Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DKI JAKARTA (STUDI KASUS PROGRAM SAMPAH TANGGUNG JAWAB BERSAMA, PEMBANGUNAN FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH ANTARA DAN OPTIMALISASI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU BANTAR GEBANG) Sulistio - Wibowo; Budi - Setiyono; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini berisi mengenai implementasi tiga Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Pemprov DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah, yaitu Program SAMTAMA, Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA), dan Optimalisasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Penulis memilih penelitian ini karena jumlah sampah yang ada di Jakarta terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jakarta merupakan salah satu kota dengan jumlah sampah terbanyak yang ada di Indonesia dan masih belum terselesaikan hingga saat ini. Sebenarnya sudah banyak kebijakan terkait pengelolaan sampah di Jakarta dari era kepemimpinan sebelumnya, tetapi masih belum dapat mengatasi permasalahan sampah hingga saat ini. Didukung dengan TPST Bantar Gebang yang diprediksi akan penuh dan tidak dapat dioperasikan lagi pada tahun 2022. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa implementasi ketiga KSD tersebut untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi serta hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk dapat menggambarkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih detail permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan datanya melalui wawancara, studi literatur, dan observasi. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, yaitu dari bidang Peran Serta Masyarakat, bidang Teknis Lingkungan Kebersihan dan bidang Unit Pengelola Sampah Terpadu. Selain dari dinas terkait, peneliti juga melakukan wawancara dengan narasumber dari pihak masyarakat. Peneliti dalam menganalisis data menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi KSD pengelolaan sampah ini sebenarnya sudah berjalan, tetapi belum optimal dalam pelaksanaannya. Untuk KSD yang sudah berjalan yaitu program SAMTAMA sejak 2019 sudah mulai dilaksanakan. Untuk KSD pembangunan FPSA dan optimalisasi TPST Bantar Gebang masih dalam tahap proses pembangunan. Belum optimalnya pelaksanaan KSD tersebut dapat dilihat dari aspek dan indikatornya. Dari aspek komunikasi masih terdapat masyarakat yang tidak melakukan arahan yang telah diberikan pada saat sosialisasi. Dari aspek disposisi masih banyak pro dan kontra yang terjadi di masyarakat terkait adanya pembangunan fasilitas pengelolaan sampah di sekitar lingkungan mereka. Dari aspek sumber daya masih minimnya jumlah sumber daya manusia di lingkungan dinas dan masih minimnya fasilitas yang tersedia seperti kendaraan pengangkut sampah dan sebagainya. Oleh karena itu, dibutuhkan kordinasi yang baik antara Pemprov DKI Jakarta sebagai pelaksana kebijakan dengan masyarakatnya sebagai penerima kebijakan agar segala hambatan atau kekurangan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik.

PROSES KETERLIBATAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN REVITALISASI KAWASAN ALUN-ALUN KOTA TEGAL SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN RUANG TERBUKA HIJAU Melina - Rosyida; Budi - Setiyono; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses keterlibatan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari tahapan Perumusan sampai dengan Penetapan Kebijakan dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam kebijakan pembangunan revitalisasi di Kawasan Alun-alun Kota Tegal sebagai Upaya Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif hanya menggambarkan tentang suatu variable, berupa lisan dari narasumber dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka, peneliti mewawancarai Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Paguyuban Pedagang Kaki Lima. Hasil penelitian, berbagai OPD yang terlibat dalam kebijakan pembangunan revitalisasi selanjutnya bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Tegal selaku pembuat kebijakan revitalisasi kawasan Alun-alun Kota Tegal. Pembangunan revitalisasi berjalan dengan cukup sukses. Pemerintah telah melakukan tahapan sosialisasi dengan baik dan runtut serta telah melibatkan berbagai aktor tidak terkecuali PKL. Namun dari delapan tahapan rapat sosialisasi untuk PKL tersebut, hanya tiga tahapan saja yang melibatkan koordinasi PKL didalamnya yaitu pada pembagian lokasi PKL di tempat relokasi dan pada pengarahan serta pembinaan PKL saja. Penyelenggaraan revitalisasi kawasan Alun-alun Koa Tegal juga mengalami berbagai hambatan antara lain sosialisasi yang terbatas, kurangnya kepercayaan PKL, dan tempat relokasi yang dinilai kurang representatif

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENANGGULANGAN BANJIR DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) TENGGANG, KECAMATAN GAYAMSARI, KOTA SEMARANG TAHUN 2020 Angger Ari Praditya; supratiwi - -; Nur Hidayat - Sardini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Banjir merupakan bencana alam yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor alam maupun non alam. Bencana banjir masih dirasakan oleh warga Semarang terutama yang berada di lokasi pesisir Kota Semarang. Sungai Tenggang, Kecamatan Gayamsari, Kelurahan Tambakrejo merupakan salah satu lokasi yang menjadi area terdampak bencana banjir. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah melalui BPBD Kota Semarang demi mengurangi dampak banjir. Pemerintah telah menerapkan program mitigasi bencana berupa normalisasi sungai, penyediaan pompa, dan pintu air. Tidak hanya pemerintah saja, warga Tenggang yang terdampak banjir juga diharuskan memiliki cara untuk menanggulangi banjir. Tidak hanya manajemen bencana saja yang diterapkan masyarakat, tetapi tingkat partisipasi masyarakat juga menjadi penentu keberhasilan dalam menggulangi banjir. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan gambaran mengenai manajemen bencana dan tingkat partisipasi masyarakat DAS Tenggang dalam penanggulangan bencana banjir. Metode yang peneliti gunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang peneliti peroleh kemudian diolah melalui metode, teori dan sumber data. Temuan di dalam penelitian ini adalah bentuk manajemen bencana dan tingkat partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di DAS Tenggang, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. BPBD Kota Semarang menerapkan normalisasi sungai dalam penanggulangan bencana, tetapi masyarakat tidak ikut dilibatkan dan menyebabkan adanya tumpang tindih informasi. Kurangnya pengetahuan dan informasi dari pemerintah menyebabkan penanggulangan banjir yang dilakukan menjadi tidak maksimal. Kemudian dalam segi masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat dinilai kurang, masih ditemukan masyarakat DAS Tenggang yang masih membuang sampah di sungai. Sikap dan perilaku masyarakat tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan pengetahuan yang masih rendah. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah yang pertama dengan adanya program dan fasilitas dari pemerintah, BPBD masih belum dapat mengatasi banjir sepenuhnya di DAS Tenggang. Kedua perlu adanya bentuk kerja sama dan informasi yang baik antara BPBD dan masyarakat dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki masyarakat. Ketiga kurangnya pengawasan dari pemerintah serta kesadaran diri dari masyarakat sendiri yang dapat mengakibatkan bencana banjir. Saran yang peneliti berikan dalam penelitian ini adalah melibatkan masyarakat dalam program-program penanggulangan bencana pemerintah, serta bagi warga sendiri diharapkan memiliki pengelolaan sampah yang terprogram

RESOLUSI KONFLIK LINGKUNGAN LIMBAH CAIR ETANOL DI DESA BEKONANG KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO Kurniawan Handoko Budi Satriyo; Turtiantoro - -; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Latar Belakang: Desa Bekonang merupakan desa pengrajin etanol dimana limbah etanol yang dihasilkan setiap hari mencapai 7000 liter. Limbah yang dihasilkan oleh pengrajin tersebut terlalu banyak sehingga mencemari lingkungan disekitarnya terutama lingkungan area pertanian. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menggabarkan serta melakukan analisis penyebab terjadinya konflik, menggambar kan proses resolusi konflik yang yang telah dilakukan dan mengetahui pihak-pihak yang berperan dalam mengatasi konflik tersebut. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa limbah cair etanol telah memicu konflik sosial antara pengrajin etanol dengan petani yang disebabkan oleh empat faktor. Faktor dasar yang membuat konflik laten limbah cair etanol adalah adanya oknum yang dengan sengaja membuang limbah ke sungai dan kesenjangan ekonomi yang dipicu perbedaan penghasilan antara petani dan pengrajin etanol. Resolusi konflik yang dilakukan adalah dengan melakukan mediasi menggunakan pihak ketiga yaitu pemerintah kecamatan Mojolaban, namun sampai saat ini masih berlangsung konflik laten. Kesimpulan: Resolusi konflik yang dilakukan dalam penyelesaian konflik limbah cair etanol di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, dilakukan dengan cara mediasi. Saran: Tahapan-tahapan kesepakatan yang telah disetujui perlu dilakukan peninjauan berkala yang dilakukan oleh pihak kecamatan bergandengan dengan dinas lingkungan hidup.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA DKI JAKARTA NO. 14 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN TERPADU MELALUI E-MUSREMBANG Fadil - Ramadhan; Budi - Setiyono; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian diusulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, melalui badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaran. Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak pemerintah. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tentunya dibutuhkan partisipasi dari masyarakat. Sejak tahun 2016 DKI Jakarta melaksanakan Musrenbang dalam bentuk elektronik yang selanjutnya disebut dengan e-Musrenbang dalam tulisan ini penulis akan membagas mengenai implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu melalui e-Musrembang dengan menggunakan teori implementasi Edward III. Ditemukan bahwa implementasi kebijakan eMusrenbang berjalan dengan baik dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur implementasi yang baik di antaranya: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Birokrasi. e-Musrenbang adalah laman yang dibuat untuk mendigitalisasi proses musrenbang konvensional yang sebelumnya berjalan melalui tatap muka langsung para stakeholder, saat ini terdapat dua fitur yang ada dalam e-Musrenbang DKI Jakarta yaitu Rembuk RW dan usulan langsung, seperti yang dijelaskan sebelumnya Rembuk RW adalah digitalisasi rekam jejak dokumen hasil dari Rembuk RW konvensional sehingga usulan dapat dipantau dan diketahui keputusan penerimaan atau penolakannya. Terdapat fitur kedua yaitu usulan langsung di mana usulan tersbut sebagai fasilitas untuk seluruh warga DKI Jakarta yang tidak berkesempatan mengikuti Rembuk RW atau memiliki usulan pribadi yang menyangkut pembangunan daerah untuk berpartisipasi. Proses penerimaan usulan langsung tidak melalui alur hierarkis seperti musrenbang konvensional melainkan melalui mekanisme cut off, sehingga usulan yang dihimpun langsung masuk ke pusat data dan informasi Bappeda untuk diseleksi sesuai kriteria dan direalisasikan

APLIKASI MATUR DOKTER DALAM PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 Mellia Fortuna Anggra Puspa; Dewi - Erowati; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Aplikasi Matur Dokter adalah aplikasi pengembangan dari public safety center 119, kemudian oleh pemerintah Kabupaten Klaten dikembangkan dalam bentuk aplikasi. Dibuat untuk membantu layanan kesehatan Kabupaten Klaten, yang pada mulanya dibentuk untuk kondisi gawat darurat. Namun juga diperentukan untuk layanan lain. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan mengenai implementasi Aplikasi Matur Dokter dalam pelayanan kesehatan Kabupaten Klaten serta hambatan dalam proses implementasi Aplikasi Matur Dokter. Penelitian ini menggunakan teori Edward III yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan memiliki empat indikator keberhasilan yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan informasi serta data pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Aplikasi Matur Dokter sebagai aplikasi layanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten belum berjalan secara optimal. Hambatan dari implementasi Aplikasi Matur Dokter adalah kurangnya sosialisasi masih sedikit orang yang mengunduh bahkan mengetahui mengenai keberadaan Aplikasi Matur Dokter. Kemudian kebanyakan masyarakat yang masih sedikit yang mengunduh bahkan mengetahui mengenai keberadaan Aplikasi Matur Dokter.Penelitian ini merekomenadasikan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten lebih meningkatkan sosialisasi di seluruh kalangan dengan lebih meningkatkan branding aplikasi melalui sosial media agar generasi muda lebih mudah menemukan keberadaan aplikasi. Selain itu juga peningkatan kualitas sumber daya dengan pelatihan agar sumber daya manusia lebih mengerti apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian peningkatan koordinasi antar instansi juga diperlukan. Namun hal tersebut akan sia-sia apabila masyarakat abai akan keberadaan aplikasi matur dokter. Oleh karena itu masyarkat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam implementasi Aplikasi Matur Dokter

RESOLUSI KONFLIK LINGKUNGAN LIMBAH CAIR ETANOL DI DESA BEKONANG KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO Kurniawan Handoko Budi Satriyo; Turtiantoro - -; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Desa Bekonang merupakan desa pengrajin etanol dimana limbah etanol yang dihasilkan setiap hari mencapai 7000 liter. Limbah yang dihasilkan oleh pengrajin tersebut terlalu banyak sehingga mencemari lingkungan disekitarnya terutama lingkungan area pertanian. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menggabarkan serta melakukan analisis penyebab terjadinya konflik, menggambar kan proses resolusi konflik yang yang telah dilakukan dan mengetahui pihak-pihak yang berperan dalam mengatasi konflik tersebut. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa limbah cair etanol telah memicu konflik sosial antara pengrajin etanol dengan petani yang disebabkan oleh empat faktor. Faktor dasar yang membuat konflik laten limbah cair etanol adalah adanya oknum yang dengan sengaja membuang limbah ke sungai dan kesenjangan ekonomi yang dipicu perbedaan penghasilan antara petani dan pengrajin etanol. Resolusi konflik yang dilakukan adalah dengan melakukan mediasi menggunakan pihak ketiga yaitu pemerintah kecamatan Mojolaban, namun sampai saat ini masih berlangsung konflik laten. Kesimpulan: Resolusi konflik yang dilakukan dalam penyelesaian konflik limbah cair etanol di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, dilakukan dengan cara mediasi. Saran: Tahapan-tahapan kesepakatan yang telah disetujui perlu dilakukan peninjauan berkala yang dilakukan oleh pihak kecamatan bergandengan dengan dinas lingkungan hidup

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA PADA MASA PANDEMI COVID-19 Zilda Clarita Reditania; Wijayanto - -; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia membuat pemerintah terus berupaya untuk menekan jumlah penyebaran Covid-19. Kebijakan pemerintah berupa karantina wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak pada pergerakan masyarakat terutama di sektor usaha yang mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) di Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19 dan faktor penghambat dalam pelaksanaanya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode penelitian ini didasarkan atas data yang terkumpul dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan pembayaran THR di Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19 belum berjalan maksimal karena masih adanya aduan yang diterima Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Aduan tersebut terkait dengan waktu pemberian THR, nominal yang tidak sesuai, dan mekanisme pembayaran THR. Dalam pelaksanaan pembayaran THR juga ditemukan beberapa faktor penghambat baik dari perusahaan maupun Dinas Tenaga Kerja yaitu belum maksimalnya komunikasi terkait sosialisasi kepada perusahaan akibat terbatasnya petugas pelaksana dan kesulitan ekonomi yang dialami perusahaan hingga sanksi yang tidak membuat perusahaan merasa jera. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi pekerja di perusahaan yanga ada di Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19 kurang terimplementasi sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) TAHUN 2021 PADA SEKTOR PARIWISATA (STUDI KASUS DI PANTAI BARON KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) Ardaffa Firezha Wirandik; supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap penyelenggaraan aktivitas pariwisata di daya tarik wisata Pantai Baron Kabupaten Gunungkidul. Pantai Baron menjadi daya tarik wisata unggulan di Kabupaten Gunungkidul yang menjadi penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata dan jumlah kunjungan wisatawan terbesar. Pemerintah menetapkan kebijakan PPKM sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran kasus Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan PPKM pada sektor pariwisata di Pantai Baron sepanjang tahun 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam dan teknik dokumentasi. Adapun analisi dan interpretasi data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan PPKM di Pantai Baron sudah sesuai dengan satandar atau ukuran kebijakan dan mencapai tujuan yang diharapkan, namun masih terdapat kekurangan yaitu dalam kedisiplinan dan ketegasan organisasi pelaksana dalam menerapkan ketentuan PPKM secara konsisten. Penelitian ini juga menunjukkan adanya partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan tahap evaluasi yang diwujudkan dalam bentuk pikiran, tenaga, keahlian, barang, dan uang. Disarankan agar Dinas Pariwisata dan stakeholder pelaksana kebijakan meningkatkan ketegasan dan kedisiplinan dalam penerapan kebijakan PPKM, melalui pengetatan penjagaan dan patroli petugas, himbauan dan monitoring secara berkala, serta dilakukan penindakan terhadap pelanggaran

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU AKHIR PEKAN DAN MALAM HARI PEMERINTAH KOTA SEMARANG (Studi Kasus Kecamatan Candisari) Nissa Ajeng Marwanto Putri; puji - Astuti; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini membahas mengenai analisis kebijakan pelayanan terpadu akhir pekan dan malam hari pada pemerintah Kota Semarang yang dilaksanakan secara serentak oleh 16 (enambelas) Kecamatan se-Kota Semarang dan OPD terkait yang telah ditunjuk. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendektan deskriptif. Pengumpulan informasi serta data dukung menggunakan wawancara. Sebagai data pendukung dalam penelitian ini menggunakan studi literaturyang didapatkan dari jurnal, internet, maupun dokumen penting lainnya. Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan cross-check hasil wawancara yang diperoleh dari berbagai sumber. Adapun analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan metode tersebut, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pelaksanaan pelayanan terpadu akhir pekan dan malam hari di Kecamatan Candisari mengalami trend kenaikan pengguna layanan publik hal ini dipengaruhi oleh 4 variabel implementasi menurut teori Edward III yaitu komunikasi, SDM, disposisi, dan struktur birokrasi. Disamping itu beberapa kendala juga terdapat dalam pelaksanaan pelayanan terpadu akhir pekan dan malam hari yaitu pada kesiapan dan ketersediaan fasilitas yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan agar Kecamatan Candisari memperbaiki beberapa fasilitas yang ada untuk menjunjanh berjalannya pelayanan publik yang ramah. Sehingga masyarakat sebagai pengguna layanan akan merasa aman dan nyaman ketika memanfaatkan fasilitas layanan publik yang ada

Title

Found 43 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 43 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 43 Documents
Search