Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.199
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Pendidikan dan Konseling Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat LEGAL BRIEF Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi) Jurnal Pemberdayaan Sosial dan Teknologi Masyarakat Jurnal Hukum Non Diskriminatif Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa
Suhargon, Rahmat
STIE Muhammadiyah Asahan
Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN MERUPAKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM DI INDONSIA Ritonga, Safrin; Tarigan, Hikmat Syahputra; Suhargon, Rahmat; Sitompul, Ahmad Ray Fadillah; Batu, Jesica Lumban
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.5498

Abstract

Abstract: Human Rights begin with the natural dignity and human rights that humans possess that cannot be revoked and are seen as rights that are inherent and rooted in the nature and dignity of humans as creatures of God Almighty that are carried from birth and are absolute. Including current developments related to witnesses and victims is part of Human Rights. The research method used in this article is normative, namely legal research conducted by examining library materials, with a focus on the legislative approach. The formulation of the problem is that the Protection of Witnesses and Victims is Legal Protection and Human Rights in Indonesia. And Human Rights and Human Rights Violations. Article 1 number (1) of Government Regulation Number 2 of 2002 concerning Procedures for Protection of Victims and Witnesses in Serious Human Rights Violations states that: Protection is a form of service that must be carried out by law enforcement officers or security officers to provide a sense of security, both physical and mental, to victims and witnesses, from threats, harassment, terror, and violence from any party, which is given at the stage of investigation, inquiry, prosecution, and or examination in court. Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts provide the same understanding of Human Rights. Keywords: Protection, Witnesses, Victims Abstrak: Hak Asasi Manusia dimulai dari martabat alamiah dan hak-hak kemanusiaan yang dimiliki oleh manusia yang tidak dapat dicabut dan dipandang sebagai hak-hak yang melekat dan berakar pada hakikat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dibawa sejak lahir dan bersifat mutlak. Termasuk perkembangan saat ini terkait saksi dan korban merupakan bagian dari HAM. Metode penelitian artikel ini yang digunakan adalah normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, dengan fokus pada pendekatan perundang-undangan. Adapun menjadi rumusan masalah yaitu Perlindungan Saksi Dan Korban Merupakan Perlindungan Hukum Dan Ham Di Indonsia. Dan Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat bahwa: Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan pengertian yang sama tentang Hak Asasi Manusia. Kata kunci: Perlindungan, Saksi, Korban
URGENSI UU ITE DALAM MENJALANKAN PERAN AKTIF KEDUDUKAN HUKUM BISNIS DI INDONESIA Rahmat Suhargon; Ari Dermawan; Taufiq Hidayah
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 1 (2024): February 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i1.1708

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimanakah kedudukan hukum bisnis secara online di Indonesia dengan adanya UU ITE dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli akibat dari transaksi bisnis secara online. Cyber law akan menjadi suatu hal perkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik khususnya dalam bidang hukum bisnis dengan menyisipkan pencegahan penyebarluasan Informas Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang sedang diteliti dengan menggambarkan keadaan objektif pada saat-saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya. Hasil penelitian menemukan bahwa negara telah turut peran aktif dalam bisnis online dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta dalam transaksi bisnis secara online juga  diberi perlindungan hukum terhadap pihak penjual selaku pelaku usaha, karena bisa saja penjual bisa merugi disebabkan konsumen tidak sesuia diperjanjikan dalam hal pembayaran COD dan lainnya secara online.  Perlindungan hukum terhadap konsumen juga perlu,  pembeli adalah hal yang sangat penting atau utama dalam kegiatan transaksi jual beli, karena bisa saja pihak pembeli atau konsumen tkan barang dari bisnis online yang berbeda dari yang dipesan. Diharapkan dengan adanya peran aktif pemerintah maka bisnis online dapat berjalan sesuai konstitusi yang berlaku. Sehingga pelaku usaha online penjual maupun pembeli dapat dengan nyaman bertransaksi.
Co-Authors Anggeraini, Faulia Apriandani, Babby Ari Dermawan Arjunawa, Arjunawa Audita Siregar, Ayang Batu, Jesica Lumban Danarzi, Danarzi dermawan, ari Erwin Syahputra, Erwin Hartono SM Manurung, Julpan Iqbal Ramadhan, M. Marpaung, Durahman Rahma, Aulia Rahmat Rahmat Ritonga, Safrin Sholat, Junaidi Sitompul, Ahmad Ray Fadillah Surya Bakti Tarigan, Hikmat Syahputra Taufiq Hidayah Windi Triana