Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS FATWA MUI DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN Shodikin, Akhmad
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 4 No 1 (2020): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/djmc.v4i1.1227

Islamic law which has been generally understood, the validity of a marriage will determine the legal position of the children born. However, the Constitutional Court in Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 places more emphasis on biological importance only. The position of the child resulting from adultery is now the same as a child born from a legal marital relationship. Therefore, the ruling of the Constitutional Court is considered to legalize extramarital relations without worrying about the future of children. This perception is formed because even though not bound by marriage, children resulting from adultery relations still have the right to support, marriage, marriage guardianship, and inheritance. Keywords: Child Status, Marriage, Constitutional Court, MUI Fatwa

Membangun Hukum Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan dan Bermartabat Wahid, Abdul; Rohadi, Rohadi; Shodikin, Akhmad
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v8i2.14508

AbstrakUndang-Undang Dasar 1945 sebagai kesepakatan para pendiri republik, tekanan pembangunan kemerdekaan seutuhnya di Indonesia merdeka, lepas dari segala bentuk imperialisme, kolonialisme, penjajahan yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan artinya dalam masa penjajahan manusia tidak dimanusiakan dalam mengembangkan kehidupan dan penghidupan serta perikeadilan maknanya adalah manusia yang mengusahakan kehidupan dan penghidupannya dicurahkan untuk kepentingan kesejahteraan negara penjajah. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana konsepsi membangun hukum ekonomi kerakyatan dan bagaimana pengembangan hukum ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan bermartabat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, Pembahasan secara komprehensif mengenai pembangunan kerakyatan hukum ekonomi yang berkeadilan dan bermartabat telah dilakukan dalam kerangka reformasi sistem perekonomian hukum yang menyentuh seluruh sub sistem yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perekonomian yang berbasis rakyat. Dalam kerangka melaksanakan amanat Pasal 33 UUD 1945 tersebut, konstitusi juga telah menetapkan salah satu alat yang dapat digunakan oleh negara untuk dapat mengimplementasikan semangat kekeluargaan yang terkandung dalam Pasal tersebut, yaitu Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.Kata Kunci: Hukum Ekonomi, Keadilan, Martabat. AbstrakUUD 1945 sebagai kesepakatan para founding fathers republik menekankan pembangunan kemerdekaan penuh dalam Indonesia merdeka, bebas dari segala bentuk imperialisme/kolonialisme/kolonialisme yang tidak sesuai dengan kemanusiaan, artinya pada masa penjajahan manusia tidak dimanusiakan. dalam mengembangkan kehidupan dan penghidupan serta keadilan, yang dimaksud adalah manusia yang berusaha agar kehidupan dan penghidupannya diabdikan untuk kepentingan kesejahteraan negara jajahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsepsi membangun hukum ekonomi kerakyatan dan bagaimana membangun hukum ekonomi kerakyatan yang adil dan bermartabat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil kajian ini sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Karena itu, Pembahasan komprehensif tentang pembangunan hukum ekonomi kerakyatan yang adil dan bermartabat telah dilakukan dalam kerangka reformasi sistem hukum ekonomi yang menyentuh seluruh sub sistem yang diperlukan dalam penyelenggaraan ekonomi kerakyatan. . Dalam rangka menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945, konstitusi juga telah menetapkan salah satu alat yang dapat digunakan oleh negara untuk dapat melaksanakan semangat kekeluargaan yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu Pasal 1 ayat ( 2) dan ayat (3) UUD 1945.Kata Kunci : Hukum Ekonomi, Keadilan, Martabat.

Pembaruan Usia Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Multidisipliner) Saepullah, Asep; Shodikin, Akhmad; Leliya, Leliya
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v8i2.15705

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap motif dari pembaruan usia nikah dalam revisi Undang undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019. Perkawinan merupakan sebuah perbuatan hukum yang berdimensi teologis, sosiologis dan yuridis. Teologis dalam arti bahwa perkawinan merupakan syariat agama yang dititahkan oleh Allah dan rasulNya untuk dilaksanakan dengan segala ketentuan yang menyertainya. Sosiologis dalam arti bahwa perkawinan memiliki pertalian dengan segala hal yang berhubungan dengan aktifitas manusia dalam segala dimensinya. Sementara yuridis menunjukkan bahwa perkawinan terikat dengan seperangkat aturan hukum yang mengaturnya. Syariat perkawinan memiliki maksud yang dikehendaki oleh Syaari’ (maqoshid) di antaranya adalah hidzu an-Din dan hifdzu an-Nasl. Hifdzu an-Din berarti bahwa perkawinan adalah suatu syariat yang menjadi wasilah/media terlaksananya ajaran- ajaran agama sebagaisebuah penundukkan dan penghambaan kepada Syaari’. Adapun hidzu Nasl berarti perkawinan merupakan upaya untuk menjaga tata keturunan yang sah menurut ketentuan syariat. Dalam dimensi sosiologis, perkawinan merupakan media membangun suatu peradaban luhur yang dimulai dari stelsel keluarga, masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya perkawinan sangat erat hubungannya dengan persoalan kesejahteraan, keadilan dan lainnya. Adapun dalam makna yuridis, perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum (musyoharoh) yang memiliki makna traktaat atau perjanjian yang harus dimulai dari sebuah kesetaraan dalam lingkup yang luas baik setara prinsip, tujuan dan kepatuhan. Dalam kontek ini, kecakapan hukumnya harus tangible/terukur yang salah satu ukurannya adalah kematangan dari kedua belah pihak. Indonesia merupakan negara dengan angka yang cukup tinggi perkawinan di bawah umurnya, sehingga harus dilakukan sejumlah upaya untuk dapat menanggulangi maraknya perkawinan dibawah umur, yang salah satunya dengan membuat pembaruan atas norma usia nikah yang ditetapkan melalui amandenen atas UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh Undang undang No. 16 tahun 2019. Di dalam pasal 7 ditentukan bahwa usia nikah bagi laki-laki dan perempuan adalah Sembilan belas tahun, yang kemudian dikuatkan dengan lahirnya PERMA No. 5 tahun 2019. Hal ini dimaksudkan untuk terjagannya kemaslahatan dari suatu perkawinan yang dipertimbangkan dari beberapa hal; kesehatan reproduksi, kematangan jiwa dan kesiapan untuk menerima pembebanan (taklif) atas posisi masing masing dalam suatu rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library reseach dengan mengumpulkan sejumlah data/informasi berkenaan dengan usia kawin. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan usia kawin berhubungan erat dengan kesiapan psykologis, medis (organ reproduksi) dan sosiologis sebagai dasar untuk menerima konsekwensi dari suatu pernikahan

Program Wadul Bae (Warga Peduli Bocah Lan Emboke) Sebagai Upaya Menekan Tingkat Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Cirebon Bustomi, Ilham; Shodikin, Akhmad
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v9i1.16827

AbstarctThis research seeks to focus on the strategies implemented by the Cirebon City Regional Government in the "Wadul Bae" program in reducing the level of sexual violence against children in Cirebon City. The research method used is descriptive qualitative research by applying an empirical approach to a phenomenon related to the protection of children's basic rights and social activities in the Cirebon City Regional Government through observation, interviews and documentation techniques. The results of the research are the strategies of the Cirebon City Regional Government in reducing the level of sexual violence through the Wadul Bae Program, divided into several classifications, namely planning, implementation and evaluation which will be explained as follows; 1). Carrying out Research for Two Years for Wadul Bae Program Planning, 2). Grouping Target Audiences for Program Promotion Wadul Bae, 3). Creating a Wadul Bae Cadre Team, 4). Implementing Socialization Strategy, 5). Implementation of Wadul Bae Socialization Activities, 6). Evaluation Activities of the Wadul Bae Program. In creating a social marketing strategy, Wadul Bae collaborated with several communities in each RT and RW in Cirebon City, as well as the PPT at Gunung Jati Regional Hospital, Cirebon Police, Schools, Community Health Centers, and several institutions such as Rumah Zakat, Zakat Center, and Baznas Cirebon City and also Media to work together in reducing the problem of violence against women and children in Cirebon City.AbstrakPenelitian ini berupaya untuk berfokus kepada strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam program â€œWadul Baeâ€ dalam menekan tingkat kekerasan seksual terhadap anak di Kota Cirebon. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan mengaplikasikan pendekatan empiris terhadap suatu fenomena terkait perlindungan hak dasar anak dan aktivitas sosial di Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian adalah strategi Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam menekan tingkat kekerasan seksual melalui Program Wadul Bae, dibagi kebeberapa klasifikasi yaitu perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang akan dipaparkan sebagai berikut; 1). Melaksanakan Riset Selama DuaTahun Untuk Perencanaan Program Wadul Bae, 2). Mengelompokan Khalayak Sasaran Untuk Promosi ProgramWadul Bae, 3). Membuat Tim Kader Wadul Bae, 4). Mengimplementasikan Strategi Sosialisasi, 5). Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Wadul Bae, 6).Kegiatan Evaluasi Pada Program Wadul Bae. Dalam membuat strategi pemasaran sosial Wadul Bae menggandeng beberapa masyarakat di tiap tiap RT dan RW di Kota Cirebon, juga pihak PPT RSUD Gunung Jati, Polresta Cirebon, Sekolah, Puskesmas, dan beberapa lembaga seperti Rumah Zakat, Zakat Center, dan Baznas Kota Cirebon dan juga Media untuk bekerja sama dalam mengurangi permasalahan kekerasan baik pada perempuan dan anak di Kota Cirebon.Kata Kunci: Kota Layak Anak, Kekerasan, Wadul Bae.

Protection of Women's Rights in Polygamy in Indonesia Putri Utami, Puput; Saepullah, Asep; Shodikin, Akhmad
Journal of Law and Social Politics Vol. 1 No. 1 (2023): Journal of Law and Social Politics
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jlsp.v1i1.2

With the existence of the principle of monogamy adhered to by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, polygamy in Indonesia is only permitted during an emergency and if the requirements stipulated by the Law are fulfilled. However, the practice of polygamy that occurs in society is much wider and more diverse, including in the Cirebon Religious Court. One of them is case Number 910/Pdt.G/2019/PA.CN. The Petitioner was granted by the Religious Court to practice polygamy, even though the Respondent (first wife) was still able to carry out her obligations properly, had no disease or disability, and was able to give birth to offspring. According to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the application must be rejected. The research method used in this study is qualitative with a descriptive-analytical approach. This research uses a type of normative legal research, namely doctrinal legal research or library research because this research is only aimed at written regulations. The results of the study show that the judge considers social justice with the consent of the first wife to be a legal consideration in granting the application for a polygamy permit as an effort to protect women's rights and in terms of civil order the Panel of Judges guarantees heirs and certainty of joint assets to save the rights of the first wife. The judge decided on a polygamy permit Number 910/Pdt.G/2019/PA.CN. granted through his suspicions and beliefs when exploring a case that was preceded by proof. By considering the benefits and harms that will arise from this polygamy and referring to the consent of the first wife, the application for a polygamy permit is appropriate to be granted even though the facultative conditions are not met in case Number 910/Pdt.G/2019/PA.CN.

Religious Moderation within Indonesian Diaspora in Australia’s Secular Society Ma'mun, Sukron; Nuroniyah, Wardah; Salim, M Arskal; Maula, Bani Sarif; Shodikin, Akhmad
AL-TAHRIR Vol 25 No 1 (2025): Islamic Studies
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/altahrir.v25i1.10176

This study investigates the concept and practice of religious moderation within the Indonesian diaspora community in Australia, with a focus on how members navigate religious identity in a Western, secular society. Grounded in the four pillars of religious moderation established by Indonesia’s Ministry of Religious Affairs—national commitment, tolerance, anti-violence, and accommodation of local cultural values—the research employs a hybrid methodology combining online and in-person interviews, as well as direct observation, drawing on the author's field experience in Sydney. The findings highlight three core dimensions. First, the practice of religious moderation is significantly shaped by diaspora organisations such as PCI Nahdlatul Ulama Australia-New Zealand, PCI Muhammadiyah Australia, the Iqro Foundation, and the Indonesian Diaspora Network (IDN), which promote inclusive religious practices and enhance community cohesion. Second, Australian public institutions play a vital role in fostering values such as religious freedom and pluralism, providing a supportive environment for the diaspora to sustain their cultural and religious identities. Third, the Indonesian diaspora demonstrates effective acculturation by preserving religious traditions while adapting to Australia’s multicultural landscape, despite ongoing challenges related to identity negotiation in a pluralistic context. The study concludes that the Indonesian diaspora in Sydney exemplifies a resilient model of religious moderation through inclusive engagement, institutional collaboration, and cultural adaptation, offering valuable insights for broader discussions on religion, migration, and pluralism in global settings.

Multi Akad dalam Asuransi Kesehatan Syariah di JMA Syariah perspektif Hukum Ekonomi Syariah Arrizky, Muhammad Fadel; Hafizd, Jefik Zulfikar; Shodikin, Akhmad
Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam Vol. 1 No. 2 (2023): AL MAQRIZI: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam
Publisher : ekonomi syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/amq.v1i2.37277

Peningkatan minat terhadap asuransi syariah tercermin dari kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, asuransi syariah menawarkan solusi finansial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, menjadikannya pilihan yang semakin diminati. Studi lapangan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengkaji mengenai asuransi syariah dengan objek Jasa Mitra Abadi (JMA) Syariah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana akad yang digunakan pada produk asurasi kesehatan pada JMA Syariah serta menganalisis perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada produk asuransi kesehatan JMA Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JMA Syariah pada produk asuransi kesehatan menggunakan beberapa yakni akad wakalah bil ujrah, mudharabah, dan tabarru’. Dalam proses underwriting, peserta dapat memilih akad sesuai preferensi, dengan pembagian keuntungan (nisbah) yang telah ditentukan perusahaan. Produk ini mematuhi ketentuan hukum ekonomi syariah dan fatwa nomor 150/DSN-MUI/VI/2022, memastikan kepatuhan pada prinsip syariah dalam operasionalnya.

The Model Of Islamic Criminal Law Enforcement Against Cyber Crime: (An Integrative Analysis of the Maqāṣid al-Sharī‘ah Approach and Modern Cyber Law in Addressing the Challenges of Transnational Digital Crimes) Kholiq, Achmad; Shodikin, Akhmad; Rahim, Faishal
Jurnal Legisci Vol 3 No 2 (2025): Vol 3 No 2 October 2025 (In Progress)
Publisher : Ann Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62885/legisci.v3i2.940

Background. The advancement of digital technology has given rise to new forms of crimes known as cyber crimes, characterized by their transnational nature, rapid execution, and difficulty in being confined by state jurisdiction. Modern positive law has responded to this challenge through the formulation of cyber law, regulated at both national and international levels. In contrast, Islamic criminal law provides a normative framework derived from the concepts of jarīmah, ḥudūd, qiṣāṣ, and ta‘zīr. Aims. This article aims to analyze the model of Islamic criminal law enforcement against cybercrime and compare it with modern cyber law. Methods. The research employs a normative-comparative methodology, incorporating both conceptual and regulatory analysis. Result. The findings reveal that Islamic criminal law offers universal principles applicable to cybercrime through the category of ta‘zīr, which grants discretionary authority to the judge (qāḍī) in determining punishments based on public interest (maṣlaḥah). Meanwhile, modern cyber law emphasizes procedural aspects, digital evidence, and international mechanisms of enforcement. The comparative analysis indicates a convergence between the two systems in their objectives of protecting society, though they differ in terms of legitimacy sources and normative foundations. Conclusion. Hence, an integrative model of enforcement that combines the maqāṣid al-sharī‘ah with modern cyber law instruments could serve as a strategic alternative in addressing the complexity of cybercrime. Implication. Cybercrime law enforcement cannot rely on a single legal system. Instead, an integrative framework is needed to unite the strengths of Islamic criminal law and modern cyber law, thereby producing a more comprehensive, practical, and just cyber legal order in addressing the challenges of the digital age.

Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian Shodikin, Akhmad; Saepullah, Asep; Lestari, Imas Indah
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

E-court adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pemabayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online aplikasi e-court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan baiaya saat melakukan pendaftaran perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah : “bagaimana penerapan sistem e-court dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon”, “Bagaimana dampak penerapan sistem e-court di Pengadilan Agama Kota Cirebon bagimasyarakatpencarikeadilan” Metodologi penelitian menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yakni metode penelitian yang berdasarkan dari sumber data asli, baik secara tekstual maupun non tekstual. Adapun hasil dari penelitian in ialah penerapan penggunaan aplikasi e-court dalam perkara perceraianya itu setelah penggugat mendapatkan panggilan elektronik selanjutnya dilakukan persidangan elektronik dalam persidangan pihak penggugat dan tergugat setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsip almakapara pihak bisa melakukannya sesuai dengan e-summons untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang SIPP, untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa dan meneruskan) dari semua dokumen yang diupload selama belum diverifikasi oleh hakim para pihak tidak dapat mendownload dokumen yang dikirim. Sistem e-court mendatangkan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan bagi penggunannya karena dengan adanya aplikasi e-court para pihak tidak perlu datang kePengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transportasi dan bisa mengefisiensi waktu yang digunakan.

Peran Perguruan Tinggi dalam Membentuk Generasi Moderat: Pentingnya Moderasi Beragama bagi Mahasiswa Hafizd, Jefik Zulfikar; Rana, Mohamad; Setyawan, Edy; Shodikin, Akhmad; Khoirudin, Ahmad; Muntajah, Tsulis Affah; Ilaina, Nurul
Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaaan Vol. 5 No. 1 (2025): April
Publisher : LP3M STIT Al Urwatul Wutsqo Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54437/irsyaduna.v5i1.1811

This study explores the role of higher education institutions in shaping a moderate generation through the internalization of religious moderation values within academic environments. The focus is on the Faculty of Sharia at UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, which implements strategic approaches through an integrative curriculum, participatory teaching methods, and value-based student activities. This research adopts a descriptive qualitative approach using observations and interviews with lecturers teaching courses related to religious moderation. The findings reveal that values such as tolerance, justice, and balance are conveyed through the integration of moderation content in Islamic studies courses, the use of relevant case studies, and open classroom discussions. Students are also engaged in interfaith programs and community service projects that allow them to apply these values in real-life contexts. The study concludes that higher education plays a strategic role in shaping inclusive and tolerant student character. A holistic curriculum and an open academic environment are effective in fostering a moderate generation in a pluralistic society

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search