Garuda - Garba Rujukan Digital

HARMON/SAS/ PElAKSANAAN DEKONSENTRASI DENGAN DESENTRALISASI DALAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN "HARMONIZATION OF THE IMPLEMENTATION OF DECONCENTRATION WITH DECENTRALIZATION IN GOVERNANCE" Iskatrinah -
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 17, No 43 (2015): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v17i43.38

PelaksanaanÂ Â dekonsentrasiÂ Â Â diÂ Â tengah omi luas yang merupakan aktualisasi dari O:!Sentralisasi, clipandang oleh beberapa akan~dulkan Â otonomi.Â Â Â Â Â Daerab Â terkesan aJefgi Â terhadap Â pelaksanaanÂ Â dekonsentrasi ag secara normatif sab karena diatur dalamâ€¢ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â raturanÂ Â Â perundang-undanganÂ Â Â Â Â tentang pemerintahan daerah.Â Â Dekonsentrasi sebagaiÂ :alatÂ Â pusat Â dan desentralisasiÂ Â sebagai Â alat daerah,Â Â meskipun Â berada Â pada Â lingkungan egara Kesatuan, Â dalam praktek selalu Â tarik-enarik hubungan antara keduanya.TujuanÂ Â penelitianÂ Â Â iniÂ Â Â dalamÂ Â rangka mengharmonisasikan Â hubungan Â Pusat Â dan daerah Â (dekonsentrasiÂ Â Â danÂ Â desentralisasi) dalam kerangka Negara Kesatuan Republik!lndonesia.Â Â Melalui pendekatan teori bentuk aegara, desentralisasi, Â dan dekonsentrasi diolah Â secara yuridis Â kwalitatif ,Â diharapkan dapat mengkonstruksi upaya harmonisasi pelaksanaan dekonsentrasi di tengah otonomi .uas (desentralisasi).Hasil penelitian menunjukkan babwa suatu negara Â yang Â menganut Â asas Â desentralisasitidak berarti negara tersebut tidak menganut asasÂ Â sentralisasiÂ Â danÂ Â atauÂ Â dekonsentrasi, karena sesungguhnya daerah yang diberi desentralisasi adalah tetap merupakan bagian dari negara pemberi desentralisasiÂ tersebut, yang diberikanÂ hanya sebagian kewenangan pemerintaban dan bukan kedaulatan negara .Â KataÂ Â Kunci Â :Â Â Â Harmonisasi, dekonsentrasi, desentralisasiÂ

POLITIK HUKUM PEMEKARAN DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Iskatrinah Iskatrinah
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 2, No 1 (2017): Januari - Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Indonesia is a country which territory is divided into areas of the province, which is divided over the district and the city. Formation of the provinces, counties, and cities are set by law, may be merging some areas or parts of areas that side by side or division of a region into two regions or more, which is basically intended to improve public services in order to accelerate the realization of public welfare, in addition to as a means of political education at the local level. Forming regions should consider of various factors such as economic capacity, potential of the region, area, population, and consideration of the social aspects of political, social, cultural, defense and security as well as consideration and other terms that allow the region can organize and realize the purpose of establishing the area and the granting of regional autonomy.

Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten/ Kota Iskatrinah Iskatrinah; Doni Adi Supriyo Adi Supriyo
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract The availability of regulatory opportunities for the expansion of autonomous regions, or the formation of new autonomous regions, is actually not a new thing in the history of regional government in Indonesia. Since the centralized system of government during the New Order era, the government has also done a lot of establishing new autonomous regions. In the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia is divided into provincial areas and provincial areas are divided into regencies/cities, each of which has a regional government to carry out regional autonomy as widely as possible. Regional autonomy is the right, authority, and obligation of an autonomous region to regulate and manage its own government affairs and the interests of the local community in accordance with statutory regulations. The purpose of this study is to find out more about the impact of the division of districts/cities in a decentralized unitary state. The research method used in this research is using normative legal research methods, with the result that the ability of the regions to exercise authority after the division is not the same because each has different conditions and characteristics. Regional expansion has an impact on culture, public services, economic development, defense, security and national integration. The formation of regions through the division of regency/municipal regions in reality cannot be the main choice in accelerating development. But on the other hand, regional formation is also not something to be avoided. The conclusion of this study is that the formation of regions through the division of regencies/municipalities is actually a difficult thing, but the trend of expansion continues to increase, in fact regional expansion cannot be the main choice in accelerating development. But on the other hand, regional formation is also not something to be avoided. Keywords: expansion, autonomy, district/city Abstrak Ketersediaan peluang regulasi bagi pemekaran daerah otonom, atau pembentukan daerah otonom baru, sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia. Sejak sistem pemerintahan sentralistis pada masa Orde Baru, pemerintah juga telah banyak melakukan pembentukan daerah otonom baru. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerah seluasluasnya. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh dampak pemekaran daerah kabupaten/kota dalam negara kesatuan yang didesentralisir. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan hasil bahwa kemampuan daerah dalam pelaksanaaan kewenangan setelah pemekaran tidak sama karena masing-masing mempunyai kondisi dan karakteristik yang berbeda. Pemekaran daerah memiliki dampak terhadap kultural, pelayanan publik, pembangunan ekonomi, pertahanan, keamanan dan integrasi nasional. Pembentukan daerah melalui pemekaran wilayah kabupaten/kota dalam kenyataannya tidak dapat menjadi pilihan utama dalam percepatan pembangunan. Namun disisi lain, pembentukan daerah juga bukanlah hal yang harus dihindari. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pembentukan daerah melalui pemekaran wilayah kabupaten/kota sebenarnya hal yang sulit, namun trend pemekaran terus meningkat, dalam kenyataannya pemekaran daerah tidak dapat menjadi pilihan utama dalam percepatan pembangunan. Namun disisi lain, pembentukan daerah juga bukanlah hal yang harus dihindari. Kata Kunci : pemekaran, otonomi, kabupaten/kota

Pelaksanaan Diskresi Pada Penanganan Pandemi Covid 19 Di Indonesia Iskatrinah Iskatrinah
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 01 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract The purpose of this paper is to analyze the harmonization of the principle of discretion in government over the policies of the central government with local governments in handling the Covid 19 pandemic in Indonesia. The research method used in this research is to use normative legal research methods, with the result that the spread of the Corona Virus in Indonesia has made the government, local governments, and the Indonesian people continue to be alert and alert. Vigilance and preparedness are important so that prevention and control of the corona virus pandemic in Indonesia can be done as well as possible. The form of handling the Covid 19 pandemic, both the central and local governments, both provincial and district / city, have implemented existing legal instruments and issued approaches both social approaches and legal instruments issued by authorized government officials through freedom of action or discretion as an effort to harmonize central government policies with local governments.Keywords: Discretion, Hamonization, PandemicÂ AbstrakTujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis harmonisasi prinsip diskresi dalam pemerintahan atas kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid 19 di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan hasil bahwa penyebaran Virus Corona di Indonesia, telah membuat pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat Indonesia terus waspada dan siaga. Kewaspadaan dan kesiapsiagakan menjadi hal penting agar pencegahan dan penanggulangan pandemi virus corona di Indonesia dapat dilakukan sebaik-baiknya. Bentuk penanganan pandemi Covid 19 baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota telah menerapkan instrumen hukum yang telah ada dan mengeluarkan pendekatan-pendekatan baik pendekatan sosial dan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang melalui kebebasan bertindak atau diskresi sebagai upaya mengharmonisasikan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.Kata kunci : Diskresi, Hamonisasi, Pandemi.

Peralihan Regulasi Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Ke Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Iskatrinah Iskatrinah; Doni Adi Supriyo
Wijayakusuma Law Review Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract The enactment of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas, is an important milestone in regulating oil and gas mining business in Indonesia. One of the interesting provisions is regarding the production sharing contract. However, in this study, the formulation of the problem that will be reviewed is the history of the birth of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas. The method used in this discussion is the normative juridical method through literature studies such as literature books and Law Number 8 of 1971; Law Number 22 of 2001 concerning Oil, Gas and Natural Gas by doing a comparison or comparison of the two laws and regulations. The specifications used in this discussion are Analytical Descriptive, which describes the facts regarding provisions regarding oil and gas and natural gas. In order to fulfill the wishes of foreign investors, the economic reform agenda contained in the letter of intense, includes the energy sector reform program. The energy sector reform is stated in the agreement item letter F (The energy Sector) in the Memorandum of Economic and Financial Policies (Letter of Intense), January 20, 2000. Keywords: Oil and Gas, Mining, Economy Abstrak Lahirnya Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, merupakan tonggak penting dalam pengaturan pengusahaan pertambangan migas di Indonesia. Salah satu ketentuan menarik adalah tentang kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract). Akan tetapi dalam penelitian ini rumusan masalah yang akan diulas adalah mengenai sejarah kelahiran Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi. Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode Yuridis Normatif dengan melalui studi kepustakaan seperti buku-buku literatur dan Undang-Undang No. 8 tahun 1971; Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi dengan melakukan komparasi atau perbandingan atas kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Spesifikasi dalam pembahasan ini digunakan Deskriptif Analistis, yang menggambarkan fakta-fakta tentang ketentuan mengenai minyak gas dan bumi. Dalam rangka memnuhi keinginan investor asing, agenda reformasi ekonomi yang tertuang dalam letter of intens, diantaranya adalah program reformasi sector energy. Reformasi sector energy tercantum dalam butir kesepakatan huruf F (The energy Sector) dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (Letter of Intens), 20 Januari 2000. Kata Kunci: Migas, Pertambangan, Ekonomi

Peran Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Tenaga Kerja Indonesia (studi kasus Vonis Mati TKI di Arab Saudi) Aniek Periani; Iskatrinah Iskatrinah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 24, No 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v24i2.207

Speaking of the death penalty that occurred in Saudi Arabia, it is very closely related to the state of Indonesia. The reason is that part of the entire population of Indonesia currently residing abroad, around 494,609 people from 4,694,484 Indonesians currently recorded in 2012 are in Saudi Arabia. From the data, it can be seen that the enthusiasm of Indonesian citizens to earn a living abroad in 2012 was very significant. The number of cases that occurred, such as the death penalty for Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia, became one of the analyzes that then needed to be observed and discussed from the various problems that arose. So from the cases that the author has described above, the author is interested in discussing the relationship between human rights in the case of the death penalty that afflicts Indonesian workers (TKI) in Saudi Arabia. Keywords: The Role of the State, Human Rights, Indonesian Migrant Workers Abstrak. Berbicara hukuman mati yang terjadi di Saudi Arabia, maka sangat erat kaitannya dengan negara Indonesia. Pasalnya, sebagian dari seluruh penduduk Indonesia yang saat ini berada diluar negeri sekitar 494.609 Jiwa dari 4.694.484 Jiwa penduduk Indonesia yang saat ini terdata tahun 2012 berada di Arab Saudi. Dari data kemudian bisa dilihat bahwa antusias warga Negara Indonesia yang mencari nafkah di luar negeri pada tahun 2012 sangat signifikan. Banyaknya kasus-kasus yang terjadi seperti vonis hukuman mati yang menimpa para Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia menjadi salah satu analisis yang kemudian perlu untuk dicermati dan dibahas dari berbagai persoalan yang muncul. Maka dari kasus- kasus yang sudah penulis jelaskan diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas keterkaitan antara dengan Hak Asasi Manusia dalam kasus Hukuman Mati yang menimpa para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Saudi Arabia. Kata Kunci: Peran Negara, Hak Asasi Manusia, Tenaga Kerja Indonesia

Tinjauan Yuridis Terhadap Kesiapan Kewajiban Spin Off Bagi Unit Usaha Syariah (UUS) Menjadi Bank Umum Syariah (BUS) Wiwin Muchtar Wiyon; Iskatrinah Iskatrinah
Wijayakusuma Law Review Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v4i2.216

Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking in Article 68 paragraph 1 and Article 40 Article 40 PBI No. 11/10/ PBI / 2009 mandates that every Sharia Business Unit (UUS) that becomes a sharia unit at a Conventional Commercial Bank (BUK) to separate itself (spin-off). and explained that UUS is required to separate into BUS if UUS asset value has reached 50% (fifty percent) of the total asset value of its parent BUK. The spin-off time is no later than 15 (fifteen) years since the law was enacted, namely in 2023. If the spin-off order is not carried out by each UUS, then Bank Indonesia as the central bank will impose sanctions in the form of revocation of operational licenses. But the problem that arises is in the face of time spin-offs are not a few UUS are overwhelmed in preparing capital so that they have not been able to stand on their own after separating. The purpose of writing is to find out the impact of the spin-off for UUS by analyzing the solutions that can be offered. The results of the study indicate that it is necessary to review Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking by considering the financial condition of UUS. In addition, UUS which have carried out a spin-off by becoming a new BUS can optimize the utilization of Third Party Funds in the form of financing and other services. In order to encourage the growth of BUS, support from the government is needed, such as providing tax incentives and simplifying regulations on equity participation. In addition, the new BUS needs to carry out various innovations by adding financing products and developing products that have been implemented. This study aims to provide an overview of the readiness of the Spin Off obligations for UUS to become BUS and issues related to readiness to fulfill UUS obligations to become BUS in July 2023. Keywords: Spin-off Obligations, Sharia Business Units (UUS), Islamic Commercial Banks (BUS). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Pasal 68 ayat 1 dam Pasal 40 Pasal 40 PBI No. 11/10/ PBI / 2009 mengamanahkan bahwa setiap Unit Usaha Syariah (UUS) yang menjadi unit syariah pada Bank Umum Konvensional (BUK) untuk memisahkan diri (spin-off). serta dijelaskan bahwa UUS wajib memisahkan menjadi BUS apabila nilat aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya. Waktu spin-off paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan yakni pada tahun 2023. Apabila perintah spin-off tidak dilaksanakan oleh setiap UUS maka Bank Indonesia sebagai bank sentral akan memberikan sanksi berupa pencabutan izin operasional. Namun permasalahan yang muncul adalah dalam menghadapi masa spin-off tidak sedikit UUS kewalahan dalam mempersiapkan modal sehingga belum mampu untuk berdiri sendiri setelah memisahkan diri. Tujuan dari penulisan untuk mengetahui dampak spin-off bagi UUS dengan menganalisis solusi yang dapat ditawarkan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dilakukannya peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dengan mempertimbangkan kondisi finansial UUS. Selain itu UUS yang telah melaksanakan spin-off dengan menjadi BUS baru dapat mengoptimalkan pemanfaatan Dana Pihak Ketiga dalam bentuk pembiayaan dan layanan lainnya. Dalam rangka mendorong pertumbuhan BUS maka dibutuhkan dukungan dari pemerintah seperti pemberian insentif pajak dan penyederhanaan regulasi pada penyertaan modal. Selain itu, BUS Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Pasal 68 ayat 1 dam Pasal 40 Pasal 40 PBI No. 11/10/ PBI / 2009 mengamanahkan bahwa setiap Unit Usaha Syariah (UUS) yang menjadi unit syariah pada Bank Umum Konvensional (BUK) untuk memisahkan diri (spin-off). serta dijelaskan bahwa UUS wajib memisahkan menjadi BUS apabila nilat aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya. Waktu spin-off paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan yakni pada tahun 2023. Apabila perintah spin-off tidak dilaksanakan oleh setiap UUS maka Bank Indonesia sebagai bank sentral akan memberikan sanksi berupa pencabutan izin operasional. Namun permasalahan yang muncul adalah dalam menghadapi masa spin-off tidak sedikit UUS kewalahan dalam mempersiapkan modal sehingga belum mampu untuk berdiri sendiri setelah memisahkan diri. Tujuan dari penulisan untuk mengetahui dampak spin-off bagi UUS dengan menganalisis baru perlu melakukan berbagai inovasi dengan penambahan produk pembiayaan maupun pengembangan produk yang telah dijalankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang kesiapan kewajiban Spin Off bagi UUS menjadi BUS dan persoalan yang menyangkut kesiapan untuk memenuhi kewajiban UUS untu menjadi BUS di bulan Juli tahun 2023. Keywords: Kewajiban Spin-off, Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Umum Syariah (BUS).

Pemberian Sanksi Terhadap Tentara Bayaran (Mercenary) yang Ikut Serta dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional Aniek Periani; Iskatrinah Iskatrinah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 25, No 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v25i1.223

Mercenaries or Mercenaries, are often also referred to by the general public as the term "soldier of fortune". Initially, the need for mercenaries arose because of the difficulty in forming or owning a large and formidable armed force, and at a high cost. The motivation for someone to become a mercenary is generally because of money not because of loyalty to the country or kingdom that recruits and pays for it. They don't care whether the war they are waging is a just war or not. The research method used is normative legal research method. Data is obtained through document or library studies which are carried out by examining library materials such as books, magazines, papers, journals, articles, newspapers and internet sites related to the object being written. The legal status of mercenaries in armed conflict is legally recognized in accordance with the 1949 Geneva Convention and confirmed in Additional Protocol 1 of 1977 Article 47 paragraph (1) that: "A mercenary is not entitled to the status of a combatant or prisoner of war". If a mercenary is caught by the enemy, then the mercenary still has the right to be treated fairly according to the law in force in the country where the mercenary is detained. Law enforcement against mercenaries who commit violations of the law is adjusted to what they are doing, whether it is a war crime or is included in a criminal act that occurred during a war. Keyword: Sanctions, Mercenaries, International Humanitarian Law Abstrak. Tentara bayaran atau Mercenaries, sering juga disebut oleh masyarakat umum sebagai istilah “soldrier of fortune”. Pada awalnya kebutuhan tentara bayaran ini timbul karena adanya kesulitan untuk membentuk atau memiliki suatu angkatan angkatan bersenjata yang besar dan tangguh, dan dengan biaya yang tinggi. Motivasi seseorang menjadi tentara bayaran umumnya adalah karena uang bukan karena kesetiaan pada negara atau kerajaan yang merekrut dan membayarnya. Mereka tidak memperdulikan apakah perang yang mereka lakukan itu perang yang adil atau tidak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Data diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, majalah, makalah-makalah, jurnal, artikel-arikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis. Status hukum tentara bayaran dalam sengketa bersenjata diakui secara sah keberadaannya sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 dan dipertegas dalam Protokol Tambahan 1 Tahun 1977 Pasal 47 ayat (1) bahwa: “Seorang tentara bayaran tidak berhak atas status kombatan atau tawanan perang”. Jika seorang tentara bayaran ditangkap oleh pihak musuh maka tentara bayaran tetap memiliki hak untuk diberlakukan secara adil sesuai hukum yang berlaku dinegara penahan tentara bayaran tersebut. Penegakan hukum terhadap tentara bayaran yang melakukan pelanggaran hukum disesuaikan dengan apa yang dilakukannya, apakah termasuk kejahatan perang atau termasuk kedalam tindakan kriminal yang terjadi dalam perang. Kata Kunci: Sanksi, Tentara Bayaran, Hukum Humaniter Internasional

Pengaruh Politik Hukum Dalam Menentukan Arah Kebijakan Pendidikan Nasional di Indonesia Aniek Periani; Wahyu Hariadi; Iskatrinah Iskatrinah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 25, No 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v25i2.244

Education is one of the human needs to improve themselves and explore the potential that exists in humans. Education can also support the progress of the nation through the intermediary of the youth of the nation's next generation. The Government of Indonesia has issued the right to education in State policy, completed the Amendments to the 1945 Constitution and Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System. The development of education in Indonesia is greatly influenced by the legal politics of the Indonesian government. This research was made with the aim of knowing the role of legal politics in the development of national education in Indonesia. The method used in this research is descriptive method of analysis of research methods by collecting data according to the actual data then compiled, processed and analyzed to be able to provide an overview of the existing problems. Keywords: National Education, Educational Development, Legal Politics. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk meningkatkan diri serta menggali potensi yang ada pada dala diri manusia. Pendidikan juga dapat menunjang kemajuan bangsa melalui perantara para pemuda generasi penerus bangsa. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan hak pendidikan dalam kebijakan Negara, menyelesaikan Amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perkembangan pendidikan di Indoensia sangat dipengarui oleh politik hukum pemerintah Indonesia. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui peran politik hukum dalam perkembangan pendidikan nasional di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Kata kunci: Pendidikan Nasional, Perkembangan Pendidikan, Politik Hukum.

Implementasi Asas Persamaan Perlakuan Bagi Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Publik Di Kabupaten Purbalingga Puja Kirana; Iskatrinah Iskatrinah; Esti Ningrum
Wijayakusuma Law Review Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v5i2.254

Abstract This study aims to find out how the implementation of the principle of equality of treatment in public services in the health sector at the Regional General Hospital (RSUD) dr. R. Goeteng Taroenadibrata, Purbalingga Regency, and to find out what factors hinder the hospital in applying the principle of equality of treatment in the health sector to inpatients who use BPJS services (Social Security Administering Body) and patients who use public services. The approach method used in this study is a sociological juridical research method, and data analysis in this study uses qualitative analysis methods. The results of research at the Regional General Hospital (RSUD) dr. R. Goeteng Taroenadibrata in providing health services to inpatients using BPJS (Social Security Administering Agency) services and patients using public services, there are still differences in health services to inpatients using BPJS services (Social Security Organizing Agency) and patients using services In general, the difference is in the room facilities for inpatients. In Purbalingga Regency Regional Regulation Number 3 of 2020 concerning Public Services Article 4, it is clearly stated that there should not be unequal treatment (discrimination) in public services, one of which is related to health services. Even so, in the implementation of health services by applying the principle of equal treatment of patients, there are still several inhibiting factors. Factors hindering the implementation of the principle of equality of treatment in terms of health services to inpatients using BPJS services and general services at the Regional General Hospital (RSUD) dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga, namely: facilities and infrastructure (room facilities), responsiveness and communication between officers (medical staff) and patients. Keywords: Implementation, Equal Treatment Principle, Public Service Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi asas persamaan perlakuan dalam pelayanan publik pada bidang kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pihak rumah sakit dalam penerapan asas persamaan perlakuan pada bidang kesehatan terhadap pasien rawat inap pengguna layanan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan pasien pengguna layanan umum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian yuridis sosiologis, dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Goeteng Taroenadibrata dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien rawat inap pengguna layanan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan pasien pengguna layanan umum, masih terdapat perbedaan dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien rawat inap pengguna layanan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan pasien pengguna layanan umum, yang membedakan yaitu pada fasilias kamar untuk pasien rawat inap. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik Pasal 4, telah jelas menyatakan bahwa tidak boleh adanya perlakuan yang tidak sama (diskriminasi) dalam pelayanan publik, yaitu salah satunya terkait pelayanan kesehatan. Meskipun demikian dalam pelaksaan pelayanan kesehatan dengan menerapkan asas persamaan perlakuan terhadap pasien, masih terdapat beberapa faktor yang menghambat. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan asas persamaan perlakuan dalam hal pelayanan kesehatan terhadap pasien rawat inap pengguna layanan BPJS dan layanan umum di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga yaitu: sarana dan prasarana (fasilitas ruangan kamar), ketanggapan dan komunikasi antara petugas (tenaga medis) dengan pasien. Kata Kunci: Implementasi, Asas Persamaan Perlakuan, Pelayanan Publik

Title

Found 24 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 24 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 24 Documents
Search