Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.69
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Pembaharuan Hukum JURNAL MERCATORIA Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Darma Agung JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Ilmiah METADATA JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Jurnal Abdimas Bina Bangsa Jurnal Prointegrita Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas PKM Maju UDA JURNAL RETENTUM
Lubis, Mhd. Ansori
Universitas Darma Agung
Religion Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (StudiPutusanPengadilanTinggi Surabaya Nomor 1247/Pid.Sus/2020/ PT SBY) Donna Mariana Hutabarat; Tutur Adp Sinaga; Mhd. Ansori Lubis
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1731

Abstract

Studi ini membahas perdamaian sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan sanksi pada tindak pidana penganiayaan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2260/PID.B/2019/PN.Mdn). studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perdamaian dalam tindak pidana, mengetahui akibat hukum terjadinya perdamaian dalam hukum pidana, dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dengan adanya perdamaian dalam putusan Nomor 1160/Pid.B/2019/PN.Mdn. Riset ini adalah riset yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Tipe informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan riset daftar pustaka( library research). Hasil penelitian yaitu akibat hukum terjadinya perdamaian dalam hukum pidana adalah perdamaian tidak menghapus dari perbuatan pidana pelaku penganiayaan tetapi perdamaian hanya sebatas menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memberikan keringanan ancaman pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa.Pertimbangan hakim dengan adanya perdamaian dalam putusan Nomor 1160/Pid.B/2019/PN.Mdn adalah sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukan yang lebih ringan terhadap pelaku penganiayaan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan tetapi karena adanya perdamaian antara pelaku dan korban, maka pelaku penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN BELAWAN Darwin S. Pangaribuan; Muhammad Ansori Lubis; Syawal Amry Siregar
JURNAL PROINTEGRITA Vol 5 No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : JURNAL PROINTEGRITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalprointegrita.v5i3.796

Abstract

Child protection is all activities that can guarantee protection for children and guarantee their rights, such as living life from infancy to adulthood properly, and participating fully in accordance with human equality, as well as protection from coercive actions and discriminatory attitudes. However, criminal acts still involve children, such as in narcotics abuse. The abuse of narcotics has spread to children whose ability to think is still low, so they can quickly become involved in drug abuse, just because of the following factors to adults. It should be realized that in fact the most important factor that causes the child to be directly affected by the law because narcotics actually comes from outside himself, such as the lack of concern for parents (family) and environmental factors, relationships. The normative-empirical legal research method is used in the research. This is because the researcher uses statutory regulations as a study in solving problems, and the researcher also directly interviews related parties. The Belawan Harbor Resort Police has made efforts to make preventive (prevention) and repressive (prosecution) efforts in suppressing narcotics crimes, especially against children. Prevention efforts have been carried out in the form of socialization and legal counseling on narcotics abuse. This has been implemented in schools, universities, and the community in the Belawan Harbor Police area. So that the community, especially children, know the dangers of Narcotics in their lives. In terms of repressive efforts, the port resort police of Belawan have carried out examinations of children as narcotics abuse based on the law on the criminal justice system. This effort is in the form of diversion, namely rehabilitation or return to the parents. The implementation of regulations regarding the criminal justice system for children of narcotics abusers has not been fully implemented due to various obstacles in its implementation. Various factors, obstacles faced by the police in handling children who abuse narcotics are the behavior of child drug abusers, pressure on children from narcotics networks, short detention times for children, restrictions on diversion requirements, and rehabilitation as an effort to recover from drug abusers. which requires a long process
SOSIALISASI PENERAPAN TINDAK PIDANA INFORMASI TEKNOLOGI ELEKTRONIK (ITE) BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG Gomgom T.P Siregar; Muhammad Ansori Lubis
PKM Maju UDA Vol 1 No 1 (2020): Edisi bulan AGUSTUS 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.381 KB)

Abstract

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Pengabdian ini dilaksanakan di Universitas Darma Agung Medan. metode pelaksanaan yang digunakan adalah melalui kegiatan ceramah, diskusi dan tanya jawab tentang Penerapan Tindak Pidana Informasi Teknologi Elektronik (ITE) Bagi Mahasiswa Universitas Darma Agung Medan. Acara sosialisasi ini melibatkan seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Darma Agung Medan untuk lebih memahamkan pentingnya Penerapan Tindak Pidana Informasi Teknologi Elektronik (ITE) Bagi Mahasiswa Universitas Darma Agung Medan. Adapun hasil diskusi dalam kegiatan Sosialisasi Penerapan Tindak Pidana Informasi Teknologi Elektronik (ITE) Bagi Mahasiswa Universitas Darma Agung Medan dapat berjalan dengan lancar. Semua peserta terlihat antusias dan merasakan manfaatnya. Keberhasilan ini ditunjukkan antara lain: (1) Adanya kesesuaian materi dengan kebutuhan para guru untuk memahami tentang Penerapan Tindak Pidana Informasi Teknologi Elektronik (ITE) Bagi Mahasiswa Universitas Darma Agung Medan. (2) Adanya respon yang positif dari peserta yang ditunjukkan dengan adanya diskusi yang cukup hangat dalam rangka implementasi Penerapan Tindak Pidana Informasi Teknologi Elektronik (ITE) Bagi Mahasiswa Universitas Darma Agung Medan.
PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS Alusianto Hamonangan; Muhammad Ansori Lubis; Mhd Taufiqurrahman; Rudolf Silaban
PKM Maju UDA Vol 2 No 1 (2021): Edisi bulan APRIL 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.446 KB) | DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182

Abstract

A limited company that is declared bankrupt does not immediately stop and dissolve but still exists as a legal entity. Under certain circumstances it still exists to run its business, as usual, a limited liability company does not go bankrupt and can still carry out its business activities. This is because the company is declared bankrupt and has an economic value that is much higher than the value of the company's assets. Because bankruptcy is actually intended for companies that have negative assets. However, the decision to continue the bankruptcy company resulted in the power of the board of directors in a limited company. However, with the bankruptcy declaration, the debtor for the sake of law loses the right to control and manage his assets which are included in the bankruptcy estate as of the day of the declaration of bankruptcy. This study uses a juridical normative method, in which all sources are taken from literature, laws and other media. In the event of a limited liability company bankruptcy, the curator has the obligation to be able to manage and settle all bankruptcy assets and keep all related documents. As a result of the law that occurs from the bankruptcy of a limited liability company, it is hoped that the management of the company will carry out their duties and authority to the maximum in order to avoid bankruptcy which results in large losses to the company, especially losses incurred to debtors.
RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Muhammad Ansori Lubis; Syawal Army Siregar
PKM Maju UDA Vol 1 No 1 (2020): Edisi bulan AGUSTUS 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.028 KB)

Abstract

Penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui pelaksanaan diversi dilakukan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, mensyaratkan adanya persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak. Dengan demikian, dipahami bahwa penyelesaian perkara ABH tidak selamanya dapat dilaksanakan diversi. Permasalahan dalam penelitian ini, mengenai penerapan restorative justice dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai konsep restorative justice sebagai upaya memberi perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, dan hambatan serta solusi dalam pelaksanaan restorative justice. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian empiris, dengan mengadakan penelitian di lembaga/instansi penegak hukum di wilayah hukum Pengadian Negeri Medan, maka pelaksanaan restorative justice di Wilayah Hukum Pengadilan Medan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan sumber primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Konsep restorative justice dalam Undang-Undang SPPA, dilaksanakan melalui penerapan Diversi pada setiap tingkat proses peradilan pidana anak. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari proses formal (proses peradilan) ke proses in formal, dengan cara musyawarah dan mufakat yang mengedepankan keadilan restoratif. Restorative justice akan memberi Perlindungan terhadap ABH, karena melalui penerapan Diversi anak akan dijauhkan dari proses peradilan formal yang dimungkinkan terabaikannya hak-hak anak dan menimbulkan trauma bagi anak. Hambatan dalam pelaksanaan restorative justice di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan adalah masih kurangnya SDM aparatur penegak hukum. Sarana dan prasana pendukung masih sangat minim. Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM BERLALULINTAS MELALUI PEMAHAMAN TERHADAP ISI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Nanci Yosepin Simbolon; Mhd. Ansori Lubis; Alusianto Hamonangan; Lestari Victoria Sinaga
Jurnal Abdimas Bina Bangsa Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Abdimas Bina Bangsa
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/jabb.v4i1.496

Abstract

The development of science and technology in the field of transportation has an impact on human life, where currently the use of motorized vehicles is increasing rapidly in supporting various community activities. In addition to providing benefits, an increase in the number of motorized vehicles on the highway can cause traffic jams and is also directly proportional to the increase in the number of traffic violations that occur on the highway which can be one of the causes of traffic accidents, where traffic violations occur due to lack of knowledge and understanding of the law that causes low awareness and compliance with public law in traffic on the highway. For this reason, it is important to carry out community service activities in the form of legal counseling regarding the culture of orderly traffic on the highway according to Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, so as to provide legal knowledge and understanding to the public and then will raise awareness and legal compliance with traffic regulations on the highway. The research method used is a normative juridical approach, descriptive analytical research specifications. The research phase was carried out through a literature study to examine primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques were carried out through document studies, and data analysis methods were carried out through normative qualitative. The results of the study show that understanding the contents of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation is difficult to measure the level of legal awareness of citizens because there are other influencing factors, namely the role model of officials and oversight mechanisms also determine it
PENYULUHAN HUKUM PRINSIP LARANGAN BEKERJA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK Syawal Amry Siregar; Muhammad Ansori Lubis; Ria Sintha Devi; Novi Juli Rosani Zulkarnain; Fidelis Pangondian Simamora
Jurnal PKM Hablum Minannas Vol. 2 No. 1 (2023): Bulan Maret 2023
Publisher : LPPM Yayasan Pendidikan Islam Tholabul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jhm.v2i1.364

Abstract

Anak sebagai generasi muda, penerus cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa masa datang, perlu mendapat kesempatan untuk tembuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial Perlindungan anak merupakan kegiatan seluruh lapisan masyarakat, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari, bila tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Pekerja anak merupakan masalah yang cukup kompleks. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kondisi anak, keluarga dan budaya masyarakat. Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan metode Penyuluhan yang dilaksanakan dengan cara ceramah, tanya jawab dan konseling Ímplementasi Penyuluhan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Darma Agung. Meskipun idealnya anak di larang untuk bekerja, akan tetapi situasi ini terus berlangsung, namun demikian, ketentuan dalam Undanag-undang Ketenaga Kerjaan memberikan pengecualian, yaitu bahwa mempekerjakan anak boleh dilakukan asalkan dipenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal tersebut dan juga hak-hak pekerja anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang ketenagakerjaan menetapkan sanksi bagi para pelanggar hukum, dan Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan sanksi hukum bagi mereka yang tidak memberikan perlindungan bagi anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual serta bagi mereka yang melakukan eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak-anak Dalam Undang-Undang ini pun memuat Pasal-pasal yang terkait dengan sanksi hukum yang terkait dengan masalah eksploitasi ekonomi. Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount importence (memperoleh prontas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip the best interest of the child digunakan karena dalam banyak hal anak "korban, disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya.
KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL Fidelis P Simamora; Lewister D Simarmata; Muhammad Ansori Lubis
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 1 (2020): MARET
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat-Universitas Darma Agung. (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kejahatan dunia maya, bagaimana mengukur pencemaran nama baik melalui media sosial, dan bagaimana menganalisis hukum pidana terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dimana penulis hanya mempelajari rule of law berdasarkan fakta-fakta kasus yang terjadi berkaitan dengan pencemaran nama baik. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari berbagai buku, jurnal, laporan penelitian, atau berita kasus yang diperoleh baik melalui media cetak maupun online. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP dan juga terhadap pencemaran nama baik di media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008. Pencemaran nama baik adalah tindakan menyebarkan informasi yang tidak benar dan umumnya dalam bentuk pencemaran nama baik dari seseorang yang berdampak buruk pada orang itu, orang yang namanya difitnah dapat mengeluh tentang pencemaran nama baik dan orang yang mengkontaminasi dapat dihukum dengan hukuman penjara dan denda seperti dalam peraturan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN) Toto Hartono; Mhd Ansori Lubis; Syawal Amry Siregar
JURNAL RETENTUM Vol 3 No 1 (2021): MARET
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat-Universitas Darma Agung. (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tindak pidana pencurian menggunakan kekerasan dalam perundang-undangan hukum pidana Indonesia, bagaimana penegakan hukum pada tindak pidana pencurian melalui kekerasan pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan, dan faktor apa yang menjadi kendala penegakan hukum pada tindak pidana pencurian melalui kekerasan pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan ? Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian melalui kekerasan pengaturannya dalam KUHP pasal 365 menyatakan: Diancam dengan pidana penjara selama sembilan tahun pencurian didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman dengan kekerasan. Diancam dengan pidana penjara selama paling lama duabelas tahun jika dilakukan di waktu malam dalam perkarangan tertutup, jika dilakukan dua orang atau lebih, jika masuk ke dalam rumah dengan merusak atau memakai kunci palsu dan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Diancam pidana penjara paling lama sampai limabelas tahun jika perbuatan mengakibatkan kematian. Diancam pidana mati atau di pidana penjara selama seumur hidup atau waktu tertentu yang paling lama sampai dua puluh tahun, apabila perbuatan mengakibatkan korban luka berat atau mengalami kematian dan dilakukan dua orang maupun lebih dengan bersekutu. Sedangkan wewenang kepolisian dalam penegakan hukum diatur pada pasal 13 UU Kepolisian yang menyatakan bahwa: Kepolisian Republik Indonesia bertujuan mewujudkan tegaknya hukum.Kepolisian Resort Kota Besar Medan telah berupaya melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Adapun langkah-langkah penegakan hukum tersebut adalah: menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penyidikan, serta melakukan pelimpahan berkas ke penuntut umum. Adapun faktor kendala dalam penegakan hukum pada tindak pidana pencurian melalui kekerasan adalah: korban meninggal dunia, pelaku adalah anak dibawah umur, tersangka mudah melarikan diri, serta pelaku menghilangkan alat bukti. Disarankan kepolisian sebaiknya berupaya melakukan penyidikan lebih intensif walaupun tanpa keterlibatan korban, sehingga walaupun korban meninggal dunia, kasusnya tetap dapat diungkap secara tuntas, dan penegakan hukum tetap dapat dilakukan dengan baik.Kepolisian sebaiknya mengefektifkan fungsi intelijen yang tersebar diseluruh daerah, sehingga tersangka yang melarikan diri ke kota lain atau kepelosok desa dapat segera ditangkap.Pemerintah sebaiknya membuat pembatasan atas pemberian diversi kepada anak pelaku pencurian dengan kekerasan dengan korban yang mengalami luka berat atau bahkan mengalami cacat seumur hidup.
PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA SUMATERA UTARA Olivia Kristanti Sianturi; Muhammad Ansori Lubis
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 1 (2020): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v2i1.436

Abstract

Proses hukum terhadapn anak yang berkonflik dengan hukum harus mengedepankan penerapan diversi dan restorative justice system. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang penerapan diversi dan restorative justice system terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Untuk mengetahui bagaimana peran Polri dalam penerapan diversi dan restorative justice system terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Polda Sumatera Utara dan untuk mengetahui bagaimana hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam penerapan diversi dan restorative justice system terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Polda Sumatera Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik. Bahwa pengaturan tentang diversi dan restorative justice system diatur di dalam Pasal 6, pasal 7 dan Pasal 8. Adapun tujuan diversi adalah mencapai perdamaian antara korban dan Anak,menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan,menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Peran Polri di Polda Sumatera Utara berdasarkanUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Adapun prosedur pelaksanaan diversi di Subdit IV – Renakta Ditreskrimum Polda Sumut berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakdengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban dan mengikutsertakan pihak BAPAS dengan mengutamakan musyawarah. Mengatasi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penerapan diversi dan restorative justice system di Subdit IV – Renakta Ditreskrimum Polda Sumut yaitu hambatan secara internal yang salah satunya adalah tidak adanya penyidik khusus anak. Hambatan secara eksternal salah satunya yaitu sulitnya mencapai kesepakatan antara pihak korban dengan pihak anak yang berkonflik dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana. Upaya yang dilakukan secara internal untuk mengatasi hambatan salah satuny adalah melaksanakan pelatihan-pelatihan kepada penyidik dan mengikutsertakan penyidik dalam pendidikan di Dikbangspes Perlindungan Anak yang dilaksanakan di Lemdiklat Mabes Polri. Upaya yang dilakukan secara eksternal salah satunya adalah terkait sulitnya mencapai kesepakatan antara pihak korban dengan pihak anak yang berkonflik dengan hukum adalah melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak untuk menemukan titik temu untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi anak.
Co-Authors Ade Tamara Marpaung Ahmad Zukri Alrasyid Alusianto Hamonangan Anhar, Chairil Antonyus Hutahayan Bilin Santoriko Sinaga Budiono Saputro Cut Nurita Darwin S. Pangaribuan Darwin Sinabariba Daudsyah, Teuku Devi Siringo-ringo Diana R. Hutasoit Donna Mariana Hutabarat Fauzi, Mhd. Iqbal Fidelis P Simamora Fidelis Pangondian Simamora Fitriani Fitriani Fitriani Fitriani Frans Sindi Butar-Butar Gaol, Jonner Lumban Gomgom TP Siregar Harles R. Gultom Immanuel Barasa Irwansyah Irwansyah Joel Morgan Sinaga Kevin Donaro Marpaung Lase, Yones Irawan Lestari Victoria Sinaga Lestari Victoria Sinaga Lewister D Simarmata Madianta Br Ginting Maidin Gultom Marbun, Jaminuddin Masdi Anwarta Depari Mhd Taufiqurrahman Muhammad Ridwan Lubis Muhammad Siddiq Muhammad Yassid Nanci Yosepin Simbolon Nasution, Muhammad Yasid Nasution, Yasid Nata Pardamean Panjaitan Nazlah Rachma Panggabean Ndruru, Onekhesi Nikson Silitonga Novi Juli Rosani Zulkarnaen Novi Juli Rosani Zulkarnain Nurita, Cut Olivia Kristanti Sianturi Putri Ningsih Pardede Rahmadani, Gema Ramsi Meifati Barus, Ramsi Meifati Reza Fahlevi Kasbi Reza Nurul Ichsan Ria Sinta Dhevi Ria Sintha Devi ROGERS, MAURICE Sanni, Tajudeen Silaban, Rudolf Simarmata, Lewister d. Siregar, Syawal Amry Syaputra, Muhammad Yusrizal Adi Taufiqurrahman, Mhd. Terbit Terbit Thio, Wenny Prata Surya Toto Hartono Tri Pranata Purba Tutur Adp Sinaga Venny Fraya Hartin Nst Wina Finely Putri Simangunsong Yasid, Muhammad -