikan refleksi kritis atas fondasi filosofis praperadilan di Indonesia. Ditekankan perlunya pedoman peradilan yang terstandardisasi, penguatan arah yurisprudensi oleh Mahkamah Agung, serta peningkatan integritas aparat penegak hukum agar lembaga praperadilan benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.
Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Jasa Pengiriman Yang Lalai Terhadap Pengiriman Barang Dari Transaksi Jual Beli Di Martekplace Shopee: Studi Kasus Shopee Express Pangkalpinang Pratiwi; Yandi; Baharudin; Rahmiati Ranti Pawari; Sukrisno, Wijayono Hadi
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i2.99

Abstract

Pada Keterkaitan antara pihak-pihak di Marketplace Shopee dalam kegiatan jual beli online menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan. Kelalaian yang dilakukan jasa pengirim (Ekspedisi) ke konsumen dalam proses jual beli online di Marketplace Shopee seperti kehilangan/kerusakaan dalam pengiriman. Maka dalam hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 konsumen perlu mendapatkan perlindungan dan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan penjual sebagai konsumen di Shopee dan tanggungjawab jasa pengiriman (Ekspedisi) Shopee Express terkait kelalaian yang dilakukan dalam proses pengiriman ke konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian sebagai upaya Shopee dalam perlindungan penjual sebagai konsumen adalah dengan mengantikan barang yang hilang/rusak ada yang berdasarkan Asuransi Pengiriman dan tidak dengan Asuransi Pengiriman. Bentuk pertanggungjawaban Shopee Express atas kehilangan/kerusakan barang dalam proses pengiriman ke pembeli adalah berupa pengembalian dana ke Shopeepay dan penjual ke saldo penjual masing-masing seharga kerugian yang dialami.
Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Irvita, Misnah; Sukrisno, Wijayono Hadi; Thamrin, Husni
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v2i1.113

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan efektivitas pengawasan negara terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pengawasan negara dapat ditingkatkan agar LSM beroperasi sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. dan nilai-nilai. peraturan hukum yang berlaku. LSM seringkali memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak masyarakat dan lingkungan hidup, namun terdapat risiko pelanggaran etika atau hukum dalam aktivitas mereka. Oleh karena itu, kendali pemerintah sangat penting bagi keberlanjutan dan kredibilitas LSM. LSM dipandang sebagai penggerak perubahan sosial dan pembela hak asasi manusia. Namun keberadaan LSM tidak lepas dari  pelanggaran etika dan hukum. Artikel ini mengkaji dan menganalisis efektivitas kontrol negara terhadap aktivitas LSM, dengan fokus pada aspek hukum dan mekanisme kontrol yang diterapkan. Pengawasan negara terhadap LSM sangat penting untuk menjamin kejujuran dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas mereka. Artikel ini membahas landasan teori hukum, politik dan prinsip demokrasi, serta membahas instrumen hukum yang berlaku dan peran pemerintah dalam pengendalian LSM. Analisis mendalam terhadap studi kasus spesifik juga disajikan untuk memberikan gambaran realistis mengenai tantangan dan peluang pengawasan pemerintah.  Metode penelitiannya menggunakan pendekatan interdisipliner yang meliputi analisis hukum, kebijakan publik, dan konsep demokrasi.Tinjauan pustaka yang mencakup kajian mendalam terhadap literatur terkait hukum dan politik, serta kajian empiris  terkait  peran pemerintah di masyarakat. pengendalian dan penggunaan organisasi non-pemerintah. terjadi pelanggaran, Analisis Hukum: Kajian peraturan perundang-undangan mengenai LSM dan peran pemerintah dalam pengawasan. Identifikasi dan evaluasi instrumen hukum yang relevan dan pemahaman menyeluruh tentang aspek hukum pelanggaran LSM, Pendekatan teoretis: menerapkan teori hukum, demokrasi, dan  kebijakan publik untuk menyempurnakan kerangka konseptual dan memberikan dasar analisis, dan Analisis kritis: Analisis kritis. analisis  isu-isu yang muncul, termasuk isu-isu pemantauan, peluang untuk perbaikan dan implikasi yang lebih luas dari temuan penelitian.  Hasil penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika kontrol negara terhadap LSM. Implikasinya mencakup perlunya peningkatan kapasitas pemantauan, transparansi yang lebih besar, dan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam mendukung integritas dan akuntabilitas LSM sebagai mitra pembangunan masyarakat. Studi ini dapat memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan dan praktik surveilans yang lebih efektif di masa depan.
Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia Marhayani, Cik; Rindiani, Anis; Sukrisno, Wijayono Hadi; Thamrin, Husni; Imanuddin, M.
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v2i2.122

Abstract

Anak merupakan masa depan bangsa, sebagai penanda akan keberlangsungan keberadaan suatu bangsa di masa yang akan datan, sehingga anak merupakan harta yang sangat berharga bagi suatu bangsa. Sangatlah menakutkan bila suatu bangsa tidak lagi mempunyai generasi anak-anak. Oleh karena itu anak perlu mendapat perhatian khusus demi tumbuh kembang dirinya menuju kedewasaan yang baik dan bermartabat.  Anak adalah subjek hukum yang masih belum cakap hukum sehingga harus orang tua atau walinya berkewajiban menjaga dan menuntun anak tersebut karena orang tua atau walinya sudah memiliki kecakapan hukum. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Deklarasi Hak-hak Anak atau dikenal dengan Deklarasi Jenewa atas hak-hak anak bahwa anak karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak baik sebelum maupun sesudah kelahirannya.  Dalam Konvensi hak-hak anak yaitu Convention On The Right Of The Child tahun 1989 ditegaskan bahwa negara harus menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak dalam wilayah hukum negara tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat kelahiran atau status lainnya dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.  Anak memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan, asuhan, perawatan dan bimbingan baik dalam lingkungan keluaraga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh kembang dengan sewajarnya. Anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 pasal 2 ayat 1 dan 3).
Analisis Hukum Keabsahan Jual Beli Tanam Tumbuh dalam Kawasan Hutan Lindung: Studi Kasus di Wilayah Bangka Belitung Marhayani, Cik; Sukrisno, Wijayono Hadi
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v3i1.141

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan praktik jual beli tanam tumbuh dalam kawasan hutan lindung di wilayah Bangka Belitung, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Praktik jual beli tanam tumbuh di kawasan hutan lindung tanpa dokumen yang sah telah menimbulkan permasalahan hukum yang signifikan, terutama terkait dengan ketentuan hukum kehutanan, agraria, dan lingkungan hidup yang melarang pengalihan fungsi kawasan hutan lindung tanpa izin yang sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, teori hukum positivisme, dan sosiologis untuk menjelaskan fenomena ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tersebut tidak memiliki keabsahan hukum, dan bertentangan dengan peraturan yang ada, baik dari sisi hukum administrasi, pidana, maupun perdata. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi implikasi hukum yang dapat timbul akibat praktik tersebut, serta menyarankan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani persoalan ini, dengan melibatkan penegakan hukum yang lebih tegas, pemberdayaan masyarakat lokal, serta perbaikan dalam sistem perizinan.
Cancellation of a Notary's Deed of Will that Fulfills the Elements of an Unlawful Act Sukrisno, Wijayono Hadi; Arifulloh, Achmad
Jurnal Konstatering Vol 4, No 1 (2025): January 2025
Publisher : Master of Notarial Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to examine the validity of a will deed made by a Notary when it meets the elements of an unlawful act and the Notary's responsibility in that context. The background of this study is the importance of the validity of a will deed as a legal document that determines the distribution of inheritance and the Notary's responsibility in ensuring that the deed is legally valid. The urgency of this study is directly related to the protection of heirs' rights and the integrity of the Notary profession. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a case approach, using secondary data from literature studies and legal documents. The results of the study indicate that a will deed made in violation of legal provisions can be canceled by the court, as seen in the decision of the South Jakarta Religious Court No. 1920/Pdt.G/2018/PA.JS. Notaries have a great responsibility in ensuring that the will deed they make does not violate the law, and can be subject to civil, criminal, and administrative liability if proven guilty. The conclusion of this study emphasizes the importance of strict regulation and supervision of Notary practices, as well as effective law enforcement to protect the rights of heirs and maintain public trust in the Notary profession.
Pelanggaran Implementasi AMDAL Dan Dampaknya Terhadap Pencemaran Air di Pulau Jawa: AMDAL Implementation Violations and Their Impact on Water Pollution in Java Island Nabila Najwa Arifiani; Wijayono Hadi Sukrisno; Syafran Sofyan
Journal Juridisch Vol. 3 No. 3 (2025): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v3i3.12292

Abstract

This study examines the implementation of legal protection against water pollution caused by violations of the Environmental Impact Assessment (AMDAL) requirements within the environmental licensing process in Java. The urgency of this research arises from the increasing degradation of water quality resulting from business actors’ non-compliance with ecological management commitments, weak governmental oversight, and inadequate enforcement of environmental regulations. Using a socio-legal research method with a descriptive-analytical approach, data were collected through field observations, interviews with governmental officials and affected communities, and a review of statutory regulations and AMDAL documents. The findings reveal that AMDAL preparation and implementation are frequently treated as mere administrative formalities, undermining their preventive function in environmental protection. Violations of AMDAL obligations significantly contribute to water pollution in industrial regions across Java. The novelty of this research lies in its comprehensive mapping of factors contributing to AMDAL implementation violations, their legal implications, and the proposed framework for strengthening AMDAL as a substantive environmental protection instrument.   Penelitian ini menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pencemaran air yang timbul akibat pelanggaran implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam proses perizinan lingkungan di Pulau Jawa. Urgensi penelitian muncul dari meningkatnya pencemaran air yang bersumber dari ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap komitmen pengelolaan lingkungan, lemahnya pengawasan pemerintah, serta ketidaktegasan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui observasi lapangan, wawancara dengan aparat pemerintah dan masyarakat terdampak, serta kajian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen AMDAL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan dan implementasi AMDAL seringkali diperlakukan sebagai formalitas administratif, sehingga tidak mampu berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran. Pelanggaran implementasi AMDAL terbukti menjadi faktor signifikan meningkatnya pencemaran air di beberapa daerah industri. Novelty penelitian ini terletak pada pemetaan komprehensif faktor penyebab pelanggaran implementasi AMDAL beserta analisis akibat hukumnya, serta rekomendasi penguatan instrumen AMDAL sebagai alat perlindungan lingkungan yang substantif.
The Effectiveness Of Environmental Law Enforcement Against Tin Mining Activities In Lubuk Besar Sub-District, Central Bangka Regency From A Constitutional Law Perspective Risma Risma; Wijayono Hadi Sukrisno
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 3 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i3.3181

Abstract

Tin mining activities constitute one of the primary economic sectors in the Bangka Belitung Islands Province. However, in practice, tin mining operations often generate various environmental problems, such as land degradation, water pollution, and the loss of ecological environmental functions. This condition has also occurred in Lubuk Besar Sub-District, Central Bangka Regency, where tin mining activities in recent years have shown significant environmental damage and potentially conflict with applicable environmental law provisions.This study aims to analyze the regulatory framework and the effectiveness of environmental law enforcement regarding tin mining activities in Lubuk Besar Sub-District, Central Bangka Regency, from a constitutional law perspective. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by empirical data derived from factual field conditions. The results of the study indicate that although various regulations governing environmental protection and management already exist—such as Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining—the implementation of law enforcement in practice still faces several obstacles. These include weak supervision, low public legal awareness, and the prevalence of illegal mining activities. From a constitutional law perspective, the state has a constitutional obligation to guarantee the public's right to a good and healthy environment as stipulated in Article 28H of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore, strengthening environmental law enforcement and enhancing the government's supervisory role over mining activities are necessary in order to achieve sustainable natural resource management.
Co-Authors Achmad Arifulloh, Achmad Adrian, Achmad Alwan Hadiyanto Anis Rindiani Baharudin Baharudin Cik Marhayani Destineni Husni Thamrin Imanuddin, M. Imanuel Kurniawan Arif Soetedjo Khaerul Umam Misnah Irvita Muhaibah, Lizatul Nabila Najwa Arifiani Nur, Fahroni Nursalam Nursalam Pratiwi Rahmiati Ranti Pawari Risma Risma Saputra, Dimas Almeida Siyogo, Siyogo Sudarmanto, Kukuh Syafran Sofyan Wibisono, Dedi Indra Yandi Yuda, Darma Zaenal Arifin Zaenal Arifin Zaenal Arifin