Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.429
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Sakina: Journal of Family Studies Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam Mitsaq : Islamic Family Law Journal
Ahsin Dinal Mustafa
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Religion Humanities Astronomy Earth & Planetary Sciences Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch Hidayatullah, Muhammad Yogie; Mustafa, Ahsin Dinal
Sakina: Journal of Family Studies Vol 8 No 1 (2024): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v8i1.6482

Abstract

Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang nafkah anak yang menyatakan penetapan nafkah anak ditambah 10% - 20% tiap tahunnya dari yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Namun, terdapat 3 putusan yang tidak sesuai dengan SEMA tersebut dengan ditambah 2,5% dan 5% tiap tahunnya. Tujuan penelitian ini, 1) Mengetahui hukum nafkah anak pasca perceraian perspektif perundang – undangan di Indonesia. 2) Mengetahui penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang penambahan nafkah anak pasca perceraian pada putusan – putusan di Pengadilan Agama Bondowoso perspektif teori keadilan Gustav Radbruch, yang ditelaah menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kasus. Sumber bahan hukumnya yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diolah menggunakan teknik klasifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil artikel ini menunjukkan: 1) nafkah anak pasca perceraian dalam beberapa peraturan perundang – undangan menjadi kewajiban orang tua. Mengenai ukuran atau kadar nafkah anak hanya tidak disebutkan secara detail. Namun, menyesuaikan dengan kemampuan ayah dan kebutuhan anak. 2) ratio decidendi hakim pada 3 putusan yang penulis analisa mengenai penetapan nafkah anaknya sudah sesuai dengan teori keadilan sebagai keutamaan dan keadilan sebagai kesamaan. Namun, tidak sejalan dengan teori keadilan menurut ukuran hukum positif dan cita hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch.
The Influence of Fatwas Regarding Illegitimate Children at The Courts in Indonesia Mustafa, Ahsin Dinal; Fakhruddin, Fakhruddin; Roibin, Roibin
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 15, No 2 (2024): YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v15i2.25015

Abstract

One of the complex and important issues in the context of Islamic family law is the phenomenon of illegitimate children. Among the institutions recognized by society as providing solutions through fatwas (decision) are the Indonesian Islamic Scholars Council (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah. This paper aims to explore and analyze this issue in more depth, presenting a perspective that includes aspects of law and society that are manifest in a fatwa, as well as summarizing the significance of the fatwa for decisions in court. This paper uses a qualitative normative approach in the form of library research and analysis of documents in the form of fatwas and decisions that quote fatwas as ratio decidendi. Several decisions use this fatwa as a source of material law because there is no explanation regarding the civil rights given to illegitimate children from their biological fathers in the Constitutional Court decisions or other regulations. In several decisions, fatwas are used by judges in the ratio decidendi decisions in Indonesia. However, the result is that there is disparity in decisions due to differences in the judges' interpretation of the fatwa they use.
NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD DALAM PENETAPAN NOMOR.79/PDT.P/2023/PA.SMI TENTANG KEPASTIAN HUKUM DALAM DISPENSASI KAWIN Desviani, Salma; Mustafa, Ahsin Dinal
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 2 No 2 (2024): MITSAQ, VOLUME 2 NOMOR 2, 2024
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v2i2.8846

Abstract

Penelitian ini dilata belakangi oleh pengajuan permohonan Dispensasi Kawinpada Pengadilan Agama Sukabumi. Dalam permohonannya Pemohonmengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya karena anak tersebut bersikukuhuntuk melaksanakan Pernikahan. Dalam sistem hukum Indonesia, dispensasikawin merupakan prosedur hukum yang memungkinkan pasangan di bawah umuruntuk menikah dengan izin dari pengadilan. Proses ini diatur untuk melindungihak-hak anak di bawah umur dan memastikan bahwa pernikahan yang terjadisesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip perlindungan anak. Namun, ada kasusdi mana pengadilan memutuskan perkara dispensasi kawin dengan putusan "nietontvankelijk verklaard" (tidak dapat diterima).Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim yangmenyebabkan suatu perkara dispensasi nikah dinyatakan "niet ontvankelijkverklaard" oleh pengadilan, serta upaya hukum yang dapat dilakukan olehPemohon dalam menyikapi putusan NO.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara dispensasi nikah dapat dinyatakan"niet ontvankelijk verklaard" oleh pengadilan jika terdapat kecacatan sayaratformil dan ketidakcocokan alasan permohonan dengan ketentuan hukum yangberlaku. Dalam menanggapi putusan tidak dapat diterima maka ada 2 upaya yangdapat dilakukan oleh pemohon yakni; mengajukan perkaranya kembali ataumengajukan upaya banding atas ketidak puasan atas putusan tersebut. Penulisberpendapat bahwa dalam perkara ini pemohon dapat melakukan kedua upayatersebut namun, jika memang pemohon tidak puas akan putusan pengadilantersebut maka peneliti mengarahkan bahwa pemohon bisa mengajukan upayabanding dari peradilan tingkat pertama.
PENETAPAN WALI ADHAL PERKARA NO : 0083 /PDT. P/2023/P.A BWI PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH AL- GHOZALI Aprila, Galih Surya Darma; Mustafa, Ahsin Dinal
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 3 No 1 (2025): MITSAQ, VOLUME 3 NOMOR 1, 2025
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v3i1.8848

Abstract

Penetapan wali adhal merupakan permasalahan hukum pernikahan Islam yang memerlukan perhatian khusus. Wali adhal adalah wali yang menolak memberikan izin pernikahan tanpa alasan yang tidak sesuai dengan syara’ dan tidak dapat diterima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan wali adhal pada perkara No: 0083/ Pdt. P/ 2023/ PA. Bwi dengan perspektif mashlahah mursalah, yaitu konsep maslahat yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash namun dianggap membawa kebaikan dan manfaat bagi umat. Adapun jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan pendekatannya adalah kualitatif, data primer diperoleh dari wawancara dengan para Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dan data sekunder diperoleh dari literatur terkait seperti kitab Al-Mustashfa Min ilmi Al-ushul dan literatur penunjang lainnya. Mashlahah mursalah digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai keputusan penetapan wali adhal pada perkara ini dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya calon mempelai perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan wali adhal yang dilakukan jika dianalisis dengan mashlahah mursalah dapat memberikan solusi menuju kemaslahatan yang lenih besar. Dalam konteks ini, hakim memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Dengan mengutamakan kaidah mashlahah mursalah, penetapan wali adhal dapat menghindarkan calon mempelai dari segala perbuatan yang dilarang syara’.
Peran Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Pasca Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Farikhah, Alfa; Mustafa, Ahsin Dinal
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 5 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/el-izdiwaj.v5i2.23213

Abstract

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 merupakan peraturan tertulis yang membahas mengenai petunjuk pelaksanaan pembantu pegawai pencatat perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. KUA kecamatan yang dimaksud adalah KUA kecamatan yang bertipologi D1 dan D2. KUA Kecamatan Lawang dalam hal ini masih mengunakan peran P4 dalam mengurus administrasi pendaftaran perkawinan mereka sehingga pengimplementasian keputusan tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Penelitian fokus pada peran P4 pasca pasca Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan di analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dan juga data sekunder yang diperoleh dari beberapa buku dan peraturan yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran P4 di KUA Kecamatan lawang masih berperan dan signifikan dalam membantu masyarakat Kecamatan Lawang dan juga efektivitas keputuasan tersebut setelah dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto masih kurang efektif dikarenakan beberapa faktor dalam keputusan tersebut tidak sesuai sehingga perlu adanya perbaikan dan penyesuaian agar peraturan trsebut dapat berjalan efektif.Kata kunci: Peran; Efektivitas Hukum; Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan
The Construction of Women's Piety Through Women's Special Mushaf Mustafa, Ahsin Dinal; Miski, Miski
QOF Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Keiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/qof.v8i1.2231

Abstract

The Cordoba Qur'an Special for Muslimah features the '319 thematic interpretations regarding women,' which is intended to 'beautify' women by making them pious women. However, the main question is what kind of 'piety' is meant. From this section, it is evident how women are made objects within it. As an interpretation, this prominent feature is never free of interest. This article aims to explain and analyze the construction of women's piety in the related mushaf and its relevance to the aspects of tafsir scholarship and the context of positioning women in life. By using explanatory and correlative analysis of the 319 thematic interpretations specifically for women in the mushaf, this article shows that women's piety is constructed through the process of thematizing Qur'anic verses according to certain understandings through titles that give a convincing impression because they contain narratives of hadith or explanations by Muslim figures. However, the relevance of these interpretations is questionable, both from the aspect of tafsir scholarship and the aspect of women's existence itself. In fact, in some examples of interpretation, certain parts are neglected, such as the context of the verses and the resulting interpretations that tend to be patriarchal. Thus, this issue cannot be ignored. It is not only related to the discourse of interpretive authority but also concerns gender justice, which deserves attention.  
Co-Authors Abdul Haris Aprila, Galih Surya Darma Ariza Leni Maghfirroh Chalimatus Sa'diyah Desviani, Salma Dofa Ibrah Lil Insan Fakhruddin Fakhruddin Farikhah, Alfa Hidayatullah, Muhammad Yogie Khoirul Azis Saputra Lailil Agustin Khamdiyati M. Fauzan Zenrif Metana Sinare Salsabillah Miski Miski, Miski Noer Yasin Roibin Roibin Zaenul Mahmudi