Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.595
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Yudisial Solusi Journal of Social And Economics Research Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah journal of social and economic research Justici
Silfy Maidianti
Universitas Sjakhyakirti, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PERLIDUNGAN HUKUM WEDDING ORGANIZER PADA PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN KONSUMEN WANPRESTASI Silfy Maidianti
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i2.713

Abstract

Wedding organizer yang selalu memberikan pelayanan dan rasa aman serta nyaman terhadap calon pasangan pengantin yang sering kali merasa sangat tertekan, frustasi, dan gelisah dalam menghadapi hari besar disepanjang hidupnya. Dalam hal ini antara Wedding Organizer dengan Konsumen terlebih dahulu membuat sebuah Perjanjian/Kesepakatan, Perjanjian kerjasama yang dipakai oleh pihak wedding organizer memakai perjanjian sepihak dan berlandaskan perjanjian standar (baku) karena memberikan kewajiban pada seseorang sekaligus memberikan hak kepada konsumen untuk menerima prestasi yang telah dibuat, dan memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Penelitian ini bertujuan: (1) Perjanjia Kerjasama, (2) Perlindungan Hukum Wedding Organizer Pada Perjanjian Kerjasama dengan Konsumen Wanprestasi. Jenis Penelitian adalah yuridis normatif pendekatan yang digunakan teknik pengumpulan datanya melalui meneliti bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan perjanjian sehingga ketentuan yang diatur didalam sebuah kontrak dapat terlaksana dengan baik dan mempunyai batasan-batasan hak dan kewajiban antara pengguna jasa dengan pihak wedding organizer yang terlibat didalam perjanjian Kerjasama tersebut. Dan apapun bentuk perjanjiannya harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang ditentukan Undang-Undang, karena dikatakan bahwa apabila suatu syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.
SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA POLISI YANG MELOLOSKAN TAHANAN Maidianti, Silfy; Liza Nofianti
Justici Vol 17 No 1 (2024): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35449/justici.v17i1.774

Abstract

Abstract In several cases of violations, it was not only the general public who became perpetrators but also members of the Police who were involved in violations. Violations committed by members of the Police are included in violations of the Disciplinary Regulations and the Professional Code of Ethics for the Indonesian National Police. In fact, in the field there are still many violations committed by members of the National Police, this has had an impact on the creation of negative public opinion and the emergence of a bad image and antipathy from the community, so that the implementation of tasks in the field cannot be carried out optimally due to lack of support and a sense of public distrust of the Police. One of the acts of abuse of authority by the police is to release prisoners. This research is a doctrinal legal research that not only takes inventory of primary materials in the form of legislation, then organizes them into a collection that facilitates retrieval, but also collects secondary legal materials. The data analysis method used is descriptive analysis. The conclusion obtained is, if the police deliberately release detainees without a valid reason in carrying out their duties, they can be subject to criminal sanctions as stipulated in Article 426 of the Criminal Code.
KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN Silfy Maidianti; Liza Nofianti
Journal of Social and Economics Research Vol 5 No 2 (2023): JSER, December 2023
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v5i2.156

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk penanggulangan pejudian mengalami dinamika yang cukup menarik. Karena perjudian seringkali sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan satt. Namun di sisi lain kegjatan tersebut sangat dirasakan dampak negatif dan sangat mengancam ketertiban sosial masyarakat. Hal int terlihat dan adanya kebijakan melalui UU No. 22 Tahun 1954 tentang undian, Perjudian dalam proses sejarah dari generasi temyata tidnk miidah untukdiberantas. Meskipun kenyataan juga menunjukkan bahwa hasil peijudian yangdiperoleh oleh pemerintah dapat digunakan untuk usaha-usaha yang melegalkan pejudian dan prostitusi. Namun, terlepas dari itu ekses negatif dari perjudian lebih besar daripada ekses positif, oleh karena itu pemerintah dan aparat hukum terkait harus mengambil tindakan tegas agar masyarakat menjauhi dan akhirnya berhenti melakukan perjudian agar undian berhadiah tidak menimbiilknn. berbagai keburukan nasional, maka pemerintah melegalkan Porkas yakni sumbangan dana untuk olahraga dana untuk olah raga. Akhir tahun 1987, Porkas berubah menjadi KSOB (Kupon Sumbangan Olah Raga Berhadiah). Pertengahan tahun 1988 KSOB atau SOB (Sumbangan Olah Raga Berhadiah) dibubarkan karena menimbulkan dampak negatif, yakni tersedotnya dana masyarakat kecil dan mempengaruhi daerah setempat.
HUKUM WARIS DALAM HUKUM ANTAR TATA HUKUM INTERN DAN HUKUM ANTAR TATA HUKUM EKSTERN Silfy Maidianti; Liza Nofianti
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.428

Abstract

Manusia akan mati suatu hari, dan akan meninggalkan warisan bagi ahli warisnya. Cara pembagian harta warisan ini beraneka ragam, dapat ditentukan dari agama, suku, golongan penduduk, atau kewarganegaraan si pewaris. Yang dapat menjadi ahli waris bukan hanya anggota keluarga si pewaris, orang yang bukan merupakan anggota keluarga si pewaris juga dapat menjadi ahli waris apabila si pewaris membuat surat wasiat yang menyatakan demikian. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dalam tulisan ini. Kesimpulannya adalah menurut Hukum Antar Tata Hukum Intern dan Hukum Antar Tata Hukum Ekstern, pewarisan diatur oleh hukum waris si pewaris.
Sosialisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Imelda, Chitra; Saadah, Dedeh; Hasanuddin; Maidianti, Silfy; Aritama, Randi; Indianto; Waliadin; Nofianti, Liza
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 1 No. 4 (2023): Bulan Juli
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v1i4.60

Abstract

Negara Indonesia tercatat sebagai Negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara, yakni 277,43 juta jiwa pada 2023, apabila pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia tidak terkontrol secara efektik, maka dapat menimbulkan permasalahan terkait pengelolaan lingkungan hidup. Kesimpulan  dari  kegiatan  pengabdian  ini  yaitu, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan umum untuk mengatasi permasalahan lingkungan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun dengan muatan substansi meliputi perencanaan, pemanfataan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan faktor-faktor lingkungan hidup yang relevan dan mempengaruhi penegakan hukum terkait lingkungan hidup dan administrasi negara. Oleh sebab itu, suatu kebijakan publik yang dikeluarkan  pemerintah, memerlukan partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan kebijakan
Co-Authors Aritama, Randi Chitra imelda Chitra Imelda Dedeh Saadah* Hasanuddin Hasanuddin Hasanuddin Hasanuddin Hasanuddin Hasanuddin, H. Indianto Liza Nofianti Nofianti, Liza Ramiyanto . Randi Aritama Saadah*, Dedeh Saadah, Dedeh Waliadin Waliadin, Waliadin