Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

IMPLIKASI FILSAFAT KRITISISME IMMANUEL KANT BAGI PENGEMBANGAN STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH Wibawa, Ginan; Rizal Muttaqin
Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 1 No. 1 (2021): Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : Program Studi Akuntansi IKOPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.469 KB) | DOI: 10.32670/ht.v1i1.775

Abstract

Sharia economic law (fiqh muāmalah) is the main instrument in thedevelopment of contemporary Islamic financial institutions. However, in itsapplication, there are still various kinds of problems that indicate thedominance of the ideological-normative paradigm rather than the empiricalobjective paradigm. This paper aims to unravel this problem by looking atthe implications of Immanuel Kant's philosophy in the development ofsharia economic law studies. The method used in this paper is a method of studying documentation and literature which is closely related to the object ofstudy and other references in the form of the results of previous research andtheories from v arious textbooks and analyzed with a philosophical andhistorical approach. This article finds that Kant's philosophy of criticism beginsby placing doubts on the philosophy of rationalism which accepts a prioriknowledge without criticism. But not as skeptical as Hume, Kant tried toformulate an epistemology that would allow this a priori knowledge to beaccepted. Until finally Kant found an a priori synthesis of knowledge thatbridges between rationalism and empiricism. Therefore, herein lies theurgencyof Kant's epistemological influence on the development of the study of Islamiceconomic law which tries to formulate the idea of the importance of combiningideologyand theory, between normative-idealist and historical-empirical. Thus,Islamic teachings formulated in Islamic economic law and implemented inIslamic financial institutions, with their complementary and supplementarynature, can be an instrumentfor building a value-based economic and financialsystem. 
Status Kepemilikan dalam Jual Beli Followers (Pengikut) Instagram di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah : (Studi Kasus di Media Sosial Instagram pada Akun @Sidiq Store) Arfianti, Ulfa; Badrusarif, Arif; Wibawa, Ginan
Finavest: Jurnal Ilmiah Ilmu Keuangan Vol 1 No 1 (2024): Finavest: Jurnal Ilmiah Ilmu Keuangan
Publisher : Sapta Arga Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan-perubahan konsep dalam melakukan perniagaan terjadi karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan manusia itu sendiri, sehingga hukum Islam pun harus bisa fleksibel mengikuti jaman dan kondisi masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai alasan yaitu sebagai sarana promosi bisnis, menaikkan personal branding hingga mempopulerkan diri sendiri. Transaksi yang dilakukan cukup sederhana yaitu dengan memesan followers dengan jumlah yang diinginkannya kepada penjual. Dibalik sederhananya transaksi jual beli followers ada permasalahan akad dalam proses transaksi, yakni tidak adanya keterbukaan kepada pembeli bahwa sebagian followers yang dijual adalah bot followers (akun pasif) dimana sewaktu-waktu pihak dari Instagram dapat melakukan pembersihan terhadap akun pasif tersebut. Selain itu, pada followersjenis real human (akun aktif) sewaktu-waktu bisa meng-unfollow (berhenti mengikuti), sehingga transaksi seperti ini tentunya sangat merugikan pihak pembeli. Untuk mengkaji permasalahan diatas penulis meneliti bagaimana status kepemilikan jual beli followers Instagram dan bagaimanakah tinjauan Fiqih Muamalah terhadap status kepemilikan jual beli followersInstagram dengan tujuan untuk mencari tahu status kepemilikan jual beli followers Instagram dan tinjauan Fiqih Muamalah terhadap status kepemilikan jual beli Followers Instagram. Metode penelitian ini adalah mengumpulkan, mengelola bahan dan menyajikan serta menganalisir data guna menemukan atau merangkai kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan metode ilmiah, dan dapat mencapai hasil yang valid dengan rumusan yang sistematis agar sesuai dengan apa yang diharapkan, secara tepat dan searah untuk menjawab persoalan yang ditulis penulis. Untuk membedah masalah tersebut maka penulis menggunakan metode field research(studi lapangan). Studi lapangan dilakukan guna mencari validitas data yang berkaitan dengan permasalahan jual beli followers instagram yang ada di media online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status kepemilikan jual beli followers instagram ditemukan bahwa followers yang sudah dibeli berkurang perlahan tanpa sepengetahuan pembeli, tidak ada kejelasan dari penjual pada awal transaksi dan tidak ada garansi dari penjual. Jual beli followers instagram adalah jual beli yang dilarang dalam Islam karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam jual beli seperti status objek tersebut bukan milik penjual, menjual objek tanpa sepengetahuan pemilik akun dan tidak ada kejujuran dari penjual bahwa akun yang dijual sifatnya tidak permanen.
Analisis Penerapan Uang Elektronik pada BPRS HIK Parahyangan di Tinjau Dari Fatwa DSN MUI/Xi/2017 Sari, Rachmawati Puspita; Wibawa, Ginan; Sumaryana, Fitriana Dewi
Spectrum: Multidisciplinary Journal Vol. 1 No. 2 (2024): Spectrum: Multidisciplinary Journal
Publisher : Sapta Arga Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Uang elektronik dalam perbankan syariah memiliki beberapa prinsip yang harus ditaati agar dapat memenuhi ketentuan syariah. Diantaranya, uang elektronik harus sesuai dengan prinsip syariah. Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik dan dapat ditransfer untuk keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris atau disebut penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif dalam tindakan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain adalah penelitian yang dilakukan terhadap kondisi sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan, setelah data yang diperlukan terkumpul barulah dilakukan identifikasi masalah yang pada akhirnya mengarah pada pemecahan masalah. Hasil dari penelitian ini adalah Ketentuan Umum Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang memenuhi prinsip syariah yaitu alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur penerbitannya berdasarkan jumlah nominal uang yang disetorkan terlebih dahulu dengan penerbit, sejumlah nominal uang disimpan secara elektronik pada suatu media yang terdaftar, sejumlah nominal uang elektronik yang dikelola penerbit bukan merupakan titipan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur perbankan, dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik tersebut.
Over Kontrak Ruko Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Majalaya Kabupaten Bandung Latif, Ilman Abdul; Wibawa, Ginan
Journal of Islamic Economic Studies Vol. 1 No. 1 (2025): March 2025
Publisher : Yayasan Darussalam Patalassang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A legal relationship to meet need where one party does not have the necessary goods, and must rent them from other by paying rent to the who rents them for the enjoyment he gets from the leased good eithin a certain period of time. This study aims to determine the review of sharia economic law against shophouse over contract. Methods used Qualitative (Qual) with types of empirical research. The nature of this empirical juridical.  Data collection techique in this study is by conducting observation, interviews, and documentation in shophouse. Regarding the practice of renting between the person who gave the shophouse retal, namely the manager and the shophouse tenant, where the lease agreement is held verbally and in writing, however, if at the time of the lease, there was a disagreement with the initial agreement regarding the over contract of the shophouse tenant without beingnaware of the approved by the market manager where it should be used by tenant himself and not be allowed to over contract without shophouse. Knowledge and approval the of the market manager. Research result show that is valid, marked by meeting the terms and conditions of the rental agreement both the terms and condition for the musta'jir and mu'ajir parties.
Implikasi Filsafat Kritisisme Immanuel Kant Bagi Pengembangan Studi Hukum Ekonomi Syariah Wibawa, Ginan; Muttaqin, Rizal
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v1i1.185

Abstract

Hukum ekonomi syariah (fiqh muāmalah) menjadi instrumen utama dalam pengembangan lembaga keuangan syariah kontemporer. Tetapi dalam penerapannya, masih ditemukan berbagai macam permasalahan yang mengindikasikan dominannya paradigma normatif-ideologis daripada obyektif- empiris. Tulisan ini bertujuan untuk mengurai permasalah tersebut dengan melihat implikasi filsafat Immanuel Kant dalam pengembangan studi hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode studi dokumentasi dan kepustakaan yang berkaitan erat dengan objek kajian dan referensi lain yang berupa hasil penelitian sebelumnya dan teori-teori dari berbagai buku teks dan dianalisis dengan pendekatan filosofis dan historis. Artikel ini menemukan bahwa filsafat kritisisme Kant diawali dengan menaruh keraguan atas filsafat rasionalisme yang menerima pengetahuan-pengetahuan apriori tanpa kritik. Namun tidak skeptis seperti Hume, Kant mencoba merumuskan sebuah epistemologis yang memungkin pengetahuan apriori ini bisa diterima. Hingga akhirnya Kant menemukan pengetahuan yang sintesis apriori yang menjembatani antara rasionalisme dan empirisme. Oleh karena itu, disinilah letak urgensi pengaruh epistemologi Kant terhadap pengembangan studi hukum ekonomi syariah yang mencoba merumuskan gagasan pentingnya memadukan antara ideologi dan teori, antara normatif-idealis dan historis- empiris. Sehingga, ajaran Islam yang dirumuskan dalam hukum ekonomi syariah dan diimplementasikan di lembaga keuangan syariah, dengan sifat komplementer dan suplementernya dapat menjadi instrumen untuk membangun sistem ekonomi dan keuangan yang berbasis nilai.
Kewajiban Zakat Atas Investasi Emas Digital: Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Atas Pmk No. 69/PMK.03/2022 Risnandar, Zukhrufal Adni; Wibawa, Ginan
Lex Aeterna Law Journal Vol 3 No 2 (2025): Lex Aeterna Law Journal
Publisher : Lex Aeterna Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69780/lexaeternalawjournal.v3i2.86

Abstract

Perkembangan teknologi finansial (fintech) telah membawa perubahan signifikan terhadap pola investasi masyarakat. Salah satu instrumen yang berkembang pesat adalah investasi emas digital. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum baru terkait kewajiban zakat atas aset emas digital dalam konteks Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban zakat atas investasi emas digital berdasarkan konsep mal zakawi dalam fiqh zakat dan menilai relevansinya dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69/PMK.03/2022 tentang Pajak atas Aset Keuangan Berbasis Teknologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-regulatif dengan analisis deskriptif dan komparatif terhadap peraturan, fatwa DSN-MUI, serta literatur fiqh zakat kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emas digital secara substansi memenuhi unsur mal zakawi karena memiliki nilai ekonomis, dimiliki secara penuh, dan dapat diperjualbelikan. PMK No. 69/PMK.03/2022 berfungsi sebagai instrumen fiskal, namun berpotensi bersinggungan dengan kewajiban zakat karena sama-sama mengatur redistribusi harta. Integrasi kebijakan zakat dalam sistem fintech dapat memperkuat maqasid al-syariah, terutama aspek hifz al-mal dan taqwim al-mujtama’. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi fiskal negara dan hukum zakat Islam agar tercipta keadilan distributif di era ekonomi digital.