Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.109
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat LEGAL BRIEF El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal Minfo Polgan (JMP) Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat Innovative: Journal Of Social Science Research ManBiz: Journal of Management and Business Landraad
Nasution, Abdul Halim
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Penerapan Wisata Halal di Bukit Lawang (Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan) Putri, Yolla Afrisma; Nasution, Abdul Halim
EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 5 No. 3 (2025): Oktober 2025 - Januari 2026
Publisher : Association of Islamic Education Managers (Permapendis) Indonesia, North Sumatra Province

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56832/edu.v5i3.1833

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan konsep wisata halal di destinasi wisata Bukit Lawang serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Kajian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan wisatawan Muslim akan destinasi yang menyediakan layanan dan fasilitas ramah syariah, serta potensi Bukit Lawang sebagai salah satu kawasan wisata unggulan di Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, di mana data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bukit Lawang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata halal, terutama karena keberadaan nilai-nilai budaya lokal yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan dukungan lingkungan alam yang mendukung aktivitas wisata ramah keluarga. Namun, implementasi wisata halal di kawasan ini masih belum optimal, terutama dari segi penyediaan fasilitas pendukung seperti tempat ibadah yang representatif, ketersediaan makanan bersertifikat halal, serta pedoman operasional yang sesuai standar pariwisata halal nasional. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan pemerintah daerah, pengelola destinasi, dan masyarakat lokal sangat diperlukan untuk memperkuat tata kelola wisata halal yang berkelanjutan. Pemerintah dapat memberikan regulasi, pelatihan, serta insentif bagi pelaku usaha pariwisata yang ingin menerapkan standar halal. Masyarakat lokal juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan wisata yang bersahabat, aman, serta sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan kerja sama yang baik antara seluruh pemangku kepentingan, Bukit Lawang berpotensi menjadi destinasi wisata halal yang unggul, berdaya saing, dan berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang No. 10 Tahun 2009.
Analisis Penerapan Wisata Halal Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 di Taman Wisata Syariah Pamah Semelir Juwita, Sri; Nasution, Abdul Halim
EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 5 No. 3 (2025): Oktober 2025 - Januari 2026
Publisher : Association of Islamic Education Managers (Permapendis) Indonesia, North Sumatra Province

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56832/edu.v5i3.1970

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peran Wisata Halal Pamah Semelir Berdasarkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan potensi wisata halal khususnya di Pamah Semelir Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan studi lapangan, pengumpulan data dengan observasi, wawancara, serta penelitian langsung di lapangan. Adapun hasil penelitian ini, Pamah semelir sangat berperan penting membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Adapun berdasarkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah sudah diimplementasikan sebatas pada aspek ketersediaan sarana prasarana berupa fasilitas ibadah, sanitasi air bersih serta kantin yang menjual makanan halal. Namun beberapa poin belum terpenuhi, seperti pengunjung bukan muhrim yang bergandengan tangan serta pembuangan akhir sampah yang belum dikelola dengan baik. Untuk menjadi destinasi wisata halal, Pamah Semelir perlu usaha lebih lanjut guna mengimplementasikan poin-poin dalam Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 khususnya pada ketetapan ketujuh, yakni tentang ketentuan destinasi wisata.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI PERKAWINAN MENURUT UU NO 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (ANALISIS PERKARA NO.15 Pdt.P/DI PENGADILAN AGAMA BINJAI ) Pradana, Ghifari; Nasution, Abdul Halim
El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 2 (2025): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/el-ahli.v6i2.2429

Abstract

Early marriage continues to pose significant legal and social challenges in Indonesia, despite regulatory reforms introduced by Law No. 16 of 2019, which raised the minimum legal age of marriage to 19 years for both men and women. This reform has led to a marked increase in applications for marriage dispensation submitted to the Religious Courts, indicating a persistent gap between statutory norms and social realities. This study examines judicial considerations in Case No. 15/Pdt.P/2024/PA.Bji at the Binjai Religious Court. A qualitative approach is employed to explore the social, psychological, and cultural factors influencing judicial decision-making. The findings reveal that judges take into account psychological readiness, social pressures, and the principle of child protection in rendering their decisions. The study underscores the central role of judges as interpreters of substantive law amid complex social dilemmas and recommends strengthening support systems—such as the involvement of psychologists and enhanced public education—to prevent child marriage.
Co-Authors A'yuni, Nur Afriza, Ayu Anizar Anizar Arlina Arlina, Arlina Azman, Nazrul Binafsih, Umu Hafifah, Mutia Humairah, Fanny Azelita Iqbal, Muhammad Nur Manaf, Ishaq Abdul Muhammad Hadinata, Muhammad Nugraha, Nabrisqi Daffa Nugroho, Luthfiah Huzaimah Nur Iqbal, Muhammad Pradana, Ghifari Putra, Wiene Surya Putri, Dhea Annisa Putri, Yolla Afrisma Qawi, Ichwanul Rinjani, Quinta Abisekha Utari Rizki Maulana, Rizki Sri Juwita, Sri Suhairi, Mhd Arbi Bayu Syahputri, Tryani Tarigan, Jaka Sutra