Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Female Penghulu: Opportunities and Problems Within Indonesia's Civil Law System Abdul Hakim; Tutik Hamidah; Ali Hamdan
International Journal of Sociology and Law Vol. 3 No. 1 (2026): February: International Journal of Sociology and Law
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijsl.v3i1.869

Abstract

This research is based on the shortage of functional penghulu officers, which has become a serious issue for the government, particularly the Ministry of Religious Affairs of Indonesia. This condition can affect the quality of services in marriage registration, family guidance, and the provision of legal certainty to the community. To overcome the emergency of penghulu personnel, it is necessary to propose that the position of penghulu also be granted equal access to women, whereas until now the position of penghulu has been dominated only by men. Therefore, this research aims to conduct a comprehensive study on the provisions regarding the opportunities and problems of female penghulu within Indonesia’s civil law system, in which civil law is the official positive legal umbrella governing penghulu affairs. This research is normative legal research employing a statutory approach and a conceptual approach. Meanwhile, the primary legal materials of this research consist of various laws and regulations directly related to penghulu affairs. The results of this research indicate that the opportunities for female penghulu within the civil law system are very open, constitutionally valid, and not subject to any normative prohibition. The problems arise when female penghulu are requested to act as guardians appointed by the court (wali hakim) or entrusted with the delegated guardianship of marriage (taukil wali). This is because, under Indonesia’s civil law, a wali hakim or a person receiving taukil wali is required to be male. In addition, another problem is the existence of a specific requirement to be male that must be fulfilled in the recruitment of penghulu personnel as stated in the Announcement Letter on the Recruitment of Candidates for Civil Servants of the Ministry of Religious Affairs.
Transformasi Penghimpunan Dan Pendistribusian Zakat Maal Pada Laznas LMI Tahun 2022–2024 Di Tengah Lonjakan Harga Emas Saifuddin; Ali Hamdan
Ekosiana Jurnal Ekonomi Syari ah Vol. 13 No. 1 (2026): in progress
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah, STAI AN-NAJAH INDONESIA MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47077/ekosiana.v7i2.505

Abstract

Zakat dalam tradisi Islam tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban ritual, tetapi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang memuat dimensi sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tren penghimpunan dan pendistribusian zakat maal pada LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq (LMI) periode 2022–2024, sekaligus mengkaji implikasi kenaikan nisab akibat lonjakan harga emas terhadap struktur penghimpunan zakat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif berbasis studi dokumen terhadap laporan keuangan auditan LMI tahun 2022, 2023, dan 2024, dengan analisis tren serta perhitungan persentase perubahan tahunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan zakat maal meningkat dari Rp11.664.520.996 pada 2022 menjadi Rp12.907.721.212 pada 2023 (naik sekitar 10,66%), kemudian menurun menjadi Rp11.250.691.720 pada 2024 (turun sekitar 12,83%). Penurunan tersebut beriringan dengan kenaikan harga emas yang mendorong peningkatan nilai nisab dari kisaran Rp80 juta menjadi lebih dari Rp102 juta. Secara teoritis, kenaikan nisab berpotensi mempersempit basis muzakki, khususnya pada kelompok kelas menengah dengan akumulasi aset mendekati batas minimum kewajiban zakat. Namun demikian, temuan menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan melalui diversifikasi instrumen filantropi, penguatan transparansi pelaporan, dan pengembangan program zakat produktif mampu menjaga kesinambungan distribusi. Dengan demikian, keberlanjutan sistem zakat tidak semata ditentukan oleh perubahan normatif pada nisab, tetapi oleh kapasitas manajerial dan adaptasi strategis lembaga dalam merespons dinamika ekonomi makro. Kata kunci : zakat maal, nisab, harga emas, LAZNAS LMI, zakat produktif, redistribusi kekayaan