Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

KLAUSUL PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM PERJANJIAN PENANAMAN MODAL LANGSUNG DI INDONESIA Brahmanta Awatara, Nyoman Genta; Dewi Kasih, Desak Putu; Sumardika, I Nyoman
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p21

Abstract

Tujuan dari artikel yang ditulis adalah guna mengkaji konsep klasula pada perjanjian di Indonesia dan Klausula Kelestarian Lingkungan pada penanaman modal langsung yang di lakukan di Indonesia. Pada artikel ini digunakan suatu metode dalam melakukan penelitian yaitu normatif yang merupakan sebuah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta konsep. Hasil dari penelitian ini adalah Konsep klausul pada perjanjian di Indonesia dapat dilakukan berdasarkan asas Kesepakatan, itikad baik serta kebebasan dalam berkontrak pada penerapannya. Apabila dikaitkan kemudian terhadap Klausul Kelestarian Lingkungan, maka perjanjian penanaman modal langsung di Indonesia, berdasarkan asas kesepakatan, itikad baik serta kebebasan dalam membuat kontrak atau perjanjian maka dapat disertakan pada perjanjian penanaman modal langsung di Indonesia. Adapun kemudian dapat dituangkan lebih rigid apabila dibuat dalam bentuk badan hukum perseroan, maka dapat disertakan dalam bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang berkaitan dengan Lingkungan sekitar serta klausul kelestarian lingkungan dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk masyarakat, pemerintah tetapi juga kepada perusahaan yang bersangkutan. Diharapkan kedepannya, perjanjian permulaan penanaman modal langsung di Indonesia dapat diwajibkan disertakan sebagai langkah menjaga kelestarian lingkungan pada ruang lingkup investasi di Indonesia. ABSTRACT The purpose of this paper is to examine the concept of clauses in agreements in Indonesia and the Environmental Sustainability Clause in direct investment made in Indonesia. This writing uses a normative research method, namely legal research using a statutory and conceptual approach. The results of this study are that the concept of clauses in agreements in Indonesia can be carried out based on the principles of consensualism, freedom of contract and good faith in its application. When linked later to the Environmental Sustainability Clause, direct investment agreements in Indonesia, based on the principles of consensualism, freedom of contract and good faith, can be included in direct investment agreements in Indonesia. As for later, it can be stated more rigidly if it is made in the form of a company legal entity, then it can be included in the form of Corporate Social Responsibility related to the surrounding environment and environmental sustainability clauses that can provide benefits not only to the community, the government but also to the companies concerned. It is hoped that in the future, agreements for the initiation of direct investment in Indonesia may be required to be included as a measure to protect the environment in the scope of investment in Indonesia.
Penglipuran Tourist Village, Kubu Village, Bangli Regency, Bali in Maintaining the Sustainability of Cultural Values and Bamboo Forests: A Legal Sociology Perspective Astara, I Wayan Wesna; Wesna, Putu Ayu Sriasih; Wijaya, I Kadek Merta; Kosasih, Johannes Ibrahim; Sumardika, I Nyoman; Gianyar, I Made; Budiartha, Nyoman Putu
Formosa Journal of Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 10 (2024): October 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjmr.v3i10.11690

Abstract

The development of the Penglipuran tourism village based on culture ensures the welfare of the Penglipuran indigenous community. The profit-sharing management pattern with the Bangli Regency government Based on the Cooperation Agreement with the Penglipuran Traditional Village Concerning the Management of Tourism in the Penglipuran Tourism Village Number 415.4/23/PKS/PKKP/2020; Number 01/S.P/X/2020; concerning the Management of the Penglipuran Tourism Village. The Penglipuran traditional village is entitled to a reward of 60% (sixty percent) of the gross levy results. Deposit all levy results (gross) every week/7x24 (seven times twenty-four) hours to the Regional Treasury through the Receiving Treasurer at the Bangli Regency Tourism and Culture Office. This Cooperation Agreement is valid for five (five) years starting from January 1, 2021. No later than 2 (two) months before this cooperation agreement ends, the parties agree to notify each other of their intentions if they wish to extend this cooperation.
Desa Adat Penglipuran Desa Kubu Kabupaten Bangli Bali dalam Menjaga Ekonomi Desa Wisata Keberlanjutan Astara, I Wayan Wesna; Kosasih, Johannes Ibrahim; Wesna, Putu Ayu Sriasih; Selamet, I Ketut; Sumardika, I Nyoman
Jurnal Abdidas Vol. 6 No. 5 (2025): Oktober 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v6i5.1181

Abstract

Desa Adat Penglipuran di Kabupaten Bangli, Bali, dikenal karena tata ruang unik, kebersihan lingkungan, dan konsistensi mempertahankan arsitektur tradisional. Perekonomian masyarakatnya bergantung pada pariwisata berbasis kearifan loskal yang diatur melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Bangli. PKS ini mengatur pembagian hasil, tanggung jawab pengelolaan, dan perlindungan nilai budaya. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami dan merancang PKS menjadi faktor strategis untuk memperkuat posisi desa adat. Pendekatan yang digunakan meliputi analisis regulasi terkait antara lain Pasal 18B UUD 1945, UU Desa, UU Pemerintahan Provinsi Bali, dan Perda Desa Adat serta pelatihan penyusunan draft PKS terbaru yang sesuai peraturan perundang-undangan. Perumusan draft diarahkan pada klausul pembagian hasil yang adil, perlindungan ekspresi budaya tradisional, mekanisme penyelesaian sengketa, dan strategi negosiasi kemitraan. Keterlibatan aktif masyarakat adat dan pelaku pariwisata menghasilkan rancangan PKS yang partisipatif dan adaptif terhadap tantangan pariwisata kontemporer. Hasil menunjukkan bahwa PKS partisipatif mampu mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan pelestarian budaya, meningkatkan kapasitas pengelolaan pariwisata berkelanjutan, dan memperkuat legitimasi hukum desa adat.