Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.33
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah Jurnal KALAM Analisis: Jurnal Studi Keislaman Al-Ahkam Jurnal Ijtimaiyya Jurnal Al-Ijtimaiyyah Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan ADDIN International Journal of Science and Society (IJSOC) Journal of Law, Poliitic and Humanities Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Jurnal Legislasi Indonesia Jurnal Legalitas
Junaidi Abdillah
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum di Indonesia Abdillah, Junaidi
Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 10 No. 1 (2017): Ijtimaiyya : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/ijpmi.v10i1.2356

Abstract

This paper describes the reform efforts of Islamic Criminal Law theory which initiated by Moslems theorists. Throughout this renewal, the author sees the potential to be the development of the development of Islamic Criminal Law in Indonesia. As far as we know that the transformation of Islamic Criminal Law (fiqh jinayah) into the National Law as still results in theories and epistemological debate in transformation effort. This paper is elaborate research with a juridical-normative approach. The analysis methods used is the general methodical elements such as interpretation and deductive-inductive also personal reflection. This paper concludes: through out the renewal of the theory in the fiqh, jinayah can be developed the theory of contemporary punishment by reactualization Islamic penalization theory. Then Islamic Criminal Law will be more down to be applied in Indonesia
Menakar Kontribusi Materiil Hukum Pidana Islam Terhadap KUHP Baru Indonesia; Kajian Aspek Tindak Pidana Zubaeri, Ahmad; Abdillah, Junaidi; Maksun, Maksun
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 2 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i2.1387

Abstract

The new Indonesian Penal Code (KUHP), introduced through Law No. 1 of 2023, represents a transformation of the national criminal law by dialectically adopting elements of Islamic Criminal Law (HPI). These reforms encompass sentencing, penal systems, and sanctions while emphasizing religious values, modern legal needs, and social harmony. This study employs a documentary-historical method to analyze the dialectics between Islamic law and the new KUHP, identifying five key elements: the principle of legality, unwritten law, criteria for unwritten law, retroactive principles, and the classification of criminal offenses.The analysis reveals that HPI significantly contributes to the new KUHP through concepts such as restorative justice, the principle of jalb al-mashalih wa dar’u al-mafasid (promoting benefits and preventing harm), and flexibility in the form of takzir. While the new KUHP successfully reflects values of democratization, recodification, and harmonization, certain HPI elements, such as the scope of unwritten law based on maqashid al-syari'ah and the application of retroactive principles for crimes with broad societal impact, are not fully accommodated. This study underscores the importance of synergy between Indonesian cultural values and religious law to create a functional, just, and sustainable criminal justice system.
Rekonseptualisasi hukuman mati sebagai pidana alternatif dalam KUHP baru Asyura, Muhammad Erian; Abdillah, Junaidi; Gunawan, Arifin Faqih
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1664

Abstract

Permasalahan mengenai hukuman mati telah menjadi topik perdebatan yang terus berkembang dalam sistem pemidanaan Indonesia. KUHP Lama menempatkan hukuman mati sebagai pidana pokok yang final, tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitatif. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terjadi perubahan paradigma yang signifikan, yakni ditempatkannya hukuman mati sebagai pidana alternatif yang bersyarat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Perubahan konsep hukuman mati sebagai pidana alternatif dalam KUHP Baru, serta membandingkannya dengan ketentuan dalam KUHP Lama guna melihat implikasi terhadap sistem peradilan pidana nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru mengatur hukuman mati sebagai pidana alternatif yang dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 100. Dalam masa percobaan ini, terpidana dapat mengajukan grasi atau menunjukkan perubahan perilaku sebagai syarat konversi pidana menjadi penjara seumur hidup. Rekonseptualisasi ini menggeser filosofi pemidanaan dari retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan humanis, dengan tetap mempertahankan fungsi pencegahan dan perlindungan hukum terhadap kejahatan berat.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kriminologi mempelajari tindakan bullying siswa dari perspektif hukum positif dalam studi kasus MA NURUL QUR`AN Sidoharjo. Masalah utama dibagi menjadi beberapa sub-masalah. Yaitu: 1) Faktor-faktor apa saja yang menjadi pemicu bullying di MA NURUL QUR`AN Sidoharjo 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap perilaku bullying? Sementara masalah yang ada dapat dijawab dan ditarik kesimpulan berdasarkan temuan tersebut, Bullying di sekolah dapa Irawan, Sandra; Ranti, Rahmiati; Abdillah, Junaidi
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i1.44

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kriminologi mempelajari tindakan bullying siswa dari perspektif hukum positif dalam studi kasus MA NURUL QUR`AN Sidoharjo. Masalah utama dibagi menjadi beberapa sub-masalah. Yaitu: 1) Faktor-faktor apa saja yang menjadi pemicu bullying di MA NURUL QUR`AN Sidoharjo 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap perilaku bullying? Sementara masalah yang ada dapat dijawab dan ditarik kesimpulan berdasarkan temuan tersebut, Bullying di sekolah dapat dilihat dari dua perspektif: pelaku dan korban. Sehubungan dengan aktor, ada perbedaan ras, munculnya senioritas, kualitas emosional yang sempurna, lamaran hiburan, perpecahan keluarga, perbedaan ekonomi, dan sebagainya. Adapun faktor korban yaitu masih lemah, pendiam, dan baru di lingkungannya. Belum ada undang-undang khusus yang mengatur hal ini tentang bullying di sekolah, namun kedua tindakan penegakan hukum terhadap bullying sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, pengacara juga dapat menegakkan hukum di bawah ketentuan penting lainnya terkait intimidasi dan intimidasi.
Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Penambang Ilegal di Dalam Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara Ulpa, Padila; Abdillah, Junaidi; Gunawan, Arifin Faqih; Marhayani, Cik
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i2.108

Abstract

Tujuan dan fokus pada penelitian ini yaitu membahas tentang untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap kegiatan pertambangan timah ilegal dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana dalam kegiatan penambangan timah di dalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol. Penelitian ini termasuk penelitian normatif empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan terhadap pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, dan studi lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa memberi sanksi terhadap pelaku penambang timah ilegal, berdasarkan Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan BatuBara sudah dilaksanakan oleh pemerintah dan penegak hukum guna memberikan efek jera terhadap pelaku penambang timah ilegal, akan tetapi fakta lapangannya masih ada pelaku penambang ilegal didalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol sampai saat ini.
Juridical Analysis Juridical Analysis Of The Legal Protection Of Children With Special Needs In Inclusive Education Diniati, Siti; Abdillah, Junaidi
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2486

Abstract

Inclusive education is a strategic policy to ensure the right to education for all children, including those with special needs. However, despite Indonesia’s strong normative framework supporting inclusive education, implementation remains uneven. This paper aims to examine the effectiveness of legal protection for children with special needs within the inclusive education system, using SMA Negeri 3 Pangkalpinang as a case study. The study employs an empirical juridical method, combining normative legal analysis with field observations and interviews involving educators, parents, and school administrators. The findings reveal a significant gap between the legal framework and the real conditions in schools. Key challenges include the absence of certified special assistant teachers, inadequate inclusive facilities, and limited awareness among stakeholders. The study concludes that while legal guarantees exist, systemic implementation barriers hinder their realization. Strengthening inclusive education requires harmonized policies, structural support, and a shift in legal culture within school communities.
STUDI KRITIK MELALUI METODE TAKHRIJ HADITS TENTANG MENGHIAS BANGUNAN MASJID SEBAGAI TANDA AKHIR ZAMAN Abdillah, Junaidi
JURNAL AL-IJTIMAIYYAH Vol. 4 No. 1 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-ijtimaiyyah.v4i1.3494

Abstract

This paper aims to explore and reveal the law (istimbāth al-ahkām) about the law of boast and decorate the building of the mosque. The theme in this paper becomes an important and interesting issue when faced with contemporary phenomenon in Indonesia in particular and massively world, many people who build and decorate the mosque. Though normatively, this practice allegedly the Prophet as a sign of the end of time. This paper is written using syarah and naqd through out methods takhrij al-hadits approach. While in the realm of legal extraction, the approach used is a hermeneutical approach based on qawa’id al-lughawiyyah and maqashid al-syari’ah on texts of hadith. This study produces several conclusions: (1) hadith about proudly with mosque belonging to Āhād hadith category which is zhanni al-wurud (2) The law of building and decorating the mosque is makruh li-tahrim notes not accompanied by efforts to revive and prosper the mosque (3) This hadith include a hunching hadith containing a profound message of will as a stimulus of the Prophet SAW to his people aware of the existence, purpose, orientation of building the mosque itself and the existence of accountability in the hereafter.Key words: Mosque, splendor, doomsday, decorate, law
Legal Analysis of the Role and Legal Liability of Actors in Collective Narcotics Crimes: A Study of Decision Number 35/Pid.Sus/2025/PN Mtk Juandah; Saliman, Abdul Rasyid; Abdillah, Junaidi
International Journal of Science and Society Vol 7 No 4 (2025): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v7i4.1557

Abstract

This study aims to analyze the application of law and the form of liability of offenders in collective narcotics crimes as reflected in the District Court Decision of Mentok Number 35/Pid.Sus/2025/PN Mtk. The research method used is normative legal research with a case approach and statutory approach. The primary data are obtained from court decisions and Law Number 35 of 2009 on Narcotics, supported by secondary legal materials such as legal literature and academic journals. The results show that Article 114 paragraph (2) in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1 of the Indonesian Penal Code was applied to prosecute the defendants who collectively committed the illegal distribution of Class I narcotics in the form of 55 kilograms of marijuana. Although the defendants had different levels of involvement, the court imposed heavy collective sentences, reasoning that their participation was active and organized. Nevertheless, the proportionality of sentencing among the defendants remains a legal concern regarding the implementation of the principle of justice in criminal law. This finding emphasizes the importance of assessing the degree of culpability and individual role in determining criminal liability within collective narcotics offenses.
Dari Divine Law Hingga Man-Made Law; Transformasi Pidana Islam Dalam KUHP Baru Aspek Sanksi Pidana Abdillah, Junaidi; Huda, Nurul
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 7 No. 1 (2024): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v7i1.3006

Abstract

Kehadiran KUHP Baru dalam beberapa aspeknya dinilai telah menyerap rumusan hukum Islam. Paper ini menelisik transformasi hukum Islam dalam KUHP Baru aspek pemidanaan dan sanksi pidana saja. Pendekatan yang dipakai adalah hukum dan perubahan sosial dan legisprudensi. Metode yang digunakan adalah yuridis, historis-dokumenter dengan pisau analisis deduksi-induksi, dan refleksi kritis. Paper ini menyimpulkan bahwa pada aspek pemidanaan hukum Islam telah mampu berkontribusi dalam rumusan tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru. Kontribusi tersebut terlihat dari rumusan-rumusan yang sepadan secara filosofis. Sementara dari aspek sanksi pidana kontribusi tersebut juga tampak sekali dalam model transformasi matereil aspek ta’zir. Seperti konsep pemaafan, pidana ganti rugi dan lain sebagainya.  Ini menunjukkan hukum Islam telah menampilkan diri sebagai hukum tidak hanya bersifat ketuhanan (divine law), namun ia juga dapat menampilkan diri sebagai hukum manusia (made-man law)    
Contribution Model of al-Mas'ūliyyah al-Jinā'iyyah in the Formulation of Criminal Liability in Indonesia’s New Criminal Code Abdillah, Junaidi; Nurhayati, Tri; Najichah, Najichah; Zohara, Lira; Tholchah, Muchammad
Al-Ahkam Vol. 34 No. 2 (2024): October
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ahkam.2024.34.2.22592

Abstract

The evolution of criminal law in Indonesia reflects a complex interplay between indigenous legal traditions and external influences, including Islamic law. This article examines the contribution model of al-mas'ūliyyah al-jinā'iyyah (criminal liability in Islamic law) to formulating criminal liability in Indonesia’s New Criminal Code (KUHP Baru). The study adopts a qualitative research method, utilizing a comparative legal analysis framework to explore the dialectic between Islamic criminal law and the New Criminal Code. Data sources include classical legal texts, the book of Qur’anic exegesis and Hadith interpretations, legislative documents related to the New Criminal Code, academic literature, legal commentaries, and jurisprudential analyses. Through this method, the study identifies an elegant interplay between the principles of ḍarar (harm) and the fundamental criminal liability provisions in both systems. This study's findings reveal significant similarities and key differences, such as the role of intent, the typology of legal subjects, and the broader scope of liability for corporate crimes under the New Criminal Code (KUHP Baru). This article concludes that the contribution of al-mas'ūliyyah al-jinā'iyyah to the New Criminal Code lies primarily at the level of values while highlighting the potential for further alignment in specific areas.
Co-Authors Ahmad Zubaeri Asyura, Muhammad Erian Cik Marhayani Diniati, Siti Gunawan, Arifin Faqih Irawan, Sandra Juandah Lira Zohara Maksun Maksun Miftahunnaja, Nafila Inarotussofia munawaroh, lathifah Najichah, Najichah Nuriyyatiningrum, Mahdaniyal Hasanah Nurul Huda Ranti, Rahmiati Rosdiana Noer, Lissa Saliman Saliman Syarifa Hanoum Tholchah, Muchammad Tri Nurhayati Ulpa, Padila