Garuda - Garba Rujukan Digital

Legal Analysis of the Fulfillment of the Rights of Disabled and Elderly Inmates at Class IIB Muntok Prison Adrian, Achmad; Sukrisno, Wijayono Hadi
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i3.1168

This study examines the legal fulfillment of the rights of disabled and elderly inmates at Class IIB Muntok Prison. The research analyzes compliance with national and international legal standards governing the treatment of inmates with special needs. Employing a normative juridical approach, this study reviews existing regulations, policies, and their implementation within the prison system. Key findings indicate that while legal frameworks exist to protect the rights of disabled and elderly inmates, challenges persist in their practical application due to limited resources, lack of accessibility, and inadequate training for prison staff. The study highlights the need for enhanced infrastructure, specialized healthcare, and tailored rehabilitation programs to ensure equal treatment and protection of vulnerable inmates. Recommendations include policy revisions and capacity-building initiatives to bridge the gap between legal mandates and actual practice, promoting a more inclusive correctional environment aligned with human rights principles.

Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan dalam Kasus Pertambangan Ilegal: Studi Kasus di Bangka Belitung Muhaibah, Lizatul; Sukrisno, Wijayono Hadi
Jurnal Fakta Hukum Vol 3 No 2 (2025): Volume 04 Nomor 01 Tahun 2025
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v3i2.157

Provinsi Bangka Belitung menghadapi permasalahan serius terkait pertambangan ilegal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan masif. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pengaturan tindak pidana lingkungan dalam mengatasi praktik pertambangan ilegal di Bangka Belitung. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kasus dan studi literatur hukum lingkungan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, sementara data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan laporan kerusakan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana lingkungan yang ada belum efektif menangani pertambangan ilegal karena sanksi yang relatif ringan, lemahnya koordinasi antar instansi, dan minimnya pengawasan. Faktor penyebab lemahnya penegakan hukum meliputi keterbatasan sumber daya aparat, kurangnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya political will pemerintah daerah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi pengaturan sanksi pidana lingkungan, penguatan kelembagaan pengawasan, dan peningkatan koordinasi antar stakeholder untuk menciptakan efek jera bagi pelaku pertambangan ilegal di Bangka Belitung.

Implementation of Regency Regulation No. 8 of 2016 on Smoke-Free Areas: A Case Study in West Bangka Regency Destineni; Sukrisno, Wijayono Hadi
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol. 6 No. 2 (2025): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jphk.v6i2.25547

The implementation of West Bangka Regency Regulation No. 8 of 2016 concerning Non-Smoking Areas (NSA) in government office environments has faced significant challenges. Despite its intention to create a healthier workplace, data from 2023 shows that 30% of government employees still smoke in designated NSA zones. This research aims to analyze the effectiveness of this regulation and provide actionable recommendations to bridge policy gaps and enhance compliance. Using a socio-legal approach with Friedman's legal system theory, data collection involved literature reviews and in-depth interviews with key stakeholders such as law enforcement officers, supervisors, and employees. Results indicate that weak enforcement mechanisms, cultural resistance, insufficient resources, and inadequate sanctions have hindered compliance. This study highlights the interdependence of the legal system between legal structure, legal substance, and legal culture in interacting with each other. Key findings include a lack of consistent law enforcement by the civil service police unit, limited smoking cessation infrastructure, and deeply rooted smoking habits among staff. Efforts to improve must focus on integrated strategies: robust public education, sustained awareness campaigns, and stakeholder collaboration. Conclusions underscore the necessity for stronger leadership commitment and holistic approaches to promote a smoke-free culture in government offices.

Criminal Legal Analysis on Conversion of Forest Areas Into Oil Palm Plantations: A Case Study in Belitung Regency Yuda, Darma; Sukrisno, Wijayono Hadi
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 3 (2025): September 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i3.47072

This study aims to analyze the crime of converting forest areas into oil palm plantations in Belitung Regency. The focus of the study is directed at the identification of elements of criminal acts in the misuse of forest areas as well as the application of criminal law and forestry administration in the settlement of these cases. The research method used is normative juridical with a legislative approach and case studies. The results of the study show that the conversion of forest areas without permits violates the provisions of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry and Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. Elements of criminal acts include unlawful acts, environmental damage, and intentional elements. The application of criminal law has not been maximized due to weak supervision, lack of coordination between agencies, and lack of deterrent effect for perpetrators. Meanwhile, from the aspect of forestry administration, the control of permits and the restoration of forest areas are important steps in the effort to solve it. A more stringent legal approach and improved forest governance are needed to prevent the recurrence of similar violations in the future.

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Jasa Pengiriman Yang Lalai Terhadap Pengiriman Barang Dari Transaksi Jual Beli Di Martekplace Shopee: Studi Kasus Shopee Express Pangkalpinang Pratiwi; Yandi; Baharudin; Rahmiati Ranti Pawari; Sukrisno, Wijayono Hadi
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i2.99

Pada Keterkaitan antara pihak-pihak di Marketplace Shopee dalam kegiatan jual beli online menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan. Kelalaian yang dilakukan jasa pengirim (Ekspedisi) ke konsumen dalam proses jual beli online di Marketplace Shopee seperti kehilangan/kerusakaan dalam pengiriman. Maka dalam hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 konsumen perlu mendapatkan perlindungan dan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan penjual sebagai konsumen di Shopee dan tanggungjawab jasa pengiriman (Ekspedisi) Shopee Express terkait kelalaian yang dilakukan dalam proses pengiriman ke konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian sebagai upaya Shopee dalam perlindungan penjual sebagai konsumen adalah dengan mengantikan barang yang hilang/rusak ada yang berdasarkan Asuransi Pengiriman dan tidak dengan Asuransi Pengiriman. Bentuk pertanggungjawaban Shopee Express atas kehilangan/kerusakan barang dalam proses pengiriman ke pembeli adalah berupa pengembalian dana ke Shopeepay dan penjual ke saldo penjual masing-masing seharga kerugian yang dialami.

Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Irvita, Misnah; Sukrisno, Wijayono Hadi; Thamrin, Husni
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v2i1.113

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan efektivitas pengawasan negara terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pengawasan negara dapat ditingkatkan agar LSM beroperasi sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. dan nilai-nilai. peraturan hukum yang berlaku. LSM seringkali memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak masyarakat dan lingkungan hidup, namun terdapat risiko pelanggaran etika atau hukum dalam aktivitas mereka. Oleh karena itu, kendali pemerintah sangat penting bagi keberlanjutan dan kredibilitas LSM. LSM dipandang sebagai penggerak perubahan sosial dan pembela hak asasi manusia. Namun keberadaan LSM tidak lepas dari pelanggaran etika dan hukum. Artikel ini mengkaji dan menganalisis efektivitas kontrol negara terhadap aktivitas LSM, dengan fokus pada aspek hukum dan mekanisme kontrol yang diterapkan. Pengawasan negara terhadap LSM sangat penting untuk menjamin kejujuran dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas mereka. Artikel ini membahas landasan teori hukum, politik dan prinsip demokrasi, serta membahas instrumen hukum yang berlaku dan peran pemerintah dalam pengendalian LSM. Analisis mendalam terhadap studi kasus spesifik juga disajikan untuk memberikan gambaran realistis mengenai tantangan dan peluang pengawasan pemerintah. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan interdisipliner yang meliputi analisis hukum, kebijakan publik, dan konsep demokrasi.Tinjauan pustaka yang mencakup kajian mendalam terhadap literatur terkait hukum dan politik, serta kajian empiris terkait peran pemerintah di masyarakat. pengendalian dan penggunaan organisasi non-pemerintah. terjadi pelanggaran, Analisis Hukum: Kajian peraturan perundang-undangan mengenai LSM dan peran pemerintah dalam pengawasan. Identifikasi dan evaluasi instrumen hukum yang relevan dan pemahaman menyeluruh tentang aspek hukum pelanggaran LSM, Pendekatan teoretis: menerapkan teori hukum, demokrasi, dan kebijakan publik untuk menyempurnakan kerangka konseptual dan memberikan dasar analisis, dan Analisis kritis: Analisis kritis. analisis isu-isu yang muncul, termasuk isu-isu pemantauan, peluang untuk perbaikan dan implikasi yang lebih luas dari temuan penelitian. Hasil penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika kontrol negara terhadap LSM. Implikasinya mencakup perlunya peningkatan kapasitas pemantauan, transparansi yang lebih besar, dan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam mendukung integritas dan akuntabilitas LSM sebagai mitra pembangunan masyarakat. Studi ini dapat memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan dan praktik surveilans yang lebih efektif di masa depan.

Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia Marhayani, Cik; Rindiani, Anis; Sukrisno, Wijayono Hadi; Thamrin, Husni; Imanuddin, M.
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v2i2.122

Anak merupakan masa depan bangsa, sebagai penanda akan keberlangsungan keberadaan suatu bangsa di masa yang akan datan, sehingga anak merupakan harta yang sangat berharga bagi suatu bangsa. Sangatlah menakutkan bila suatu bangsa tidak lagi mempunyai generasi anak-anak. Oleh karena itu anak perlu mendapat perhatian khusus demi tumbuh kembang dirinya menuju kedewasaan yang baik dan bermartabat. Anak adalah subjek hukum yang masih belum cakap hukum sehingga harus orang tua atau walinya berkewajiban menjaga dan menuntun anak tersebut karena orang tua atau walinya sudah memiliki kecakapan hukum. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Deklarasi Hak-hak Anak atau dikenal dengan Deklarasi Jenewa atas hak-hak anak bahwa anak karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak baik sebelum maupun sesudah kelahirannya. Dalam Konvensi hak-hak anak yaitu Convention On The Right Of The Child tahun 1989 ditegaskan bahwa negara harus menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak dalam wilayah hukum negara tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat kelahiran atau status lainnya dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum. Anak memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan, asuhan, perawatan dan bimbingan baik dalam lingkungan keluaraga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh kembang dengan sewajarnya. Anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 pasal 2 ayat 1 dan 3).

Analisis Hukum Keabsahan Jual Beli Tanam Tumbuh dalam Kawasan Hutan Lindung: Studi Kasus di Wilayah Bangka Belitung Marhayani, Cik; Sukrisno, Wijayono Hadi
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v3i1.141

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan praktik jual beli tanam tumbuh dalam kawasan hutan lindung di wilayah Bangka Belitung, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Praktik jual beli tanam tumbuh di kawasan hutan lindung tanpa dokumen yang sah telah menimbulkan permasalahan hukum yang signifikan, terutama terkait dengan ketentuan hukum kehutanan, agraria, dan lingkungan hidup yang melarang pengalihan fungsi kawasan hutan lindung tanpa izin yang sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, teori hukum positivisme, dan sosiologis untuk menjelaskan fenomena ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tersebut tidak memiliki keabsahan hukum, dan bertentangan dengan peraturan yang ada, baik dari sisi hukum administrasi, pidana, maupun perdata. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi implikasi hukum yang dapat timbul akibat praktik tersebut, serta menyarankan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani persoalan ini, dengan melibatkan penegakan hukum yang lebih tegas, pemberdayaan masyarakat lokal, serta perbaikan dalam sistem perizinan.

Cancellation of a Notary's Deed of Will that Fulfills the Elements of an Unlawful Act Sukrisno, Wijayono Hadi; Arifulloh, Achmad
Jurnal Konstatering Vol 4, No 1 (2025): January 2025
Publisher : Master of Notarial Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to examine the validity of a will deed made by a Notary when it meets the elements of an unlawful act and the Notary's responsibility in that context. The background of this study is the importance of the validity of a will deed as a legal document that determines the distribution of inheritance and the Notary's responsibility in ensuring that the deed is legally valid. The urgency of this study is directly related to the protection of heirs' rights and the integrity of the Notary profession. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a case approach, using secondary data from literature studies and legal documents. The results of the study indicate that a will deed made in violation of legal provisions can be canceled by the court, as seen in the decision of the South Jakarta Religious Court No. 1920/Pdt.G/2018/PA.JS. Notaries have a great responsibility in ensuring that the will deed they make does not violate the law, and can be subject to civil, criminal, and administrative liability if proven guilty. The conclusion of this study emphasizes the importance of strict regulation and supervision of Notary practices, as well as effective law enforcement to protect the rights of heirs and maintain public trust in the Notary profession.

The Effectiveness Of Environmental Law Enforcement Against Tin Mining Activities In Lubuk Besar Sub-District, Central Bangka Regency From A Constitutional Law Perspective Risma Risma; Wijayono Hadi Sukrisno
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 3 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i3.3181

Tin mining activities constitute one of the primary economic sectors in the Bangka Belitung Islands Province. However, in practice, tin mining operations often generate various environmental problems, such as land degradation, water pollution, and the loss of ecological environmental functions. This condition has also occurred in Lubuk Besar Sub-District, Central Bangka Regency, where tin mining activities in recent years have shown significant environmental damage and potentially conflict with applicable environmental law provisions.This study aims to analyze the regulatory framework and the effectiveness of environmental law enforcement regarding tin mining activities in Lubuk Besar Sub-District, Central Bangka Regency, from a constitutional law perspective. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by empirical data derived from factual field conditions. The results of the study indicate that although various regulations governing environmental protection and management already exist—such as Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining—the implementation of law enforcement in practice still faces several obstacles. These include weak supervision, low public legal awareness, and the prevalence of illegal mining activities. From a constitutional law perspective, the state has a constitutional obligation to guarantee the public's right to a good and healthy environment as stipulated in Article 28H of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore, strengthening environmental law enforcement and enhancing the government's supervisory role over mining activities are necessary in order to achieve sustainable natural resource management.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search