Garuda - Garba Rujukan Digital

Kewenangan DPRD Dan Kepala Daerah Dalam Menetapkan Peraturan Daerah Rosianti, Elshi Elvira; Hafizd, Jefik Zulfikar; Rana, Mohamad; Sugianto, Sugianto
Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 2 (2024): Februari
Publisher : STAI Bumi Silampari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37092/hutanasyah.v2i2.659

The Regional People's Representative Council (DPRD) of Kuningan Regency plays a crucial role in the formation of Regional Regulations, as stipulated in Article 41 of Law Number 32 of 2004, which mentions the functions of legislation, budgeting, and supervision for DPRD. However, in practice, DPRD tends to propose fewer Regional Regulations than the regional heads each year. Based on this, this research aims to assess the implementation of the authority held by the DPRD of Kuningan Regency based on Law No. 12 of 2011 and Regional Regulation (Perda) of Kuningan Regency No. 21 of 2013 concerning the Guidelines for the Formation of Local Legal Products. Additionally, the objective of this research is to understand the fiqih siyasah perspective on the authority of the DPRD and the Regional Head of Kuningan Regency in forming Regional Regulations. This field research employs an empirical juridical approach using data collection methods such as observation, interviews, and documentation. Data analysis involves processing, presenting, and verifying the gathered information. The findings indicate that the determination of Kuningan Regency's Regional Regulations is achieved through the agreement between the DPRD and the Regional Head. Thus, both the DPRD and the Regional Head have equal positions in establishing Regional Regulations. However, the implementation of the DPRD's authority to form Regional Regulations has not been optimal. During the period 2020-2021, Regional Regulations were predominantly proposed by the Regional Government. From a fiqih siyasah perspective, such authority should be held by a representative institution capable of channeling the aspirations of the community.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KOMERSIALISASI FANART ANIME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Rana, Mohamad; Dewi, Widianti Maharani
VARIA HUKUM Vol 6, No 1 (2024): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v6i1.26784

The commercialization of unofficial anime fanart is becoming more visible these days. This may have an impact on the anime business, including production house losses. The author plans to explore deeper into the relationship between anime fanart and intellectual property rights, as well as the relationship between copyright law and the legality of commercializing anime fanart in the form of unapproved items, on this occasion. The author employs a hit-or-miss approach to normative legal research approaches. According to research, Copyright Law Number 28 of 2014 governs this action.Komersialisasi unofficial fanart anime kian mencuat ke permukaan. Hal tersebut dapat berpengaruh kepada industri Anime termasuk kerugian pada rumah produksi. Dalam kesempatan ini, penulis bermaksud untuk mendalami lebih dalam hubungan antara fanart anime dengan hak kekayaan intelektual serta hubungan antara hukum hak cipta dan legalitas komersialisasi fanart anime dalam bentuk unofficial merchandise. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan pengaturan mengenai tindakan komersialisasi unofficial fanart anime.

Pengembangan Penelitian Membantu Masyarakat (P2M2): Menciptakan dan Menguatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat Hafizd, Jefik Zulfikar; Rana, Mohamad; Rita, Rita; Aryanti, Agustina; Mubarok, M. Zaki; Putri, Zelanti Deviana; Ikhsan, Ikhsan
Abdimas Galuh Vol 6, No 2 (2024): September 2024
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v6i2.15805

Kegiatan Pengembangan Penelitian Membantu Masyarakat (P2M2) bertujuan untuk menciptakan dan menguatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat Desa Kejiwan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Melalui pendekatan seminar interaktif, kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan desa dan hukum yang berlaku, serta pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk perangkat desa, pelajar, dan mahasiswa, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Dukungan penuh dari Jurusan Hukum Tatanegara Islam, Perangkat dan Kepala Desa Susukan, serta LPBHNU Kabupaten Cirebon menjadi kunci keberhasilan kegiatan ini. Kegiatan P2M2 ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara akademisi dan masyarakat dalam membangun komunitas yang lebih sadar hukum dan berkeadilan.

Pentingnya Mendeley dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Literatur dan Referensi pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Hafizd, Jefik Zulfikar; Rana, Mohamad; Alfaris, Dean
Jurnal Pendidikan Impola Vol. 1 No. 2 (2024): NOVEMBER
Publisher : PT. Impola Toba Lendt

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70047/jpi.v1i2.142

Penulisan karya ilmiah yang berkualitas membutuhkan pengelolaan referensi yang sistematis, akurat, dan efisien. Mendeley, sebagai salah satu perangkat lunak manajemen referensi, banyak digunakan oleh mahasiswa untuk mempermudah proses pengumpulan, pengorganisasian, dan pengutipan sumber literatur yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penggunaan Mendeley dalam menyederhanakan pengelolaan literatur dan referensi di kalangan mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Syariah, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan, melibatkan wawancara dan observasi terhadap mahasiswa yang aktif menggunakan Mendeley dalam proses penulisan tugas akhir atau skripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mendeley memiliki peran signifikan dalam meningkatkan efisiensi kerja mahasiswa dalam hal pengelolaan referensi. Aplikasi ini membantu menurunkan tingkat kesalahan sitasi, mempercepat proses pembuatan daftar pustaka, serta memudahkan mahasiswa dalam mengakses dan mengelola referensi dari berbagai perangkat melalui fitur sinkronisasi otomatis. Selain itu, fitur anotasi dan manajemen folder juga sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengorganisasikan literatur berdasarkan topik penelitian. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala teknis yang dihadapi mahasiswa, seperti kesalahan pengenalan metadata dan kurangnya pemahaman awal tentang fitur-fitur Mendeley. Meskipun demikian, dengan bimbingan yang tepat, kendala tersebut dapat diatasi, dan mahasiswa dapat memaksimalkan penggunaan Mendeley untuk meningkatkan kualitas penulisan akademik mereka. Temuan ini menekankan pentingnya penguasaan teknologi literatur dalam mendukung penyelesaian karya ilmiah yang efektif dan efisien.

Dampak Pemberitaan Fajar Cirebon Dalam Pendidikan Politik Tinjauan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Hafizd, Jefik; Abdul Hakim, Fadlih; Rana, Mohamad
Equality : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 1 No 2 (2024): Hukum Artificial Intelligence
Publisher : Yayasan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/equality-jlj.v1i2.115

Facing the 2024 general election, there is a need for political education to provide enlightenment to the public in order to provide rational choices for candidates competing in the 2024 election so as to produce competent leaders. One of those involved in providing political outreach through the contribution of the mass media. However, in reality what is happening in society is that people are still consumed by hoax news and also fall prey to dirty election practices. This research aims to examine the impact of reporting from the Fajar Cirebon Newspaper on political education in the 2024 Election in Cirebon City and examine the impact of Law Number 40 of 1999 concerning the Press on mass media reporting in providing political educational information. This research uses empirical juridical methods through a case study research approach. Data collected through interviews, observation, documentation was then analyzed using descriptive analysis methods. It can be seen from the results of this study that the impact of Fajar Cirebon's reporting on political education in the 2024 elections in Cirebon City is that it can have an impact as a shaper of public opinion by providing a forum for judicial candidates or legislative candidates to express their ideas through various platforms available at Fajar Cirebon. Apart from that, the mass media has an impact as a balancer and observer of elections. Then, regarding the impact of the Press Law on mass media reporting in providing political educational information, it can provide benefits felt by the public, such as easy access to political information and a guaranteed level of accuracy, mass media can be present to provide references to circulating issues. And related to producing information, mass media will be more flexible because freedom is guaranteed by the state.

Perpustakaan Keliling: Perangi Minim Literasi Demi Terwujudnya Best Generasi Hafizd, Jefik Zulfikar; Maulana, Rifkih; Rana, Mohamad; Setyawan, Edy; Rofii, Ahmad; Alaydiah, Fifi; Setiawati, Suci; Huda, Rizki; Aryanti, Agustina; Mubarok, Muhammad Zaki; Putri, Zelanti Deviana; Herawati, Mila; Rahmadani, Gilang; Fauziah, Rifana; Fajri, Julfi; Rizky, M. Haikal; Alfaris, Dean; Rizaldi, Mario; Anam, Syaeful
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v6i2.11396

Kegiatan Perpustakaan Keliling (PERPUSLING) yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (HMJ HTN) pada 11 Mei 2024 bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan memperluas akses literasi bagi masyarakat di Desa Sindang Jawa, Desa Pasanggrahan, dan Desa Karangasem, Kabupaten Cirebon. Menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), kegiatan ini melibatkan masyarakat dan anggota HMJ HTN secara aktif di setiap tahap pelaksanaan. Fokus utama kegiatan adalah anak-anak dan keluarga yang memiliki keterbatasan akses terhadap bahan bacaan yang berkualitas. Kegiatan PERPUSLING berhasil meningkatkan pengetahuan, minat baca, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi melalui aktivitas seperti storytelling, fun game, dan kuis interaktif. Meskipun kegiatan ini berjalan sukses, beberapa kendala teknis dan operasional dihadapi, termasuk dalam hal dokumentasi dan manajemen waktu. Solusi diterapkan melalui peningkatan komunikasi, kerjasama tim, dan kedisiplinan waktu. Hasil kegiatan ini menunjukkan peningkatan antusiasme masyarakat dalam membaca dan memperkuat pentingnya perpustakaan keliling sebagai sarana untuk memberdayakan literasi di daerah dengan keterbatasan akses.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KOMERSIALISASI FANART ANIME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Rana, Mohamad; Dewi, Widianti Maharani
VARIA HUKUM Vol. 6 No. 1 (2024): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v6i1.26784

The commercialization of unofficial anime fanart is becoming more visible these days. This may have an impact on the anime business, including production house losses. The author plans to explore deeper into the relationship between anime fanart and intellectual property rights, as well as the relationship between copyright law and the legality of commercializing anime fanart in the form of unapproved items, on this occasion. The author employs a hit-or-miss approach to normative legal research approaches. According to research, Copyright Law Number 28 of 2014 governs this action.Komersialisasi unofficial fanart anime kian mencuat ke permukaan. Hal tersebut dapat berpengaruh kepada industri Anime termasuk kerugian pada rumah produksi. Dalam kesempatan ini, penulis bermaksud untuk mendalami lebih dalam hubungan antara fanart anime dengan hak kekayaan intelektual serta hubungan antara hukum hak cipta dan legalitas komersialisasi fanart anime dalam bentuk unofficial merchandise. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan pengaturan mengenai tindakan komersialisasi unofficial fanart anime.

Strategi Pengembangan Wisata Banyu Panas Palimanan Cirebon dalam Meningkatkan Potensi Wisata Alam Azizah, Amelia; Rana, Mohamad
Journal of Sharia Tourism and Hospitality Vol. 2 No. 1 (2024): Journal of Sharia Tourism and Hospitality
Publisher : Department of Sharia Tourism, Faculty of Islamic Economics and Business UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70095/jetour.v2i1.72

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain untuk sementara waktu dan bukan bertujuan untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi hanya untuk menikmati atraksi yang disuguhkan dari suatu destinasi wisata (Soedarso, 2014). Salah satu obyek wisata yang menarik perhatian para wisatawan domestik dan wisatawan asing adalah sumber air panas di Wisata Banyu Panas Palimanan Cirebon, dalam hal tersebut Wisata Banyu Panas Palimanan memiliki potensi alam yang menarik, seperti mata air panas alam, pemandangan alam yang indah, dan keindahan alam sekitarnya. Penelitian ini menggunakan pendeketan kualitatif yang dideskripsikan data tentang data strategi pengembangan wisata banyu panas palimanan Cirebon dalam meningkatkan potensi wisata alam. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan observasi secara langsung. Penelitian ini juga menggunakan instrument berupa SWOT. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Wisata Banyu Panas Palimanan Cirebon memiliki (1) Potensi ekonomi yang dimiliki oleh Wisata Banyu Panas Palimanan Cirebon dalam sisi bisnis ini lebih cenderung ke wisata alam yang alami, dan juga dari sisi lain Wisata Banyu Panas Palimanan ini terkenal sebagai wisata terapi, Wisata Alam, Wisata Banyu Panas Palimanan Cirebon juga memiliki beberapa UMKM, (2) Ada beberapa Langkah dalam meningkatkan daya Tarik Wisata Banyu Panas Palimanan Cirebon dengan cara yang pertama melakukan promosi lewat media cetak, kedua dengan melakukan promosi media sosial dan teknologi yang ada. Dan ketiga bekerja sama dengan pemerintah terutama dinas pariwisata dan kebudayaan, (3) Kendala yang dihadapi Wisata Banyu Panas Palimanan Cirebon yaitu Banyak nya competitor lain atau wisata alam disekitar. (4) Wisata Banyu Panas Palimanan Cirebon ini sudah memasuki beberapa poin dalam prinsip syariah menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

WHEN RELIGION AND CULTURE MEET ECONOMY: Socio-legal Factors for the Early Marriages of Muslim Families in Cirebon Rana, Mohamad; Arifin, Tajul; Kurniawan, Cecep Soleh
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 15 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2022.15105

Indonesian law has established the minimum age for marriage. However, this requirement is in fact largely disregarded by many Muslims in Cirebon. This is evidenced by the high rate of marriage dispensations recorded in Religious Courts and Population Control, Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection Office (DPPKBP3A) data. This study seeks to investigate the sociological cause of early marriages which seemingly contradicts legal efficacy. Data were classified and then analyzed through a socio-legal approach, then concluded. The result of this study shows that early marriage in Cirebon is the end of multi-facets of social burdens, including economic motives, cultural pressure, and religious legality. These factors drive Muslim people in Cirebon to ignore the legal provisions regarding the minimum age for marriage. This ineffectiveness of the state law is also inseparable from the religious views of the community, which recognizes that Islam does not impose the same minimum age requirement as the state.[Hukum Indonesia telah menetapkan usia minimum untuk menikah. Namun, persyaratan ini ternyata banyak diabaikan oleh masyarakat Muslim di Cirebon. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka dispensasi nikah yang tercatat di Pengadilan Agama dan data DPPKBP3A. Penelitian ini memaparkan penyebab sosiologis pernikahan dini yang tampaknya bertentangan dengan efektifitas hukum. Data diklasifikasikan kemudian dianalisis melalui pendekatan sosio-legal, kemudian disimpulkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini merupakan akhir dari berbagai beban sosial, antara lain motif ekonomi, tekanan budaya, hingga legalitas agama. Faktor-faktor inilah yang setidaknya mendorong masyarakat Muslim Cirebon mengabaikan ketentuan hukum negara mengenai usia minimal menikah. Ketidakefektifan hukum negara ini juga tidak terlepas dari pandangan keagamaan masyarakat yang mengakui bahwa Islam tidak menetapkan secara pasti persyaratan usia minimum yang sama dengan negara.]

Peran Perguruan Tinggi dalam Membentuk Generasi Moderat: Pentingnya Moderasi Beragama bagi Mahasiswa Hafizd, Jefik Zulfikar; Rana, Mohamad; Setyawan, Edy; Shodikin, Akhmad; Khoirudin, Ahmad; Muntajah, Tsulis Affah; Ilaina, Nurul
Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaaan Vol. 5 No. 1 (2025): April
Publisher : LP3M STIT Al Urwatul Wutsqo Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54437/irsyaduna.v5i1.1811

This study explores the role of higher education institutions in shaping a moderate generation through the internalization of religious moderation values within academic environments. The focus is on the Faculty of Sharia at UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, which implements strategic approaches through an integrative curriculum, participatory teaching methods, and value-based student activities. This research adopts a descriptive qualitative approach using observations and interviews with lecturers teaching courses related to religious moderation. The findings reveal that values such as tolerance, justice, and balance are conveyed through the integration of moderation content in Islamic studies courses, the use of relevant case studies, and open classroom discussions. Students are also engaged in interfaith programs and community service projects that allow them to apply these values in real-life contexts. The study concludes that higher education plays a strategic role in shaping inclusive and tolerant student character. A holistic curriculum and an open academic environment are effective in fostering a moderate generation in a pluralistic society

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search