Supratiwi .
S1 Ilmu Pemerintahan

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANS METRO BANDUNG (TMB) DALAM MENGATASI KEMACETAN DI KOTA BANDUNG TAHUN 2022 Novadila Ginastyar Yuniarti; Dewi - Erowati; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan Kota Bandung sebagai metropolitan dimulai dengan pertumbuhan wilayah sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung mengalami peningkatan jumlah penduduk yang berbanding lurus dengan pertumbuhan kendaraan. Titik kemacetan yang terjadi di Kota Bandung sebagai dampak dari banyaknya kendaraan yang memadati ruas jalan. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung menentukan arah kebijakan salah satunya dengan memperhatikan pengembangan transportasi publik melalui Peraturan Walikota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) pengoperasian Trans Metro Bandung. Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan program Trans Metro Bandung (TMB) dalam mengurai kemacetan di Kota Bandung Tahun 2022. Penelitian ini mencoba menganalisis implementasi kebijakan dari Trans Metro Bandung (TMB) dalam mengatasi kemacetan di Kota Bandung. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam disertai dokumentasi dengan Yudi Cahyadi, SP (Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung), Bagus Sugi Arif P. (Staf UPT Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bandung), Iwan (Petugas Teknis Trans Metro Bandung), Imam (Petugas Teknis Trans Metro Bandung), Bagas Abdurrachman, Maidina Hasna, Anggun Tamy, Sabila selaku masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi analisis dan interpretasi data, reduksi data dan penyajian data. Terdapat hasil Implementasi Program Kebijakan Trans Metro Bandung (TMB) Tahun 2022 tidak berjalan secara optimal karena manfaat kebijakan yang kurang dirasakan, belum menunjukan derajat perubahan yang signifikan, sumber daya yang berperan kurang memadai, kepatuhan dan daya tanggap yang belum dilakukan secara keseluruhan serta strategi sosialisasi kebijakan yang tidak maksimal. Sebaiknya pemerintah dalam implementasi kebijakan program dapat menyeimbangkan dengan regulasi lain, memperbaiki sumber daya dan melakukan sosialisasi secara berkelanjutan
IMPLEMENTASI SELEKSI PERANGKAT DESA TAHUN 2021 DI DESA PLUMBON, KECAMATAN TAWANGMANGU, KABUPATEN KARANGANYAR Nosin Hafidah Klafikulana Sahid; supratiwi - -; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan seleksi perangkat desa tahun 2021 di Desa Plumbon, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar sempat menimbulkan ketidakpuasan publik terhadap hasil seleksi perangkat desa tahun 2021 Desa Plumbon yang diduga terdapat praktik nepotisme yang dilakukan oleh Kepala Desa Plumbon dengan mengangkat menantunya yang tidak peringkat 1 menjadi Kepala Seksi Pemerintahan. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transparansi dalam implementasi seleksi perangkat desa tahun 2021 di Desa Plumbon, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Van Metter dan Van Horn yang meliputi 6 indikator yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi, sikap pelaksana, dan kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 6 indikator teori Van Metter dan Van Horn telah tercapai, namun terdapat permasalahan pada rekomendasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Plumbon yaitu memilih peserta bukan berdasarkan nilai tertinggi namun berdasarkan kerabat (nepotisme) sehingga membuat publik merasa diciderai. Sikap yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut adalah mengubah Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021 menjadi Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2022. Selain itu, diharapkan pada pelaksanaan seleksi perangkat desa selanjutnya, Dispermades Kabupaten Karanganyar betul-betul memberikan sosialisasi dengan memberitahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku
SHIFTS IN VOTER BEHAVIOR AND THE ELECTORAL CHALLENGES FACING PKB IN THE 2024 DEMAK LOCAL ELECTION Nina Sakinah; Supratiwi
SOSIOEDUKASI Vol 15 No 1 (2026): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v15i1.7207

Abstract

Recent developments in Indonesia’s local democracy reveal a reconfiguration of voter behavior that challenges assumptions about the durability of identity-based electoral loyalty. This article analyzes the electoral defeat of the National Awakening Party (PKB) in the 2024 Demak local election as an empirical anomaly, given the party’s strong socio-religious embeddedness and its electoral dominance in the simultaneous legislative election within the same district. Rather than attributing the outcome solely to organizational weakness, the study situates PKB’s loss within broader shifts in voter rationality, the declining mobilizational capacity of religious identity, and structural constraints shaping local party performance. Employing a qualitative, narrative-based literature review, the article engages with scholarship on voting behavior, Islamic political mobilization, party institutional functions, and subnational democratic competition in Indonesia. The analysis demonstrates that voters increasingly evaluate candidates and parties through pragmatic, contextual, and performance-oriented considerations, thereby weakening the determinative role of Nahdlatul Ulama based identity appeals. Concurrently, deficiencies in candidate recruitment, limited campaign adaptability, and coordination challenges within broad electoral coalitions constrained PKB’s capacity to convert symbolic legitimacy and organizational networks into effective electoral support. This study contributes to the literature by demonstrating the declining electoral relevance of religious identity and emphasizing adaptive party organization in local Indonesian politics contemporary.
SHADOW ELECTORAL INFRASTRUCTURE: THE EXISTENCE AND INFLUENCE OF BOTOH Anggi Fransiska Putri; Supratiwi
SOSIOEDUKASI Vol 15 No 2 (2026): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v15i2.8486

Abstract

Indonesian elections are formally democratic yet empirically shaped by informal practices. Among the most persistent undertheorized actors is the botoh. Existing literature treats botoh as transactional vote buyers within clientelism frameworks. This article argues that botoh constitute a shadow electoral infrastructure a durable, patterned informal institutional arrangement that systematically organizes electoral competition. Employing a qualitative synthesis of empirical case studies from multiple Indonesian local elections (Tulungagung, Lamongan, Blitar, Kudus, Banjarnegara, Pamekasan, Rembang, and Central Kalimantan), the analysis reveals that botoh perform three core functions mass mobilization, vote-buying coordination, and propaganda activism through hierarchical, socially embedded networks spanning the entire electoral cycle. Three systemic patterns emerge: standardization of practices across regions, recurrence across election cycles, and candidate dependence on botoh as essential infrastructure. Drawing on informal institutions theory, brokerage, and embeddedness, the concept of shadow electoral infrastructure shifts analysis from actor-level explanations of vote buying to system-level understanding of how elections are organized under weak formal institutionalization. Botoh are not pathologies of democracy but constitutive features of how Indonesian elections actually work.
IMPLEMENTASI PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN PANCAKARSA DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022 Adalia - Kenya; Nunik Retno Herawati; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak bisa menempuh pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi karena beberapa faktor. Faktor utama penyebab kurangnya angka pendidikan adalah permasalahan biaya pendidikan yang tergolong tidak murah. Pemerintah Kabupaten Bogor menawarkan Beasiswa Pancakarsa kepada generasi muda di kabupaten tersebut yang berusia 16 hingga 30 tahun, baik yang baru memulai maupun yang sedang mengikuti program sarjana. Dengan batasan maksimal Rp 10.000.000 setiap semester, besaran beasiswa disesuaikan dengan Uang Kuliah Tunggal di masing-masing universitas mitra. Beasiswa diberikan maksimal delapan semester, atau sampai lulus. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui keberlangsungan implementasi program Beasiswa Pancakarsa dan permasalahan yang dihadapi dalam keberlangsungannya. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dicetuskan oleh Merilee S. Grindle. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur dan pengambilan data dari dokumen terkait, adapun teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya dalam pengimplementasian program Beasiswa Pancakarsa walaupun sudah berjalan secara baik dan rutin, tetapi masih ada permasalahan yang menjadi hambatan dalam pengimplementasiannya seperti web yang sering down dan permasalahan kurangnya komunikasi antara Tim Koordinasi Pengelola Beasiswa Pancakarsa (TKPBP) dengan para pendaftar beasiswa. Sampai saat ini beasiswa pancakarsa masih terus berjalan dan membiayai pendidikan perguruan tinggi bagi para pemuda Kabupaten Bogor dan masih terus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam kebijakan ini. Sudah seharusnya pihak TKPBP mendapatkan pendidikan dan latihan untuk mengatasi web yang sering down dan terus membangun komunikasi yang baik antara TKPBP dengan para pendaftar dan penerima Beasiswa Pancakarsa.
TINDAK LANJUT KEBIJAKAN PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS DIPONEGORO Syifa Salsabila Irawan; puji - Astuti; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of the policy for preventing and handling sexual violence within Diponegoro University is carried out with reference to Permendikbud Ristek No. 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments. The implementation of this policy was carried out because of concerns about cases of sexual violence that occurred in universities. In this case, universities must be free from sexual violence so that the rights of the academic community can be fulfilled and the educational process can run optimally. This research aims to determine the follow-up to the implementation of policies for preventing and handling sexual violence within Diponegoro University using the theory of public policy implementation models put forward by Charles O. Jones (1984). The research approach used is post-positivist with qualitative data collection techniques through in-depth interviews as primary data and literature studies as secondary data, and the analysis techniques used are qualitative. The results of this research indicate that the implementation of policies for preventing and handling sexual violence within Diponegoro University by referring to Permendikbud Ristek No. 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments has been implemented with the record that there is a lack of quantity and quality of human resources to meet organizational dimensions. However, the implementation of this policy has not been implemented in fulfilling the interpretation dimension which consists of a lack of socialization. The final dimension implemented in the implementation of policies for preventing and handling sexual violence at Diponegoro University is the application dimension
Implementasi Kebijakan Program Sembako di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023 Adam Putra Pratama; Dzunuwanus Ghulam Manar; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Sembako merupakan sebuah program pengembangan dari Program BPNT. Program Sembako dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun 2020, yang tujuannya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran ‘Keluarga Penerima Manfaat (KPM)’ melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, mencukupi gizi seimbang untuk mencegah terjadinya stunting, serta memberikan pilihan serta kendali kepada KPM agar bisa memenuhi kebutuhan pangan, dan meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, serta administrasi. Jenis bahan pangan yang dapat dibeli KPM yaitu sumber karbohidrat, protein hewani dan nabati, maupun vitamin serta mineral. Pada penelitian ini Semarang Utara dijadikan lokasi penelitian dalam hal implementasi program bantuan sosial sembako karena, berdasarkan data yang diperoleh dari kecamatan Semarang Utara didapatkan sebuah temuan bahwa wilayah Kecamatan Semarang Utara merupakan kecamatan yang paling banyak mendapatkan jumlah bantuan sosial sembako, maka dari itu penelitian ini akan memfokuskan bagaimana implementasi program bantuan sosial sembako tersebut yang berjalan di wilayah kecamatan Semarang Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Program Sembako di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Ripley dan Franklin dengan dimensi Kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program bantuan sosial sembako ini jika dilihat dari teori implementasi Ripley dan Franklin belum dapat dikatakan telah berjalan cukup baik, karena walaupun program ini telah berjalan dengan lancar serta cukup berhasil membantu masyarakat serta memenuhi dimensi rutinitas fungsi dan dimensi terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki, tetapi jika dilihat kembali implementasi program bantuan sosial ini belum memenuhi dimensi kepatuhan yang mana hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi program bantuan sosial sembako jika dilihat dari teori Ripley dan Franklin maka dapat dikatakan belum berjalan dengan cukup optimal karena masih ada dimensi yang belum terpenuhi. Maka dari itu diperlukan pembenahan serta evaluasi lebih lanjut kedepannya agar kebijakan ini dapat berjalan lebih optimal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini merekomendasikan Dinas Sosial Kota Semarang selaku salah satu implementor kebijakan program bantuan sosial di Kota Semarang harus lebih meningkatkan dan memaksimalkan lagi kegiatan sosialisasi yang menjadi salah satu tanggung jawab mereka dalam implementasi kebijakan ini, agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui program ini. Selain itu, Dinas Sosial Kota Semarang harus ikut aktif dan turut serta membantu dalam mengawasi penyaluran program bantuan sosial ini agar kedepannya tidak ada lagi masalah salah sasaran penyaluran manfaat program bantuan sosial ini, hal tersebut perlu dijadikan bahan evaluasi kedepannya
Implementasi Kebijakan Aplikasi SILAMPAH (Sistem Lapor Sampah) dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang Syahrawati - Syahfat; supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

SILAMPAH (Sistem Lapor Sampah) merupakan sebuah program pelayanan lapor sampah yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Berdasarkan data, produksi sampah di Kota Semarang mencapai 1.100-1.200 ton setiap harinya. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan penanganan sampah di Kota Semarang. Layanan SILAMPAH ini dapat digunakan untuk melaporkan sampah yang belum tertangani dan sampah liar yang ditemui di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan aplikasi SILAMPAH di Kota Semarang dan hambatan dalam proses implementasi aplikasi tersebut. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan oleh George Edward III yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan terdiri dari empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tahun 2019, aplikasi SILAMPAH mengalami kendala sehingga tidak dapat digunakan lagi, untuk mengatasinya layanan SILAMPAH dialihkan ke media sosial Kota Semarang. Oleh karena itu, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui aplikasi dan layanan SILAMPAH. Hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dan keterbatasan anggaran, belum adanya SOP yang lebih jelas juga mempengaruhi pelayanan SILAMPAH. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah Kota Semarang meningkatkan komitmen dan pengawasan terhadap kebijakan atau program yang telah dibuat dan memberikan dukungan melalui penyediaan anggaran yang memadai, sedangkan DLH Kota Semarang khususnya pengelola SILAMPAH perlu melakukan kembali sosialisasi kepada masyarakat Kota Semarang dan menyusun SOP yang lebih jelas. Masyarakat juga dibutuhkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam mendukung program pengelolaan sampah melalui SILAMPAH di Kota Semarang
ANALISIS KINERJA BADAN PENGELOLA KAWASAN KOTA LAMA (BPK2L) SEMARANG Yolanda Laksita Devi; Yuwanto - -; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang analisis kinerja Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Semarang pada masa periode 2018-2023. Sebagai aktor utama yang memiliki kewenangan dalam mengelola Kota Lama, kinerja BPK2L menjadi sorotan publik. Penelitian ini menggunakan Teori Pengukuran Kinerja dari Agus Dwiyanto (dalam Sudarmanto 2009: 16), yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas dan Teori Partisipasi dari I Nyoman Sumaryadi (2010: 46). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPK2L periode 2018-2023 dalam mengelola, mengembangkan, dan mengoptimalkan Situs Kota Lama masih belum optimal. Pertama, dari segi produktivitas, BPK2L masih belum optimal dalam hal konservasi, revitalisasi, hingga sistem pengawasan dan pengendalian. Kedua, kualitas pelayanan yang diberikan BPK2L, utamanya dalam hal perizinan belum sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Ketiga, dari segi responsivitas, BPK2L dianggap belum berhasil memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam penyediaan akses pelayanan, serta mengatasi kritik. Keempat, dalam hal responsibilitas, BPK2L terlihat hanya sebagai badan pelengkap dari regulasiregulasi yang ada. Kelima, akuntabilitas BPK2L dinilai belum optimal karena tidak dapat memberikan hasil laporan kinerja secara rutin dan transparan. Keenam, dari segi partisipasi masih perlu adanya peningkatan kepedulian dari masing-masing pemangku kepentingan. Di samping itu, masih terjadi mispersepsi oleh masyarakat dalam melihat eksistensi BPK2L sebagai badan pengelola. Saran yang dapat diberikan, yaitu Pemerintah Kota Semarang dapat membubarkan BPK2L dan menggantinya dengan badan baru yang memiliki urgensi yang lebih jelas dan ditujukan untuk mengelola Kota Lama secara harian
KOTA LAYAK ANAK (KLA) PADA KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS DI KOTA SALATIGA DARI PERSPEKTIF EVALUASI KEBIJAKAN Alfina - Oktaviani; Kushandajani - -; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan KLA diselenggarakan sejak tahun 2016 oleh Pemerintah Kota Salatiga, khususnya Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KPA) DP3APPKB. Kota Salatiga selalu memperoleh penghargaan dari Kementerian PPPA, namun sejak tahun 2019 hingga 2023, Kota Salatiga mengalami stagnasi pada predikat madya. Dalam pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Salatiga ditemukan beberapa permasalahan melalui penelitian terdahulu yaitu (1) minimnya monitoring kebijakan; (2) koordinasi yang kurang intensif; (3) rendahnya komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menegakkan hak-hak anak; serta (4) tidak adanya Perda tingkat kabupaten/ kota tentang penyelenggaraan KLA sebagaimana amanat pemerintah pusat. Permasalahan tersebut dikaji menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn dengan enam indikator evaluasi. Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian yang berupa evaluasi menunjukkan pelaksanaan klaster perlindungan khusus KLA di Kota Salatiga belum optimal. Hal tersebut didasari oleh beberapa temuan, yaitu (1) tujuan klaster perlindungan khusus belum sepenuhnya terealisasi; (2) minimnya kemampuan pemerintah merancang anggaran perlindungan anak; (3) kegiatan preventif berupa psikoedukasi tidak dapat diakses oleh semua masyarakat; dan (4) tidak adanya penyelesaian atas kritik yang diberikan masyarakat kepada Bidang KPA DP3APPKB. Adapun rekomendasi yang diajukan penulis meliputi (1) meningkatkan komitmen pemerintah melalui program deteksi kekerasan anak; (2) perancangan kegiatan mengacu setiap tujuan klaster perlindungan khusus; (3) diklat perencanaan anggaran dan melakukan audit internal; (4) memperkuat MoU kerjasama, termasuk menegaskan jangka waktu; serta (5) menyusun prosedur tindak lanjut kritik