Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Autism Dan Intervensi Penanganannya Pada Salah Satu Siswa di Pendidikan Anak Usia Dini Nuri Arifiah Romadhoni; Pamuji
Student Research Journal Vol. 2 No. 3 (2024): Juni:Student Research Journal
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/srjyappi.v2i3.1284

Abstract

This research aims to introduce the characteristics of children with autism and interventions to treat them. This refers to the child's daily behavior both at school and at home. And also several therapies that have been carried out, the impact of several interventions that have been carried out. carried out produces several benefits that are useful for stimulating children's development in the cognitive and social fields, even though it is gradual and slow. Autism is a neurodevelopmental disorder that affects communication, social interactions, and behavior. Every child with autism is unique, but there are several common behaviors and treatment methods that are often used. This research is about children who have autism, children have very visible behavioral deviations, so they need special intervention to handle them. Handling children with autism involves an individual approach and often requires a combination of various methods. The impacts of the behavior they carry out at school require intervention by going to psychiatrists and other treatments that help their psychological development.
Maqashid Sharia Approaches in Pension Fund Programs: Bank Muamalat Indonesia and Taspen Comparison M. Iqbal; Pamuji; Sari, Ajeng Permata; Fernandho; Aidonojie, Paul Atagamen
Asy-Syari'ah Vol. 27 No. 2 (2025): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v27i2.45295

Abstract

Pension funds function as instruments for long-term welfare protection; however, their development in Indonesia remains constrained by low financial literacy, limited public participation, and governance and fiscal sustainability issues, including investment irregularities in state pension institutions. In line with rising demand for sharia-compliant financial instruments, the Maqashid Sharia framework emphasizes welfare (maslahah), accountability, and risk mitigation. This study aims to analyze the implementation of pension fund programs at Bank Muamalat Indonesia and Taspen through a Maqashid Sharia lens, by examining governance structures, investment mechanisms, and the alignment of programs with welfare objectives and system sustainability. This qualitative case study relies on secondary data, including corporate profiles, portfolios, participant statistics, and financial reports of Taspen and DPLK Syariah Muamalat. The findings indicate that Taspen’s defined benefit, pay-as-you-go scheme provides benefit certainty for civil servants and their heirs, thereby fulfilling individual-level maslahah (hifz al-nafs, hifz al-nasl). However, from a macro-Maqashid perspective, it imposes a heavy fiscal burden on the state budget, undermines hifz al-mal at the state level, and exposes the state to governance and investment risks. Conversely, DPLK Syariah Muamalat program, grounded in sharia principles, supervised by a Sharia Supervisory Board, and operated under a defined contribution scheme with selectable investment packages, is more closely aligned with Maqashid Sharia (hifz al-din, al-mal, al-nafs, al-nasl, al-‘aql), although its outreach remains limited. The study recommends gradual reform toward a fully funded model based on business-to-business partnerships and sharia-compliant investment instruments as an alternative pension design that is more equitable, sustainable, and consistent with Maqashid Sharia.
DINAMIKA PERBANKAN SYARIAH INDONESIA PADA PERIODE KENAIKAN SUKU BUNGA ACUAN BANK INDONESIA 2021–2024: ANALISIS KUALITATIF BERBASIS LAPORAN TAHUNAN Faisal Sarizal; Said Abdullah Syahab; Pamuji
Journal of Multidiscipline and Equality Vol. 2 No. 2 (2025): JME: Journal of Multidiscipline and Equality
Publisher : CV. Cendekiawan Muda Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/jme.v2i2.521

Abstract

Suku bunga kebijakan Bank Indonesia (BI-7 Day Reverse Repo Rate/BI-7DRR) pada periode 2021–2024 bergerak dari fase akomodatif pascapandemi menuju pengetatan untuk merespons tekanan inflasi, volatilitas nilai tukar, dan normalisasi likuiditas global. Dalam sistem perbankan ganda (dual banking system), perubahan suku bunga kebijakan berpotensi memengaruhi bank syariah meskipun operasionalnya tidak berbasis bunga. Artikel ini menyusun ulang hasil penelitian kualitatif berbasis dokumen untuk menjelaskan dinamika perbankan syariah Indonesia ketika suku bunga acuan meningkat pada 2021–2024. Data bersumber dari laporan tahunan audited tujuh bank syariah (tiga BUS nasional, satu bank syariah digital, dan tiga BPD syariah) dengan fokus pada indikator Dana Pihak Ketiga (DPK), total pembiayaan, komposisi pembiayaan konsumtif–produktif, dan Non-Performing Financing (NPF). Analisis dilakukan melalui tahapan pengumpulan–reduksi–penyajian data dan penarikan kesimpulan, serta ditautkan dengan literatur transmisi kebijakan moneter, displaced commercial risk, dan risiko pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, kenaikan BI-7DRR memiliki pengaruh tidak langsung terhadap bank syariah melalui perubahan harga komoditas, beban biaya usaha debitur, serta preferensi portofolio masyarakat di tengah kompetisi dana dengan bank konvensional. Kedua, dinamika yang paling menonjol selama periode pengetatan adalah peningkatan NPF pada mayoritas sampel dan kecenderungan sebagian bank mengurangi porsi pembiayaan konsumtif sambil memperkuat pembiayaan produktif sebagai strategi mitigasi. Ketiga, peningkatan suku bunga acuan tidak menimbulkan kontraksi signifikan pada DPK maupun total pembiayaan; keduanya tetap tumbuh secara nominal dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan adanya resiliensi kuantitatif meskipun kualitas aset lebih rentan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan manajemen risiko pembiayaan, tata kelola displaced commercial risk, dan pengembangan benchmark syariah agar diferensiasi bank syariah lebih kuat dalam fase pengetatan moneter.
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Kelompok Wanita Tani Desa Talang Lubuk Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Pamuji; Sakina Sabila Rosad; Rike Dayanti; Fernandho
Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jmae.v4i3.1936

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses awal pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai fondasi strategis pemberdayaan ekonomi keluarga di Desa Talang Lubuk. Fokus penelitian difokuskan pada penelusuran sejarah, dinamika, dan faktor-faktor yang melatarbelakangi inisiasi KWT di desa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pendiri, penggerak awal, dan aparat desa, observasi partisipatif, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan KWT berawal dari inisiatif kesehatan mandiri (TOGA) yang dipelopori oleh Kepala Desa, Bapak Sanusi, pada tahun 2017. Proses transformasi dari gerakan menanam obat keluarga menjadi lembaga ekonomi produktif perempuan (KWT) melibatkan musyawarah desa, gotong royong pembangunan demplot percontohan di setiap Rukun Tetangga (RT), dan dukungan Dana Desa. Tantangan utama pada fase awal meliputi keterbatasan modal dan rendahnya kepercayaan diri anggota. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa kepemimpinan transformasional, pendekatan bertahap dari isu yang dekat dengan kebutuhan harian (kesehatan), serta pemanfaatan modal sosial (gotong royong, kompetisi sehat antar-RT) menjadi kunci keberhasilan pembentukan KWT.