Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.761
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Politic and Government Studies SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Supratiwi .
S1 Ilmu Pemerintahan
Arts Humanities Education Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANS METRO BANDUNG (TMB) DALAM MENGATASI KEMACETAN DI KOTA BANDUNG TAHUN 2022 Novadila Ginastyar Yuniarti; Dewi - Erowati; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan Kota Bandung sebagai metropolitan dimulai dengan pertumbuhan wilayah sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung mengalami peningkatan jumlah penduduk yang berbanding lurus dengan pertumbuhan kendaraan. Titik kemacetan yang terjadi di Kota Bandung sebagai dampak dari banyaknya kendaraan yang memadati ruas jalan. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung menentukan arah kebijakan salah satunya dengan memperhatikan pengembangan transportasi publik melalui Peraturan Walikota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) pengoperasian Trans Metro Bandung. Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan program Trans Metro Bandung (TMB) dalam mengurai kemacetan di Kota Bandung Tahun 2022. Penelitian ini mencoba menganalisis implementasi kebijakan dari Trans Metro Bandung (TMB) dalam mengatasi kemacetan di Kota Bandung. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam disertai dokumentasi dengan Yudi Cahyadi, SP (Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung), Bagus Sugi Arif P. (Staf UPT Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bandung), Iwan (Petugas Teknis Trans Metro Bandung), Imam (Petugas Teknis Trans Metro Bandung), Bagas Abdurrachman, Maidina Hasna, Anggun Tamy, Sabila selaku masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi analisis dan interpretasi data, reduksi data dan penyajian data. Terdapat hasil Implementasi Program Kebijakan Trans Metro Bandung (TMB) Tahun 2022 tidak berjalan secara optimal karena manfaat kebijakan yang kurang dirasakan, belum menunjukan derajat perubahan yang signifikan, sumber daya yang berperan kurang memadai, kepatuhan dan daya tanggap yang belum dilakukan secara keseluruhan serta strategi sosialisasi kebijakan yang tidak maksimal. Sebaiknya pemerintah dalam implementasi kebijakan program dapat menyeimbangkan dengan regulasi lain, memperbaiki sumber daya dan melakukan sosialisasi secara berkelanjutan
IMPLEMENTASI SELEKSI PERANGKAT DESA TAHUN 2021 DI DESA PLUMBON, KECAMATAN TAWANGMANGU, KABUPATEN KARANGANYAR Nosin Hafidah Klafikulana Sahid; supratiwi - -; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan seleksi perangkat desa tahun 2021 di Desa Plumbon, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar sempat menimbulkan ketidakpuasan publik terhadap hasil seleksi perangkat desa tahun 2021 Desa Plumbon yang diduga terdapat praktik nepotisme yang dilakukan oleh Kepala Desa Plumbon dengan mengangkat menantunya yang tidak peringkat 1 menjadi Kepala Seksi Pemerintahan. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transparansi dalam implementasi seleksi perangkat desa tahun 2021 di Desa Plumbon, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Van Metter dan Van Horn yang meliputi 6 indikator yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi, sikap pelaksana, dan kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 6 indikator teori Van Metter dan Van Horn telah tercapai, namun terdapat permasalahan pada rekomendasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Plumbon yaitu memilih peserta bukan berdasarkan nilai tertinggi namun berdasarkan kerabat (nepotisme) sehingga membuat publik merasa diciderai. Sikap yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut adalah mengubah Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021 menjadi Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2022. Selain itu, diharapkan pada pelaksanaan seleksi perangkat desa selanjutnya, Dispermades Kabupaten Karanganyar betul-betul memberikan sosialisasi dengan memberitahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku
SHIFTS IN VOTER BEHAVIOR AND THE ELECTORAL CHALLENGES FACING PKB IN THE 2024 DEMAK LOCAL ELECTION Nina Sakinah; Supratiwi
SOSIOEDUKASI Vol 15 No 1 (2026): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v15i1.7207

Abstract

Recent developments in Indonesia’s local democracy reveal a reconfiguration of voter behavior that challenges assumptions about the durability of identity-based electoral loyalty. This article analyzes the electoral defeat of the National Awakening Party (PKB) in the 2024 Demak local election as an empirical anomaly, given the party’s strong socio-religious embeddedness and its electoral dominance in the simultaneous legislative election within the same district. Rather than attributing the outcome solely to organizational weakness, the study situates PKB’s loss within broader shifts in voter rationality, the declining mobilizational capacity of religious identity, and structural constraints shaping local party performance. Employing a qualitative, narrative-based literature review, the article engages with scholarship on voting behavior, Islamic political mobilization, party institutional functions, and subnational democratic competition in Indonesia. The analysis demonstrates that voters increasingly evaluate candidates and parties through pragmatic, contextual, and performance-oriented considerations, thereby weakening the determinative role of Nahdlatul Ulama based identity appeals. Concurrently, deficiencies in candidate recruitment, limited campaign adaptability, and coordination challenges within broad electoral coalitions constrained PKB’s capacity to convert symbolic legitimacy and organizational networks into effective electoral support. This study contributes to the literature by demonstrating the declining electoral relevance of religious identity and emphasizing adaptive party organization in local Indonesian politics contemporary.
SHADOW ELECTORAL INFRASTRUCTURE: THE EXISTENCE AND INFLUENCE OF BOTOH Anggi Fransiska Putri; Supratiwi
SOSIOEDUKASI Vol 15 No 2 (2026): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v15i2.8486

Abstract

Indonesian elections are formally democratic yet empirically shaped by informal practices. Among the most persistent undertheorized actors is the botoh. Existing literature treats botoh as transactional vote buyers within clientelism frameworks. This article argues that botoh constitute a shadow electoral infrastructure a durable, patterned informal institutional arrangement that systematically organizes electoral competition. Employing a qualitative synthesis of empirical case studies from multiple Indonesian local elections (Tulungagung, Lamongan, Blitar, Kudus, Banjarnegara, Pamekasan, Rembang, and Central Kalimantan), the analysis reveals that botoh perform three core functions mass mobilization, vote-buying coordination, and propaganda activism through hierarchical, socially embedded networks spanning the entire electoral cycle. Three systemic patterns emerge: standardization of practices across regions, recurrence across election cycles, and candidate dependence on botoh as essential infrastructure. Drawing on informal institutions theory, brokerage, and embeddedness, the concept of shadow electoral infrastructure shifts analysis from actor-level explanations of vote buying to system-level understanding of how elections are organized under weak formal institutionalization. Botoh are not pathologies of democracy but constitutive features of how Indonesian elections actually work.
Co-Authors Ahmad Taufiq Aisya - Az Zahra Ajeng Yuanitasari Andi Rizqi Mubaroq Angelia D.I.N. Angger Ari Praditya Anggi Fransiska Putri Annisa Fitri Nur Endah Ardaffa Firezha Wirandik Asti - Sasmitha Aura Perintis Mahardika Budi setiyono Dewi - Erowati Dzunuwanus Ghulam Manar Eka - Rahmawati Fadil - Ramadhan Fajar Nur Huda Fina Sinarita Firdania Rarastiti Arisadewi Hana Fajar Lestari Hendra Try Ardianto Hermini Susiatiningsih Hildan Cahya Mahesa Innes Maeya Sofa Joni Firmansyah Kurniawan Handoko Budi Satriyo Kushandajani . Laila Kholid Alfirdaus Linggar K Suseno Liona - - Luh Putu Ratna Sundari M Ikhmal Hisham Rizaldy Melina Rosyida Mellia Fortuna Anggra Puspa Minhatin Aliyah J Neny - Marlina Nina Sakinah Nissa Ajeng Marwanto Putri Nor Khalimah Nosin Hafidah Klafikulana Sahid Novadila Ginastyar Yuniarti Nunik Retno Herawati Nur Hidayat Sardini Nuri Adhi Saputr Puji - Astuti Puji Astuti Purwoko . Rimadhana Desyana Putri Rt. Ta’sya Ismaya Putri Rudi Santoso A Safira Raihana Nuha sahal kurniawan Satya Manggala Pragolapati Septantri Erika Putri Setiani - - Sulistio - Wibowo Suwanto Adhi Turtiantoro Turtiantoro Wijayanto - - Wiwik Widayati Yuwanto . Zilda Clarita Reditania