Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.868
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Substantive Justice International Journal of Law JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Law_Jurnal JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah SWARNA SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum International Asia Of Law and Money Laundering (IAML) Legalpreneur Journal JGEN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum SASI
Sitompul, Ariman
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Law_Jurnal

 1 
PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DAN PENGADILAN NEGERI Yudha, Nano Eka; Sitompul, Ariman; Kusbianto, Kusbianto
Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i1.6874

Abstract

Perlindungan hukum yang di berikan bagi konsumen tidak dapat di jalankan dengan sempurna apabila hanya di ajukan ke BPSK tetap dapat dibatalkan melalui pengadilan negeri. Penyelesaian melalui jalur non litigasi dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cara Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. BPSK tidak dapat berperan aktif dalam penyelesaian sengketa konsumen, hal ini disebabkan substansi pengaturan, prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa banyak mengandung kelemahan dan saling bertentangan sehingga BPSK tidak dapat berperan banyak dalam penyelesaian sengketa konsumen, terutama yang menyangkut keberatan mengenai putusan konsiliasi atau mediasi, serta penetapan eksekusi sama sekali belum ada pengaturannya. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah Bagaimana penerapan hukum terhadap perlindungan konsumen atas kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pengadilan Negeri terhadap Putusan BPSK Nomor: 038/Arbitrase/2023 / BPSK. Mdn Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 727/ Pdt.Sus-BPSK/2023 Pn. Mdn. Jo. Putusan Kasasi No. 275 K/Pdt.Sus-Bpsk/2024?.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan  terdapat data sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskritif analisis. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum yang dilakukan terhadap pengaturan mengenai BPSK dapat dikatakan masih kurang, sehingga mengakibatkan kurang efektifnya peranan BPSK di dalam menyelesaikan sengketa konsumen di Indonesia.
ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM KASUS PIDANA PEMALSUAN SURAT DAN PEMALSUAN AKTA AUTENTIK DI KOTA MEDAN (Studi Putusan Praperadilan No.22/Pid.Pra/2025/PN Mdn) Hasbi, Mhd.; Azhary Lubis, Muhammad Dhobit; Sitompul, Ariman
Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i1.6762

Abstract

Tulisan ini menganalisis Putusan Praperadilan No. 22/Pid.Pra/2025/PN Mdn terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan pemalsuan akta autentik yang terjadi di Kota Medan. Permohonan praperadilan ini diajukan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka oleh penyidik terhadap pemohon. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam perkara ini, hakim menilai penetapan tersangka tidak memenuhi standar minimal pembuktian awal sebagaimana disyaratkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. Putusan ini menegaskan kembali pentingnya prinsip due process of law dan perlindungan hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana
Co-Authors Abraham Abraham Adiputra, Adiputra Agung Dwi Laksono Aisyah Aisyah Ardyan, Ardyan Azhary Lubis, Muhammad Dhobit Azmi, Syariful Batubara, Hirsan Besdy, Besdy Desranta, Vincent Fahrizal S.Siagian Gayo, Sabela Guntari, Suryani Hasbi, Mhd. Hasibuan, Edi Saputra Irawan Irawan Jamillah Jamillah, Jamillah Kusbianto, Kusbianto Lubis, Andi Hakim Lubis, Rafnila Luis, Rafnila Mary, Dina Maswandi Maswandi, Maswandi MELKI SUHERY SIMAMORA Miftahuddin Miftahuddin Moina, Moina Mulyanta Sembiring, Dedek Nurhayati Nurhayati Pinem , Serimin Pony, Pony Pranoto, Agus Ruslaan, Ruslan Ruslan Ruslan Sahputra, Rilawadi Saputra, Iqbal Satar, Abdul Sianipar, Mangatur Ruhut Banuara Simamora, Melky Suhery Sirait, Mangatur Surnada, Surnada Syawal Lubis, Muhammad Syukur Siregar, Abdul Vincen, Vincen Winarko, Bagus Yuanda, Eryanto Pangaftu Yudha, Nano Eka Zuliah, Azmiati Zulyadi , Rizkan